Uncategorized

⁴Ketua DPC LKGSAI Lamongan Silaturahmi dengan Ketua Umum, Dorong Sinergi untuk Membangun Daerah

Lamongan – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Kabupaten Lamongan, Bapak Heri, didampingi oleh Bapak Antok selaku tim WiFi LKGSAI, melakukan silaturahmi dengan Ketua Umum LKGSAI, Edi Munadi. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC Lamongan menyampaikan harapannya agar jajaran pengurus LKGSAI, khususnya Ketua DPD Jawa Timur, dapat lebih aktif mendukung program pembangunan di Kabupaten Lamongan. Menurutnya, keberadaan LKGSAI di tingkat daerah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga program kerja yang dijalankan tidak hanya sebatas administrasi organisasi, melainkan menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

“Silaturahmi ini menjadi langkah penting bagi kami di Lamongan untuk memperkuat koordinasi dengan pusat maupun provinsi. Kami berharap Ketua DPD Jawa Timur nantinya bisa ikut serta membangun Lamongan bersama-sama, agar program-program LKGSAI semakin maju dan berdaya guna,” ujar Heri.

Bapak Antok yang turut hadir menambahkan bahwa dukungan teknologi, khususnya pemanfaatan jaringan dan sistem informasi, juga akan menjadi prioritas dalam penguatan LKGSAI ke depan. Hal ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mendapatkan akses informasi serta mendukung program pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua Umum LKGSAI, Edi Munadi, menyambut baik inisiatif silaturahmi tersebut. Ia menegaskan bahwa LKGSAI selalu berkomitmen untuk mendorong pembangunan di seluruh daerah, termasuk Lamongan. “Kami akan selalu hadir mendukung setiap DPC dan DPD agar bisa bekerja nyata untuk masyarakat. Semangat kebersamaan ini harus terus dijaga demi kemajuan organisasi dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Dengan adanya sinergi antara pengurus pusat, provinsi, dan cabang, diharapkan program-program LKGSAI dapat semakin terarah dan berdampak positif, khususnya dalam pembangunan daerah. Silaturahmi ini juga menjadi simbol bahwa LKGSAI siap terus bergerak dan hadir di tengah masyarakat.

Melalui Kuasa Hukumnya, Lia Permatasari Resmi Menggugat Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo ke PTUN Jambi

Bungo, Jambi – Polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bungo kembali memanas. Lia Permatasari, salah satu peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus seleksi PPPK, akhirnya resmi menggugat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kabupaten Bungo, Wahyu Sarjono, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Provinsi Jambi. Gugatan ini dilayangkan melalui kuasa hukumnya setelah kelulusan Lia Permatasari dibatalkan secara sepihak, meski sebelumnya ia telah diumumkan lulus sebanyak dua kali.

Kronologi Kasus

Kasus ini bermula ketika Lia Permatasari mengikuti seleksi PPPK Kabupaten Bungo. Dari hasil pengumuman resmi, namanya tercatat sebagai peserta yang lulus, bahkan hingga dua kali pengumuman. Namun, secara mengejutkan, BKPSDM Kabupaten Bungo kemudian membatalkan kelulusannya.

Pihak BKPSDM beralasan, keputusan itu diambil berdasarkan surat rekomendasi dari Ombudsman. Akan tetapi, dasar hukum serta prosedur pelaksanaan rekomendasi tersebut dinilai janggal dan tidak transparan. Pasalnya, tidak ada penjelasan terbuka kepada publik mengapa seorang peserta yang sudah diumumkan lulus bisa digugurkan tanpa alasan yang jelas.

Dampak dan Polemik

Pembatalan kelulusan ini memunculkan berbagai spekulasi serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para peserta PPPK lain di Kabupaten Bungo. Sejumlah pihak menilai langkah BKPSDM tidak hanya melukai rasa keadilan Lia Permatasari, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas proses seleksi PPPK.

