DIDUGA ADA KETIDAKSESUAIAN DATA DAPODIK DAN REALISASI HIBAH Rp864,1 JUTA, TIM INVESTIGASI LKGSAI JATIM SIAP LAPORKAN PKBM PIJAR KE APH
BLITAR, JAWA TIMUR – Tim Investigasi Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (DPD LKGSAI) Jawa Timur menyoroti sejumlah dugaan ketidaksesuaian data pendidikan dan penggunaan anggaran hibah tahun 2025 pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PIJAR yang beralamat di Dusun Sumberbentis, Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari.
Sorotan tersebut muncul setelah tim melakukan monitoring langsung ke lokasi lembaga pendidikan nonformal tersebut. Dalam kegiatan monitoring, tim menemukan sejumlah kondisi yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, terutama terkait kesesuaian data statistik pendidikan dalam portal Dapodik Kemendikdasmen dengan kondisi fisik sarana dan prasarana yang terlihat di lapangan.
Berdasarkan data Dapodik yang menjadi bahan penelusuran Tim Investigasi LKGSAI, PKBM PIJAR tercatat memiliki jumlah peserta didik laki-laki sebanyak 178 orang dan peserta didik perempuan sebanyak 132 orang. Dengan demikian, total peserta didik mencapai 310 orang.
Selain itu, data tersebut mencantumkan tenaga pendidik sebanyak 14 orang, rombongan belajar (rombel) sebanyak 18, serta jumlah ruang kelas sebanyak 10 ruang.
Namun, hasil pengamatan awal tim di lokasi justru memunculkan tanda tanya. Tim menyampaikan bahwa kondisi bangunan yang terlihat hanya menunjukkan tiga ruang belajar yang diperuntukkan bagi kegiatan PAUD.
Perbedaan antara data administrasi pendidikan dengan kondisi fisik yang ditemukan tersebut menjadi perhatian serius LKGSAI. Sebab, data pendidikan seharusnya menggambarkan keadaan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tim mempertanyakan bagaimana proses kegiatan belajar mengajar bagi 310 peserta didik yang tercatat dalam sistem, bagaimana keberadaan 18 rombongan belajar, serta di mana keberadaan 10 ruang kelas sebagaimana tercantum dalam data yang menjadi bahan monitoring.
LKGSAI juga mengingatkan pentingnya ketepatan dan validitas data pendidikan sebagaimana prinsip pendataan dalam Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.
DANA HIBAH Rp864.100.000 TAHUN 2025 IKUT MENJADI SOROTAN
Tidak berhenti pada persoalan data Dapodik, Tim Investigasi DPD LKGSAI Jawa Timur juga menyoroti informasi mengenai anggaran hibah tahun 2025 yang disebut diterima PKBM PIJAR sebesar Rp864.100.000 (delapan ratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah).
Dana dengan nilai cukup besar tersebut menjadi perhatian karena berdasarkan informasi awal yang dihimpun tim, pengajuan hibah diduga berkaitan dengan pembangunan ruang belajar mengajar dan kebutuhan sarana prasarana pendidikan.
Akan tetapi, berdasarkan pengamatan di lokasi, tim menemukan bangunan dua lantai yang secara fisik dinilai lebih menyerupai bangunan rumah bertingkat.
Sementara itu, bagian bawah bangunan disebut dimanfaatkan sebagai kantor administrasi dengan dua orang staf, dengan ukuran ruangan sekitar 4 x 5 meter.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian antara peruntukan anggaran dalam proposal dengan hasil pembangunan yang ada di lapangan.
Apakah bangunan tersebut benar-benar dibangun sesuai proposal pengajuan hibah? Apakah spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sudah sesuai? Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp864,1 juta tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan dokumen dan pengecekan fisik secara menyeluruh oleh instansi yang berwenang.
LKGSAI menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan ataupun menyimpulkan adanya tindak pidana. Namun, apabila terdapat ketidaksesuaian antara proposal, realisasi pembangunan, dan laporan pertanggungjawaban, persoalan tersebut patut mendapatkan perhatian serius.
