Uncategorized

LKGSAI Jalin Sinergi dengan Inspektorat Ponorogo dalam Pengawasan Anggaran Daerah

Ponorogo — Bersama Inspektorat Kabupaten Ponorogo yang diwakili oleh Bapak Imam Basori, anggota LKGSAI (Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia) menjalin komunikasi dan pertukaran informasi terkait penindakan serta pencegahan pelanggaran penggunaan anggaran daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo maupun Pemerintah Desa, agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tim LKGSAI menegaskan komitmennya untuk berperan aktif sebagai mitra pengawasan, dengan mendukung tugas Inspektorat dalam mengawal penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Sinergi antara Inspektorat dan LKGSAI ini diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah dan desa.

Ponorogo — Anggota Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAl) melaksanakan diskusi bersama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ponorogo, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Bappeda, pada Senin, 19 Januari 2026.

Kegiatan diskusi tersebut berlangsung pukul 14.00 WIB dan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dalam pertemuan tersebut, pihak LKGSAl berdialog langsung dengan Sekretaris sekaligus PLT Kepala Bappeda Kabupaten Ponorogo, Bapak Luhur, membahas berbagai hal strategis terkait perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah.

Diskusi difokuskan pada pentingnya transparansi anggaran, efektivitas penggunaan dana, serta memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo. LKGSAl menegaskan komitmennya untuk siap mendampingi pelaksanaan anggaran agar berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan penyimpangan.

Perwakilan LKGSAl menyampaikan bahwa pendampingan ini bertujuan agar masyarakat Ponorogo dapat lebih merasakan dampak pembangunan, baik dari sisi infrastruktur maupun peningkatan ekonomi. Selain itu, transparansi anggaran untuk konsumsi publik dinilai penting agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin meningkat.

Sementara itu, Sekretaris sekaligus PLT Kepala Bappeda Kabupaten Ponorogo, Bapak Luhur, menyambut baik diskusi dan masukan yang disampaikan LKGSAl. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat seperti LKGSAl sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.

Dengan adanya diskusi ini, diharapkan ke depan terjalin kerja sama yang lebih baik antara LKGSAl dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mengawal perencanaan serta pelaksanaan anggaran, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara menyeluruh.

tim magetan

DPD Jawa Timur dan DPC Kabupaten Kediri LKGSAl Siapkan Program Edukasi Bahaya Narkoba Harian

KEDIRI — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Kediri Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAl) terus menunjukkan komitmennya dalam memerangi peredaran narkoba. Hal tersebut diwujudkan melalui persiapan program edukasi bahaya narkoba yang akan dilaksanakan setiap hari, kecuali hari libur.

Program edukasi ini menyasar masyarakat luas, khususnya generasi muda, sebagai langkah preventif untuk menekan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya.

Ketua Tim Edukasi Narkoba, Eko, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial LKGSAl dalam menjaga masa depan bangsa dari ancaman narkotika dan zat adiktif.

“Edukasi ini akan kami lakukan secara berkelanjutan. Tujuannya agar masyarakat, terutama generasi muda, memahami bahaya narkoba, dampak hukumnya, serta berani menolak segala bentuk penyalahgunaannya,” ujar Eko.

Dalam menjalankan program tersebut, Eko didampingi oleh tim edukasi yang solid, di antaranya Kak Prima, Kak Chika, Kak Abel, dan Kak Ridho. Tim ini akan terjun langsung ke lapangan untuk memberikan penyuluhan, diskusi interaktif, serta sosialisasi bahaya narkoba.

DPD LKGSAl Jawa Timur menegaskan bahwa kegiatan ini juga sejalan dengan upaya mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba serta menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba.

Melalui kegiatan ini, LKGSAl berharap dapat membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa narkoba merupakan musuh bersama yang harus dilawan secara gotong royong.

“Bersama kita lawan narkoba, bersama kita selamatkan generasi bangsa,” menjadi semangat yang terus digaungkan dalam setiap kegiatan edukasi.