Lebih jauh, kasus ini menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang serta indikasi maladministrasi dalam tubuh BKPSDM Kabupaten Bungo. Publik mempertanyakan apakah keputusan tersebut murni atas dasar hukum atau terdapat intervensi dan kepentingan tertentu di balik pembatalan kelulusan tersebut.

Langkah Hukum dan Advokasi

Melalui kuasa hukumnya, Lia Permatasari akhirnya menempuh jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan resmi ke PTUN Jambi. Gugatan ini bertujuan meminta pengadilan membatalkan keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo yang dianggap cacat prosedur dan merugikan haknya sebagai peserta seleksi.

Selain itu, Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) turut menyatakan sikap tegas untuk mengawal kasus ini. LKGSAI menilai keputusan BKPSDM tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi menjadi preseden buruk dalam tata kelola seleksi aparatur negara.

“Kasus ini tidak boleh dibiarkan. Kami akan membawa persoalan ini ke pihak berwajib, bahkan hingga ke tingkat pusat bila diperlukan. Integritas seleksi PPPK harus dijaga, jangan sampai dinodai oleh kepentingan tertentu,” tegas perwakilan LKGSAI.

Penutup

Kasus Lia Permatasari menjadi sorotan publik karena menyangkut hak seorang warga negara untuk memperoleh kesempatan kerja di sektor pemerintahan secara adil dan transparan. Proses hukum di PTUN Jambi diharapkan dapat membuka tabir kebenaran dan memberikan kepastian hukum, tidak hanya bagi Lia, tetapi juga bagi ribuan peserta PPPK lainnya yang mendambakan keadilan.

Dengan bergulirnya perkara ini ke ranah hukum, masyarakat kini menanti apakah PTUN Jambi mampu menghadirkan keadilan dan menindak setiap bentuk penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi daerah.

MUHAMMAD ASRUF AZ ,SE TIM KALBAR ;LKGSAI

PETI Biang Kerok Banjir di Merangin – Sungai Rusak, Warga Jadi Korban, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Merangin, Jambi – Banjir yang terus melanda Desa Air Liki dan sekitarnya di Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, bukanlah bencana alam murni. Banjir ini sejatinya adalah bencana buatan manusia, akibat ulah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang semakin menggila di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Sungai Batang Tabir yang dulunya jernih dan stabil kini rusak parah. Lumpur, pasir, dan limbah tambang yang dibuang para penambang ilegal ke dalam aliran sungai telah mengubah wajah alam Tabir Barat. Permukaan air meningkat tajam, sungai meluap deras saat musim hujan, dan akhirnya banjir menjadi musibah tahunan yang menghantam kehidupan masyarakat.

Desa-Desa Jadi Korban

Dampaknya nyata. Setidaknya enam desa sudah berulang kali menjadi korban luapan Sungai Batang Tabir, yakni Desa Air Liki, Desa Ngawol, Desa Telentam, Desa Rantau Ngarau, Desa Lubuk Bumbun, dan Desa Tanjung Ilir. Tak hanya itu, bencana ini turut melumpuhkan aktivitas di empat kecamatan yang berada di kawasan Tabir.

Rumah warga terendam, lahan pertanian hancur, infrastruktur rusak, dan aktivitas ekonomi lumpuh total. Ironisnya, kondisi ini sudah terjadi bertahun-tahun, namun hingga kini solusi nyata dari pemerintah daerah maupun pusat belum juga terlihat.

PETI: Merusak Lingkungan, Menghancurkan Kehidupan

PETI bukan hanya merusak ekosistem. Aktivitas tambang ilegal ini telah menghancurkan sumber air bersih, membunuh biota sungai, serta menimbulkan penyakit akibat air tercemar. Masyarakat yang seharusnya hidup tenang justru harus dihantui ketakutan setiap musim hujan.

Lebih parah lagi, aktivitas PETI ini terkesan dibiarkan. Meski aparat keamanan dan pemerintah daerah sudah lama mengetahui, fakta di lapangan membuktikan tambang ilegal masih tetap beroperasi. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya oknum yang membekingi aktivitas haram tersebut.

