LKGSAI DPD Jatim Mengawal Kasus Jual Beli Jabatan di Kabupaten Kediri: Kronologi dan Fakta Terungkap di Persidangan

Kabupaten Kediri kembali menjadi sorotan serius terkait praktik jual-beli jabatan di tingkat desa. Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) DPD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini, memastikan tidak ada oknum yang lolos dari jeratan hukum.

Kasus ini mulai mencuat ketika dugaan praktik transaksional pengisian perangkat desa Tahun 2023 dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Agus Priyono, Kepala Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, yang memberikan kesaksian terbuka di hadapan majelis hakim. Agus hadir bersama sembilan kepala desa lainnya yang dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberikan keterangan.

Dalam persidangan, Agus menjelaskan kronologi pengisian jabatan di desanya. Desa Ngletih memiliki dua lowongan perangkat desa, yakni Kepala Dusun dan Kaur Umum. Proses seleksi yang seharusnya bersih dan transparan, ternyata tercemar praktik suap.

Jaksa Penuntut Umum menanyakan apakah pengisian jabatan tersebut melibatkan uang. Agus menegaskan:

“Iya pak, betul. Saya setor 84 juta bersama kades lain dan uang itu diambil langsung oleh Pak Darwanto, Humas PKD (terdakwa).”

Agus menjelaskan bahwa uang diserahkan dalam 19 bundel, masing-masing senilai 42 juta rupiah. Total keseluruhan yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Rp 798 juta. Fakta ini menunjukkan bahwa praktik jual-beli jabatan bukan sekadar dugaan, tetapi telah terjadi secara sistematis di beberapa desa di Kabupaten Kediri.

Tim LKGSAI DPD Jatim menilai kasus ini sebagai contoh nyata bagaimana oknum tertentu memanfaatkan posisi dan pengaruhnya untuk meraup keuntungan pribadi. “Praktik semacam ini jelas merugikan masyarakat dan calon perangkat desa yang seharusnya lolos berdasarkan kompetensi,” ujar Ketua LKGSAI DPD Jatim, Bapak Purnomo. “Kami akan terus mengawal kasus ini hingga semua pihak yang terlibat diproses sesuai hukum.”

Kasus ini juga mengungkap fakta bahwa pembayaran dilakukan secara sistematis: beberapa kepala desa menyerahkan uang tunai kepada Humas PKD, yang menjadi perantara dalam transaksi. Fakta 19 bundel uang senilai 42 juta per bundel menjadi bukti kuat praktik transaksional yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Selain itu, LKGSAI menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengisian perangkat desa. Mekanisme seleksi harus transparan, berbasis kompetensi, dan bebas dari praktik suap agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa tetap terjaga. LKGSAI juga mengimbau calon perangkat desa maupun masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan praktik serupa.

Kasus ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pemerintah desa di Jawa Timur: korupsi dan praktik transaksional akan terus diawasi, dan LKGSAI siap berada di garis depan pengawasan. “Kami tidak akan berhenti hingga keadilan ditegakkan dan praktik jual-beli jabatan ini benar-benar bersih dari akar-akarnya,” tegas Purnomo.

Publik di Kabupaten Kediri kini menunggu proses persidangan selanjutnya dengan harapan aparat penegak hukum menindak tegas semua pihak yang terbukti bersalah. Kasus ini bukan hanya soal uang, tapi soal integritas pemerintahan desa yang harus dijaga demi masa depan yang lebih adil dan transpara

tim lkgsai

Kediri, Jawa Timur – Tim advokasi dari Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia resmi melaporkan dugaan maladministrasi terkait pencatatan tanah sejak 1951 di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Laporan disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Kediri dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri untuk audit administrasi dan penyelidikan hukum.

Kronologi Sengketa Tanah

Tanah yang dipermasalahkan tercatat dalam Letter C Nomor 329 Persil 42 Kelas S5 (sawah) seluas ±4.070 meter persegi, tertanggal 26 November 1951, atas nama almarhum Soekiran Toredjo. Ahli waris menyatakan tanah ini diberikan sebagai penghargaan atas pengabdian almarhum sebagai juru kunci dan telah dikuasai turun-temurun tanpa sengketa.

