Tim LKGSAI Depok Tegaskan Kesiapan Berantas Korupsi dan Kawal Penegakan Hukum

Depok — Menyikapi berbagai kasus dugaan korupsi yang mencuat dan menjadi perhatian publik, Tim Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) wilayah Depok menyatakan komitmennya untuk ikut mengawal pemberantasan tindak pidana korupsi serta mendukung penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.

Dalam pernyataannya, perwakilan Tim LKGSAI menegaskan bahwa praktik korupsi merupakan ancaman serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, khususnya di sektor pelayanan publik dan peradilan. Oleh karena itu, LKGSAI siap berperan aktif melalui pemantauan, pengumpulan informasi, serta pelaporan apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang merugikan masyarakat.

“LKGSAI akan berdiri di garda terdepan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas. Kami siap bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegas pernyataan tim.

Langkah konkret yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan pengawasan sosial terhadap pelayanan publik dan proses hukum yang menjadi sorotan masyarakat.
2. Menghimpun aspirasi dan laporan warga terkait dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.
3. Mendorong edukasi publik mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi.

Tim LKGSAI berharap komitmen bersama seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi serta menciptakan sistem pemerintahan dan penegakan hukum yang bersih, profesional, dan dipercaya publik.

Dengan semangat transparansi dan integritas, LKGSAI Depok menegaskan bahwa pengawasan masyarakat adalah bagian penting dalam menjaga keadilan dan memastikan hukum benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

tim depok

LKGS AI KALTIM AJUKAN JAWABAN DAN EKSEPSI GUGATAN PMH

Tegaskan Pembelaan Anggota di Persidangan Tanjung Redeb

TANJUNG REDEB — Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGS AI) Kalimantan Timur melalui pengurus dan penasihat hukumnya resmi menyampaikan jawaban serta eksepsi terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh Hj. Kala di hadapan Majelis Hakim di Tanjung Redeb.

Langkah hukum tersebut diajukan atas nama anggota/pemberi kuasa lembaga berdasarkan Surat Kuasa Khusus. Dalam dokumen yang disampaikan, pihak tergugat menilai gugatan yang diajukan memiliki sejumlah kelemahan dari sisi formal maupun substansi.

Eksepsi: Soroti Gugatan Kabur dan Kurang Pihak

Dalam bagian eksepsi, pihak lembaga menyampaikan bahwa gugatan dinilai kabur (obscuur libel) karena perhitungan kerugian materiil sebesar Rp1,96 miliar dianggap hanya berupa asumsi sepihak tanpa didukung data riil maupun bukti fisik yang sah di lapangan. Penggugat juga disebut mencampuradukkan nilai tanah dengan potensi hasil kebun tanpa dasar perhitungan akuntansi yang jelas.

Selain itu, gugatan dinilai kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak melibatkan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan historis terhadap asal-usul penguasaan tanah. Tergugat juga menilai terdapat kesalahan penetapan pihak (error in persona), mengingat aktivitas yang dilakukan kliennya dilandasi itikad baik serta dokumen yang diakui perangkat desa setempat.

Bantahan Pokok Perkara

Dalam pokok perkara, LKGS AI menegaskan penolakan atas seluruh dalil penggugat kecuali yang diakui secara tegas. Mereka menyatakan klaim pembelian lahan pada tahun 2012 tidak diikuti penguasaan fisik secara berkelanjutan, sementara pihak tergugat telah mengelola lahan dengan bukti administratif di tingkat desa.

Tuntutan ganti rugi imateriil sebesar Rp150 juta juga dinilai tidak berdasar karena tidak adanya kerugian nyata yang dapat dibuktikan sebagai akibat langsung dari tindakan tergugat.

Permohonan Putusan

Melalui petitumnya, pihak tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk:

• Mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya
• Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
• Menolak seluruh gugatan penggugat
• Membebankan biaya perkara kepada penggugat

Komitmen Perjuangan

Pihak Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia Kalimantan Timur menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam memperjuangkan hak anggotanya melalui jalur hukum yang sah.

“Kami akan terus berjuang menegakkan keadilan sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujar perwakilan lemba

LKGS ALIANSI INDONESIA AJUKAN JAWABAN DAN EKSEPSI DALAM PERKARA PERDATA DI PN TANJUNG REDEB

Tanjung Redeb — Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGS Aliansi Indonesia) selaku kuasa hukum pihak Tergugat resmi menyampaikan Jawaban dan Eksepsi dalam perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2025/PN Tnr yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.

Dalam dokumen yang diajukan kepada Majelis Hakim, pihak Tergugat membantah keras seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan gugatan tersebut mengandung sejumlah cacat hukum mendasar.

Eksepsi atas Gugatan Penggugat

Kuasa hukum Tergugat menilai gugatan tersebut mengandung beberapa kelemahan, di antaranya:

• Error in Persona (Salah Alamat)
  Penggugat dinilai keliru menarik pihak Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas dan valid.
• Obscuur Libel (Gugatan Kabur)
  Tuntutan kerugian materiil sebesar Rp1,96 miliar dianggap tidak didukung audit atau bukti transaksi riil, serta didasarkan pada asumsi panen jangka panjang yang belum terbukti.
• Gugatan Prematur
  Sengketa dinilai seharusnya ditempuh melalui mekanisme administrasi pertanahan terlebih dahulu sebelum diajukan ke ranah perdata.

