Uncategorized

Ngopi Bareng Santai, Momen Penguatan Motivasi dan Soliditas Organisasi LKGSAI untuk Masa Depan di Seluruh Indonesia

Indonesia — Dalam suasana santai penuh keakraban, jajaran pengurus dan anggota Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) mengadakan kegiatan ngopi bareng sebagai ajang silaturahmi sekaligus penguatan motivasi berorganisasi. Meski berlangsung sederhana, kegiatan ini sarat makna dan menjadi ruang penting untuk menyamakan visi dalam membangun masa depan organisasi yang lebih solid di seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, para tokoh dan pengurus LKGSAI menyampaikan pesan-pesan inspiratif tentang pentingnya menjaga komitmen, integritas, dan loyalitas dalam menjalankan tugas organisasi. Ngopi bareng ini juga menjadi wadah diskusi terbuka, tempat seluruh anggota saling berbagi gagasan terkait pengembangan program serta peningkatan pelayanan sosial masyarakat.

Para peserta sepakat bahwa organisasi yang kuat lahir dari kebersamaan dan komunikasi yang baik. Dengan suasana hangat dan penuh kekeluargaan, kegiatan ini menjadi simbol bahwa LKGSAI terus berkembang dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan kepedulian.

Kegiatan semacam ini diharapkan dapat rutin dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, sebagai salah satu langkah memperkuat jaringan, menambah wawasan, dan memperkokoh fondasi LKGSAI menuju masa depan yang lebih maju dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Dari secangkir kopi, kita bangun semangat baru untuk Indonesia,” begitu salah satu pesan yang menggema dalam pertemuan tersebut.

Kediri — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur bersama Tim Jatim menggelar rapat tertutup sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan program edukasi bahaya narkoba serta pelaksanaan program Pasar Bayar di wilayah Kabupaten Kediri. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPD Jatim, Bapak Purnomo, S.H., dan dihadiri pengurus inti yang membidangi pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pertemuan yang berlangsung secara intens ini, DPD Jatim menegaskan komitmennya untuk melaksanakan program edukasi bahaya narkoba secara massif, terutama di lingkungan sekolah. Edukasi tersebut direncanakan menyasar ratusan sekolah dari tingkat SD hingga SMA di Kabupaten Kediri, sebagai bentuk langkah preventif untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika.

Ketua DPD Jatim, Purnomo, S.H., menyampaikan bahwa penyuluhan tentang bahaya narkoba tidak boleh bersifat seremonial. Program ini harus digarap serius, terstruktur, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama pelajar. “Generasi muda adalah masa depan bangsa. Kita harus hadir mengedukasi, mengingatkan, dan mengarahkan agar mereka tidak masuk dalam jebakan narkoba,” tegasnya.

Selain pembahasan bahaya narkoba, rapat tertutup ini juga membahas kesiapan pelaksanaan program Pasar Bayar, yaitu program yang bertujuan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM agar dapat bangkit serta mandiri. Tim Jatim sedang menyusun mekanisme teknis, verifikasi lapangan, dan penguatan data agar program dapat berjalan tertib dan tepat sasaran.

DPD Jatim menegaskan bahwa seluruh kegiatan ini merupakan implementasi dari program kerja resmi organisasi yang dipimpin oleh Bapak Purnomo, S.H. Dengan adanya rapat tertutup ini, diharapkan koordinasi antar tim semakin solid dan pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai harapan.

Program edukasi bahaya narkoba dan Pasar Bayar dijadwalkan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat, setelah seluruh persiapan administrasi, teknis, dan koordinasi selesai dipastikan.

Silaturahmi LKGSAI ke Kantor PG BUMN Banyuwangi Perkuat Arah Kemitraan Daerah

Banyuwangi, Jawa Timur — Dalam upaya memperluas jaringan kemitraan dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak strategis di daerah, perwakilan Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) melakukan silaturahmi ke kantor PG BUMN Banyuwangi pada hari ini.

Kunjungan tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban, di mana jajaran pengurus LKGSAI disambut langsung oleh perwakilan manajemen PG BUMN. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi yang solid, terutama dalam mendorong program-program sosial, kemasyarakatan, serta pengawasan kebijakan publik yang dapat berdampak positif bagi masyarakat Banyuwangi.

