Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) terus menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat. Selangkah demi selangkah, organisasi ini berkembang di berbagai daerah di Indonesia dengan semangat pengabdian, kepedulian sosial, dan perjuangan untuk kepentingan rakyat.

Ketua Umum LKGSAI, Edi Munadi, dalam arahannya kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota di seluruh Indonesia, menegaskan bahwa kunci utama kemajuan organisasi bukanlah kemewahan, bukan pula ambisi pribadi, melainkan kesederhanaan dalam sikap dan ketulusan dalam berbuat.

“Kesederhanaan akan membawa kita menuju kesuksesan. Jangan besar karena jabatan, jangan tinggi karena atribut. Kita besar karena manfaat. Yakin, kita bisa,” tegas Edi Munadi.

Menurutnya, organisasi yang kuat adalah organisasi yang tumbuh dari bawah, dekat dengan masyarakat, serta mampu menjaga kekompakan tanpa iri, dengki, suudzon, dan fitnah. Ia menekankan bahwa ego pribadi harus dikesampingkan demi kepentingan bersama.

Tumbuh Karena Niat, Bukan Ambisi

Dalam berbagai kegiatan sosial seperti kerja bakti, pembagian bantuan, pengawalan aspirasi masyarakat, hingga advokasi persoalan publik, LKGSAI hadir bukan untuk pencitraan, tetapi untuk membuktikan bahwa organisasi ini benar-benar ada dan bekerja.

Edi Munadi juga mengingatkan bahwa perjalanan panjang organisasi membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Prinsip “Trimo ing pandum” menjadi pegangan, menerima dengan ikhlas apa yang menjadi bagian kita, namun tetap berjuang maksimal demi perubahan yang lebih baik.

“Kita tidak perlu saling menjatuhkan. Hilangkan rasa iri, hilangkan dengki, hilangkan kebiasaan mencela. Yang kita bangun adalah kebersamaan. Bukan saya yang bisa, bukan kamu yang bisa, tapi KITA yang bisa,” ujarnya penuh semangat.

Senyap Tapi Pasti

LKGSAI dikenal bergerak tanpa banyak gaduh. Program kerja dijalankan secara nyata di lapangan. Banyak masyarakat yang merasakan langsung kehadiran anggota LKGSAI dalam membantu perbaikan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga menyuarakan aspirasi warga kepada pemerintah daerah.

Perkembangan anggota yang terus bertambah menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap LKGSAI semakin kuat. Namun Ketua Umum mengingatkan agar pertumbuhan tersebut tetap diiringi dengan kedewasaan, disiplin, dan loyalitas terhadap visi organisasi.

Kesederhanaan Adalah Kekuatan

Bagi Edi Munadi, kesederhanaan bukan berarti lemah. Justru dari kesederhanaan lahir kekuatan moral, solidaritas, dan kekompakan. Tidak perlu tampil mewah untuk dihormati. Cukup tampil jujur, bekerja nyata, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ia pun mengajak seluruh jajaran dari tingkat pusat hingga daerah untuk terus menjaga marwah organisasi, memperkuat koordinasi, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

“Selama kita kompak, selama kita ikhlas, selama kita yakin… tidak ada yang tidak mungkin. Yakin kita bisa,” tutupnya.

Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, LKGSAI optimis akan terus berkembang dan menjadi organisasi yang semakin matang, kuat, dan dipercaya masyarakat Indonesia.

LKGSAI – Senyap tapi pasti, bergerak untuk negeri. 🇮🇩

Ketua Tim LKGSAI Jawa Timur menegaskan bahwa keberadaan LKGSAI di Jawa Timur akan selalu ada dan tetap konsisten dalam menjalankan fungsi kontrol sosial serta pengabdian kepada masyarakat.

Menurut beliau, kekuatan organisasi bukan terletak pada banyaknya jumlah orang, melainkan pada kualitas kerja dan komitmen nyata di lapangan.

