Uncategorized

Jakarta — Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) kembali menegaskan komitmennya sebagai organisasi yang aktif mendorong semangat kebersamaan dan kemajuan di berbagai lini. Di bawah kepemimpinan yang solid, LKGSAI menaungi sejumlah program strategis yang bergerak dinamis dan progresif untuk memperkuat kapasitas organisasi serta meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Melalui berbagai kegiatan sosial, edukasi, pendampingan, serta koordinasi lintas sektor, LKGSAI terus memperluas jangkauan dan memperkuat sinergi antarstruktur, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Semangat gotong royong dan dedikasi para pengurus menjadi landasan utama dalam menggerakkan roda organisasi agar tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pihak LKGSAI menegaskan bahwa seluruh program yang berjalan saat ini merupakan bagian dari visi besar organisasi untuk menghadirkan manfaat luas, membangun solidaritas, serta menjadi ruang bagi anggota untuk berkembang dan berkarya. Dengan semangat yang terus menyala, LKGSAI optimistis mampu membawa organisasi menuju arah yang lebih maju, profesional, dan terbuka bagi semua kalangan yang ingin turut berkontribusi.

Sulawesi — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) di Sulawesi menegaskan bahwa program edukasi bahaya narkoba menjadi prioritas utama dalam kegiatan lembaga. Selama beberapa bulan terakhir, fokus LKGSAI tertuju pada upaya pencegahan dini yang melibatkan pelajar dan pemuda sebagai garda terdepan dalam memerangi penyalahgunaan narkotika.

Dalam pelaksanaannya, LKGSAI bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Palang Merah Indonesia (PMI), serta sejumlah instansi pemerintah dan lembaga sosial di wilayah Sulawesi. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan materi edukasi yang disampaikan akurat, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi generasi muda.

Selama lebih dari delapan bulan, LKGSAI melalui arahan Ketua Umum telah menggelar penyuluhan secara masif di berbagai sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Program ini mendapatkan sambutan luar biasa, baik dari pihak sekolah maupun organisasi kepemudaan seperti karang taruna, yang menilai edukasi bahaya narkoba sangat dibutuhkan di tengah meningkatnya kerawanan penyalahgunaan zat terlarang di kalangan remaja.

Tingginya minat membuat tim edukasi LKGSAI harus bergerak cepat dan intensif. Dalam satu hari, mereka bisa mengisi kegiatan di hingga tiga sekolah berbeda. Permintaan terus berdatangan dari berbagai daerah, menunjukkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada upaya pencegahan berbasis edukasi ini.

Ketua DPC Sulawesi mengungkapkan bahwa lembaganya masih membutuhkan tambahan relawan dan anggota untuk memperkuat tim edukasi yang semakin sibuk. Penambahan personel dinilai penting agar seluruh permintaan dapat terpenuhi tanpa mengurangi kualitas penyuluhan.

“Edukasi adalah kunci. Program ini akan terus kami jalankan sebagai bentuk dukungan terhadap instruksi Ketua Umum. Kami ingin memastikan anak-anak dan remaja di Sulawesi memiliki pemahaman kuat agar terhindar dari ancaman narkoba,” tegasnya.

Melalui kolaborasi lintas lembaga, komitmen yang kuat, serta dukungan masyarakat, LKGSAI berharap dapat semakin memperluas jangkauan edukasi dan menjadi pelopor dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

https://www.komandogarudasaktialiansiindonesia.com/ketua-dpc-sulawesi-genjot-program-kerja-edukasi-bahaya

Sulawesi — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) di Sulawesi terus menunjukkan komitmennya dalam menjalankan berbagai program kerja, khususnya di bidang bantuan hukum dan edukasi bahaya narkoba. Berbagai kegiatan telah dilakukan secara konsisten, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Palang Merah Indonesia (PMI), serta sejumlah instansi terkait di wilayah Sulawesi.

Selama lebih dari delapan bulan terakhir, LKGSAI melalui program Ketua Umum telah melakukan edukasi bahaya narkoba di ratusan lembaga pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Program ini mendapat respons sangat positif dari sekolah-sekolah maupun organisasi kepemudaan seperti karang taruna.

Tingginya minat membuat tim edukasi LKGSAI harus bekerja ekstra. Dalam sehari, mereka bisa menyelesaikan sosialisasi di hingga tiga sekolah berbeda. Kondisi ini sekaligus menunjukkan antusiasme besar masyarakat akan pentingnya pendidikan dini mengenai bahaya narkotika, kekerasan remaja, hingga tindakan pencegahan di lingkungan sekolah.

Ketua DPC Sulawesi menyampaikan bahwa saat ini lembaganya masih membutuhkan tambahan anggota untuk memperkuat tim edukasi. Hal ini demi memastikan seluruh permintaan dari sekolah dan komunitas masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tetap berkualitas.

