DPP LKGSAI Bentuk Empat Tim, Turun ke Daerah untuk Tindaklanjuti Laporan dan Aduan Masyarakat
DPP LKGSAI Bentuk Empat Tim, Turun ke Daerah untuk Tindaklanjuti Laporan dan Aduan Masyarakat
Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Kontrol Gerakan Sosial Anti Indikasi (LKGSAI) kembali menunjukkan langkah nyata dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menurunkan tim pengurus ke beberapa daerah di Indonesia. Pembagian tugas ini dilakukan langsung atas perintah Ketua Umum dan wajib dilaksanakan dalam minggu berjalan.
Instruksi tersebut diberikan setelah banyaknya laporan dan pengaduan dari anggota maupun masyarakat luas yang masuk ke DPP LKGSAI. Untuk mempercepat penanganan, pengurus pusat membentuk empat tim utama yang masing-masing memiliki tujuan dan fokus kerja berbeda.
Adapun pembagian tugas tersebut adalah sebagai berikut:
Tim Pertama – Kalimantan Timur (Kaltim)
Tim ini ditugaskan untuk melakukan koordinasi terkait tindak lanjut surat resmi yang sebelumnya telah masuk dan ditujukan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Kehadiran tim di Kaltim diharapkan mampu memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat, serta memastikan bahwa semua aspirasi dan keluhan masyarakat yang disampaikan melalui LKGSAI benar-benar mendapatkan perhatian.
Tim Kedua – Jambi
Di Provinsi Jambi, tim akan turun untuk mendalami serta memantau persoalan yang berkaitan dengan PKKKD (Program Khusus yang sudah berjalan di wilayah tersebut). Tugas utama tim adalah mengawal agar pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada, sekaligus merespons aduan yang telah lama disuarakan oleh masyarakat Jambi.
Tim Ketiga – Bengkulu
Sengketa tanah menjadi persoalan utama yang harus segera ditangani di Provinsi Bengkulu. Tim yang diterjunkan akan melakukan pengumpulan data di lapangan, berkoordinasi dengan pihak berwenang, serta memastikan masyarakat yang menjadi korban mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Sengketa tanah ini telah berlangsung cukup lama dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, sehingga LKGSAI mengambil langkah cepat untuk mengawal proses penyelesaiannya.
Tim Keempat – Jawa Barat
Di wilayah Jawa Barat, tim akan fokus pada permasalahan kredit macet yang menimbulkan keresahan dan kerugian besar, baik bagi masyarakat maupun lembaga terkait. Kredit macet ini diduga melibatkan pihak-pihak tertentu yang harus segera dipertanggungjawabkan. Tim akan mengawal kasus tersebut agar dapat ditangani secara tuntas dan tidak berlarut-larut.
Ketua Umum LKGSAI dalam arahannya menegaskan bahwa semua pengurus wajib melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, transparan, serta menjunjung tinggi integritas organisasi. Beliau menambahkan, pembagian tim ini merupakan bentuk komitmen nyata LKGSAI dalam memberikan pendampingan hukum, sosial, dan moral kepada masyarakat yang membutuhkan.
“LKGSAI tidak hanya menerima laporan, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan setiap aduan ditindaklanjuti. Inilah wujud nyata pengabdian kami kepada bangsa dan negara,” tegas Ketua Umum.
Lebih lanjut, Ketua Umum juga mengingatkan bahwa setiap tim harus selalu menjaga koordinasi dengan pengurus pusat, serta melibatkan aparat terkait di wilayah masing-masing agar penanganan berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. DPP LKGSAI berharap langkah cepat ini dapat memberikan kejelasan, kepastian, sekaligus rasa keadilan bagi masyarakat di daerah-daerah yang selama ini merasa terabaikan..