🔥 Makin Jaya lkgsai

LKGSAl Gelar Edukasi Bahaya Narkoba di Seluruh Kabupaten Kediri

Kediri — Tim edukasi bahaya narkoba dari Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAl) akan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan narkoba di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Program ini bertujuan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba serta membentengi generasi muda dari pengaruh barang haram tersebut.

Kegiatan edukasi ini akan menyasar berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, pemuda, komunitas, hingga masyarakat umum. Materi yang disampaikan meliputi bahaya narkoba bagi kesehatan, dampak hukum, serta pengaruh buruk narkoba terhadap masa depan individu, keluarga, dan lingkungan sosial.

Ketua LKGSAl menegaskan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius yang harus dilawan secara bersama-sama. Oleh karena itu, LKGSAl berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

“LKGSAl akan selalu konsisten dan tegas dalam memberantas narkoba. Edukasi adalah langkah awal yang sangat penting untuk mencegah masyarakat, khususnya generasi muda, terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba,” tegasnya.

Melalui program edukasi berkelanjutan ini, LKGSAl berharap tercipta kesadaran kolektif serta sinergi antara masyarakat, lembaga, dan aparat terkait demi mewujudkan Kabupaten Kediri yang bersih dari narkoba.

Pemanggilan Saksi Dugaan Pungli di Desa Barongsawahan Masuki Tahap Awal

Jombang — Penanganan dugaan pungutan liar (pungli) di Desa Barongsawahan kini memasuki tahapan pertama. Kejaksaan telah melakukan pemanggilan saksi-saksi guna mendalami laporan masyarakat terkait dugaan pungutan dalam proses pelayanan desa.

Ketua tim pelapor, Dwi Indarto, menyampaikan kepada pihak Kejaksaan bahwa berdasarkan pernyataan resmi Kepala Desa Barongsawahan, disebutkan tidak ada pungutan apa pun yang dilakukan di lingkungan desa terkait pengurusan administrasi.

Namun demikian, fakta di lapangan justru mengejutkan. Dari hasil penelusuran dan keterangan sejumlah warga, ditemukan dugaan kuat adanya praktik pungutan oleh oknum perangkat desa, di antaranya carik, kasun, dan modin.

Beberapa warga yang dinilai kurang memahami prosedur administrasi mengaku dimintai sejumlah uang dengan dalih mempercepat proses pengurusan di desa. Praktik tersebut diduga dilakukan secara tidak resmi dan tanpa dasar aturan yang jelas.

“Pernyataan kepala desa menyebut tidak ada pungutan sama sekali, tetapi keterangan warga di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Ini yang sedang kami dorong agar diusut secara transparan,” ujar Dwi Indarto.

Pihak Kejaksaan diharapkan dapat menggali keterangan saksi secara objektif, menelusuri aliran dana, serta memastikan apakah perbuatan oknum perangkat desa tersebut memenuhi unsur pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut hak masyarakat desa atas pelayanan yang bersih, transparan, dan bebas pungli. Proses hukum selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti yang dikumpulkan oleh aparat penegak hukum.

