Gebrakan DPC LKGSAI Magetan, Organisasi Baru Berani Kawal Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp242 Miliar

Kehadiran pengurus baru DPC LKGSAI Magetan mulai mendapat perhatian publik. Meski terbilang baru seumur jagung, jajaran pengurus DPC LKGSAI Magetan menunjukkan keberanian dalam mengawal berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk kasus dugaan korupsi dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) senilai Rp242 miliar yang menyeret Ketua DPRD Magetan, Suratno sebagai tersangka.

Kasus tersebut menjadi sorotan luas setelah video proses pengamanan Suratno viral di media sosial. Dalam video yang beredar, ia tampak menangis tersedu-sedu saat digiring petugas menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Kelas IIB Magetan.

Pengurus DPC LKGSAI Magetan menilai kasus ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah agar lebih transparan dan tepat sasaran. Mereka menegaskan bahwa LKGSAI hadir sebagai mitra masyarakat dalam mengawal kebijakan publik serta mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Kasus ini sendiri ditangani oleh Kejaksaan Negeri Magetan yang menemukan berbagai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah Pokir. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan, Babrul Imam, menyebut adanya indikasi proposal hibah yang dikondisikan oleh pihak tertentu dan tidak dibuat secara mandiri oleh penerima bantuan.

Selain dugaan rekayasa proposal, penyidik juga menemukan indikasi pemotongan dana hibah hingga penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan. Bahkan, sejumlah kegiatan diduga hanya fiktif atau sebatas laporan administrasi di atas kertas.

Keberanian DPC LKGSAI Magetan dalam ikut mengawal isu-isu besar di daerah mendapat apresiasi dari sejumlah masyarakat. Meski masih tergolong organisasi yang baru berkembang di Magetan, semangat pengurus untuk ikut mengawasi dugaan tindak korupsi dinilai sebagai langkah positif demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pengurus DPC LKGSAI Magetan menegaskan akan terus mendukung aparat penegak hukum dalam membongkar dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses hukum agar berjalan transparan, adil, dan tuntas.