Pada 2021, ahli waris berupaya mengurus sertifikat tanah berdasarkan Letter C tersebut. Pengukuran dilakukan dengan disaksikan perangkat desa dan pemilik lahan sekitar, namun proses administrasi terhenti karena kepala desa menolak menandatangani dokumen yang diperlukan.

Pada 2025, pengajuan sertifikasi kembali diajukan melalui kuasa hukum LKGSAI. Pihak desa menyatakan tanah tersebut merupakan Kas Desa, tercatat sebagai Persil 118, dan kemudian muncul keterangan tambahan bahwa Persil 42 juga tercatat atas nama Radjul Nachrowi dan Kas Desa, diduga berada pada lokasi yang sama.

Data dari kantor pertanahan menunjukkan tanah tersebut belum bersertifikat, sehingga belum ada kepastian hak milik secara resmi. Kondisi ini menimbulkan dugaan pelanggaran administrasi dan potensi tindak pidana bila perubahan data persil dilakukan tanpa dasar hukum.

Langkah Hukum Tim LKGSAI

Tim LKGSAI, mewakili ahli waris, telah menempuh langkah hukum:

1. Laporan ke Inspektorat Kabupaten Kediri
   Untuk melakukan audit administrasi desa, termasuk pemeriksaan buku Letter C, buku persil, dan riwayat perubahan data tanah.
2. Laporan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri
   Untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum terkait perubahan atau pencatatan persil, termasuk potensi penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan aset desa.

Tim meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap dasar hukum perubahan data persil dan pihak-pihak yang terlibat sejak 1951 hingga saat ini.

Perspektif Hukum

Kasus ini menyentuh beberapa aspek hukum penting:

• UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) – terkait kepemilikan, penguasaan, dan sertifikasi tanah.
• UU Desa No. 6 Tahun 2014 – mengenai pengelolaan aset desa dan kewenangan kepala desa.
• KUHP dan UU Tipikor – bila terdapat penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan aset desa.

Menunggu Hasil Pemeriksaan

Langkah selanjutnya akan mengikuti hasil audit dari Inspektorat dan penyelidikan hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri.

Kediri – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LKGSAI Kabupaten Kediri resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan maladministrasi yang diduga dilakukan oleh salah satu Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD LKGSAI Kabupaten Kediri, Purnomo, yang bertindak atas nama Bapak Adip berdasarkan surat kuasa resmi. Laporan ini berkaitan dengan sengketa sebidang tanah yang telah dikuasai dan ditempati secara terus-menerus selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun tanpa sengketa.

Menurut keterangan pelapor, tanah tersebut sebelumnya tercatat dalam Letter C atas nama orang tua pihak ahli waris. Namun, pihak Pemerintah Desa diduga secara sepihak telah mengeluarkan surat pernyataan yang menyebutkan tanah tersebut sebagai tanah kas desa.

Yang menjadi perhatian serius, surat pernyataan tersebut diterbitkan sebanyak dua kali, masing-masing terkait Persil 118 dan Persil 42, yang diduga dilakukan tanpa musyawarah, tanpa persetujuan pihak yang tercatat sebelumnya, serta tanpa pemberitahuan resmi kepada ahli waris.

“Yang menjadi perhatian kami, surat pernyataan tersebut bahkan diterbitkan dua kali, Persil 118 dan Persil 42. Kami menilai prosesnya seperti dipaksakan tanpa musyawarah dan tanpa persetujuan pihak yang berhak,” ujar Purnomo.

DPD LKGSAI menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar prosedur administrasi pertanahan desa serta mengarah pada dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan. Hingga saat ini, menurut pihak pelapor, belum pernah ditunjukkan dasar hukum yang sah, berita acara perubahan administrasi, maupun dokumen inventaris aset desa sebagai dasar penetapan tanah tersebut sebagai tanah kas desa.

Atas dasar itu, LKGSAI meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap proses administrasi serta dasar hukum yang digunakan Pemerintah Desa dalam menetapkan status tanah tersebut.

“Kami berharap proses hukum berjalan objektif, profesional, dan transparan. Kami juga meminta agar tidak ada tindakan sepihak selama proses pemeriksaan berlangsung,” tegasnya.