“Program ini akan terus kami jalankan sebagai bentuk dukungan terhadap arahan Ketua Umum. Kami ingin generasi muda di Sulawesi semakin paham dan terlindungi dari ancaman narkoba,” ujarnya.

Dengan semakin intensif dan luasnya jangkauan program, LKGSAI berharap dapat menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika serta pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi.

Sukses selalu untuk LKGSAI.
Siap apabila ingin dibuatkan versi panjang, pendek, atau versi untuk media sosial.

lkgsai sulawesi

Kediri, Jawa Timur — Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) menggelar konsolidasi dan doa bersama di Jawa Timur, dengan melibatkan para sesepuh serta jajaran pengurus dari tingkat DPP, DPD hingga DPC se-Indonesia. Kegiatan ini menjadi ajang memperkuat komitmen lembaga dalam pengabdian kepada masyarakat, khususnya terkait pengawasan dan penelitian aset rakyat.

Dalam acara tersebut, para sesepuh LKGSAI memberikan doa dan restu agar seluruh pengurus diberi kekuatan, kelancaran, serta keberanian dalam menjalankan amanah lembaga. Mereka menegaskan bahwa persatuan dan integritas harus menjadi pondasi utama gerakan LKGSAI di seluruh daerah.

Ketua LKGSAI Jawa Timur menyampaikan bahwa momentum Hari Antikorupsi Sedunia menjadi pengingat pentingnya peran lembaga dalam mendukung transparansi serta mengawal kepentingan rakyat.
“Melalui LKGSAI, kita ingin menunjukkan bahwa Garuda Sakti Aliansi Indonesia hadir sebagai Badan Peneliti Aset Rakyat yang tegas, berkomitmen, dan berdiri di garis terdepan dalam perjuangan melawan praktik-praktik korupsi,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa persatuan antar-pengurus dari pusat hingga daerah akan menjadi kekuatan besar dalam menjalankan misi lembaga.
“Kita maju bersama. Kita tunjukkan bahwa LKGSAI mampu menjadi garda penjaga kepentingan publik. Doa para sesepuh adalah energi bagi kita untuk terus bergerak,” tambahnya.

Acara ditutup dengan seruan untuk memperkuat gerakan antikorupsi, melestarikan nilai-nilai kejujuran, dan menjaga amanah dalam setiap langkah organisasi. LKGSAI menegaskan kesiapan untuk terus berkontribusi dalam pengawasan aset rakyat serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.

tim lkgsai jatim

Gunung Kelud adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Terletak di perbatasan Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang, gunung tipe stratovolcano ini memiliki ketinggian sekitar 1.731 meter di atas permukaan laut (mdpl). Selain terkenal karena keindahan alamnya, Gunung Kelud juga memiliki sejarah panjang letusan dahsyat yang memengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Lokasi & Kondisi Geografi

Gunung Kelud berdiri di jalur pegunungan vulkanik Jawa Timur. Posisi geografis yang menghubungkan tiga kabupaten membuat kawasan ini vital dalam hal mitigasi erupsi, jalur evakuasi, serta pengembangan wisata alam.

Aktivitas Vulkanik & Sejarah Letusan

Dalam catatan sejarah, Gunung Kelud telah mengalami lebih dari 30 letusan sejak tahun 1000 Masehi. Letusannya terkenal bersifat eksplosif dan berbahaya, karena:

• Memuntahkan material vulkanik dalam jumlah besar
• Aliran lahar yang dapat mengalir jauh melalui sungai-sungai
• Dampak abu yang bisa mencapai ratusan kilometer

Letusan terakhir terjadi pada 13 Februari 2014, ditandai dengan ledakan besar yang mengirimkan abu vulkanik hingga ke Jawa Tengah dan sebagian Jawa Barat. Meskipun merusak, letusan ini juga meninggalkan bentuk baru pada kawahnya.

Kawah dan Fenomena Alam

Kawah Gunung Kelud sering kali terisi air membentuk danau kawah yang warnanya dapat berubah-ubah. Sebelum 2007 terdapat danau kawah yang dalam, namun setelah proyek sistem pembuangan air dan letusan 2014, bentuk kawah berubah menjadi lebih terbuka dan mudah dikunjungi.

Daya Tarik Wisata

Gunung Kelud termasuk salah satu objek wisata alam unggulan Jawa Timur. Beberapa daya tariknya antara lain:

• Pemandangan pegunungan hijau dan lembah yang menyejukkan
• Jalur pendakian yang bisa diakses oleh pendaki pemula maupun profesional
• Formasi batuan vulkanik yang unik hasil aktivitas geologi
• Kawah Kelud yang menjadi ikon wisata
• Cocok untuk kegiatan trail run, pendakian ringan, dan fotografi

Akses menuju puncak juga relatif mudah melalui jalur wisata yang sudah dikelola.