LKGSAI: Negara Jangan Kalah dengan Penambang Ilegal

Melihat situasi yang semakin gawat, Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Provinsi Jambi angkat bicara. Lembaga ini menegaskan bahwa praktik PETI di Merangin sudah mencapai titik yang sangat meresahkan.

“Banjir ini bukan lagi musibah biasa. Ini akibat kerakusan para penambang ilegal. Jika pemerintah hanya diam, berarti ada pembiaran. Negara jangan kalah dengan penjahat lingkungan. Penambang ilegal harus ditindak tegas, tanpa pandang bulu, siapapun bekingnya!” tegas pernyataan resmi LKGSAI.

LKGSAI juga mendesak pemerintah pusat, termasuk Presiden dan aparat penegak hukum di tingkat nasional, untuk turun langsung mengatasi persoalan ini. Menurut lembaga ini, penanganan di tingkat kabupaten maupun provinsi terbukti lemah, bahkan nyaris tidak memberi efek jera.

Warga Menjerit, Pemerintah Harus Bertindak!

Masyarakat Tabir Barat kini sudah muak. Mereka lelah menunggu janji manis yang tak pernah ditepati. Warga meminta agar pemerintah Kabupaten Merangin segera bertindak nyata, bukan hanya menggelar rapat atau sekadar menyusun laporan yang ujung-ujungnya masuk laci tanpa hasil.

“Kalau terus dibiarkan, kami khawatir bencana banjir ini makin parah, bisa memakan korban jiwa. Kami tidak sanggup lagi menanggung kerugian setiap tahun. Pemerintah harus serius, jangan tutup mata,” keluh salah satu warga Air Liki.

Pemerintah Jangan Main Mata

Masyarakat dan LKGSAI juga memberi peringatan keras agar pemerintah tidak lagi main mata dengan para pelaku PETI. Jika ada aparat atau pejabat yang terbukti melindungi aktivitas tambang ilegal, maka mereka sama saja sebagai perusak bangsa yang harus diusut dan diproses hukum.

Kini bola ada di tangan pemerintah. Apakah akan benar-benar hadir untuk rakyat, atau justru berpihak pada kepentingan segelintir orang yang meraup untung besar dari kerusakan alam?

👉 Kesimpulan: PETI adalah bencana yang nyata di Merangin. Sungai rusak, warga jadi korban, sementara pemerintah ditantang untuk menunjukkan keberanian menegakkan hukum. Jika tidak, banjir akan terus datang, dan rakyat kecil lagi-lagi yang harus menanggung derita.

PETI Biang Kerok Banjir di Merangin, Warga Jadi Korban – Pemerintah Diminta Bertindak Tegas!

Merangin, Jambi – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) kian merajalela. Akibat ulah para penambang ilegal yang membuang limbah dan hamburan tambang ke Sungai Batang Tabir, kini bencana banjir menjadi langganan tahunan bagi masyarakat di Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Jambi.

Sungai Batang Tabir yang dulunya tenang dan berair rendah, kini berubah drastis. Permukaan air semakin tinggi, debit air tak terkendali, dan setiap musim hujan, desa-desa di sekitar aliran sungai harus menanggung akibatnya. Air meluap deras, menenggelamkan rumah-rumah warga, merusak lahan pertanian, dan melumpuhkan aktivitas masyarakat.

Setidaknya enam desa terdampak parah, yaitu Desa Air Liki, Desa Ngawol, Desa Telentam, Desa Rantau Ngarau, Desa Lubuk Bumbun, dan Desa Tanjung Ilir. Bahkan, luapan banjir ini berdampak luas hingga ke empat kecamatan di Tabir.

Masyarakat menjerit dan meminta pemerintah Kabupaten Merangin hingga aparat penegak hukum untuk tidak lagi tutup mata. Jika dibiarkan, PETI bukan hanya menghancurkan ekosistem Sungai Batang Tabir, tapi juga merenggut masa depan ribuan jiwa di wilayah tersebut.

Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Provinsi Jambi menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ke pusat. Ketua LKGSAI menekankan bahwa praktik tambang ilegal ini sudah sangat keterlaluan, bahkan terkesan ada pembiaran.

