Penyerahan CSR PT Rezeki Kencana Rp60 Juta ke Desa Sungai Nipah Dinilai Minim Keterlibatan Masyarakat, Kades Didorong Gelar Musyawarah
Penyerahan CSR PT Rezeki Kencana Rp60 Juta ke Desa Sungai Nipah Dinilai Minim Keterlibatan Masyarakat, Kades Didorong Gelar Musyawarah
KUBU RAYA, [Senin, 18 Mei 2026]
PT Rezeki Kencana secara resmi menyerahkan bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp60 juta kepada Pemerintah Desa Sungai Nipah, Kabupaten Kubu Raya, pada hari Senin, 18 Mei 2026.
Penyerahan bantuan ini diterima langsung oleh Kepala Desa Sungai Nipah, Zainal.
Namun, prosesi penyerahan bantuan tersebut memicu sorotan. Pasalnya, agenda penting ini terpantau hanya dihadiri oleh empat orang, yakni dua orang perwakilan dari pihak manajemen PT Rezeki Kencana dan dua orang perwakilan dari pihak Kantor Desa Sungai Nipah.Kec.Teluk Pakedai, Kab.Kubu Raya.
Khawatir Tak Transparan dan Rawan Penyalahgunaan
Minimnya kehadiran pihak-pihak terkait dalam momen penyerahan tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Pengelolaan dana CSR sejatinya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan wajib melibatkan tokoh-tokoh masyarakat desa sejak awal, bukan sekadar urusan serah-terima antara beberapa gelintir orang saja.
Jika pola komunikasi satu arah ini terus berlanjut, dikhawatirkan ke depannya pengelolaan dana bantuan tersebut menjadi tidak transparan.
Kondisi ini dinilai rawan memicu indikasi penyalahgunaan dana yang seharusnya menjadi hak dan kemaslahatan seluruh warga desa.
“Dana CSR ini adalah amanah perusahaan untuk masyarakat desa. Pengelolaannya tidak boleh eksklusif. Harus ada keterbukaan agar tidak memicu kecurigaan atau potensi penyalahgunaan di kemudian hari.”
Didesak Segera Gelar Musyawarah Desa
Menyikapi hal tersebut, sehari setelah diterimanya dana sebesar Rp60 juta itu, Saudara Zainal selaku Kepala Desa, sudah seharusnya untuk segera mengambil langkah responsif. Kades diharapkan berinisiatif memanggil para pemuka agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga untuk duduk bersama dalam sebuah forum musyawarah.
Musyawarah tersebut dinilai krusial untuk memetakan dan menyepakati bersama:
Ke mana aliran dana tersebut akan dialokasikan?
Program atau sektor apa saja yang menjadi skala prioritas desa?
Bagaimana mekanisme pengawasan anggarannya agar tepat sasaran?
Hingga berita ini diturunkan, warga dan tokoh masyarakat Sungai Nipah masih menunggu langkah konkret dari pihak pemerintah desa untuk membuka ruang dialog demi transparansi anggaran yang berpihak pada kepentingan publik.tim lkgsai