Status & Sistem Pemantauan

Sebagai gunung berapi aktif, Gunung Kelud diawasi ketat oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Informasi aktivitas gunung terus diperbarui untuk membantu kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah.

Legenda Gunung Kelud: Lembu Suro & Dewi Kilisuci

Gunung Kelud memiliki legenda terkenal tentang Lembu Suro, sosok raja siluman berkepala sapi yang jatuh cinta pada Dewi Kilisuci. Sang dewi menolak lamaran Lembu Suro dengan memberikan syarat mustahil. Merasa dikhianati, Lembu Suro akhirnya mengucapkan kutukan:

“Kediri bakal dadi kali, Blitar bakal dadi latar…”

Kutukan ini kemudian sering dihubungkan oleh masyarakat dengan letusan-letusan besar Gunung Kelud.

purnomo sh ..ketua dpd lkgsai jatim

Di sebuah sudut lereng Kelud, tepatnya di kawasan Ringin Gong, Kabupaten Kediri, hidup puluhan keluarga yang sampai hari ini masih tinggal di atas tanah yang tak pernah benar-benar menjadi milik mereka. Tanah itu mereka tempati, mereka tanami, bahkan mereka bayar pajaknya setiap tahun. Namun status hukumnya tetap menggantung—seperti kabut tebal yang tak pernah terangkat.

Awal Mula: Ketika Bencana Mengubah Segalanya

Kisah panjang ini dimulai delapan dekade silam, ketika aliran lahar dingin Gunung Kelud menerjang wilayah tersebut. Tanah warga rusak, peta batas hilang, dan sebagian lahan terkubur material vulkanik.

Sebagai solusi, pemerintah menawarkan tukar guling tanah. Warga menerima, karena di tengah bencana, tawaran itu menjadi satu-satunya harapan untuk memulai kembali kehidupan.

Mereka mengikuti arahan pemerintah, percaya bahwa hak atas tanah baru akan dipastikan secara hukum.

Namun perjalanan setelah itu jauh lebih rumit dari dugaan siapa pun.

Tanah Warisan yang Mendadak “Tidak Jelas”

Beberapa waktu kemudian, kabar mengejutkan beredar: tanah asal warga disebut memiliki “asal kelahiran” yang tidak jelas. Tanah yang selama puluhan tahun digarap sebagai warisan leluhur justru dianggap bermasalah.

Administrasinya dihentikan.
Pengurusan ditolak.
Statusnya berubah menjadi “tanah mati”.

Warga bingung. Mereka bertanya ke desa, kecamatan, hingga kantor pertanahan. Namun jawaban yang mereka dapatkan selalu menggantung.

Tanah Yasan Ikut Terseret Masalah

Tak hanya tanah warga, tanah yasan—yang selama ini menjadi lahan sosial masyarakat—juga ikut dianggap bermasalah. Padahal lokasinya strategis dan sangat penting untuk pendidikan maupun kegiatan sosial.

Namun proses penyertifikatannya dihentikan. Tanah itu terkunci, seakan tidak boleh disentuh.

Program “Wilayah Strategis” Mengubah Peta Kepemilikan

Ketika pemerintah menetapkan sebagian wilayah sebagai “wilayah strategis”, peta kepemilikan warga bergeser tanpa penjelasan. Sebagian lahan dialihkan fungsinya, sebagian dipersempit, sebagian dimasukkan ke proyek tertentu.

Warga tidak benar-benar memahami apa yang terjadi, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menerima.

Harapan Muncul: Janji Sertifikat Gratis Era Asmono

Secercah harapan sempat muncul saat kepemimpinan desa berada di tangan Bapak Asmono. Dalam sebuah pertemuan besar, warga dijanjikan:

Tanah hasil tukar guling akan disertifikatkan gratis sebelum pembangunan dimulai.

Rumor beredar bahwa prosesnya sudah berjalan. Warga percaya.

Namun waktu terus berlalu. Sertifikat itu tak pernah datang.

Yang hadir hanya kalimat-kalimat yang telah mereka dengar ribuan kali:

“Masih dalam proses.”
“Tunggu sebentar lagi.”
“Nanti akan diselesaikan.”

Namun “nanti” itu tidak pernah terjadi.

Delapan Dekade Tanpa Kepastian

Sejak masalah ini muncul sekitar tahun 1945-an, kini sudah lebih dari 80 tahun warga menunggu. Tanah pengganti memang diberikan secara fisik, tetapi legalitasnya tidak pernah diterbitkan.

