LKGSAI SOROTI PENGELOLAAN DANA HIBAH APBD 2025 PKBM WIDYA KHARISMA BLITAR SENILAI Rp183,3 JUTA, TIM INVESTIGASI SIAPKAN LAPORAN KE APH
BLITAR – Pengelolaan dana hibah APBD Tahun Anggaran 2025 pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Widya Kharisma yang beralamat di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, menjadi sorotan Tim Investigasi DPD Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Jawa Timur.
Sorotan tersebut muncul setelah tim melakukan kegiatan monitoring dan investigasi lapangan terkait penggunaan dana hibah APBD 2025 yang diketahui bernilai sebesar Rp183.300.000.
Berdasarkan informasi dan hasil penelusuran awal tim, terdapat indikasi dugaan ketidaksesuaian antara penggunaan dana hibah dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam proposal pengajuan. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat dana hibah yang bersumber dari APBD merupakan uang negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Dalam kegiatan investigasi tersebut, Tim DPD LKGSAI Jawa Timur berupaya menemui Bu Ina selaku pihak yang disebut sebagai pengelola PKBM Widya Kharisma. Namun, saat tim mendatangi lokasi, Bu Ina belum berhasil ditemui. Tim hanya bertemu dengan Bu Dina yang diketahui sebagai guru PAUD di lingkungan Widya Kharisma.
Tim juga menyampaikan upaya komunikasi melalui pesan WhatsApp kepada Bu Ina untuk meminta penjelasan dan klarifikasi mengenai pengelolaan dana hibah tersebut. Namun, hingga informasi ini disusun, menurut keterangan tim, belum diperoleh tanggapan maupun penjelasan yang diharapkan.
Tidak hanya persoalan komunikasi, tim investigasi juga menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan awal di lokasi, mereka belum melihat adanya aktivitas kegiatan PKBM sebagaimana yang diharapkan dari sebuah lembaga pendidikan masyarakat.
Temuan awal tersebut tentu perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen administrasi, laporan pertanggungjawaban, realisasi anggaran, serta kesesuaian antara kegiatan yang dilaporkan dengan kondisi faktual di lapangan.
LKGSAI: DANA HIBAH HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN
Tim DPD LKGSAI Jawa Timur menegaskan bahwa kegiatan investigasi ini bukan bertujuan untuk menghakimi ataupun membangun opini sepihak terhadap pengelola lembaga. Namun, sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial, LKGSAI merasa perlu melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
Apabila memang pengelolaan dana hibah tersebut telah dilaksanakan sesuai proposal dan ketentuan yang berlaku, pihak pengelola diharapkan dapat memberikan penjelasan serta menunjukkan dokumen pendukung agar persoalan ini menjadi terang.
Sebaliknya, apabila dalam pemeriksaan nantinya ditemukan ketidaksesuaian penggunaan anggaran, maka hal tersebut perlu ditindaklanjuti oleh instansi berwenang sesuai ketentuan hukum.
SIAPKAN LAPORAN RESMI KE APH
DPD LKGSAI Jawa Timur menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan langkah administratif untuk menyusun laporan resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Tidak hanya PKBM Widya Kharisma, tim juga menyebut sedang melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terhadap sejumlah PKBM lain di Kabupaten Blitar yang penggunaan dana hibah APBD Tahun Anggaran 2025-nya dinilai perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut.
Laporan yang akan disampaikan nantinya diharapkan dapat menjadi dasar bagi APH untuk melakukan pemeriksaan secara objektif, termasuk menelusuri dokumen proposal pengajuan, pencairan dana, realisasi kegiatan, bukti pengeluaran, serta laporan pertanggungjawaban masing-masing lembaga.
LKGSAI juga mendorong instansi terkait, termasuk dinas yang membidangi pendidikan dan pengelolaan hibah daerah, agar melakukan evaluasi serta pengawasan secara menyeluruh.
RUANG KLARIFIKASI TETAP TERBUKA
DPD LKGSAI Jawa Timur tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bu Ina selaku pihak pengelola PKBM Widya Kharisma maupun pihak-pihak terkait lainnya.
Pemberitaan ini merupakan hasil penelusuran awal dan keterangan tim investigasi. Dugaan ketidaksesuaian penggunaan dana hibah tersebut belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana sebelum adanya pemeriksaan dan pembuktian oleh lembaga yang berwenang.
LKGSAI berharap persoalan ini dapat dibuka secara transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran pendidikan.
Uang rakyat harus kembali untuk kepentingan rakyat. Dana hibah pendidikan harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan administrasi.
TIM INVESTIGASI DPD LKGSAI JAWA TIMUR
SALAM GARUDA SAKTI – KAWAL UANG RAKYAT, KAWAL KEADILAN!
eko y.lkgsai blitar