DPD LKGSAI menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kepastian hukum serta melindungi hak masyarakat agar tidak dirugikan oleh kebijakan administrasi yang tidak sesuai prosedur.

Saat ini, kasus tersebut masih menunggu tindak lanjut dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Dan inspitorat

Jombang, 23 Februari 2026 – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Jombang secara resmi menerima surat informasi perkembangan penanganan laporan pengaduan dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang.

Surat tersebut diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Jombang dengan Nomor: R-69A/M.5.25/Dek.1/02/2026 tertanggal 12 Februari 2026, yang ditujukan kepada Sdr. Dwi Indarto dari LKGSAI DPC Jombang selaku pelapor.

Dalam isi surat tersebut dijelaskan bahwa:

• Laporan pengaduan dugaan pungli yang disampaikan pada 13 Januari 2026 dan diterima Kejaksaan Negeri Jombang pada 14 Januari 2026 telah diproses.
• Kejaksaan Negeri Jombang telah meneruskan laporan tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Jombang untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
• Langkah tersebut dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Jombang, Kejaksaan Negeri Jombang, dan Polres Jombang terkait koordinasi penanganan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Komitmen Pengawalan

DPC LKGSAI Jombang menegaskan bahwa pengawalan terhadap dugaan pungli PTSL di Desa Barongsawahan akan terus dilakukan hingga proses klarifikasi dan pemeriksaan selesai secara transparan dan profesional.

“Kami mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Jombang yang telah menindaklanjuti laporan kami. Namun kami juga akan terus mengawal agar proses ini berjalan objektif dan memberikan keadilan bagi masyarakat,” ujar perwakilan DPC LKGSAI Jombang.

LKGSAI berkomitmen untuk terus berdiri bersama masyarakat dalam mengawasi jalannya program pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan rakyat.

Demikian berita resmi ini disampaikan sebagai bentuk transparansi kepada publik.

DPC LKGSAI Jombang
2026

Ketua DPD Jawa Timur LKGSAI, Bapak Purnomo, SH, melaksanakan audiensi resmi dengan pihak Bank BNI dalam rangka membahas pembukaan rekening bagi anggota LKGSAI serta menjalin kemitraan strategis ke depan.

Audiensi ini bertujuan untuk:

1. Mempermudah anggota LKGSAI dalam membuka rekening resmi di BRI
2. Meningkatkan transparansi dan profesionalisme organisasi dalam pengelolaan keuangan.
3. Membangun kerja sama jangka panjang antara LKGSAI dan BNI dalam mendukung program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Bapak Purnomo, SH menyampaikan bahwa LKGSAI sebagai organisasi yang terus berkembang di Jawa Timur membutuhkan sistem perbankan yang terpercaya, aman, dan profesional. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan seluruh anggota dapat memiliki akses layanan perbankan yang lebih mudah dan terintegrasi.

Pihak BRI menyambut baik audiensi tersebut dan membuka peluang kemitraan yang dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, khususnya dalam mendukung kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi anggota, serta penguatan tata kelola organisasi.

Langkah ini menjadi bukti bahwa LKGSAI terus bergerak maju, membangun sinergi dengan berbagai pihak demi kemajuan organisasi dan kesejahteraan anggota.

dpd jatim

PRESS RELEASE
KECELAKAAN PESAWAT ANGKUTAN BBM DI WILAYAH KRAYAN TIMUR

Krayan – Telah terjadi kecelakaan pesawat milik Pelita Air dengan nomor penerbangan PAS 7101 registrasi PK-PPA, pada Kamis (19/02/2026) sekitar pukul 12.15 WITA, di wilayah Gunung Pa’belaban, Desa Kampung Baru, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan.

Pesawat yang melayani rute Long Bawan – Tarakan tersebut sebelumnya tiba di Bandara Long Bawan sekitar pukul 11.00 WITA dari Tarakan dengan membawa muatan BBM jenis Pertalite sebanyak kurang lebih 4.000 liter dan telah melaksanakan proses bongkar muatan. Sekitar pukul 12.10 WITA, pesawat kembali lepas landas menuju Tarakan.

Tidak lama setelah lepas landas, pihak bandara menerima laporan adanya pesawat jatuh di sekitar Desa Pabetung, Kampung Baru, Kecamatan Krayan Timur.

