komandogaruda
Posts by :
Lambatnya Penanganan Dugaan Pungli di Desa Barong Sawahan Jadi Sorotan, LKGSAI Minta Kepastian Hukum
Lambatnya Penanganan Dugaan Pungli di Desa Barong Sawahan Jadi Sorotan, LKGSAI Minta Kepastian Hukum
Jombang – Lambatnya perkembangan penanganan dugaan kasus pungutan liar (pungli) yang diduga melibatkan oknum perangkat Desa Barong Sawahan, Kabupaten Jombang, menjadi perhatian sejumlah pihak. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum serta menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hingga saat ini, perkembangan proses penanganan perkara tersebut dinilai belum menunjukkan kemajuan yang signifikan sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Sekretaris DPC Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Kabupaten Jombang, Agus, mempertanyakan belum adanya perkembangan yang berarti dalam penanganan perkara tersebut. Menurutnya, dugaan kasus pungli dengan nominal yang relatif kecil di sejumlah daerah lain dapat diproses dengan cepat. Oleh karena itu, ia berharap dugaan pungli di Desa Barong Sawahan juga ditangani secara profesional, transparan, objektif, dan tanpa tebang pilih.
Sementara itu, Ketua DPC LKGSAI Kabupaten Jombang menyatakan akan kembali menyampaikan pengaduan ke tingkat provinsi pada hari Kamis sebagai tindak lanjut atas laporan yang sebelumnya telah diajukan. Selain itu, pihaknya juga berencana menyampaikan pengaduan kepada Kejaksaan Agung agar penanganan perkara memperoleh kepastian hukum dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Ketua DPC LKGSAI Jombang, apabila nantinya ditemukan adanya penghentian penanganan perkara, pihaknya akan meminta penjelasan serta mengawal proses tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku guna memastikan setiap keputusan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
LKGSAI berharap seluruh aparat penegak hukum dapat memberikan teladan dalam penegakan hukum yang adil, profesional, objektif, dan transparan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum tetap terjaga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari instansi yang menangani perkara mengenai perkembangan penyelidikan, penetapan tersangka, maupun peningkatan status perkara. Oleh karena itu, proses penanganan kasus masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak yang berwenang.
(Redaksi)
BPN KUBU RAYA menjadi Sorotan Warga Tuntut Kepastian Hukum atas Status Tanah
KUBU RAYA
Sekitar Ratusan warga perwakilan dari warga RT,06/RW.08.Gang Parit Seribu
Audeinsi Ke BPN Kubu Raya,Tuntutan kepastian hukum atas tanah kembali disuarakan warga Gang Parit seribu dan warga Perumahan Swakarya/Gatot 2 mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kubu Raya Senin (6/7/2026.)
Kedatangan mereka bukan untuk berunjuk rasa, melainkan untuk Audeinsi, “dan mencari solusi” atas sengketa lahan yang telah mereka diami dan rawat selama puluhan tahun.
Permasalahan utama yang menyebabkan BPN Kubu Raya di soroti Pengukuran Sepihak, terdapat tindakan pengukuran lahan oleh petugas BPN, tampa pemberitahuan resmi kepada aparat desa, RT/RW, Maupun warga Gang Parit Seribu/ Purnawirawan,2.
Hal ini memicu protes keras karena mengabaikan transparansi dan prosedur administrasi pertanahan. ,” Ungkap Perwakilan dari warga,”.. Karsana.
Namun sebelum dialog dimulai, terjadi insiden. Wartawan yang hendak meliput pertemuan Audeinsi justru dihalang halangi Oleh Petugas Satpam keamanan BPN bernama Feri, bahkan mengambil kartu Pers milik wartawan atas nama Ulianus.
Tindakan ini menimbulkan pertanyaan publik. Sebab prinsip transparansi lembaga negara dan kebebasan pers dijamin UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pernyataan yang disampaikan oleh kepala BPN, kubu raya kewenangan Peta ada di Kodam, .maka mendengar pernyataan dari Kakan kubu raya kekecewaan warga. Semakin memuncak emosi.
Wahyu Hariyanto, mendengar ucapan yang keluar dari pernyataan Kakan. Kubu raya semakin naik emosi. ..Akang menilai itu bertentangan dengan amanat Undang- undang pokok Agraria ..
Saya sangat kecewa dengan pernyataan Kakan kubu raya, Ucapnya.
Masih ditempat yang sama. ,tambah Karsana mengatakan
pernyataan itu kontradiktif. “Lembaga yang berwenang menetapkan dan menerbitkan peta serta hak atas tanah adalah BPN,karena produk BPN, bukan pihak lain,” tegas perwakilan dari warga yang bernama Karsana kepada media ini.
Warga berargumen bahwa mereka telah melakukan penguasaan fisik, perawatan, dan mendiami atas lahan tersebut secara terus-menerus selama puluhan tahun. , ujar nya.
