Uncategorized

OTT KPK Guncang Kota Madiun, Wali Kota Maidi Ikut Diamankan

MADIUN — Suasana Kota Madiun mendadak berubah tegang setelah kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebar luas pada Senin, 19 Januari 2026. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sedikitnya 15 orang yang diduga terlibat dalam praktik korupsi proyek serta penyimpangan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR).

Dari jumlah tersebut, sembilan orang langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Salah satu nama yang mencuat dan menjadi sorotan publik adalah Wali Kota Madiun, Maidi, yang diketahui belum lama kembali menjabat.

Dalam OTT itu, penyidik KPK turut menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan praktik pemberian fee proyek serta penyalahgunaan dana CSR yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan pihak swasta.

Kasus ini langsung menyedot perhatian masyarakat luas, mengingat posisi strategis para pihak yang diduga terlibat. Publik menilai OTT tersebut sebagai pukulan serius terhadap integritas pemerintahan daerah, khususnya di Kota Madiun.

Wali Kota Maidi sendiri dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia pemerintahan. Ia mengawali karier sebagai pendidik, kemudian dipercaya menjabat kepala sekolah, sebelum beralih ke birokrasi pemerintahan. Berbagai posisi strategis pernah diembannya, termasuk memimpin sejumlah dinas hingga menjabat Sekretaris Daerah selama hampir satu dekade. Dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni dan pengalaman birokrasi yang panjang, dugaan keterlibatan dalam perkara ini menjadi ironi dan pukulan telak bagi kepercayaan publik.

Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pendalaman materi dan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan. Masyarakat Kota Madiun dan publik nasional kini menanti kejelasan proses hukum serta langkah tegas penegak hukum untuk mengungkap secara transparan kasus yang mengguncang pemerintahan daerah tersebut.

#KPK #OTT #Madiun #Korupsi #BeritaNasional #Hukum #Indonesia

Tim Edukasi Bahaya Narkoba Siap Masuk Sekolah Dasar dan SMP untuk Cegah Kenakalan Remaja

Dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba dan menekan angka kenakalan remaja sejak dini, Tim Edukasi Bahaya Narkoba menyatakan kesiapan penuh untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Program edukasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai:

• Bahaya narkoba dan zat adiktif
• Dampak hukum, kesehatan, dan sosial
• Pencegahan kenakalan remaja
• Pembentukan karakter dan mental generasi muda

Kegiatan akan dikemas secara edukatif, komunikatif, dan ramah anak, melalui penyampaian materi interaktif, diskusi ringan, serta contoh kasus yang mudah dipahami sesuai usia peserta didik.

Tim menilai bahwa usia sekolah dasar dan SMP merupakan fase krusial pembentukan karakter, sehingga edukasi sejak dini menjadi langkah strategis untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif narkoba dan pergaulan bebas.

Melalui kegiatan ini, Tim Edukasi Bahaya Narkoba berharap dapat:

• Meningkatkan kesadaran siswa
• Membangun sikap menolak narkoba
• Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan sehat

Program ini juga membuka ruang kerja sama dengan pihak sekolah, orang tua, serta instansi terkait demi menciptakan generasi muda yang cerdas, berakhlak, dan bebas narkoba.

“Pencegahan lebih baik daripada penindakan. Edukasi adalah kunci menyelamatkan masa depan anak bangsa.”

Banyaknya Pelanggaran di Tingkat Bawah, Ketua Umum LKGSAl Tegaskan Akan Tindak Lanjut Laporan Tim

KEDIRI – Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAl) menerima sejumlah laporan serius dari tim lapangan terkait maraknya pelanggaran hukum di tingkat bawah. Laporan tersebut mencakup dugaan korupsi, pungutan liar (pungli), serta meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak-anak dan remaja (anak AMK) di berbagai wilayah.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh tim investigasi LKGSAl kepada Ketua Umum LKGSAl sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta kondisi sosial masyarakat.

Dalam laporan yang dihimpun, tim menemukan indikasi praktik korupsi dan pungli yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu di tingkat bawah, yang dinilai sangat merugikan masyarakat. Selain itu, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada masa depan generasi bangsa.