Bantahan Pokok Perkara

Dalam pokok jawaban, Tergugat menolak tuduhan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Mereka menyatakan:

• Penggugat disebut tidak pernah menguasai atau merawat lahan secara fisik selama bertahun-tahun.
• Klaim kepemilikan dianggap lemah karena hanya berbasis dokumen yang keabsahannya dipertanyakan tanpa penguasaan nyata.
• Pengelolaan lahan oleh pihak Tergugat disebut dilakukan atas dasar surat keterangan dari otoritas setempat.
• Tuntutan ganti rugi immateriil Rp150 juta dinilai tidak memiliki dasar pembuktian medis maupun hukum.

Permohonan kepada Majelis Hakim

Melalui petitumnya, pihak Tergugat memohon agar Majelis Hakim:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Penggugat beritikad buruk dalam mengajukan perkara.
3. Mengangkat sita jaminan apabila ada.
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara serta memulihkan nama baik Tergugat dan lembaga.

Pihak LKS Aliansi Indonesia menegaskan akan mengikuti seluruh proses persidangan sesuai hukum yang berlaku dan menghormati putusan pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa.

dpd kaltim lkgsai

BENDAHARA DPC KAB BLITAR SUSANTO ,JAWA TIMUR

SEKRETARIS DPC KAB BLITAR NURI MUKLASIN, JAWA TIMUR

KETUA DPC KAB BLITAR YULIUS EKO WAHYONO JAWA TIMUR

Kediri — Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) melalui Ketua Umumnya, Edi Munadi, secara resmi menyampaikan pengaduan kepada instansi terkait mengenai dugaan pelanggaran operasional sebuah usaha hiburan yang dikenal masyarakat sebagai “Cafe DJ”.

Pengaduan tersebut telah disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri, serta Kepolisian Resor Kediri sebagai bentuk kepedulian terhadap ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.

Usaha dimaksud berlokasi di Ruko Surya Mandiri, Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Blok B7–B8, Puhrejo, Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Berdasarkan laporan masyarakat yang dihimpun LKGSAI, terdapat beberapa dugaan pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Di antaranya, usaha tersebut diduga beroperasi tanpa kejelasan perizinan sesuai ketentuan, diduga menjual minuman beralkohol yang legalitasnya belum dapat dipastikan, serta ditemukan indikasi adanya pengunjung yang diduga masih di bawah umur memasuki lokasi. Aktivitas operasionalnya juga disebut menimbulkan keresahan masyarakat sekitar, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan.

Ketua Umum LKGSAI, Edi Munadi, menyampaikan bahwa langkah pengaduan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah serta menjaga ketertiban lingkungan masyarakat.

“Kami tidak dalam posisi menghakimi, namun mendorong agar instansi berwenang melakukan pemeriksaan dan verifikasi sesuai aturan yang berlaku. Jika semua izin lengkap tentu tidak menjadi persoalan, namun jika ditemukan pelanggaran maka penertiban perlu dilakukan demi kepastian hukum,” ujarnya.

LKGSAI berharap instansi terkait dapat segera melakukan pemeriksaan lapangan, memverifikasi legalitas perizinan, serta mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila terbukti terdapat pelanggaran.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam mendukung penegakan aturan, menjaga ketertiban umum, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan bertanggung jawab di Kabupaten Kediri.

— Selesai —

LKGSAI Desak Penutupan Cafe DJ Pare, Diduga Langgar Perizinan dan Ketertiban Umum

Kediri — Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Satpol PP dan instansi perizinan untuk segera mengambil tindakan terhadap sebuah tempat hiburan yang dikenal masyarakat sebagai Cafe DJ, berlokasi di Ruko Surya Mandiri, Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa Blok B7–B8, Puhrejo, Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan serta informasi yang dihimpun dari masyarakat, tempat usaha tersebut diduga beroperasi tidak sesuai perizinan yang dimiliki, yang disebut hanya berupa izin cafe/resto, namun terdapat indikasi aktivitas hiburan malam, penjualan minuman keras, serta akses pengunjung yang diduga masih di bawah umur.

Ketua Umum LKGSAI menegaskan bahwa kondisi ini tidak dapat dibiarkan karena berpotensi melanggar ketentuan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum beserta perubahannya melalui Perda Nomor 3 Tahun 2021.

“Jika benar terjadi penyimpangan fungsi usaha dari izin yang dimiliki, maka pemerintah daerah wajib melakukan pemeriksaan hingga penutupan sesuai kewenangan. Kami mendesak tindakan tegas demi menjaga ketertiban lingkungan masyarakat,” tegasnya.

LKGSAI menyatakan akan segera menyampaikan laporan resmi disertai dokumentasi kepada Satpol PP, pemerintah daerah, serta dinas perizinan untuk dilakukan verifikasi lapangan dan penegakan aturan.