“Kami tidak perlu banyak orang. Yang kami butuhkan adalah kerja nyata. Karena dari kerja yang pasti dan konsisten, hasil juga akan datang dengan sendirinya.”

Semangat ini menjadi fondasi bagi seluruh jajaran LKGSAI Jawa Timur untuk tetap fokus, solid, dan tidak terpengaruh oleh dinamika yang ada. Gerakan yang dilakukan mungkin tidak selalu terlihat ramai, namun berjalan pasti, terukur, dan membawa dampak nyata bagi masyarakat.

LKGSAI Jawa Timur akan terus hadir di tengah masyarakat, mengawal kebijakan, menyuarakan kepentingan rakyat, dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial yang terjadi.

Dengan prinsip kerja nyata dan komitmen yang kuat, LKGSAI Jatim optimis akan terus berkembang secara sehat dan bermartabat.

Desa Manggis, Jawa Timur – Pengurus DPD Jawa Timur LKGSAI bersama 20 anggota turun langsung melaksanakan kerja bakti di Desa Manggis sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan.

Kegiatan ini dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait jalan berlubang yang selama ini dibiarkan tanpa perbaikan signifikan. Dengan alat seadanya, para anggota melakukan penambalan sementara demi mengurangi risiko kecelakaan.

Ketua dan jajaran pengurus DPD Jatim LKGSAI menegaskan bahwa aksi ini bukan untuk mengambil alih tugas pemerintah, melainkan bentuk kepedulian nyata agar masyarakat tidak terus menjadi korban kerusakan infrastruktur.

“Kami membuktikan bahwa LKGSAI tidak hanya bersuara, tetapi juga bertindak. Namun ini bukan solusi permanen. Pemerintah daerah dan dinas terkait harus segera turun tangan,” tegas perwakilan DPD Jatim.

Kepala Desa Diam, Ada Apa?

Hingga saat ini, belum terlihat langkah konkret dari pihak pemerintah desa setempat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat: mengapa tidak ada tindakan cepat dari aparat desa terhadap jalan yang jelas-jelas membahayakan?

LKGSAI menilai bahwa perbaikan jalan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui dinas terkait, termasuk Dinas PUPR. Oleh karena itu, LKGSAI akan terus memperjuangkan aspirasi warga agar dilakukan perbaikan permanen sesuai standar kelas dan tonase jalan.

Desakan kepada Pemerintah Daerah dan PUPR

DPD Jatim LKGSAI secara tegas meminta pemerintah kabupaten dan Dinas PUPR segera:

1. Melakukan audit kondisi dan kelas jalan.
2. Menentukan batas tonase kendaraan yang melintas.
3. Melakukan perbaikan menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.

Kerja bakti ini menjadi simbol bahwa masyarakat dan organisasi tidak tinggal diam ketika keselamatan publik dipertaruhkan. LKGSAI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan dan memastikan pemerintah hadir di tengah rakyat.

LKGSAI – Senyap Tapi Pasti, Bergerak Untuk Rakyat.

KEDIRI – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (DPD LKGSAI) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal kepentingan masyarakat. Menyikapi kondisi jalan desa yang mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan, jajaran DPD LKGSAI mengambil langkah nyata dengan melakukan perbaikan secara swadaya bersama warga.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi warga. Jalan tersebut merupakan akses utama yang setiap hari dilalui kendaraan masyarakat, termasuk kendaraan angkutan hasil usaha dan kebutuhan pokok.

Ketua DPD LKGSAI menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan murni untuk kepentingan bersama.

“Kami bergerak bukan untuk menyalahkan siapa pun. Namun ketika fasilitas umum rusak dan membahayakan, kami tidak bisa tinggal diam. Keselamatan masyarakat adalah prioritas,” tegasnya.

DPD LKGSAI juga menyayangkan belum adanya langkah konkret dari pemerintah desa terkait penanganan jalan tersebut. Namun demikian, organisasi tetap mengedepankan pendekatan solutif dan gotong royong sebagai bagian dari budaya bangsa.