Mendapatkan informasi tersebut, personel Polsek Krayan bersama unsur TNI, BPBD Kecamatan Krayan, Satpol PP, serta pihak maskapai segera menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan evakuasi. Tim tiba di lokasi sekitar pukul 15.40 WITA dan mendapati pesawat dalam kondisi terbakar.

Di lokasi kejadian ditemukan pilot pesawat, Capt. Hendrick L. Adam, dalam kondisi meninggal dunia dan berada di dalam badan pesawat. Selanjutnya pada pukul 16.00 WITA, korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke RS Pratama Kecamatan Krayan untuk penanganan lebih lanjut.

Kapolsek Krayan menyampaikan bahwa selama proses evakuasi berlangsung, situasi dalam keadaan aman dan terkendali. Pihak Kepolisian telah melakukan langkah-langkah pengamanan lokasi kejadian serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Saat ini jenazah korban masih berada di RS Pratama Krayan sambil menunggu kedatangan tim dari pihak maskapai yang direncanakan tiba pada Jumat (20/02/2026).

Penyebab kecelakaan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Demikian release ini disampaikan untuk diketahui publik.

Humas Polres Nunukan

LKGSAI – GARUDA KOMANDO GARUDA SAKTI ALIANSI INDONESIA

Ketua Umum LKGSAI, Edi Munadi, secara langsung turun gunung untuk mengecek lokasi beberapa dugaan penyimpangan yang merugikan masyarakat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen nyata bahwa LKGSAI tidak hanya berbicara, tetapi bekerja dan hadir di tengah rakyat.

Dalam kunjungannya, Ketua Umum berdialog langsung dengan warga, mendengarkan keluhan masyarakat, serta mengumpulkan data dan fakta di lapangan. Beberapa temuan awal menunjukkan adanya indikasi ketidaktepatan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program yang seharusnya dinikmati masyarakat luas.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa hak rakyat benar-benar sampai kepada rakyat. Bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak,” tegas Ketua Umum.

LKGSAI menegaskan akan terus mengawal setiap laporan masyarakat, melakukan investigasi secara terbuka dan transparan, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak ada lagi praktik yang merugikan kepentingan umum.

Turunnya Ketua Umum ke lapangan menjadi bukti bahwa LKGSAI adalah organisasi yang:

• ✅ Berani menyuarakan kebenaran
• ✅ Konsisten membela kepentingan rakyat
• ✅ Tegas terhadap segala bentuk penyimpangan
• ✅ Hadir dan bekerja nyata di tengah masyarakat

LKGSAI percaya, perubahan tidak akan datang jika kita hanya diam. Perubahan hadir ketika kita bergerak bersama, dengan keberanian dan kejujuran.

Bersama Rakyat, LKGSAI Akan Terus Mengawal dan Mengawasi!

Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Agama Kota Kediri atas partisipasi dan dukungannya dalam kegiatan pembagian takjil di wilayah Wates, Kota Kediri.

Kegiatan yang berlangsung penuh kebersamaan tersebut dihadiri sekitar 500 orang masyarakat, mulai dari pengguna jalan, warga sekitar, hingga relawan yang turut membantu menyukseskan acara. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa semangat berbagi di bulan suci benar-benar dirasakan bersama.

Partisipasi dari Kementerian Agama Kota Kediri berupa dukungan dana sebesar Rp300.000 menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam menyukseskan kegiatan sosial ini. Bantuan tersebut tidak hanya bernilai materi, namun juga menjadi simbol sinergi antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat dalam menebar kebaikan.

Ketua tim LKGSAi eko menyampaikan bahwa kolaborasi seperti ini sangat penting untuk terus dijaga dan diperkuat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kepedulian yang diberikan. Semoga sinergi ini terus terjalin demi kemaslahatan masyarakat dan mempererat tali silaturahmi.”

LKGSAI berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, membawa semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerja nyata.

Sekali lagi, terima kasih atas kerja samanya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua.

Pengurus DPC LKGSAI Kabupaten Jombang, Jawa Timur, memenuhi panggilan dari Kejaksaan Negeri Jombang terkait laporan dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di wilayah Barong Sawahan, Jombang.

