Wakil Panglima TNI Tinjau Perbatasan RI–Malaysia di Sebatik, Operasional PLBN Jadi Perhatian Serius Pemerintah
NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA – Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Kecamatan Sebatik Tengah dan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu (11/11/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam melihat secara langsung kondisi wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Malaysia, sekaligus mengevaluasi perkembangan pengelolaan kawasan, kesiapan infrastruktur, serta efektivitas pengamanan perbatasan darat dan laut.
Dalam kunjungan tersebut, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak didampingi sejumlah pejabat tinggi TNI dan BNPPDT, termasuk Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, S.H., M.Si., serta Danrem 092/Maharajalila Brigjen TNI Mohammad Sjahroni, S.E., M.Han.
Kedatangan rombongan disambut oleh jajaran Forkopimda dan sejumlah pejabat instansi terkait Kabupaten Nunukan, di antaranya Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Drs. H. Raden Iwan Kurniawan, M.A.P., Dandim 0911/Nunukan Letkol Tony Prasetyo, S.Hub.Int., M.H.I., Kapolres Nunukan AKBP Ruslaeni, S.H., S.I.K., M.H., Danlanal Nunukan Kolonel Laut (P) Slamet Ariyadi, serta Dansatgas Pamtas RI–Malaysia Yon Kav 8/NSW Letkol Kav Dian Kriswijaya.
Tinjau Pos Satgas Pamtas dan Patok Perbatasan Negara
Rombongan Wakil Panglima TNI tiba di Lapangan Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, menggunakan helikopter Caracal TNI AU. Kedatangan tersebut disambut melalui prosesi adat Tepung Tawar sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan tamu kehormatan.
Selanjutnya, rombongan bergerak menuju Pos Koki Satgas Pamtas Aji Kuning untuk meninjau kondisi pos sekaligus menerima paparan mengenai situasi keamanan dan pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan.
Dalam paparannya, Satgas Pamtas RI–Malaysia Yon Kav 8/NSW menjelaskan bahwa pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan dilakukan melalui Operasi Wira Kangar-26 berdasarkan perintah Panglima TNI dan Pangkogasgab.
Satgas tersebut memiliki kekuatan 350 personel yang terbagi dalam empat Satuan Setingkat Kompi (SSK), dengan 17 pos pengamanan, yakni 16 pos di wilayah Kabupaten Nunukan dan satu pos di Malaysia, serta satu Kalan di Tarakan.
Tanggung jawab pengamanan mencakup 4.276 patok perbatasan sepanjang 346,5 kilometer. Khusus wilayah Sebatik, terdapat 148 patok sepanjang 23,8 kilometer yang menjadi objek pengawasan dan patroli.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Pamtas juga telah berhasil menggagalkan sejumlah upaya penyelundupan berbagai barang ilegal, termasuk detonator, narkotika, minuman keras, rokok ilegal, kosmetik, dan pakaian bekas. Selain itu, personel turut mencegah keberangkatan pekerja migran Indonesia nonprosedural serta mengamankan sejumlah pelaku tindak pidana pencurian dan penganiayaan.
Setelah menerima paparan, Wakil Panglima TNI bersama rombongan meninjau Rumah Dua Negara dan berjalan kaki menuju Patok B-02 di Desa Aji Kuning untuk melihat secara langsung kondisi batas wilayah Indonesia dan Malaysia.
PLBN Sebatik Belum Beroperasi, Pemerintah Diminta Percepat Penyelesaian Kendala
Salah satu agenda penting dalam kunjungan kerja tersebut adalah rapat koordinasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara.
Dalam rapat tersebut, Kepala PLBN Sebatik Hariman Latuconsina memaparkan kondisi infrastruktur, kesiapan fasilitas, serta berbagai kendala yang hingga saat ini menyebabkan PLBN Sebatik belum dapat dioperasikan.
Padahal, pembangunan PLBN Sebatik telah dilaksanakan pada 2020–2022 dan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2024.
PLBN Sebatik merupakan PLBN Laut Tipe B yang berhadapan langsung dengan Tawau, Sabah, Malaysia. Kawasan tersebut dibangun di atas lahan seluas 6,4 hektare dengan luas bangunan mencapai 10.623 meter persegi.
Sejumlah fasilitas telah tersedia, mulai dari gedung utama, asrama, wisma, terminal ticketing, kantor perhubungan, mess karyawan, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Namun, keberadaan bangunan dan fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih terdapat beberapa persoalan mendasar.
Di antara kendala yang disampaikan adalah belum tercantumnya Sebatik sebagai pintu masuk dan keluar dalam perjanjian Border Cross Agreement (BCA) Indonesia–Malaysia, belum tuntasnya penyelesaian status lahan antara BNPPDT dan Kementerian Perhubungan, serta belum optimalnya penataan pelayanan kapal domestik.
Selain itu, terdapat tuntutan masyarakat agar jalur penyeberangan resmi Sebatik–Tawau segera dibuka.