Perbaikan dilakukan dengan penimbunan dan perataan jalan berlubang guna meminimalisir risiko kecelakaan. Kegiatan ini melibatkan anggota DPD LKGSAI serta masyarakat sekitar.

DPD LKGSAI menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus partisipasi aktif dalam menjaga fasilitas umum. Ke depan, DPD LKGSAI tetap berharap adanya perbaikan permanen dari instansi yang berwenang agar akses jalan tersebut dapat lebih layak dan aman digunakan.

Sebagai organisasi yang konsisten bergerak di bidang sosial dan pengawasan, DPD LKGSAI akan terus hadir di tengah masyarakat, memberikan kontribusi nyata serta mengawal kepentingan rakyat.

“Bergerak Senyap Tapi Pasti, Untuk Kepentingan Rakyat

Brebes – Semangat kebersamaan dan kekompakan kembali ditunjukkan oleh jajaran pengurus DPC LKGSAI Kabupaten Brebes dalam kegiatan sosial pembagian takjil di wilayah Brebes. Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh kebersamaan, tertib, dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat.

Setelah pelaksanaan pembagian takjil, seluruh pengurus dan anggota DPC LKGSAI Brebes menggelar silaturahmi internal sebagai bentuk evaluasi dan penguatan solidaritas organisasi. Dalam kesempatan tersebut, para pengurus menyampaikan harapan besar agar DPD Jawa Tengah dapat ikut serta bergerak bersama, memperkuat sinergi program kerja di tingkat provinsi.

Kekompakan DPC Brebes menjadi contoh nyata bahwa gerakan sosial yang dilakukan secara konsisten akan memberi dampak positif bagi masyarakat. Dengan semangat gotong royong, LKGSAI terus menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi yang hadir di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai simbol, tetapi melalui aksi nyata.

Pengurus DPC Brebes juga menegaskan bahwa kegiatan berbagi takjil bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bagian dari komitmen LKGSAI dalam membangun kepedulian sosial, mempererat persaudaraan, dan memperkuat jaringan organisasi hingga ke tingkat daerah.

Harapan besar kini tertuju kepada DPD Jawa Tengah agar dapat bersinergi dan bergerak bersama seluruh DPC di wilayahnya, sehingga gerakan LKGSAI semakin solid, terstruktur, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

LKGSAI — Senyap Bergerak, Nyata untuk Rakyat.

LKGSAI Desak Percepatan Perbaikan Jalan Bedali–Mangis Kediri

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kondisi ruas jalan Bedali sampai Mangis, Kabupaten Kediri semakin memprihatinkan. Kerusakan yang terjadi hampir di sepanjang titik jalan kini makin parah akibat intensitas hujan tinggi dan lalu lintas kendaraan berat yang setiap hari melintas.

Atas kondisi tersebut, Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri serta instansi teknis terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri, agar segera mengambil langkah konkret perbaikan.

Hampir 5 Tahun Tanpa Perbaikan Maksimal

Menurut informasi yang dihimpun, kerusakan jalan ini sudah berlangsung hampir lima tahun tanpa perbaikan menyeluruh. Tambal sulam yang dilakukan sebelumnya dinilai tidak efektif dan hanya bertahan sementara.

Akibatnya:

• Lubang semakin dalam dan melebar
• Genangan air membahayakan pengendara roda dua
• Potensi kecelakaan meningkat
• Aktivitas ekonomi warga terganggu

Menjelang arus mudik dan balik Lebaran, kondisi ini tentu sangat membahayakan keselamatan masyarakat.

LKGSAI: Jangan Tunggu Jadi Sungai dan Ada Korban Jiwa

LKGSAI menilai, jika pembiaran terus terjadi, bukan tidak mungkin jalan tersebut berubah seperti aliran sungai saat hujan deras. Lebih parah lagi, dikhawatirkan akan ada korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas.