Ketua perwakilan LKGSAI Banyuwangi menyampaikan bahwa silaturahmi ini merupakan langkah awal untuk memperluas jalinan kerja sama di tingkat daerah, khususnya dengan institusi BUMN yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi ruang untuk memperkuat sinergi, menambah wawasan, serta membuka pintu kemitraan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat Banyuwangi,” ujar perwakilan LKGSAI.

Pihak PG BUMN Banyuwangi menyambut baik kehadiran LKGSAI dan menyatakan kesiapan untuk menjajaki bentuk-bentuk kerja sama yang selaras dengan program sosial maupun pemberdayaan masyarakat.

Pertemuan ditutup dengan sesi diskusi ringan terkait potensi program bersama, serta komitmen kedua pihak untuk terus menjaga hubungan baik dan komunikasi yang berkelanjutan.

Silaturahmi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terciptanya kemitraan yang produktif antara LKGSAI dan PG BUMN Banyuwangi, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPC Banyuwangi Bersama Baznas Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga Kurang Mampu

Banyuwangi, Jawa Timur — Dalam upaya meringankan beban masyarakat kurang mampu, Ketua DPC Banyuwangi bersama Amil Zakat Baznas Kabupaten Banyuwangi melakukan kegiatan penyaluran sembako secara langsung kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan sosial ini menjadi salah satu bentuk komitmen DPC Banyuwangi dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penyaluran sembako dilakukan melalui kerja sama yang solid antara DPC Banyuwangi dan Baznas, mulai dari proses pendataan hingga distribusi di lapangan. Ketua DPC Banyuwangi menyampaikan bahwa kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kami hadir untuk membantu warga kurang mampu. Semoga bantuan sembako ini bisa meringankan kebutuhan sehari-hari dan membawa keberkahan bagi semua,” ujarnya.

Warga penerima bantuan mengaku sangat terbantu dan berharap program sosial seperti ini dapat terus berjalan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit bagi sebagian masyarakat.

Melalui kolaborasi ini, DPC Banyuwangi dan Baznas Kabupaten Banyuwangi menegaskan komitmen mereka untuk selalu hadir di tengah masyarakat, memastikan setiap bantuan tersalurkan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

tim lkgsai

Anak Rantau dari Pegunungan: Abah Naryo Turun dari Gunung untuk Menyelesaikan Sengketa Tanah di Area Gunung Kelud

Kediri — Dalam upaya mencari titik terang terkait persoalan tanah yang tengah diurus dan menimbulkan polemik, tokoh masyarakat sekaligus sesepuh yang dikenal dengan nama Abah Naryo, turun langsung dari kawasan pegunungan tempat ia bermukim. Kedatangan Abah Naryo dari wilayah pegunungan Gunung Kelud ini menjadi perhatian warga dan para pihak yang selama ini terlibat dalam proses pengurusan lahan tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun di lapangan, langkah Abah Naryo turun gunung bukan tanpa alasan. Ia disebut-sebut memiliki pengetahuan dan data sejarah terkait penguasaan serta garis keturunan pihak-pihak yang terhubung dengan tanah yang kini menjadi objek penyelesaian. Kehadiran beliau diyakini dapat memberikan keterangan yang netral serta mengurai kesimpangsiuran informasi yang selama ini berkembang.

Abah Naryo juga menegaskan bahwa kepentingan utamanya adalah untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, baik ahli waris maupun pemegang kuasa pengurusan lahan. Ia menekankan bahwa persoalan tanah harus diselesaikan melalui musyawarah, data yang jelas, dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Warga sekitar Gunung Kelud turut menyambut baik langkah tersebut, mengingat sosok Abah Naryo dikenal sebagai tokoh yang dituakan dan dihormati di kawasan itu. Banyak pihak berharap kehadiran beliau mampu membuka jalan menuju penyelesaian yang adil, transparan, dan tidak memicu konflik lanjutan.