agus pencari data

PEMBANGUNAN DRAENASE TERBENGKALAI DESA ANAWUA KECAMATAN TOARI TAHUN 2025 Sultra 13/Januari/2026 Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan masyarakat terdapat dugaan kuat penyelewengan dana desa di Desa ANAWUA kecamatan toari kabupaten Kolaka Sulawesi tenggara yang menjadi perhatian publik dan penegak hukum namun laporan yang beredar luas di media terjadi pada tahun anggaran sebelumnya (2020 hingga 2023), bukan secara spesifik untuk tahun anggaran 2025 yang baru berjalan
Rincian Dugaan Kasus
Tahun Anggaran Terlibat Dugaan korupsi yang mencuat dipublik oleh masyarakat setempat dana desa (ADD) untuk periode 2020 hingga 2023
Jumlah Kerugian berdasarkan hasil audit Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 500 jutaan namun telah mengembalikan kerugian negara adalah
Status Kasus desa Anawua telah beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa termasuk warga menyegel kantor desa untuk menuntut kepastian hukum dan penetapan tersangka atas dugaan korupsi tersebut Kasus ini sedang dalam pengawalan pihak kepolisian setempat (Polres Kolaka)
Pengembalian dana meskipun Kepala desa ANAWUA(AMARULLA SE) dilaporkan telah mengembalikan sebagian kerugian dana pada Juli 2025 tindakan ini secara hukum tidak menghilangkan unsur pidana dalam kasus dugaan korupsi tersebut
Pelaporan Korupsi Dana Desa
Jika Anda memiliki informasi atau bukti terkait dugaan korupsi dana desa termasuk untuk tahun anggaran 2025 sesuai pantauan Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia tahap 1-2 pisik pembangunan minim adapun pembangunan Drainase kerang lebih 6.merer terlihat fotoh dan gambar beserta papan informasi di anggarkan sebesar 36.593.900 dengan folume 76.meter tapi yang terselesai cuman 6.meter nampak kelihatan bangunan terbengkalai kades tersebut perlu di laporkan ke aparat penegak hukum
Polres setempat Untuk memastikan pelanggaran pidana (korupsi) den saksi-saksi yang siap TIM……………………………Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia………………

Tim LKGSAI Jombang Datangi Kejaksaan, Laporkan Dugaan Pungli

Jombang — Tim Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Kabupaten Jombang mendatangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Negeri Jombang untuk menyampaikan laporan dugaan praktik pungutan liar (pungli), pada [hari/tanggal bisa disesuaikan].

Kedatangan tim LKGSAI tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mengawal transparansi dan penegakan hukum, khususnya terkait dugaan pungli yang dinilai merugikan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, tim menyerahkan berkas laporan resmi beserta dokumen pendukung kepada pihak Kejaksaan.

Perwakilan LKGSAI Jombang menyampaikan bahwa laporan ini disusun berdasarkan hasil pengumpulan data, keterangan, serta temuan di lapangan. LKGSAI berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami hadir untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Laporan ini kami sampaikan agar ada kejelasan hukum dan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujar salah satu perwakilan tim LKGSAI.

Pihak LKGSAI juga menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas, serta siap memberikan keterangan tambahan apabila diperlukan oleh Kejaksaan Negeri Jombang.

Langkah ini sejalan dengan komitmen LKGSAI sebagai mitra kritis pemerintah dalam mendukung pemberantasan praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum dan asas keadilan.

⁸

Ketua DPC LKGSAI Jombang Datangi Kejaksaan, Tindaklanjuti Dugaan Pungli di Desa Barongsawahan

Jombang — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Kabupaten Jombang mendatangi Kejaksaan Negeri Jombang guna menindaklanjuti laporan dugaan pungutan liar (pungli) yang diduga terjadi di Desa Barongsawahan, Kabupaten Jombang.

Kehadiran Ketua DPC LKGSAI Jombang tersebut merupakan bentuk keseriusan lembaga dalam mengawal laporan masyarakat agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dugaan pungli ini disinyalir melibatkan oknum aparat desa yang berkaitan dengan program PT XL.

Saat ditemui di Kejaksaan Negeri Jombang, Ketua DPC LKGSAI Jombang menegaskan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan laporan yang telah disampaikan masyarakat tidak berhenti di tengah jalan dan mendapatkan atensi serius dari aparat penegak hukum.

“Kami datang ke Kejaksaan Negeri Jombang untuk menindaklanjuti dugaan pungli di Desa Barongsawahan. LKGSAI berkomitmen mengawal setiap laporan masyarakat agar diproses secara transparan dan profesional,” tegasnya.

Menurutnya, dugaan pungli tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat desa, sehingga perlu dilakukan klarifikasi, pemeriksaan, dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

LKGSAI Jombang juga menekankan bahwa langkah ini bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari praktik pungutan liar.