Persoalan lainnya meliputi kekhawatiran terhadap potensi peredaran narkotika dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kemungkinan terganggunya aktivitas perdagangan tradisional masyarakat perbatasan, keterbatasan air baku, hingga penurunan fungsi sejumlah fasilitas seperti X-ray, lift, automatic door, dan beberapa bagian bangunan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian penting karena PLBN bukan sekadar bangunan pemerintahan, melainkan fasilitas strategis negara untuk memperkuat pengawasan, pelayanan masyarakat, serta pengendalian aktivitas keluar masuk wilayah Indonesia.
Wakil Panglima TNI: Kendala PLBN Akan Dikaji dan Dikoordinasikan
Menanggapi berbagai persoalan yang dipaparkan, Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT menyampaikan bahwa pemerintah akan segera mengidentifikasi dan mengkaji secara menyeluruh berbagai kendala yang menghambat operasional PLBN Sebatik.
BNPPDT juga akan mengoptimalkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna merumuskan langkah percepatan penyelesaian persoalan tersebut.
Masukan dan saran yang disampaikan dalam rapat koordinasi akan diteruskan kepada pemerintah agar dapat segera ditindaklanjuti.
Harapannya, PLBN Sebatik dapat segera difungsikan secara resmi sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perbatasan sekaligus memperkuat sistem pengawasan negara.
Pengamanan Laut Nunukan Masih Menghadapi Berbagai Tantangan
Dalam kesempatan yang sama, Danlanal Nunukan Kolonel Laut (P) Slamet Ariyadi juga menyampaikan paparan mengenai kondisi pengamanan wilayah perairan perbatasan RI–Malaysia.
Lanal Nunukan memiliki wilayah kerja sekitar 14.463 kilometer persegi yang didominasi jalur laut, pesisir, sungai, dan pulau-pulau kecil.
Luasnya wilayah tersebut membutuhkan kesiapsiagaan dan kehadiran unsur TNI Angkatan Laut secara berkelanjutan.
Namun, pelaksanaan tugas pengamanan masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Pemenuhan personel saat ini baru mencapai sekitar 54 persen dari Daftar Susunan Personel (DSP).
Kondisi tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi pengawasan dan jangkauan patroli di sejumlah wilayah perairan.
Selain keterbatasan personel, wilayah perairan Nunukan juga memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai tindak kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan narkotika, ballpress, kosmetik ilegal, minuman keras, pengiriman calon pekerja migran Indonesia nonprosedural, serta kecelakaan laut.
Sepanjang Tahun Anggaran 2026, Lanal Nunukan telah melaksanakan enam operasi penegakan hukum laut dengan hasil pengungkapan dua kasus narkotika, dua kasus ballpress, satu kasus kosmetik ilegal, dan satu kasus calon pekerja migran Indonesia nonprosedural.
Capaian tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan pengawasan dan penguatan sinergi antarlembaga dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.
Karya Bakti TNI Dukung Pembangunan Wilayah Perbatasan
Selain persoalan pengamanan, Dandim 0911/Nunukan Letkol Tony Prasetyo juga memaparkan program Karya Bakti Kodim 0911/Nunukan yang dilaksanakan di wilayah Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.
Program tersebut mencakup kegiatan sosial, lingkungan, dan kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat.
Kegiatan Karya Bakti diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Penguatan Pengawasan dan Percepatan Operasional PLBN Menjadi Prioritas
Kunjungan kerja Wakil Panglima TNI/Kepala BNPPDT di Sebatik memberikan gambaran bahwa pengelolaan perbatasan membutuhkan perhatian serius dan kerja sama lintas kementerian serta lembaga.
Pengamanan perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan patroli personel TNI, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur, regulasi, fasilitas pelayanan, dan sistem pengawasan yang terintegrasi.
Belum beroperasinya PLBN Sebatik menjadi salah satu persoalan yang perlu segera mendapatkan penyelesaian. Keberadaan jalur resmi yang dilengkapi fasilitas pemeriksaan dan pengawasan diharapkan dapat memperkuat pengendalian aktivitas lintas batas sekaligus memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, kepentingan ekonomi masyarakat perbatasan juga harus menjadi pertimbangan. Pembukaan jalur resmi perlu diiringi kebijakan yang mampu menjaga aktivitas perdagangan tradisional tanpa mengurangi ketegasan pengawasan terhadap penyelundupan, narkotika, TPPO, dan berbagai bentuk kejahatan transnasional.
Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mendorong langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan perbatasan, khususnya di Pulau Sebatik.
Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 16.40 WITA. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, lancar, dan kondusif.
Perbatasan bukan sekadar garis pemisah wilayah negara, melainkan wajah terdepan kedaulatan NKRI. Karena itu, pengamanan, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan harus berjalan beriringan.
LKGSAI – Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia
nunukn lkgsai