3.Dasar Hukum yang Diajukan Warga
Perwakilan warga, Zoki memaparkan 4 payung hukum sebagai dasar klaim:
1.UU No. 5 Tahun 1960- tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria – asas penguasaan negara dan fungsi sosial tanah
2.PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 24 Ayat (1) dan (2)* tentang Pendaftaran Tanah – pengakuan terhadap alat bukti kepemilikan termasuk penguasaan fisik
3 PP No. 18 Tahun 2001.
4.PP No. 48 Tahun 2025 ,yang ditandatangani Presiden
Inti argumentasi warga: berdasarkan prinsip agraria, hak atas tanah dapat gugur jika dibiarkan terlantar, berubah menjadi hutan, atau tidak dirawat puluhan tahun. Sebaliknya, penguasaan lebih dari 20 tahun oleh warga yang nyata dan itikad baik menjadi dasar kuat untuk penerbitan sertifikat hak milik.
4.Tuntutan dan Ultimatum
Warga meminta BPN bersikap “adil dan tegak lurus pada peraturan”. Tiga harapan utama disampaikan:
1.Keputusan objektif 0sesuai kaidah hukum agraria
2.Memproses permohonan sertifikat bagi warga yang telah menempati secara sah
3.Penyelesaian tidak berlarut-larut
“Kami datang baik-baik. Namun jika sampai tidak ada keputusan yang jelas dan adil, kami akan datang kembali secara besar – besaran sampai permasalahan ini tuntas,” ujar Ketua RT, Wahyu Hariyanto.
“Kami berharap BPN mendengar dan memproses hak kami. Kami tunggu keputusan yang pasti,” tutup nya
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPN Kubu raya belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pertemuan dan tindak lanjut sengketa tersebut.
Analisis Singkat
Kasus ini memperlihatkan benturan 2 prinsip: Hak Pengelolahan Instansi- Pengusaha Fisik Warga. Dalam hukum agraria Indonesia, penguasaan faktual lebih dari 20 tahun dengan itikad baik dan tidak ada gugatan seringkali menjadi pertimbangan kuat bagi BPN untuk melakukan Transparansi dan Akuntabel, proses di BPN Kubu raya menjadi kunci agar tidak menimbulkan konflik horizontal baru.,
Maka kami Warga Gang Parit Seribu/ Purnawirawan,2 .
Dalam Kasus ini minta keadilan .
Pungkas, nya.
( tim ) lkgsai



Polres Nunukan Peringati Hari Bhayangkara ke-80
Nunukan, 1 Juli 2026 – Polres Nunukan menggelar upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang dilanjutkan dengan acara syukuran sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada bangsa dan negara.
Upacara yang berlangsung di Lapangan Polres Nunukan tersebut diikuti oleh jajaran kepolisian, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, instansi pemerintah, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat. Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebersamaan.
Peringatan Hari Bhayangkara tahun ini mengusung semangat memperkuat sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan berintegritas.
Setelah pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara syukuran yang diisi dengan doa bersama, pemotongan tumpeng, serta pemberian penghargaan kepada personel yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian mereka.
Kapolres Nunukan dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Bhayangkara bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengajak seluruh personel untuk terus menjaga kepercayaan publik dengan bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Semangat Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri untuk terus mengabdi dengan tulus, menjaga keamanan, menegakkan hukum secara adil, serta mempererat hubungan yang harmonis dengan masyarakat,” ujarnya.
Suasana syukuran berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Kebersamaan yang terjalin antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi simbol kuatnya sinergi dalam mewujudkan Kabupaten Nunukan yang aman, damai, dan kondusif.
Melalui peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini, Polres Nunukan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang semakin profesional serta dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.
lkgsai nunukan
Polres Nunukan Peringati Hari Bhayangkara ke-80 dengan Upacara dan Syukuran Penuh Kebersamaan
Polres Nunukan Peringati Hari Bhayangkara ke-80 dengan Upacara dan Syukuran Penuh Kebersamaan
Nunukan, 1 Juli 2026 – Kepolisian Resor Nunukan menggelar upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di lapangan Mapolres Nunukan, yang dilanjutkan dengan acara syukuran sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada bangsa dan negara.
Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Nunukan.
Acara dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, instansi vertikal, serta berbagai elemen masyarakat. Hadir pula Komandan Lanal Nunukan, Dandim Kodim 0911/Nunukan, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan, Ketua KPU Nunukan, Ketua Bawaslu Nunukan, Kepala RRI Nunukan, perwakilan Media LKGSAI Nunukan, Media Tribun Kaltara, sejumlah pejabat utama dan perwira Polres Nunukan, para purnawirawan Polri, personel Satbrimob Nunukan, serta Kepala Satpol PP Kabupaten Nunukan.
Rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. Acara diawali dengan doa bersama, dilanjutkan pemutaran video selayang pandang perjalanan pengabdian Polri, sambutan Kapolres Nunukan, hingga prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan harapan agar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara terus terjaga.
Dalam sambutannya, Kapolres Nunukan mengajak seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kabupaten Nunukan.
Momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini diharapkan semakin memperkokoh komitmen Polres Nunukan dalam mewujudkan Polri yang Presisi, humanis, profesional, modern, dan terpercaya dalam memberikan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat.
Dengan semangat “Polri Presisi”, Polres Nunukan bertekad terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Indonesia.
Penulis: Sitti Samriyani
Tim LKGSAI Nunukan, Kalimantan Utara




Bupati Langkat Ditangkap KPK, Profil Wakil Bupati Tiorita Br. Surbakti, S.H. Jadi Sorotan
Langkat – Penangkapan Bupati Langkat, Syah Afandin, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal Juli 2026 membuat perhatian publik tertuju kepada Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, S.H., yang kini menjadi figur penting dalam keberlangsungan pemerintahan daerah.
Tiorita Br. Surbakti resmi dilantik sebagai Wakil Bupati Langkat pada 20 Februari 2025 mendampingi Syah Afandin, setelah pasangan tersebut memenangkan Pilkada Langkat 2024.
Perempuan kelahiran 29 Juni 1969 ini dikenal sebagai politikus Partai Golkar sekaligus aktivis organisasi perempuan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selain aktif di dunia politik, ia juga memiliki pengalaman memimpin berbagai organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan.
Dalam perjalanan organisasinya, Tiorita pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Kabupaten Langkat periode 2019–2024, Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK) Kabupaten Langkat sejak 2020, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Langkat periode 2019–2024. Di bidang politik, ia juga dipercaya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat sejak tahun 2020.
Dari sisi pendidikan, Tiorita mengawali pendidikannya di SD Negeri 050600 Kuala, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kuala, lulus dari SMA Farmasi pada tahun 1988, dan selanjutnya meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).
Nama Tiorita kembali menjadi perhatian publik setelah ia tampak menangis saat memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri acara nonton bareng Piala Dunia 2026 di Jentera Malay, Rumah Dinas Bupati Langkat, Jumat (3/7/2026).
Dengan suara bergetar, Tiorita menyampaikan bahwa dirinya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Syah Afandin.
“Saya menghormati asas praduga tak bersalah. Saya hanya bisa berdoa, khususnya untuk Kabupaten Langkat, semoga Pak Bupati selalu berada dalam lindungan Allah SWT,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa terakhir kali bertemu dengan Syah Afandin dua hari sebelum OTT KPK berlangsung, yakni saat peringatan Hari Bhayangkara. Tiorita turut mengajak masyarakat serta keluarga Bupati agar tetap tabah menghadapi situasi tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Amril, memastikan pelayanan publik dan roda pemerintahan di Kabupaten Langkat tetap berjalan normal meskipun Bupati Langkat tengah menjalani proses hukum. Hingga saat ini, KPK masih terus melakukan penyidikan terkait perkara yang menjerat Syah Afandin.
Perkembangan kasus ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian masyarakat, mengingat posisi strategis Wakil Bupati Tiorita Br. Surbakti dalam menjaga stabilitas pemerintahan Kabupaten Langkat selama proses hukum terhadap Bupati berlangsung.
(Red)
Pembukaan Kantor DPC Kota Surabaya, LKGSAI Semakin Kokoh di Jawa Timur
Pembukaan Kantor DPC Kota Surabaya, LKGSAI Semakin Kokoh di Jawa Timur
Surabaya, 3 Juli 2026 – Dengan dibukanya Kantor DPC Kota Surabaya, Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) semakin memperkuat eksistensinya di Provinsi Jawa Timur. Kehadiran kantor baru ini diharapkan menjadi pusat koordinasi organisasi dalam menjalankan program-program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ketua DPC Kota Surabaya, Sugeng, menyampaikan bahwa selama kurang lebih enam tahun mengikuti perjalanan LKGSAI, ia melihat organisasi ini terus berkembang secara bertahap namun konsisten.
“LKGSAI merupakan lembaga yang mampu bergerak tanpa harus menunggu keadaan. Kami bekerja dengan prinsip pelan tetapi pasti, mengutamakan kekompakan, kedisiplinan, dan pengabdian kepada masyarakat,” ujar Sugeng.
Menurutnya, pembukaan kantor DPC Kota Surabaya menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi antaranggota dalam menjalankan program-program organisasi sesuai AD/ART LKGSAI.
Dengan semakin luasnya jaringan kepengurusan di Jawa Timur, LKGSAI optimistis dapat terus berkontribusi dalam kegiatan sosial, pendampingan masyarakat, serta menjalin sinergi dengan berbagai pihak demi mewujudkan pelayanan yang lebih baik.