Organisasi tersebut juga menegaskan bahwa apabila laporan tidak ditindaklanjuti secara serius, pihaknya bersama sejumlah lembaga dan jaringan media akan membawa persoalan ini ke tingkat provinsi hingga pusat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penegakan hukum di daerah.

LKGSAI berharap pemerintah daerah segera bertindak agar ketertiban masyarakat tetap terjaga, khususnya menjelang momentum keagamaan yang membutuhkan suasana aman, tertib, dan kondusif.

— Selesai —

LKGSAI Soroti Dugaan Pelanggaran “Cafe DJ” di Pare, Siap Laporkan ke Satpol PP dan Dinas Perizinan

KEDIRI – Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) secara resmi menyoroti aktivitas operasional sebuah tempat hiburan malam yang dikenal masyarakat sebagai “Cafe DJ”. Tempat hiburan yang berlokasi di kawasan Ruko Surya Mandiri, Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa Blok B7–B8, Desa Puhrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ini diduga melakukan sejumlah pelanggaran perizinan dan ketertiban umum.

Berdasarkan hasil investigasi tim LKGSAI serta laporan dari masyarakat sekitar, tempat tersebut disinyalir beroperasi tanpa mengantongi kejelasan dokumen perizinan yang sah.

Investigasi lapangan juga menemukan adanya aktivitas penjualan minuman keras (miras) yang legalitas peredarannya belum dapat dipastikan. Lebih memprihatinkan lagi, tim pemantau menemukan indikasi adanya pengunjung di bawah umur yang bebas memasuki lokasi hiburan tersebut.

Ketua Umum LKGSAI, Edi Munadi, menyatakan sikap tegasnya terkait temuan ini. Menurutnya, kondisi tersebut telah memicu keresahan di tengah masyarakat, terlebih umat Muslim akan segera menyambut bulan suci Ramadan yang menuntut suasana lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

“Kami menerima laporan masyarakat dan telah melakukan pemantauan langsung. Dugaan pelanggaran ini akan segera kami tindaklanjuti melalui laporan resmi kepada Satpol PP, pemerintah daerah, serta instansi perizinan agar segera dilakukan pemeriksaan dan penertiban,” ujar Edi Munadi dalam keterangannya, [Hari/Tanggal].

LKGSAI menegaskan bahwa langkah pelaporan ini merupakan wujud nyata kepedulian lembaga terhadap ketertiban umum (Trantibum) serta upaya melindungi generasi muda di Kediri dari pengaruh lingkungan yang berpotensi merusak moral.

Organisasi masyarakat ini mendesak aparat penegak hukum dan dinas terkait untuk segera melakukan verifikasi faktual terhadap legalitas usaha Cafe DJ tersebut, termasuk meninjau kembali izin operasional dan izin penjualan minuman beralkohol (Minol) di lokasi itu.

Dalam waktu dekat, LKGSAI memastikan akan melayangkan surat laporan resmi kepada pihak berwenang. Langkah ini diambil guna memastikan penanganan masalah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri yang berlaku.

“Kami berharap pemerintah daerah tidak tutup mata dan segera menindaklanjuti laporan ini demi menjaga kondusifitas wilayah menjelang momentum keagamaan,” pungkas Edi.

(Tim Redaksi)

LKGSAI Desak Penutupan Cafe DJ Pare, Diduga Tanpa Izin

Kediri — Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) mendesak pemerintah daerah melalui Satpol PP dan instansi perizinan untuk segera melakukan pemeriksaan dan penertiban terhadap sebuah tempat hiburan yang dikenal masyarakat sebagai Cafe DJ di Pare.

Tempat tersebut berlokasi di Ruko Surya Mandiri, Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa Blok B7–B8, Puhrejo, Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

Berdasarkan hasil pemantauan tim serta informasi masyarakat sekitar, tempat tersebut diduga beroperasi tanpa kejelasan perizinan serta melakukan penjualan minuman keras yang belum dapat dipastikan legalitasnya. Selain itu, tim juga menemukan indikasi adanya pengunjung yang diduga masih di bawah umur memasuki lokasi tersebut.

Ketua Umum LKGSAI, Edi Munadi, menyampaikan bahwa kondisi ini menimbulkan keresahan warga, terlebih menjelang datangnya bulan suci puasa yang membutuhkan suasana lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

“Kami menerima laporan masyarakat dan telah melakukan pemantauan. Kami mendesak aparat terkait untuk segera turun melakukan pemeriksaan. Jika terbukti melanggar, kami meminta tempat tersebut ditutup sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Sebagai dasar rujukan, LKGSAI mengacu pada:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perda tersebut.

LKGSAI menilai ketentuan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak Perda untuk melakukan tindakan apabila ditemukan pelanggaran terkait operasional usaha, peredaran minuman beralkohol, maupun ketertiban sosial.

Dalam waktu dekat, LKGSAI berencana menyampaikan laporan resmi kepada pihak berwenang guna memastikan penanganan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

LKGSAI berharap pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut demi menjaga ketertiban masyarakat serta menciptakan suasana kondusif menjelang momentum keagamaan yang akan datang.

—tim gerak cepat lkgsai