Ketua Umum LKGSAl menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam atas temuan tersebut. Seluruh laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara bertahap dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Laporan dari tim ini adalah hasil kerja lapangan yang tidak bisa diabaikan. Kami akan menindaklanjuti secara serius, baik melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum maupun langkah advokasi dan pengawasan lanjutan,” tegas Ketua Umum LKGSAl.

Ia juga menambahkan bahwa LKGSAl berkomitmen untuk terus mengawal kasus-kasus yang merugikan masyarakat serta aktif dalam upaya pencegahan, khususnya terkait bahaya narkoba di kalangan anak dan remaja melalui edukasi dan sinergi dengan instansi terkait.

LKGSAl mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berani melaporkan setiap bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan masing-masing, demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan masa depan generasi muda yang lebih baik.

LKGSAl Ajak Seluruh Anggota Perkuat Persatuan dan Hilangkan Sikap Negatif Internal

Kediri – Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAl) menegaskan komitmennya untuk terus membangun organisasi yang solid, dewasa, dan berintegritas dengan menekankan pentingnya persatuan serta pengendalian sikap pribadi di internal lembaga.

Dalam pernyataan resminya, LKGSAl menghimbau seluruh anggota di semua tingkatan agar menghilangkan sikap iri hati, dengki, sombong, merasa paling benar, menang sendiri, serta anggapan “merasa paling bisa” yang berpotensi merusak kekompakan organisasi.

“LKGSAl ini dibangun dengan semangat kebersamaan, bukan untuk saling menjatuhkan. Tidak ada ruang bagi sikap saling menjelekkan antaranggota. Yang ada adalah kerja kolektif, saling menguatkan, dan saling mengingatkan,” tegas perwakilan LKGSAl dalam keterangannya.

LKGSAl menilai bahwa tantangan terbesar dalam membesarkan sebuah lembaga bukan hanya datang dari luar, tetapi justru sering muncul dari dalam apabila anggota tidak mampu menahan ego dan menjaga etika organisasi. Oleh karena itu, seluruh kader diminta untuk menahan diri, menjaga lisan dan sikap, serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pandangan.

“Pertanyaannya sederhana, apakah kita mampu menahan diri demi nama besar lembaga? Jika mampu, maka LKGSAl akan tumbuh kuat dan disegani. Jika tidak, maka kita sendiri yang merusaknya,” lanjut pernyataan tersebut.

Himbauan ini menjadi pengingat bahwa kekuatan LKGSAl terletak pada persatuan, loyalitas terhadap visi lembaga, dan kedewasaan anggotanya dalam bersikap. LKGSAl berharap seluruh anggota dapat menjadikan momentum ini sebagai refleksi bersama untuk memperbaiki diri, memperkuat solidaritas, dan fokus pada pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan menjaga persatuan dan menjauhkan konflik internal, LKGSAl optimistis dapat terus menjalankan peran strategisnya sebagai lembaga kontrol sosial yang profesional, berani, dan bertanggung jawab.

Tim LKGSAl Laporkan Hasil Kegiatan Selama Satu Bulan di Luar Jawa, Ketua Umum Sampaikan Evaluasi dan Arah Organisasi

Kediri – Tim Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAl) resmi melaporkan hasil kegiatan setelah menjalankan agenda organisasi selama kurang lebih satu bulan di luar Pulau Jawa. Laporan tersebut disampaikan secara langsung kepada jajaran pimpinan dan anggota, dipimpin langsung oleh Ketua Umum LKGSAl.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum LKGSAl menyampaikan laporan menyeluruh terkait aktivitas lapangan, perkembangan anggota, serta capaian strategis organisasi selama berada di luar Jawa. Kegiatan tersebut meliputi konsolidasi internal, penguatan struktur kepengurusan daerah, koordinasi dengan elemen masyarakat, serta pemantauan isu-isu sosial, hukum, dan kebijakan publik di wilayah yang dikunjungi.

