Uncategorized

yasin anggota intelijen investigasi lkgsai dpp

LEMBAGA KOMANDO GARUDA SAKTI ALIANSI INDONESIA (LKGSAI)
DPD DKI JAKARTA
Bidang Media, Informasi, dan Komunikasi

📢 Mengadakan Kegiatan dengan Tema:
“Ketekunan Menjadi Jurnalis yang Handal dan Baik”

🎙️ Pembicara:
JHONI AYOMI

• Pemimpin Redaksi Detik Satu
• Wartawan Senior
• Ketua Bidang Media Komunikasi LKGSAI DKI Jakarta

🎤 Moderator:
Syamsuri Yudianto, S.E., M.M.
(Sekretaris DPD LKGSAI DKI Jakarta)

📆 Hari/Tanggal: Jumat, 08 Agustus 2025
🕖 Waktu: Pukul 19.00 WIB – Selesai
💻 Lokasi: Zoom Meeting (link akan dibagikan kemudian)

📲 Silakan hubungi untuk pendaftaran:

• +62 878-1000-0151
• +62 852-8382-8673

🔊 Terbuka untuk seluruh anggota LKGSAI yang ingin berpartisipasi.
Segera daftarkan diri Anda dan jadilah bagian dari gerakan jurnalis handal bersama LKGSAI!

DPP LKGSAI DKI Jakarta Jalin Silaturahmi dan Kerjasama dengan Laskar Sangidu Putih

Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) DKI Jakarta menerima kunjungan dari Laskar Sangidu Putih dalam rangka silaturahmi dan menjalin kerjasama di berbagai bidang. Pertemuan ini berlangsung dengan penuh keakraban dan semangat kebersamaan.

Ketua DPD LKGSAI DKI Jakarta, Zaei, menyampaikan bahwa pihaknya selalu terbuka dan siap menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk kepentingan bersama. “Kami selalu siap diajak bekerja sama dalam segala hal demi kemajuan bersama,” ujar Zaei.

Sekretaris dpd dki LKGSAI, Samsuri, menambahkan bahwa kedatangan tamu dari Laskar Sangidu Putih ke kantor DPD LKGSAI Jakarta diharapkan dapat membawa kemajuan di berbagai sektor. “Kami optimis kerjasama ini akan memberikan dampak positif, terutama di bidang edukasi, UMKM, dan bidang lainnya,” jelas Samsuri.

Sementara itu, Ketua DPD Laskar Sangidu Putih yang turut hadir mengaku bangga dapat berkunjung ke kantor LKGSAI Jakarta. “Kami sangat senang bisa bersilaturahmi dan berdiskusi dengan LKGSAI Jakarta. Semoga kita bisa maju bersama,” ujarnya.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk saling mendukung dalam program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

.apa bisa tahan..

Dugaan Penyerobotan Lahan 200 Hektare di Tanah Laut, Pemilik Lahan Minta Keadilan

Tanah Laut, Kalimantan Selatan –
Syahrudin, pemilik sah lahan seluas 200 hektare yang berada di RT 08 RW 03, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, melaporkan adanya dugaan penyerobotan lahan oleh pihak PT. Adi Perkasa Terminal Dinamika (PT. ATD). Kasus ini mencuat setelah Syahrudin menyadari bahwa sebagian besar lahannya diduga dikuasai tanpa izin oleh perusahaan tersebut.

Syahrudin menyebutkan bahwa dirinya memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah, baik berupa sertifikat maupun dokumen pendukung lainnya. “Lahan ini saya kelola secara turun-temurun, dan semua dokumen kepemilikan lengkap. Namun tiba-tiba perusahaan masuk dan menguasai lahan tanpa ada kesepakatan atau izin dari saya,” ujarnya, Sabtu (26/7/2025).

Lebih lanjut, Syahrudin mengaku telah mencoba melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan, namun belum mendapatkan tanggapan yang memuaskan. “Kami sudah berupaya menyelesaikan dengan cara musyawarah, tapi tidak ada hasil. Karena itu, kami akan melaporkan dugaan penyerobotan ini kepada pihak berwenang,” tegasnya.

Masyarakat dan Tokoh Setempat Ikut Prihatin

Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian Syahrudin sebagai pemilik lahan, tetapi juga masyarakat sekitar Desa Sungai Cuka. Beberapa tokoh masyarakat setempat menyatakan keprihatinannya terhadap dugaan penyerobotan ini, mengingat lahan tersebut merupakan sumber mata pencaharian warga.

“Kami berharap pihak pemerintah daerah dan aparat hukum segera turun tangan. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut dan merugikan warga kecil,” ujar salah satu tokoh desa.