“Apakah harus menunggu sampai ada korban jiwa baru dilakukan perbaikan total?” tegas pernyataan LKGSAI.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Sesuai kewenangan, apabila ruas tersebut berstatus jalan kabupaten, maka menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kediri melalui PUPR untuk:

• Melakukan survei teknis menyeluruh
• Menganggarkan perbaikan permanen
• Mengawasi tonase kendaraan yang melintas
• Menyediakan rambu peringatan sementara

Jika terdapat kendaraan bertonase berat melebihi kelas jalan, maka perlu dilakukan pengawasan dan penertiban agar kerusakan tidak terus berulang.

Harapan Masyarakat

Masyarakat Bedali dan Mangis hanya ingin jalan yang layak, aman, dan nyaman dilalui, terlebih menjelang Lebaran yang identik dengan meningkatnya mobilitas warga.

LKGSAI berharap:

• Perbaikan darurat segera dilakukan sebelum Lebaran
• Perbaikan permanen dimasukkan dalam prioritas anggaran terdekat
• Ada transparansi progres pekerjaan kepada publik

Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan sampai keterlambatan penanganan menjadi penyesalan di kemudian hari.

Kediri – Kondisi jalan di wilayah Bedali menuju Margo, Kabupaten Kediri, memprihatinkan. Jalan yang setiap hari dilalui masyarakat itu tampak berlubang di banyak titik, dipenuhi genangan air saat hujan turun. Kerusakan tersebut dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara roda dua.

Salah satu perwakilan Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) yang turun langsung ke lokasi mengungkapkan rasa prihatin atas kondisi tersebut.

“Sedih melihat jalan seperti ini. Hanya bisa berdoa, berlubang penuh irama. Tapi kami tidak ingin hanya diam,” ujarnya di lokasi.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat, Tim LKGSAI melakukan penambalan sementara pada beberapa titik jalan yang berlubang. Kegiatan tersebut dilakukan secara gotong royong menggunakan material seadanya sambil menunggu perbaikan permanen dari pihak terkait, baik dari PUPR maupun Pemerintah Daerah.

Menurut tim di lapangan, aksi ini bukan untuk mengambil alih tugas pemerintah, melainkan bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap warga yang setiap hari melintas.

“Ini murni aksi kemanusiaan. Kami ingin meminimalisir risiko kecelakaan. Semoga pemerintah daerah segera turun tangan melakukan perbaikan menyeluruh,” tambahnya.

Warga sekitar mengaku sangat terbantu dengan adanya penambalan sementara tersebut, meski mereka tetap berharap ada perbaikan total agar jalan kembali layak dan aman dilalui.

LKGSAI menegaskan akan terus mengawal persoalan infrastruktur yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Kerja… Kerja… Kerja…!

LKGSAI Siap Turun ke Jalan, Persiapan Bagi-Bagi Takjil Sambut Ramadan

Kediri – Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial kembali ditunjukkan oleh jajaran Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI). Sejumlah pengurus dan anggota terlihat melakukan persiapan kegiatan bagi-bagi takjil kepada masyarakat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan.

Dalam kegiatan persiapan tersebut, para anggota LKGSAI tampil kompak mengenakan sarung dan busana muslim bernuansa religius. Hal ini mencerminkan semangat kebersamaan serta kekhidmatan dalam menyambut bulan penuh berkah. Dengan penuh semangat, mereka menyatakan kesiapan untuk turun langsung ke lapangan membagikan takjil kepada para pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

Ketua Umum LKGSAI, Edi Munadi, SH., S.Ag., menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan agenda rutin sebagai bentuk kepedulian sosial organisasi terhadap masyarakat, khususnya bagi para pengendara dan warga yang masih dalam perjalanan saat waktu berbuka tiba.

“Ramadan adalah momentum untuk mempererat persaudaraan dan meningkatkan kepedulian sosial. LKGSAI hadir bukan hanya sebagai lembaga kontrol sosial, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang ingin berbagi dan memberi manfaat,” ujarnya.