Ketua Umum menegaskan bahwa kehadiran tim LKGSAl di luar Jawa merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk memperluas jaringan, memperkuat peran pengawasan sosial, serta memastikan visi dan misi LKGSAl berjalan merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Selama satu bulan berada di luar Jawa, kami melihat perkembangan yang cukup signifikan, baik dari sisi militansi anggota, pemahaman terhadap tugas organisasi, maupun respon masyarakat terhadap kehadiran LKGSAl. Ini menjadi modal penting untuk penguatan organisasi ke depan,” tegas Ketua Umum dalam laporannya.

Selain itu, disampaikan pula evaluasi terhadap kinerja anggota di lapangan, termasuk kedisiplinan, koordinasi antarwilayah, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas-tugas organisasi. Ketua Umum mengingatkan seluruh anggota agar tetap menjaga integritas, soliditas, dan komitmen perjuangan sesuai dengan AD/ART serta nilai-nilai perjuangan LKGSAl.

Kegiatan pelaporan ini juga menjadi momentum untuk menyusun langkah strategis selanjutnya, baik dalam hal pengembangan organisasi, peningkatan kapasitas anggota, maupun rencana kegiatan nasional yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Dengan berakhirnya agenda luar Jawa tersebut, LKGSAl menegaskan kesiapan untuk terus bergerak aktif, responsif, dan konsisten dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, pendampingan masyarakat, serta penguatan peran organisasi demi kepentingan bangsa dan negara.

tim lkgsai

JAKARTA – Ketua Umum Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAl), Edi Munadi, secara langsung mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menindaklanjuti laporan dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Desa Barongsawahan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Kedatangan Ketua Umum LKGSAl ke Kejagung tersebut merupakan langkah lanjutan setelah sebelumnya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LKGSAl Jawa Timur melaporkan dugaan pungli tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur di Jombang. Karena dinilai memiliki indikasi serius dan menyangkut tata kelola pemerintahan desa, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LKGSAl kemudian mengirimkan surat resmi pengaduan dan permohonan atensi khusus ke Kejaksaan Agung RI.

Ketua Umum LKGSAl, Edi Munadi, saat ditemui menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen LKGSAl dalam mengawal penegakan hukum dan memberantas praktik pungli di tingkat desa yang merugikan masyarakat.

“Kami tidak ingin laporan masyarakat berhenti di tengah jalan. Dugaan pungli di Desa Barongsawahan sudah kami laporkan secara berjenjang, mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga kami lanjutkan ke Kejaksaan Agung agar mendapatkan pengawasan dan penanganan yang lebih maksimal,” tegas Edi Munadi.

Ia menjelaskan bahwa dalam laporan tersebut, LKGSAl menyertakan keterangan saksi, data awal, serta fakta-fakta lapangan yang menunjukkan adanya dugaan pungutan kepada warga, meskipun dalam pernyataan resmi pihak desa disebutkan tidak ada pungutan. Namun, menurut LKGSAl, temuan di lapangan justru menunjukkan adanya perbedaan antara pernyataan dan fakta.

“Jika benar ada oknum perangkat desa yang melakukan pungutan, meskipun nominalnya kecil, itu tetap perbuatan melawan hukum. Negara tidak boleh kalah dengan praktik-praktik pungli yang mencederai kepercayaan masyarakat,” tambahnya.

Edi Munadi menegaskan bahwa LKGSAl tidak memiliki kepentingan selain membela hak masyarakat dan mendorong pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia juga berharap Kejaksaan Agung dapat memberikan atensi serta supervisi terhadap penanganan kasus ini di daerah.

“Kami percaya Kejaksaan memiliki integritas. Kehadiran kami di Kejagung adalah bentuk dukungan moral sekaligus pengawasan publik agar proses hukum berjalan objektif dan tidak tebang pilih,” ujarnya.

LKGSAl memastikan akan terus mengawal proses hukum dugaan pungli Desa Barongsawahan hingga tuntas, serta siap memberikan tambahan data apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum.

Di akhir pernyataannya, Ketua Umum LKGSAl mengajak seluruh masyarakat untuk tidak takut melapor jika menemukan praktik pungli, penyalahgunaan wewenang, atau dugaan korupsi, khususnya di tingkat desa, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

tim lkgsai

LKGSAl Turunkan Tim Khusus Pantau OTT KPK terhadap Wali Kota Madiun

MADIUN – Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAl) menyatakan sikap tegas dalam mendukung penegakan hukum dengan menurunkan tim khusus untuk memantau dan mengawal perkembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Madiun, Jawa Timur, pada Senin (19/1/2026).

Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen LKGSAl dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya di lingkungan pemerintah daerah. LKGSAl menilai kasus OTT ini merupakan peristiwa hukum yang menjadi perhatian publik luas dan harus diawasi bersama agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KPK Amankan 15 Orang, Wali Kota Madiun Ikut Dibawa ke Jakarta

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sebanyak 15 orang di wilayah Kota Madiun. Salah satu pihak yang turut diamankan adalah Wali Kota Madiun, Maidi. Operasi senyap ini diduga berkaitan dengan kasus korupsi berupa fee proyek serta pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan OTT tersebut. Ia menjelaskan bahwa tim KPK saat ini tengah melakukan penyelidikan tertutup dan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan.

“Benar, hari ini Senin (19/1/2026) tim KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur,” ujar Budi Prasetyo kepada awak media di Jakarta.

Menurut Budi, dari 15 orang yang diamankan, sembilan orang di antaranya telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Salah satu dari sembilan orang tersebut adalah Wali Kota Madiun.

LKGSAl Fokus Kawal Proses Hukum dan Transparansi Publik

Ketua LKGSAl menyampaikan bahwa penurunan tim ke lapangan bertujuan untuk memantau perkembangan kasus, menghimpun informasi faktual, serta memastikan tidak ada upaya pengaburan fakta atau intervensi yang dapat mengganggu proses hukum.

“LKGSAl menurunkan tim untuk ikut memantau pergerakan dan perkembangan OTT ini. Kami ingin memastikan proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

Ia menambahkan, kehadiran LKGSAl bukan untuk mencampuri proses hukum, melainkan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang selama ini dijalankan organisasi tersebut dalam mengawal isu-isu strategis nasional, khususnya terkait pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan anggaran publik.

Dorong Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

LKGSAl menegaskan dukungan penuh terhadap KPK dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. Menurut LKGSAl, OTT terhadap kepala daerah harus menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat publik agar tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangan.

“Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh ada perlakuan khusus, apalagi jika menyangkut pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan,” lanjut pernyataan tersebut.

LKGSAl juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengikuti perkembangan kasus ini secara kritis, namun tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan hukum tetap.

KPK Miliki Waktu 1×24 Jam Tentukan Status

Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut, apakah ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.

Kasus OTT Wali Kota Madiun ini menambah daftar panjang penanganan perkara korupsi oleh KPK pada periode 2026. Sebelumnya, KPK juga telah melakukan OTT terhadap sejumlah pihak dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Harapan Jadi Momentum Bersih-bersih Pemerintahan Daerah

LKGSAl berharap kasus ini dapat menjadi momentum evaluasi dan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan proyek dan dana CSR agar lebih transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kami berharap penanganan kasus ini membuka jalan bagi pemerintahan daerah yang lebih bersih, jujur, dan benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas perwakilan LKGSAl.

tim lkgsai

DPC LKGSAl Kabupaten Pati Ikuti Perkembangan OTT KPK di Pati

PATI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin, 19 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK mengamankan sejumlah pihak untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya OTT tersebut. Ia menyampaikan bahwa salah satu pihak yang diamankan berinisial SDW dan saat ini masih berstatus sebagai terperiksa.

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam OTT di Pati adalah saudara SDW,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.

Untuk kepentingan efektivitas dan kelancaran proses hukum, KPK belum langsung membawa pihak terperiksa ke Jakarta. Pemeriksaan awal dilakukan oleh tim penyidik di Polres Kudus sebelum nantinya dilanjutkan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merinci secara detail konstruksi perkara maupun barang bukti yang diamankan dalam OTT tersebut. Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.

“Nanti akan kami sampaikan secara lengkap terkait perkara dan pihak-pihak yang terjaring dalam operasi ini,” tambah Budi.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (DPC LKGSAl) Kabupaten Pati menyatakan ikut memantau dan mengikuti secara serius perkembangan penanganan kasus OTT tersebut. LKGSAl menegaskan dukungannya terhadap langkah KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya di wilayah Kabupaten Pati.