TIM INVESTIGASI SIAP BAWA PERSOALAN KE APARAT PENEGAK HUKUM
Menindaklanjuti hasil monitoring awal, Tim Investigasi DPD LKGSAI Jawa Timur menyatakan sedang mempersiapkan berkas-berkas pendukung untuk segera disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Jawa Timur.
Langkah ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial organisasi terhadap penggunaan anggaran publik, khususnya di sektor pendidikan.
Tim akan mendorong agar dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa aspek penting, antara lain:
- Validitas jumlah peserta didik yang tercatat sebanyak 310 orang dalam Dapodik.
- Kesesuaian data 14 tenaga pendidik dan 18 rombongan belajar.
- Kebenaran keberadaan 10 ruang kelas yang tercantum dalam data pendidikan.
- Dokumen proposal pengajuan hibah tahun 2025.
- Nilai anggaran dan dokumen pencairan hibah sebesar Rp864.100.000.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan dan spesifikasi teknis pekerjaan.
- Kondisi fisik bangunan serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan peruntukan dana.
- Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan bukti realisasi kegiatan.
LKGSAI berharap APH dapat melakukan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan transparan agar persoalan ini memperoleh kejelasan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
LKGSAI: ANGGARAN PENDIDIKAN HARUS MEMBERIKAN MANFAAT NYATA
Menurut pandangan LKGSAI, anggaran pendidikan merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Dana yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan semestinya memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kegiatan belajar mengajar.
Jangan sampai muncul kesenjangan antara laporan administrasi, data yang tercantum dalam sistem pemerintah, dan kondisi nyata di lapangan.
Pendidikan nonformal melalui PKBM memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum memperoleh akses pendidikan formal secara maksimal.
Karena itu, pengelolaan lembaga pendidikan harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
LKGSAI menilai bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran bukanlah bentuk permusuhan terhadap lembaga pendidikan, melainkan bagian dari kepedulian agar dana publik benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.
PENGELOLA PKBM PIJAR DIMINTA MEMBERIKAN KLARIFIKASI
Demi menjaga pemberitaan yang berimbang dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, DPD LKGSAI Jawa Timur membuka ruang kepada pengelola atau penanggung jawab PKBM PIJAR untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan resmi.
Khususnya mengenai data peserta didik, tenaga pendidik, rombongan belajar, jumlah ruang kelas, serta realisasi hibah tahun 2025.
LKGSAI juga berharap instansi terkait, termasuk dinas pendidikan dan pihak pemberi hibah, dapat memberikan keterangan mengenai dasar pemberian anggaran, tujuan penggunaan, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan ketidaksesuaian tersebut masih merupakan hasil penelusuran awal tim dan belum menjadi kesimpulan pemeriksaan resmi maupun putusan hukum.
KONTROL SOSIAL BUKAN SEKADAR PEMBERITAAN, TETAPI TANGGUNG JAWAB
DPD LKGSAI Jawa Timur menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan sosial terhadap berbagai program pemerintah yang menggunakan anggaran negara maupun daerah.
Organisasi berkomitmen untuk mengawal kepentingan masyarakat, mendorong keterbukaan informasi, serta melaporkan dugaan penyimpangan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Tim Investigasi LKGSAI menyatakan akan melanjutkan pengumpulan bukti, dokumentasi, dan dokumen pendukung sebelum menyerahkan laporan resmi kepada APH.
LKGSAI hadir bukan untuk mencari kesalahan tanpa dasar, tetapi untuk memastikan setiap program dan anggaran publik berjalan sesuai aturan.
HUKUM HARUS DIJUNJUNG TINGGI, ANGGARAN PUBLIK HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN, DAN PENDIDIKAN HARUS DISELAMATKAN.
LEMBAGA KOMANDO GARUDA SAKTI ALIANSI INDONESIA (LKGSAI)
DISIPLIN TANPA AROGANSI – BERGERAK DENGAN ILMU – MENGAWAL DENGAN FAKTA.
SALAM MAJU!