Belum Ada Keterangan Resmi dari Pihak PT. ATD

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT. Adi Perkasa Terminal Dinamika (PT. ATD) belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan penyerobotan lahan tersebut. Namun, pihak Syahrudin berkomitmen untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum apabila tidak ada penyelesaian damai.

“Kami siap membawa kasus ini ke meja hijau jika tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan,” tutup Syahrudin.

Dipimpin Kapten Pilot, KONI Papua Tengah Diyakini Lahirkan Atlet Berprestasi
Tirto Prima Putra | 24 Juli 2025

TIMIKA – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, secara resmi mengukuhkan dan melantik Ketua Umum KONI Papua Tengah masa bakti 2025-2029, Capt. Yosua Tipagau, beserta jajaran pengurusnya. Acara pelantikan digelar pada Kamis, 24 Juli 2025, di Hotel Grand Tembaga, Timika, Papua Tengah.

Dalam sambutannya, Marciano mengungkapkan keyakinannya bahwa Papua Tengah, di bawah kepemimpinan Capt. Yosua yang berprofesi sebagai kapten pilot, mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi baik di kancah nasional maupun internasional.

“Dengan semangat baru dan energi muda dari Capt. Yosua, saya yakin Papua Tengah dapat menjadi salah satu lumbung atlet masa depan Indonesia. Potensi olahraga di Papua sangat besar, dan dengan manajemen yang baik, prestasi bisa terus meningkat,” ujar Marciano.

Capt. Yosua Tipagau menegaskan komitmennya untuk mengembangkan olahraga di Papua Tengah melalui pembinaan atlet muda, penyediaan fasilitas latihan yang memadai, serta memperbanyak kompetisi di tingkat daerah.

“Papua Tengah memiliki bakat alam yang luar biasa di bidang olahraga. Kami akan pastikan talenta-talenta ini dibina secara profesional agar mampu bersaing di level nasional,” tegasnya.

Dalam acara pelantikan tersebut, turut hadir Ketua DPD Papua Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI). Dalam kesempatan itu, LKGSAI menyampaikan dukungan penuh terhadap program-program KONI.

“LKGSAI akan selalu mendukung setiap program KONI hingga ke tingkat bawah. Bersama-sama kita wujudkan Papua sebagai garda depan prestasi olahraga Indonesia,” ujarnya.

Pelantikan ini dihadiri pula oleh perwakilan pemerintah daerah, pengurus cabang olahraga, dan tokoh masyarakat Papua Tengah. Acara ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan olahraga Papua Tengah untuk meraih prestasi gemilang di masa depan.

apa bisa tahan

LKGSAI Resmi Bentuk Dewan Pimpinan Daerah Kalimantan Barat, Dipimpin Muhamad Asruf

Kalimantan Barat – Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) terus memperluas jangkauan dan kiprahnya di berbagai daerah. Terbaru, LKGSAI resmi membentuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kalimantan Barat dengan Muhamad Asruf sebagai ketua. Pembentukan DPD ini juga dihadiri oleh sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Kalimantan Barat sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kemajuan organisasi.

Hingga kini, LKGSAI telah berkembang pesat dan berhasil berdiri di 29 provinsi serta 234 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kepercayaan publik terhadap LKGSAI semakin kuat berkat komitmen organisasi dalam mengedepankan visi kebersamaan, pembangunan, serta cita-cita besar menuju Indonesia Emas.

Ketua DPD LKGSAI Kalimantan Barat, Muhamad Asruf, menegaskan bahwa pihaknya siap membawa semangat baru untuk memajukan organisasi di daerah. “Kami akan terus berkolaborasi, membangun kekuatan, dan mengembangkan program kerja LKGSAI demi masyarakat,” tegas Asruf.

Sementara itu, Ketua Umum LKGSAI, Edi Munadi, terus memberikan motivasi dan arahan bagi seluruh jajaran pengurus di berbagai wilayah. “LKGSAI adalah rumah besar kita bersama. Tidak ada kata mundur, kita maju terus untuk cita-cita 2029 demi Indonesia Emas,” ujar Edi Munadi dalam pesan wejangannya.

Dengan terbentuknya DPD Kalimantan Barat, LKGSAI optimistis semakin solid dalam membangun jaringan nasional yang kuat serta memperjuangkan kepentingan rakyat sesuai dengan visi-misi organisasi.

LKGSAI Gelar Edukasi Nasional tentang Mafia Tanah, Dukung Kinerja Satgas Anti Mafia Tanah

Jakarta – Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) menggelar program edukasi di seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terkait praktik mafia tanah. Program ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat, aparat desa, dan pengurus LKGSAI tentang modus operandi mafia tanah serta langkah-langkah pencegahannya.