DPC LKGSAl Kabupaten Pati juga menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum agar berjalan secara transparan, objektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

OTT di Pati ini menambah daftar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang Januari 2026. Sebelumnya, KPK telah melakukan OTT terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Jakarta Utara serta dugaan korupsi proyek dan dana CSR yang menjerat Wali Kota Madiun.

KPK kembali menegaskan komitmennya untuk terus memberantas tindak pidana korupsi dan mengimbau seluruh penyelenggara negara agar menjalankan tugas secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

dpc pati

LKGSAl Turunkan Tim Pantau OTT KPK Wali Kota Madiun

Madiun – Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAl) menyatakan ikut memantau perkembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Madiun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026).

Sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum dan transparansi pemerintahan, LKGSAl menurunkan tim khusus untuk mengikuti dan mengawal perkembangan kasus OTT tersebut agar proses hukum berjalan objektif, terbuka, dan sesuai aturan yang berlaku.

Diketahui, KPK melakukan OTT terhadap 15 orang di Kota Madiun. Dari jumlah tersebut, salah satu yang diamankan adalah Wali Kota Madiun, Maidi. OTT ini diduga berkaitan dengan kasus korupsi fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penyelidikan tertutup tersebut. Ia menyampaikan bahwa sembilan orang, termasuk Wali Kota Madiun, telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.

“Benar, hari ini tim KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur,” ujar Budi Prasetyo kepada awak media di Jakarta.

Ketua LKGSAl menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi, khususnya di lingkungan pemerintah daerah. LKGSAl juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum agar tidak terjadi intervensi maupun penyimpangan.

“Kami menurunkan tim untuk memantau pergerakan dan perkembangan OTT ini. Tujuannya agar penegakan hukum benar-benar berpihak pada keadilan dan kepentingan publik,” tegas perwakilan LKGSAl.

Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di tingkat daerah.

Madiun

Tim Investigasi Nganjuk LKGSAl Apresiasi Kejari Nganjuk atas Eksekusi Barang Bukti Korupsi Dana Desa Banaran Kulon

NGANJUK – Tim Investigasi Nganjuk dari Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAl) memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk atas tuntasnya penanganan perkara korupsi penyalahgunaan Dana Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.

Melalui Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejari Nganjuk telah melaksanakan eksekusi pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk nyata komitmen penegakan hukum dan pemulihan aset negara.

Eksekusi dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby dan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, masing-masing tertanggal 18 Juli 2025. Dalam dua putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Mujiono selaku Kepala Desa Banaran Kulon dan Darmaji selaku Bendahara Desa Banaran Kulon.

Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan Dana Desa Banaran Kulon untuk Tahun Anggaran 2020 hingga 2023. Dalam proses penyidikan, Kejari Nganjuk juga telah menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan langsung dengan perkara tersebut.

Pengembalian barang bukti dilaksanakan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Nganjuk, Yan Aswari, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Dino Kriesmiardi selaku eksekutor. Barang bukti tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa Banaran Kulon dan Pemerintah Kecamatan Bagor.

“Kegiatan ini merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengembalian barang bukti menjadi bagian penting dari upaya pemulihan aset negara dan pemerintah desa,” ujar Dino Kriesmiardi.

Tim Investigasi Nganjuk LKGSAl menilai langkah Kejari Nganjuk patut diapresiasi karena tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memastikan aset negara dan desa kembali untuk kepentingan masyarakat. LKGSAl juga menyatakan siap terus mendukung dan mengawal penegakan hukum, khususnya dalam perkara-perkara korupsi dana desa di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Dalam putusan tersebut, Mujiono divonis 1 tahun 4 bulan (16 bulan) penjara serta denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. Sementara Darmaji dijatuhi hukuman lebih berat, yakni 1 tahun 10 bulan penjara serta denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kejari Nganjuk berharap, barang bukti yang telah dikembalikan dapat dimanfaatkan kembali oleh pemerintah desa sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat dan pembangunan desa yang transparan.

tim nganjuk