Rencananya, pembagian takjil akan dilaksanakan di sekitar wilayah kantor dan titik-titik strategis yang banyak dilalui masyarakat. Ratusan paket takjil telah disiapkan oleh tim sebagai bentuk kontribusi nyata LKGSAI dalam menebar kebaikan di bulan suci.

Selain sebagai aksi sosial, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat solidaritas antaranggota LKGSAI. Dengan semangat “senyap tapi pasti”, LKGSAI terus menunjukkan eksistensinya melalui kegiatan-kegiatan positif yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, LKGSAI berharap dapat memberikan manfaat nyata serta menginspirasi elemen masyarakat lainnya untuk turut berbagi dan menebarkan kebaikan selama bulan Ramadan.

Salam Komando,
LKGSAI – Bersama Rakyat, Untuk Rakyat

LKGSAI Soroti Jalan Berlubang Penyebab Kecelakaan, Siap Tempuh Jalur Hukum Demi Lindungi Hak Masyarakat

Cikampek – Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) kembali menyuarakan kepeduliannya terhadap keselamatan masyarakat menyusul terjadinya kecelakaan tunggal yang diduga akibat kondisi jalan berlubang dan minim penerangan di salah satu ruas jalan wilayah Cikampek. Insiden tersebut menambah daftar panjang keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan yang dinilai kurang mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang.

Peristiwa kecelakaan terjadi pada malam hari saat seorang pengendara sepeda motor melintas dan menghantam lubang cukup dalam di badan jalan. Korban terjatuh dan mengalami luka fisik serta kerusakan pada kendaraan. Kerugian materiil ditaksir mencapai jutaan rupiah. Warga sekitar menyebutkan bahwa kondisi jalan tersebut sudah lama rusak dan kerap dikeluhkan, namun belum terlihat adanya perbaikan permanen maupun pemasangan rambu peringatan sebagai langkah antisipasi.

Ketua Umum LKGSAI, Edi Munadi, SH., S.Ag., menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan adalah tanggung jawab penyelenggara jalan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Menurutnya, apabila kerusakan belum dapat diperbaiki secara menyeluruh karena alasan teknis atau anggaran, setidaknya pemerintah wajib memasang rambu peringatan atau tanda bahaya agar pengguna jalan dapat mengantisipasi potensi kecelakaan.

“Negara wajib hadir menjamin keselamatan masyarakat. Jangan sampai kelalaian dalam pemeliharaan infrastruktur justru merugikan warga yang setiap hari menggunakan jalan untuk bekerja dan beraktivitas,” tegasnya.

Dugaan Kelalaian dan Tanggung Jawab Pemerintah

Secara hukum, penyelenggara jalan memiliki kewajiban untuk menjaga kondisi jalan agar tetap laik dan aman dilalui. Apabila terdapat kerusakan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan dan tidak segera ditangani, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian administratif.

LKGSAI menilai bahwa jika benar lubang tersebut sudah lama dibiarkan tanpa perbaikan dan tanpa rambu peringatan, maka patut dipertanyakan sistem pengawasan dan pemeliharaan rutin yang dijalankan oleh instansi terkait sesuai kewenangan status jalan, apakah itu jalan kabupaten, provinsi, maupun nasional.

Organisasi ini juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menuntut ganti rugi apabila terbukti terjadi kerugian akibat kelalaian pengelola fasilitas publik. Mekanisme hukum yang dapat ditempuh antara lain melalui somasi kepada instansi terkait, pengaduan ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi, hingga gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum.

LKGSAI Buka Posko Pengaduan dan Siap Dampingi Korban

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak masyarakat, LKGSAI menyatakan siap membuka posko pengaduan bagi warga yang mengalami kejadian serupa. Selain itu, LKGSAI juga siap memberikan pendampingan hukum bagi korban yang ingin menempuh jalur hukum guna memperoleh keadilan dan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Langkah ini diambil bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya mendorong perbaikan sistem dan peningkatan tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur publik.