“Kami mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan. Jangan biarkan rakyat kecil menjadi korban keserakahan penambang ilegal. Tegakkan hukum, bersihkan aparat yang bermain, dan tindak tegas semua pelaku PETI tanpa pandang bulu,” tegas pernyataan LKGSAI.

Kini masyarakat Tabir Barat hanya bisa berharap agar pemerintah benar-benar serius menangani masalah ini, bukan sekadar janji kosong. Jika tidak, banjir akibat PETI akan terus menjadi bencana tahunan yang menghantui warga Merangin.

tim dpd jambi sampurna

Terbentuknya Pengurus DPC IKN LKGSAI, Habibullah Siap Wujudkan Kantor Megah Sebagai Percontohan Nasional

Ibu Kota Nusantara (IKN) – Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) kembali menegaskan eksistensinya di kancah nasional dengan terbentuknya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kehadiran pengurus baru ini bukan sekadar simbol organisasi, melainkan langkah nyata untuk menguatkan peran LKGSAI dalam mengawal pembangunan dan mendukung visi besar pemerintah menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan modern Indonesia.

Habibullah, yang terpilih sebagai Ketua DPC IKN LKGSAI, menyatakan komitmennya untuk membesarkan lembaga yang dipimpinnya di wilayah strategis tersebut. Ia menegaskan bahwa ke depan, DPC IKN akan memiliki kantor yang megah, representatif, dan dijadikan percontohan bagi seluruh cabang LKGSAI di Indonesia.

“Kami ingin LKGSAI di IKN hadir bukan hanya sebagai organisasi pengawas dan pendukung pembangunan, tetapi juga menjadi contoh bagaimana sebuah lembaga bisa tampil modern, mandiri, dan profesional. Untuk itu kami akan membangun kantor megah yang bisa menjadi simbol kebangkitan LKGSAI di Indonesia,” ungkap Habibullah.

Menurutnya, keberadaan LKGSAI di IKN sangat penting, mengingat kawasan ini akan menjadi pusat kebijakan strategis negara. Dengan posisi tersebut, DPC IKN diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, mengawal kebijakan pembangunan, sekaligus memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan masyarakat maupun negara.

Habibullah menambahkan, LKGSAI akan terus bersinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat setempat, demi menciptakan iklim pembangunan yang sehat, transparan, dan berkeadilan.

“Kami siap bersinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen bangsa. Kehadiran LKGSAI di IKN adalah bukti nyata komitmen kami untuk terus memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah maupun Indonesia secara keseluruhan,” tegasnya.

Dengan terbentuknya pengurus DPC IKN, LKGSAI semakin menunjukkan keseriusannya untuk hadir di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya organisasi dalam memperkuat struktur kelembagaan, memperluas jaringan, serta meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota di berbagai lini.

Terakhir, Habibullah menegaskan bahwa DPC IKN LKGSAI tidak hanya hadir untuk eksistensi semata, tetapi benar-benar berkomitmen menghadirkan kerja nyata. Rencana pembangunan kantor megah sebagai percontohan nasional menjadi bukti bahwa LKGSAI siap tumbuh dan berkembang sejalan dengan semangat pembangunan Ibu Kota Nusantara.

yim lkgsai

Klarifikasi Janggal Oknum Wartawan Terkait PETI di Merangin, Dinilai Hanya Mengaburkan Fakta

Merangin, Jambi – Isu Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Air Liki Baru, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, kembali memanas. Setelah sebelumnya ramai diberitakan keterlibatan seorang donatur sekaligus pemilik alat berat berinisial ACY, kini muncul klarifikasi yang dianggap janggal dari seorang oknum wartawan asal Kabupaten merangin

Oknum wartawan tersebut mendadak menghubungi salah satu tim LKGSAI melalui sambungan telepon WhatsApp pada Jumat (26/09/2025). Dalam percakapannya, ia berusaha meluruskan pemberitaan dengan menyebut bahwa alat berat di lokasi tambang ilegal itu bukan lagi milik ACY. “Sekarang bukan ACY lagi, alat beratnya sudah dijual ke Amron. Tapi Amron juga sudah berhenti,” ujarnya.