Proses klarifikasi serta pendalaman data di lapangan diperkirakan terus berlanjut dalam beberapa hari mendatang. Semua pihak yang terkait diminta hadir agar penyelesaian dapat dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedatangan Abah Naryo diharapkan menjadi momentum penting untuk mengakhiri sengketa lahan dan memastikan hak seluruh pihak dapat terpenuhi secara proporsional.

tim lkgsai

LKGSAI Kawal Tuntas Investigasi Sengketa Lahan Tumpang Tindih Ahli Waris di Kediri

Kediri — Sengketa lahan kembali menjadi sorotan publik di Kabupaten Kediri setelah muncul laporan adanya dugaan tumpang tindih kepemilikan antar ahli waris serta penguasaan lahan yang tidak sesuai prosedur. Menyikapi persoalan tersebut, Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) menyatakan sikap tegas untuk mengawal penuh proses investigasi hingga permasalahan benar-benar terselesaikan.

Laporan awal dari masyarakat menyebutkan bahwa lahan yang dipersoalkan memiliki riwayat kepemilikan turun-temurun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul klaim baru dari pihak tertentu dan terjadi perubahan penguasaan lahan tanpa disertai bukti otentik. Kondisi ini menimbulkan keraguan atas keabsahan dokumen, memicu ketegangan internal keluarga, bahkan berpotensi berimbas pada konflik sosial di lingkungan sekitar.

LKGSAI Turun Tangan Setelah Temukan Indikasi Ketidakteraturan Dokumen

Tim investigasi LKGSAI Jawa Timur segera bergerak cepat setelah menerima aduan masyarakat. Dalam pemeriksaan awal, ditemukan beberapa indikasi yang menguatkan dugaan adanya:

• Tumpang tindih surat kuasa ahli waris
• Dokumen kepemilikan tanah yang saling bertentangan
• Penguasaan lahan oleh pihak tertentu tanpa proses administrasi yang jelas
• Dugaan adanya permainan oknum dalam proses perubahan data kepemilikan

Situasi ini membuat LKGSAI menilai bahwa kasus tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, mengingat tanah adalah aset bernilai tinggi yang sering menjadi pemicu gesekan antar keluarga.

Investigasi Lapangan dan Pemeriksaan Dokumen Siap Dilakukan

Ketua Tim LKGSAI menjelaskan bahwa proses investigasi akan dilakukan secara terbuka, objektif, dan terukur, mencakup:

1. Pengecekan dokumen kepemilikan (akta waris, petok, letter C, sporadik, dan dokumen pendukung lain)
2. Penelusuran riwayat tanah untuk memastikan garis kepemilikan yang sah
3. Wawancara dengan para ahli waris, perangkat desa, dan warga sekitar
4. Verifikasi penguasaan fisik lahan untuk melihat pihak yang menempati atau mengelola saat ini
5. Pendampingan hukum jika diperlukan untuk membawa persoalan ke ranah penyidikan resmi

“Kami tidak akan membiarkan ada permainan dalam penguasaan lahan masyarakat. Setiap pihak harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. LKGSAI akan mengawal proses ini sampai titik akhir,” tegas perwakilan LKGSAI.

Imbauan Keras kepada Semua Pihak

LKGSAI juga mengeluarkan imbauan agar semua pihak, terutama para ahli waris yang bersengketa, bersikap:

• Kooperatif
• Terbuka terhadap data
• Tidak melakukan intimidasi
• Tidak mempengaruhi proses hukum dengan cara yang tidak dibenarkan

Lembaga menegaskan bahwa setiap upaya menghambat proses investigasi akan dicatat dan dapat berkonsekuensi hukum.

LKGSAI Siap Dampingi Hingga Permasalahan Tuntas

Dengan turun tangannya LKGSAI, masyarakat berharap persoalan sengketa tanah ini dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan tanpa memunculkan konflik sosial baru. LKGSAI berkomitmen untuk mendampingi kasus ini sampai selesai, serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan ataupun mengambil keuntungan dari celah administrasi.

kediri tim

LKGSAI Pusat: Korwil Karimun Hardianto Resmi Dicabut Keanggotaannya Akibat Pemalsuan KTA

Jakarta — Maraknya peredaran Kartu Tanda Anggota (KTA) palsu yang belakangan ini mencoreng nama organisasi membuat Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Pusat mengambil langkah tegas. Salah satu yang terlibat dalam tindakan tersebut adalah Hardianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Karimun.