Seluruh pengurus dan anggota DPC Kota Surabaya berkomitmen menjaga nama baik organisasi, bekerja secara profesional, serta menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab.
Salam Maju. Bersama LKGSAI Kita Bisa.
DPC LKGSAI Madiun Kembali Bersinar Usai Reorganisasi
DPC LKGSAI Madiun Kembali Bersinar Usai Reorganisasi
Madiun – Setelah dilaksanakannya proses reorganisasi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Kabupaten Madiun kini kembali menunjukkan semangat baru dalam menjalankan roda organisasi.
Dengan kepengurusan yang telah diperkuat, kantor DPC LKGSAI Madiun diharapkan menjadi lebih aktif, produktif, dan menjadi pusat koordinasi berbagai program organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Seluruh pengurus dan anggota berkomitmen untuk bekerja secara kompak, disiplin, serta menjalankan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Semangat kebersamaan dan loyalitas menjadi modal utama untuk membangun organisasi yang semakin kuat dan profesional.
DPC LKGSAI Madiun juga menyatakan kesiapan untuk menjalankan seluruh program kerja yang telah ditetapkan oleh DPP LKGSAI, serta terus hadir di tengah masyarakat dalam memberikan kontribusi positif, mengawal aspirasi, dan mendukung terciptanya keadilan serta ketertiban.
Melalui reorganisasi ini, diharapkan LKGSAI Madiun semakin maju, solid, dan mampu menjadi organisasi yang dipercaya masyarakat dalam menjalankan visi dan misinya.
Salam Maju! Bersama LKGSAI Kita Bisa.
DPC LKGSAI Brebes Tegaskan Komitmen Bangun Organisasi yang Disiplin, Solid, dan Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat
Brebes, Jawa Tengah – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Kabupaten Brebes terus memperkuat komitmennya dalam membangun organisasi yang profesional, disiplin, dan benar-benar hadir untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Ketua DPC LKGSAI Brebes menegaskan bahwa LKGSAI merupakan organisasi yang memiliki visi besar dengan sumber daya manusia yang mampu berpikir cerdas, bertindak bijaksana, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Menurutnya, setiap program yang dijalankan LKGSAI selalu mengedepankan nilai-nilai pengabdian, kepedulian sosial, penegakan keadilan, serta sinergi dengan berbagai pihak demi menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, seluruh anggota dituntut memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas dan amanah organisasi.
“Dalam setiap persoalan yang masuk, kami selalu mengedepankan kehati-hatian. Semua langkah dilakukan berdasarkan fakta, data, dan aturan yang berlaku. LKGSAI tidak ingin bertindak gegabah, karena tujuan utama kami adalah memberikan manfaat dan rasa keadilan kepada masyarakat,” ujar Ketua DPC LKGSAI Brebes.
Ia juga menegaskan bahwa organisasi membutuhkan anggota yang benar-benar memiliki semangat juang, disiplin, loyal, serta siap bekerja dalam tim. Keanggotaan bukan hanya sekadar memiliki kartu anggota, melainkan harus dibuktikan melalui kerja nyata dan dedikasi kepada organisasi.
Karena itu, anggota yang tidak aktif, tidak mau mengikuti kegiatan organisasi, atau tidak menunjukkan komitmen terhadap program-program LKGSAI akan dilakukan evaluasi sesuai ketentuan organisasi. Organisasi membutuhkan kader yang siap bergerak, bukan hanya menjadi penonton.
“LKGSAI Brebes mencari anggota yang disiplin, mampu bekerja sama, memiliki kemampuan untuk berkembang, rendah hati, serta tidak merasa paling hebat. Di dalam organisasi ini tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Kita semua adalah satu keluarga besar yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengabdi kepada masyarakat,” tegasnya.
DPC LKGSAI Brebes juga mengajak masyarakat yang memiliki semangat pengabdian, kepedulian sosial, serta ingin ikut berkontribusi dalam menjaga keadilan dan membantu sesama untuk bergabung bersama LKGSAI.
Dengan semangat kebersamaan, solidaritas, dan kerja nyata, DPC LKGSAI Brebes optimistis mampu menjalankan seluruh program organisasi secara maksimal serta menjadi mitra masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
Mengusung semangat “Brebes Bersinar Bersama LKGSAI”, seluruh jajaran pengurus dan anggota berkomitmen menjaga kekompakan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta terus bergerak memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Bersama LKGSAI kita kuat, bersama masyarakat kita hebat. Tidak ada kesombongan dalam perjuangan, karena kekuatan organisasi lahir dari persatuan, disiplin, dan kerja nyata.
Apa Bisa Tahan? Bersama LKGSAI, terus bergerak untuk masyarakat!