Pernyataan itu sontak menuai tanda tanya besar. Pasalnya, keterangan yang disampaikan justru bertolak belakang dengan informasi warga setempat. Beberapa narasumber di Desa Air Liki Baru yang enggan disebutkan namanya menegaskan, Amron hanyalah orang kepercayaan ACY sekaligus operator alat berat. Dengan kata lain, meskipun alat berat disebut-sebut “berpindah tangan”, kendali di lapangan masih berada di bawah bayang-bayang ACY.

Langkah klarifikasi mendadak dari oknum wartawan ini pun dicurigai sebagai upaya membelokkan isu dan mengaburkan fakta sebenarnya. Alih-alih membantu menegakkan kebenaran, sikap seperti ini justru berpotensi melindungi para aktor utama di balik praktik tambang ilegal yang sudah jelas-jelas merusak lingkungan, merugikan negara, dan meresahkan masyarakat.

LKGSAI menanggapi dingin klarifikasi tersebut. Pihaknya menegaskan tidak akan terkecoh oleh informasi sepihak yang justru melemahkan bukti di lapangan. “Kami bekerja berdasarkan fakta dan data, bukan sekadar cerita. Kalau ada klarifikasi, silakan, tapi jangan coba-coba menutup-nutupi keterlibatan pihak tertentu. Masyarakat butuh kejujuran, bukan pengaburan,” tegas salah satu pengurus LKGSAI.

Aktivitas PETI di Merangin memang sudah lama menjadi bisnis kotor yang diduga dilindungi oknum-oknum tertentu. Dari dugaan keterlibatan pendana, aparatur desa, hingga pihak eksternal yang disebut-sebut berperan besar, semuanya menunjukkan bahwa praktik ilegal ini berjalan secara sistematis. Kehadiran oknum wartawan dengan klarifikasi janggal semacam ini justru memperkuat dugaan adanya upaya untuk membentengi para pemain besar agar tetap aman dari jeratan hukum.

Kini, masyarakat menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum. LKGSAI memastikan akan membawa fakta-fakta terbaru, termasuk dugaan relasi antara ACY dan Amron, ke meja penegakan hukum. Publik juga diimbau tidak terkecoh dengan narasi yang justru menutupi kebenaran.

Pertanyaan besar kini menggantung: apakah klarifikasi oknum wartawan ini murni informasi, atau justru bagian dari strategi untuk menyelamatkan aktor utama di balik bisnis haram PETI di Merangin?

Salam maju

“”Mutasi Besar”” Wali Kota Kediri, Tiga Jabatan Strategis Masih Kosong Termasuk Sekda, Kepala Inspektorat Dan DinKes.

Wali Kota Kediri menyalami pejabat yang dilantik (Prokopim) Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati menggelar mutasi besar-besaran jajaran Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Prosesi pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Ruang Joyoboyo, Kamis Malam (25/9/2025). Terdapat 23 pejabat yang dimutasi

Orang nomor satu di Kota kediri tersebut menambahkan mutasi juga diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada pegawai mengembangkan ilmu dan kemampuannya. Mutasi, lanjut wali kota Kediri, juga yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan. Wali kota ingin posisi jabatan ditempati orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya. Artinya, the right man in the right place. Wali kota berharap saat ada kenaikan eselon, pejabat terkait benar-benar matang dan menguasai secara mendalam.

Jajaran Pemkot Kediri harus terus kompak, saling mendukung dan kolaborasi. Hal ini untuk mewujudkan Kota Kediri yang lebih sejahtera dan lebih MAPAN” ucapnya

“Kami akan terus melakukan evaluasi. Tidak berarti selamanya Bapak Ibu di posisi ini. Penilaian akan tetap berjalan,” ujarnya.