“Tidak ada yang kebal hukum. Jika terbukti ada pelanggaran, kami berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas sesuai aturan,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Jombang masih melakukan proses klarifikasi dan pengumpulan keterangan terkait dugaan pungli tersebut.

LKGSAI Jombang menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas sebagai wujud komitmen dalam membela kepentingan masyarakat dan menegakkan keadilan.

lkgsai jombang

Ketua Umum LKGSAl dan Ketua DPD Jawa Timur Bersinergi Menuju Jatim Maju

Jawa Timur — Sinergitas antara Ketua Umum Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAl) Edi Munadi dan Ketua DPD LKGSAl Jawa Timur Purnomo, SH terus diperkuat demi mewujudkan Jawa Timur yang maju, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah ini menjadi fondasi utama dalam menjalankan berbagai program strategis LKGSAl, khususnya pengawalan dana pemerintah, pemberantasan pungli, pendampingan masyarakat desa, serta penguatan sektor UMKM dan pembangunan desa.

Ketua Umum LKGSAl menegaskan bahwa peran DPD Jawa Timur sangat vital sebagai ujung tombak organisasi di daerah. Dengan kepemimpinan yang tegas dan kompak, LKGSAl Jawa Timur diharapkan mampu menjadi mitra kritis pemerintah sekaligus pengawas sosial yang konstruktif.

Sementara itu, Ketua DPD Jawa Timur Purnomo, SH menyampaikan komitmennya untuk terus menjalankan arahan organisasi secara konsisten dan profesional. Seluruh jajaran DPD dan DPC diminta tetap solid, bekerja sesuai aturan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

Dengan sinergi yang kuat antara Ketua Umum dan Ketua DPD Jawa Timur, program-program LKGSAl diyakini akan terus berkembang dan memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat Jawa Timur menuju Jatim Maju.

Diduga Tak Miliki Izin, Pabrik Daur Ulang Plastik CV Indo Karya Bersatu di Kediri Disorot

Kediri — CV Indo Karya Bersatu, sebuah pabrik daur ulang biji plastik yang berlokasi di Desa Tempur Rejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, diduga tidak mengantongi izin usaha yang lengkap. Dugaan tersebut mencuat setelah tim Badan Peneliti Aset Rakyat (BPAR) melakukan kunjungan langsung ke lokasi pabrik.

Saat dimintai keterangan oleh tim BPAR, pihak manajemen pabrik tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan yang diminta. Alasan yang disampaikan adalah karena masa kontrak usaha disebut-sebut akan segera berakhir.

Temuan ini semakin memprihatinkan setelah sejumlah karyawan memberikan keterangan terkait sistem pengupahan. Beberapa pekerja mengaku digaji secara mingguan dengan nominal sekitar Rp50.000 per hari, angka yang jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur maupun UMK Kabupaten Kediri.

Menurut keterangan para pekerja, pabrik tersebut mempekerjakan sekitar 200 orang karyawan, bahkan lebih. Jika informasi ini benar, maka praktik ketenagakerjaan yang dijalankan patut diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar temuan tersebut, Badan Peneliti Aset Rakyat (BPAR) menyatakan akan melaporkan CV Indo Karya Bersatu kepada pihak-pihak terkait guna ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Laporan tersebut rencananya akan disampaikan kepada:

• Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri
• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri
• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
• Aparat penegak hukum, jika diperlukan

BPAR menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan hak-hak pekerja serta kepatuhan terhadap aturan perizinan dan lingkungan.

Kasus CV Indo Karya Bersatu dinilai sebagai persoalan serius yang membutuhkan investigasi menyeluruh dan transparan, agar tidak merugikan para pekerja serta masyarakat sekitar. Diharapkan pihak berwenang segera turun tangan guna memastikan keadilan ditegakkan dan hak-hak karyawan dapat dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku.

tim bpar