Pemanggilan tersebut dilakukan dalam rangka pengambilan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penanganan Perkara), sebagai bentuk transparansi dan tindak lanjut atas laporan yang sebelumnya telah disampaikan oleh tim LKGSAI.

Mengawal Proses Hukum Hingga Tuntas

DPC LKGSAI Kabupaten Jombang menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk terus mengawal kasus dugaan pungli di Barong Sawahan agar berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut perwakilan DPC, pengawalan ini penting karena diduga akan muncul bukti-bukti baru serta pihak-pihak lain yang kemungkinan turut terlibat dalam praktik pungli tersebut.

“Kami hadir bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk memastikan keadilan bagi masyarakat. Jika memang ada pelanggaran, harus diungkap secara terang benderang,” tegas perwakilan DPC LKGSAI Jombang.

Komitmen LKGSAI untuk Masyarakat

Sebagai organisasi kontrol sosial, LKGSAI berkomitmen untuk:

• Mengawal setiap laporan masyarakat hingga jelas perkembangannya.
• Mendorong aparat penegak hukum bertindak profesional dan objektif.
• Melindungi hak-hak masyarakat dari praktik pungli yang merugikan.

Kasus dugaan pungli di Barong Sawahan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kepentingan warga secara langsung. LKGSAI memastikan akan terus mengawal perkembangan perkara hingga ada kejelasan hukum.

Harapan kepada Aparat Penegak Hukum

LKGSAI berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara maksimal, terbuka, dan tidak berlarut-larut dalam menangani perkara ini. Transparansi dan ketegasan sangat dibutuhkan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

Perjalanan pengungkapan kasus ini masih terus berjalan. LKGSAI menegaskan bahwa mereka akan terus berdiri bersama masyarakat untuk mengawal fakta hingga tuntas.

PESAWAT PENGANGKUT BBM JATUH DI KRAYAN

TIM LKGSAI NUNUKAN TURUT MEMANTAU DAN SIAP BERKOORDINASI

Nunukan, Kalimantan Utara – 19 Februari 2026

Tim LKGSAI Nunukan melaporkan telah terjadi insiden jatuhnya pesawat pengangkut BBM jenis Pelita Air dengan nomor penerbangan 7101 di wilayah Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

I. Fakta Kejadian

Pada hari Kamis, 19 Februari 2026, sekitar pukul 12.15 WITA, terjadi insiden jatuhnya pesawat pengangkut BBM di wilayah pegunungan Krayan Timur.

Kronologis Kejadian:

1. Pukul 10.20 WITA
   Pesawat lepas landas dari Bandara Tarakan menuju Bandara Yuvai Semaring Long Bawan Krayan.
2. Pukul 11.21 WITA
   Pesawat landing di Bandara Yuvai Semaring Long Bawan Krayan dan melaksanakan bongkar muatan BBM.
3. Pukul 12.10 WITA
   Setelah selesai bongkar muatan, pesawat take off kembali menuju Tarakan.
4. Sekitar 3 menit setelah lepas landas
   Pesawat terlihat oleng dan kemudian jatuh di wilayah pegunungan Kecamatan Krayan Timur.

II. Informasi Sementara

• Titik lokasi jatuhnya pesawat masih dalam proses pendataan dan pencarian.
• Pilot diinformasikan berhasil keluar menggunakan kursi pelontar penyelamat.
• Proses pencarian dan evakuasi masih terus dilaksanakan oleh pihak terkait.
• Informasi lanjutan akan disampaikan setelah ada perkembangan resmi dari otoritas berwenang.

III. Sikap dan Tindakan LKGSAI Nunukan

Tim LKGSAI Nunukan:

• Siap berkoordinasi dengan aparat TNI/Polri serta instansi terkait.
• Mendukung penuh proses pencarian dan evakuasi.
• Mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
• Mengutamakan keselamatan warga di sekitar lokasi kejadian.

Kami berharap proses pencarian berjalan lancar dan pilot dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.

Demikian laporan dan pernyataan ini kami sampaikan.
Perkembangan lebih lanjut akan diinformasikan pada kesempatan pertama.

Tim LKGSAI Nunukan
MMP