Mbak Wali pun memberikan sejumlah pesan khusus. Pertama, pejabat diminta mempelajari aturan mulai dari peraturan wali kota, peraturan daerah, hingga undang-undang, agar terhindar dari persoalan hukum. Kedua, segera lakukan konsolidasi internal dengan pegawai, serta menjaga komunikasi dan koordinasi agar tercipta sinergi kerja.

Nama Nama dan Jabatan Jajaran Pejabat Pemkot Kota Kediri Yang Sudah Terlantik periode 2025 – 2030

Sekretaris Daerah Kota Kediri Kosong

Asisten Administrasi Umum Bagus Alit

Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Hery Purnomo

Asisten Pemerintahan dan Kesra Syamsul Bahri

Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Zachrie Ahmad

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Wahyu Kusuma

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, Dan Politik Mukhlis Isnaini

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ferry Djatmiko

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanto Wijohari

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Bakesbangpol) Didik Catur

Kepala Inspektorat Kosong

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dr. Fajri

Kepala Dinas Pendidikan Mandung Sulaksono

Kepala Dinas Kesehatan Kosong

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Bambang Priyambodo

Kepala Dinas Perhubungan Arief Cholisudin Yuswanto

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian (DKPP) Un Achmad

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Endang Kartika Sari

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Dan Pertamanan (DLHKP) Indun Munawaroh

Kepala Dinas Sosial Imam Muttaqin

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Eko Lukmono

Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian (Disperdagin) M. Ridwan

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Chevy Ning Suyudi

Kepala Satpol PP Paulus Luhur Budi

Kepala Kominfo Roni Yusianto

Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Anang Kurniawan

Sementara itu terlihat hadir mendampingi Wali Kota Kediri, yakni Wakil Wali Kota Gus Qowimuddin Thoha, serta Kepala DPM PTSP Edi Darmasto sebagai saksi. Acara pelantikan juga turut dihadiri jajaran kepala OPD dan tamu undangan lainnya.

Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari wali kota Kediri, kepada pejabat yang baru dilantik serta penandatanganan pakta integritas.

Ketua Umum LKGSAI Dukung Penuh Program Pemerintah

Jakarta – Ketua Umum Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI), Edi Munadi, menegaskan bahwa pihaknya selalu mendukung penuh program pemerintah dalam berbagai sektor pembangunan. Menurutnya, seluruh anggota LKGSAI di Indonesia memiliki komitmen kuat untuk ikut berperan aktif dalam membangun daerah masing-masing.

Edi Munadi juga menekankan pentingnya pengawasan bersama terhadap setiap pembangunan. Ia mengimbau agar jika ditemukan adanya pembangunan yang justru merugikan negara, anggota maupun masyarakat segera melaporkan hal tersebut dengan melampirkan data serta bukti yang kuat.

“Laporan yang didukung data valid dan bukti nyata akan menjadi dasar bagi kami untuk menyampaikannya langsung kepada Presiden atau Wakil Presiden,” tegas Edi Munadi.

Dengan langkah ini, LKGSAI berkomitmen menjaga agar setiap program pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat serta sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan kemajuan bangsa.

Ketua Umum LKGSAI Instruksikan Pengurus DPP Antar Surat ke Wapres Terkait Masalah Nasional

Jakarta – Ketua Umum Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI), Edi Munadi, menginstruksikan jajaran pengurus DPP untuk segera mengantarkan surat resmi kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas berbagai persoalan yang muncul di sejumlah daerah di Indonesia, yang dinilai kerap terhenti di tengah jalan tanpa kejelasan penyelesaian.

Menurut Edi Munadi, surat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya menegaskan bahwa segala bentuk pelanggaran atau masalah harus segera dilaporkan.

“Banyak laporan masyarakat yang hanya mandek di tengah jalan. Karena itu, kami mengambil sikap untuk langsung menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bapak Wakil Presiden, agar setiap persoalan bisa ditangani sesuai dengan program Presiden, yaitu semua yang melanggar aturan harus segera dilaporkan,” tegas Edi Munadi.

LKGSAI berharap melalui surat resmi ini, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap berbagai persoalan di lapangan, sekaligus memperkuat komitmen dalam menjalankan program nasional yang berpihak kepada rakyat.