Ketua Umum LKGSAI menegaskan bahwa edukasi ini selaras dengan misi Satgas Mafia Tanah, tim gabungan yang dibentuk pemerintah untuk memberantas praktik mafia tanah di Indonesia. Satgas ini terdiri dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Kami mendukung penuh kinerja Satgas Mafia Tanah dengan mengedukasi masyarakat, agar mereka tahu cara melindungi hak tanahnya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Ketua Umum LKGSAI.

Tugas dan Fungsi Satgas Mafia Tanah

Satgas Anti Mafia Tanah memiliki peran penting dalam:

1. Pencegahan dan Pemberantasan: Mencegah serta menindak tegas praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat.
2. Koordinasi: Mengkoordinasikan penanganan kasus dengan kepolisian, kejaksaan, dan ATR/BPN.
3. Pengumpulan Data: Melakukan penelitian, pengumpulan data, kajian, dan analisis terhadap kasus pertanahan.
4. Penyidikan: Melimpahkan hasil penyelidikan ke kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
5. Edukasi: Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait perlindungan hak atas tanah.

Cara Melaporkan Mafia Tanah

LKGSAI juga mendorong masyarakat untuk proaktif melaporkan kasus mafia tanah melalui:

• Satgas Mafia Tanah: Menghubungi nomor pengaduan resmi dari Kementerian ATR/BPN.
• Kepolisian: Melapor ke kantor polisi terdekat atau call center Polri.
• Kejaksaan: Melalui layanan pengaduan di Kejaksaan Agung.

Pentingnya Pemberantasan Mafia Tanah

Keberadaan Satgas Mafia Tanah bertujuan untuk menegakkan keadilan, mencegah kerugian masyarakat, menciptakan kepastian hukum, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Praktik mafia tanah bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam hak-hak masyarakat serta stabilitas sosial. Edukasi menjadi kunci untuk memutus mata rantai kejahatan ini,” tegas pengurus DPP LKGSAI.

LKGSAI berharap melalui langkah edukasi masif ini, masyarakat dapat lebih waspada dan berani melawan praktik mafia tanah demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum di bidang pertanahan di Indonesia.

apa bisa tahan

OTT 23 Pejabat Lahat, Kejari Amankan Puluhan Juta Rupiah Diduga Pungli

Palembang, LKGSAI – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) kembali mencoreng nama pejabat daerah. Sebanyak 23 pejabat di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang terdiri dari kepala desa (kades), camat, dan pengurus Kecamatan Pagar Gunung, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat. Para pejabat tersebut langsung dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, Palembang, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, Kamis (24/7/2025) malam.

Pantauan tim Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Palembang di lokasi menunjukkan, rombongan kades dan camat tersebut tiba di Kantor Kejati Sumsel sekitar pukul 22.17 WIB dengan pengawalan ketat. Saat turun dari mobil operasional kejaksaan, para pejabat itu tampak tertunduk lesu, sebagian bahkan masih mengenakan pakaian dinas lengkap.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik gabungan dari Kejari Lahat dan Kejati Sumsel masih memeriksa secara intensif 23 pejabat tersebut. Pemeriksaan difokuskan pada dugaan pungli yang disebut-sebut sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir.

OTT Saat Rapat Persiapan HUT ke-80 RI

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, OTT dilakukan saat para kades dan camat sedang menggelar rapat koordinasi persiapan perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Kantor Camat Pagar Gunung, Kabupaten Lahat. Dalam operasi tersebut, aparat kejaksaan menyita barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp60 juta.

Dana tersebut diduga berasal dari pungutan yang diminta oleh oknum camat kepada para kades dengan berbagai dalih, termasuk untuk kepentingan kegiatan di tingkat kecamatan. Praktik pungli ini terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat yang merasa terbebani dengan permintaan dana yang tidak jelas dasar hukumnya.

Reaksi dan Langkah Hukum

Kepala Kejari Lahat yang memimpin langsung OTT ini menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas segala bentuk praktik pungli, terutama yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan desa dan kecamatan. “Kami masih mendalami aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat. Semua yang terbukti melakukan pungutan liar akan diproses sesuai hukum,” ujarnya.

Selain memeriksa 23 pejabat yang diamankan, tim penyidik juga tengah mengumpulkan bukti tambahan terkait aliran dana pungli, termasuk dokumen, bukti transfer, dan catatan keuangan. Tidak menutup kemungkinan, jumlah tersangka akan bertambah setelah pemeriksaan lanjutan.

Sorotan Publik

Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat pungli yang melibatkan aparat desa kerap merugikan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang mengandalkan dana desa untuk pembangunan. LKGSAI Palembang menilai, OTT ini menjadi momentum penting untuk membersihkan praktik korupsi di tingkat akar rumput.

“Perbuatan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Kami mendukung penuh langkah Kejari dan Kejati dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Aparat desa harus menjadi pelayan masyarakat, bukan malah memeras warganya,” tegas salah satu pengurus LKGSAI Palembang.