DPC LKGSAI Blitar Raya Siapkan Laporan Dugaan Ketidaksesuaian Penggunaan Dana Hibah APBD Rp863,1 Juta pada PKBM Pijar
BLITAR, JAWA TIMUR – DPC Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Blitar Raya tengah mempersiapkan laporan pengaduan terkait penggunaan dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diterima Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pijar, beralamat di Dusun Sumber Bentis, Desa Sumber Agung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar.
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun Ketua DPC LKGSAI Blitar Raya, PKBM Pijar tercatat menerima dana hibah APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp863.100.000.
Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian LKGSAI setelah dilakukan penelusuran terhadap data kelembagaan pendidikan dan investigasi awal di lapangan.
Berdasarkan data yang disebutkan bersumber dari portal Data Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), PKBM Pijar tercatat memiliki 14 tenaga pendidik, dengan jumlah peserta didik sebanyak 308 orang, terdiri dari 178 siswa laki-laki dan 130 siswa perempuan.
Selain itu, data tersebut mencantumkan 18 rombongan belajar (rombel) serta 10 ruang kelas.
Data administrasi pendidikan tersebut kemudian menjadi salah satu bahan pembanding bagi tim LKGSAI dalam melakukan penelusuran terhadap kondisi fisik bangunan dan realisasi penggunaan dana hibah.
TEMUAN AWAL DI LAPANGAN MENJADI PERHATIAN
Dari hasil investigasi awal yang disampaikan Ketua DPC LKGSAI Blitar Raya, terdapat sejumlah kondisi bangunan yang menurut tim perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah desain bangunan bertingkat. Pada bagian depan bawah bangunan, berdasarkan pengamatan tim, terdapat ruangan yang difungsikan sebagai administrasi dengan dua orang staf.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara bentuk fisik bangunan, fungsi ruangan, kebutuhan kegiatan pembelajaran, serta peruntukan dana hibah sebagaimana tercantum dalam proposal pengajuan.
Tim LKGSAI menyampaikan adanya indikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut terkait kemungkinan bangunan tersebut memiliki fungsi lain di luar kepentingan penyelenggaraan pendidikan.
Bahkan, muncul dugaan bahwa sebagian bangunan berpotensi dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, peninjauan menyeluruh terhadap bangunan, serta klarifikasi dari pihak pengelola PKBM Pijar.
LKGSAI menegaskan bahwa kondisi bangunan bertingkat maupun keberadaan ruang administrasi tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Yang menjadi persoalan adalah apakah seluruh pekerjaan dan penggunaan dana benar-benar sesuai dengan proposal, perjanjian hibah, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta ketentuan penggunaan dana hibah.
LKGSAI DORONG TRANSPARANSI DAN PEMERIKSAAN
DPC LKGSAI Blitar Raya berencana membawa hasil penelusuran tersebut ke instansi berwenang agar dilakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan.
Sejumlah dokumen yang dinilai penting untuk ditelusuri meliputi:
- Proposal pengajuan dana hibah PKBM Pijar Tahun Anggaran 2025.
- Dokumen persetujuan dan perjanjian pemberian hibah.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan atau kegiatan.
- Bukti pencairan dan realisasi penggunaan dana hibah.
- Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penerima hibah.
- Dokumen pelaksanaan pekerjaan dan bukti pembayaran.
- Kesesuaian hasil pembangunan dengan peruntukan yang telah disetujui.
LKGSAI berpandangan bahwa dana hibah yang bersumber dari keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah anggaran publik wajib digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
MENUNGGU KLARIFIKASI PIHAK PKBM PIJAR
Dalam pemberitaan ini, pihak pengelola PKBM Pijar perlu diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara terbuka mengenai penggunaan dana hibah sebesar Rp863,1 juta tersebut.
Klarifikasi juga diperlukan terkait fungsi bangunan bertingkat, jumlah ruang belajar, ruang administrasi, serta kesesuaian realisasi pembangunan dengan proposal pengajuan.
Apabila seluruh penggunaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan, maka dokumen dan penjelasan resmi dari pihak pengelola dapat menjadi bagian penting untuk menjawab pertanyaan publik.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan, LKGSAI berharap aparat pengawasan dan penegak hukum dapat menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
LKGSAI: KAWAL UANG RAKYAT, KAWAL DUNIA PENDIDIKAN
Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia menegaskan bahwa kegiatan kontrol sosial bukan bertujuan menjatuhkan lembaga pendidikan ataupun pihak tertentu.
Kontrol sosial merupakan bagian dari kepedulian masyarakat terhadap transparansi pengelolaan anggaran negara dan daerah.
DPC LKGSAI Blitar Raya menyatakan akan terus mengumpulkan data, dokumentasi, serta keterangan pendukung sebelum menyampaikan laporan resmi kepada instansi terkait.
Prinsip yang dipegang adalah mengedepankan bukti, bukan asumsi, serta menghormati asas praduga tak bersalah.
Dana hibah pendidikan harus benar-benar memberikan manfaat bagi pendidikan, bukan menimbulkan pertanyaan mengenai peruntukannya.
wartawan eko y.lkgsai