Dalam pernyataan resmi, pihak LKGSAI Pusat menegaskan bahwa Hardianto bukan lagi anggota maupun bagian dari struktur organisasi, setelah terbukti melakukan pemalsuan KTA serta memperedarkan kartu tidak sah yang dapat merugikan nama baik lembaga.

“Kami dari LKGSAI Pusat menegaskan bahwa saudara Hardianto secara resmi dicabut keanggotaannya. Tindakan pemalsuan KTA adalah pelanggaran berat, merugikan organisasi, dan dapat menyesatkan masyarakat,” tegas perwakilan LKGSAI Pusat.

LKGSAI menilai tindakan pemalsuan dokumen organisasi sebagai pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Langkah ini diambil demi menjaga integritas, legalitas, serta profesionalitas lembaga di seluruh wilayah Indonesia.

Pihak pusat juga mengimbau masyarakat, instansi pemerintah, serta mitra organisasi agar berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan LKGSAI tanpa identitas resmi yang terdaftar di pusat.

“Kami terus melakukan verifikasi anggota di seluruh daerah dan menindak tegas siapa pun yang menyalahgunakan atribut lembaga. LKGSAI tidak pernah mentoleransi pemalsuan dokumen dalam bentuk apa pun,” lanjut pernyataan tersebut.

Dengan adanya tindakan tegas ini, LKGSAI Pusat berharap tidak ada lagi penyalahgunaan nama organisasi untuk kepentingan pribadi atau tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat

BUKAN KTA LKGSAI…PALSU

Asli kta lkgsai

Diduga Beroperasi Tanpa Izin, Tambang Galian C Empat Lawang Rugikan Pendapatan Daerah

Empat Lawang – Lokasi tambang galian C di Kabupaten Empat Lawang diduga beroperasi tanpa mengantongi izin, mengancam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Tambang-tambang ilegal tersebut berlokasi di Desa Simpang Perigi, Kecamatan Ulu Musi Meski tanpa izin, aktivitas penambangan terus berjalan lancar tanpa ada tindakan dari aparat penegak hukum (APH) maupun pihak terkait. Selasa (18/11/2025).

Dalam pantauan tim investigasi, aktivitas tambang menggunakan alat berat seperti excavator yang merusak lingkungan, Longsor dan keruh nya kualitas air yang di gunakan masyarakat sekitar. Ironisnya, tidak ada papan nama perusahaan di lokasi, memperkuat dugaan penambangan ilegal ini merugikan Pendapatan Daerah

Diketahui dalam peristiwa ini, beberapa masyarakat Dusun Renah Payang, Desa Talang Bengkulu, mengatakan bahwa mereka setiap hari Air di tempatnya selalu kotor ini dampak dari aktivitas galian C tanpa izin tersebut.

Absennya tindakan dari pihak terkait, menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap tambang ilegal yang menggerus potensi pendapatan negara dan mengabaikan dampak lingkungan serta infrastruktur. Seperti diketahui, PAD yang didapat dari pajak dan retribusi daerah merupakan sumber keuangan penting untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

“A Cecep angkat bicara terkait dugaan tambang ilegal yang beroperasi di kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. Menurutnya, aktivitas penambangan tanpa izin ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga sangat merugikan masyarakat dan negara.

“Jika benar tambang ini beroperasi tanpa izin, maka ini adalah bentuk pembangkangan terhadap aturan dan menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan. Ini jelas merugikan pendapatan daerah yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik,” tegas A Cecep

A Cecep meminta pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan dinas pemerintahan, untuk segera bertindak tegas agar potensi kebocoran pendapatan negara dan kerusakan lingkungan bisa segera diatasi.

Ketidaktertiban dan pembiaran tambang ilegal di Empat Lawang tidak hanya memperlihatkan potret lemahnya pengawasan, tetapi juga potensi kebocoran pendapatan daerah yang sangat diperlukan untuk kesejahteraan rakyat

Penulis : miko rolis S.H

Klinik Gugun Medika dan LKGSAI Trenggalek Sepakat Bersinergi Demi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Trenggalek — Klinik Gugun Medika bersama Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Kabupaten Trenggalek secara resmi menyatakan komitmen untuk membangun sinergi dalam berbagai program sosial dan kesehatan. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat, sekaligus memperluas peran lembaga dalam mendukung program kesehatan yang berkelanjutan.