LKGSAI juga mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan:

• Perbaikan permanen di titik kerusakan
• Pemasangan rambu peringatan sementara
• Audit menyeluruh terhadap kondisi ruas jalan rawan kecelakaan
• Evaluasi sistem pemeliharaan rutin

Harapan Masyarakat

Masyarakat berharap agar kejadian ini menjadi perhatian serius pemerintah sehingga tidak ada lagi korban akibat jalan rusak yang dibiarkan tanpa penanganan. Infrastruktur jalan merupakan sarana vital bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial. Kelalaian dalam pemeliharaannya bukan hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari dinas terkait mengenai rencana perbaikan di lokasi kejadian. LKGSAI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai ada langkah konkret demi keselamatan masyarakat.

(Redaksi LKGSAI)

Sengketa Lahan Sumur Minyak PT Pertamina Hulu Rokan di Teluk Nilap, Kepemilikan Diduga Dipalsukan Oknum Penghulu
Rokan Hilir – Polemik sengketa lahan kembali mencuat di wilayah operasi sumur minyak milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang berada di Desa Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir. Seorang warga, Sdr. Mansyurdin (65), mengaku tidak pernah menerima ganti rugi atas lahan miliknya yang digunakan untuk lokasi sumur minyak.
Permasalahan ini mencuat setelah diduga terjadi pemalsuan data kepemilikan lahan oleh oknum penghulu Desa Teluk Nilap. Lahan yang selama ini dikelola dan diakui sebagai milik sah Mansyurdin, disebut-sebut dialihkan atau diklaim atas nama pihak lain dalam proses pembebasan lahan.
Menurut keterangan pihak keluarga, lahan tersebut telah digarap turun-temurun dan memiliki alas hak yang jelas. Namun dalam proses ganti rugi lahan untuk kepentingan operasional sumur minyak PHR, nama Mansyurdin tidak tercantum sebagai penerima kompensasi.
“Kami tidak pernah menerima ganti rugi sepeser pun. Tiba-tiba lahan sudah digunakan dan disebut bukan milik kami,” ungkap pihak keluarga.
Dugaan Perbuatan Melawan Hukum
Kasus ini dinilai mengarah pada dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan dokumen dan penyerobotan hak atas tanah. Jika terbukti, tindakan tersebut dapat merugikan warga secara materiil maupun immateriil.
Masyarakat mempertanyakan bagaimana proses verifikasi administrasi kepemilikan lahan bisa lolos tanpa klarifikasi menyeluruh kepada pemilik yang sah. Terlebih, PHR sebagai perusahaan negara yang mengelola aset strategis migas nasional seharusnya mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam setiap tahapan pembebasan lahan.
Sorotan terhadap Proses Pembebasan Lahan
Sebagai bagian dari BUMN sektor hulu migas, PT Pertamina Hulu Rokan menggunakan anggaran negara dalam operasionalnya. Publik pun mempertanyakan:
Apakah proses pembebasan lahan telah melalui verifikasi menyeluruh?
Siapa pihak yang menerima dana ganti rugi?
Apakah ada audit internal terkait potensi penyimpangan administrasi?
Jika benar terjadi pemalsuan data kepemilikan, maka bukan hanya warga yang dirugikan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Desakan Transparansi dan Evaluasi
Masyarakat mendesak agar pihak PHR segera melakukan investigasi internal serta membuka secara transparan dokumen pembebasan lahan sumur minyak di Kecamatan Kubu Babussalam, khususnya di Desa Teluk Nilap.
Selain itu, aparat penegak hukum diminta turun tangan untuk mengusut dugaan pemalsuan dokumen dan memastikan hak warga dikembalikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini dirilis, belum ada keterangan resmi dari pihak PHR maupun oknum penghulu terkait tudingan tersebut.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen perusahaan negara dalam menjunjung tata kelola yang baik (good corporate governance) serta perlindungan hak masyarakat di wilayah operasionalnya.