Ketua LKGSAI Kabupaten Trenggalek menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang dijalankan Klinik Gugun Medika. Dukungan tersebut meliputi pendampingan kegiatan sosial, edukasi kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat, serta kolaborasi dalam kegiatan pelayanan kesehatan langsung kepada warga.

Menurut pernyataan pihak klinik, kerja sama ini bukan hanya sekadar kemitraan formal, melainkan bentuk komitmen bersama untuk membangun pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran. Klinik Gugun Medika menyambut baik kerjasama ini sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Kerjasama antara kedua pihak ini juga direncanakan mencakup penyuluhan kesehatan di desa-desa, bantuan penanganan bagi masyarakat kurang mampu, hingga kemungkinan pembentukan program kesehatan terpadu yang dapat diikuti seluruh lapisan masyarakat Trenggalek.

Dengan semangat “Maju Bersama Klinik Gugun Medika Trenggalek”, LKGSAI menegaskan bahwa pihaknya akan terus hadir mendukung setiap langkah positif yang dilakukan oleh klinik demi terwujudnya masyarakat yang lebih sehat dan lebih kuat.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi contouh sinergi yang baik antara lembaga sosial dan fasilitas kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

Dugaan Penyalahgunaan Anggaran APBD 2025, Kelompok Tani RT 06 Suaran Minta Bupati Berau Turun Tangan

Berau — Dugaan penyalahgunaan dan salah penempatan anggaran APBD Murni Tahun 2025 mencuat di Kampung Suaran, Kabupaten Berau. Kelompok Tani Maju Bersama RT 06 resmi melayangkan permohonan klarifikasi kepada Bupati Berau terkait dugaan pemindahan anggaran tanpa dasar hukum oleh aparat kampung.

Kasus ini bermula dari proposal resmi peningkatan jalan tani di RT 06 Kampung Suaran yang telah lengkap legalitasnya dan telah mendapat disposisi langsung dari Bupati Berau. Dalam dokumen APBD Murni Tahun 2025, kegiatan tersebut bahkan sudah dianggarkan dengan pagu sebesar Rp 6,5 miliar.

Namun fakta di lapangan berbeda jauh. Berdasarkan keterangan kelompok tani dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Kepala Kampung Suaran diduga memindahkan anggaran tersebut ke RT 07, kepada kelompok tani yang bukan pemohon dan tidak memiliki legalitas sah. Langkah tersebut dianggap sebagai bentuk penyimpangan yang berpotensi melanggar aturan pengelolaan keuangan daerah.

Ketua Kelompok Tani Maju Bersama RT 06, Burhanuddin, menyebut pemindahan itu terindikasi kuat bermuatan kepentingan politik, karena tidak mengikuti proposal asli maupun hasil disposisi Bupati. Bahkan muncul laporan bahwa sebagian pihak berusaha mengalihkan hak RT 06 ke RT 01 dan RT 04 dengan dalih lahan berada pada APL dan di luar konsesi TRH.

“Proposal kami sah, lengkap, dan sudah disetujui Bupati. Namun anggaran justru dialihkan ke wilayah yang bukan pemohon dan tidak memiliki dasar hukum. Ini jelas merugikan masyarakat dan melanggar aturan,” ungkap Burhanuddin.

BPK Kampung Suaran juga menilai bahwa kegiatan yang dianggarkan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan serta berpotensi mencoreng nama baik Pemerintah Kabupaten Berau apabila tidak segera ditangani.

Atas kondisi tersebut, Kelompok Tani RT 06 dan BPK Kampung Suaran mendesak Bupati Berau untuk:

Melakukan klarifikasi dan investigasi resmi,

Meluruskan penempatan anggaran sesuai peruntukan dan legalitas sah,

Mengambil tindakan tegas agar persoalan ini tidak berkembang menjadi ranah hukum yang lebih luas.

Perwakilan masyarakat menegaskan bahwa langkah ini dilakukan demi menjaga akurasi pembangunan dan mencegah kerugian negara akibat realisasi kegiatan yang tidak tepat sasaran.