Tidak ada sertifikat.
Tidak ada SK.
Tidak ada dokumen resmi apa pun.

Namun pemerintah tetap memungut kewajiban pajak:

• SPPT
• SPP
• Retribusi tahunan
• Retribusi enam bulanan dari oknum pengairan

Pungutan dilakukan seolah-olah tanah itu sah, padahal secara hukum belum disahkan.

Tinggal di Atas Tanah Tanpa Masa Depan

Warga merawat tanah yang tidak diakui negara. Mereka membayar pajak untuk tanah yang tidak bisa mereka sertifikatkan. Mereka membangun rumah di atas lahan yang tidak dapat diwariskan secara legal.

Kontradiksi ini membuat warga merasa diperlakukan tidak adil—seakan mereka hanya diberi hak untuk tinggal, bukan untuk memiliki.

Yang Diinginkan Warga Hanyalah Kepastian

Setelah delapan dekade menunggu, harapan warga Ringin Gong hanya satu: kejelasan status tanah mereka.

Mereka hanya ingin hak yang dulu dijanjikan. Mereka hanya ingin kepastian hukum.

Pertanyaan besar yang belum pernah terjawab:

Mengapa sertifikasi tidak kunjung tuntas?
Mengapa pajak dipungut untuk tanah yang statusnya tidak jelas?
Siapa yang bertanggung jawab atas lambannya penyelesaian ini?
Sampai kapan warga harus menunggu?

Hingga kini, jawaban itu tidak pernah muncul. Yang tersisa hanyalah masyarakat yang terus menjaga tanah yang mereka anggap milik sendiri, meskipun negara tak pernah memberikan pengakuan resmi.

kelud

Selama hampir dua bulan lebih, keresahan menyelimuti para kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia. Pasalnya, pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2025 tiba-tiba dihentikan tanpa penjelasan. Ketidakpastian itu baru terjawab setelah salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 beredar luas pada akhir November. Regulasi setebal puluhan halaman itu ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 19 November 2025, sekaligus menjelaskan alasan di balik penundaan yang selama ini mengundang tanda tanya besar.

Di berbagai daerah, para kepala desa mengeluhkan situasi yang membingungkan. Banyak program sudah direncanakan menggunakan Dana Desa Tahap II—bahkan beberapa sudah mulai berjalan—karena jadwal pencairan seharusnya terjadi pada kuartal ketiga tahun anggaran. Namun tiba-tiba, sejak 17 September 2025, Kementerian Keuangan menghentikan penyaluran secara nasional tanpa memberi alasan resmi. Media lokal seperti Krandegan.id sebelumnya menyoroti gejolak ini, dengan laporan bahwa tidak ada batas waktu maupun penjelasan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah.

Pasal 29B: Dasar Hukum Penundaan dan Pembatalan Penyaluran

Setelah PMK 81/2025 dibedah, jelaslah bahwa pusat memang menyiapkan payung hukum untuk melakukan penundaan bahkan pembatalan Dana Desa Tahap II. Pasal 29B dalam peraturan tersebut menjadi fokus perhatian karena memuat ketentuan paling sensitif dan menentukan nasib jutaan warga desa di seluruh Indonesia.

Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa:

• Desa yang belum melengkapi seluruh persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II hingga 17 September 2025 akan mengalami penundaan penyaluran.
• Penundaan ini berlaku untuk dua jenis Dana Desa: earmark dan non-earmark.

Apa Itu Dana Desa Earmark dan Non-Earmark?

Dalam konteks PMK, Dana Desa dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Dana Desa Earmark
   Dana yang penggunaannya ditentukan secara langsung oleh pemerintah pusat, seperti:
   • Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
   • Program pencegahan dan penanganan stunting
   • Program ketahanan pangan desa
   Dana ini wajib digunakan sesuai prioritas nasional.
2. Dana Desa Non-Earmark
   Anggaran yang penggunaannya fleksibel, biasanya untuk:
   • pembangunan fisik desa
   • pemberdayaan masyarakat
   • operasional kegiatan lokal
   • pengembangan ekonomi desa

Dana ini yang selama ini menjadi salah satu sumber utama kegiatan pembangunan desa dari jalan desa, saluran irigasi kecil, pemberdayaan UMKM, hingga fasilitas umum.

Dana Non-Earmark Dipastikan Hangus

Yang paling mengejutkan, PMK 81/2025 secara tegas menyebut:

• Dana non-earmark tidak akan disalurkan kembali meskipun desa melengkapi persyaratan setelah tanggal 17 September 2025.
• Dengan kata lain: anggaran tersebut hangus.

Tidak ada mekanisme pengajuan ulang, tidak ada dispensasi, tidak ada toleransi.

Sementara itu, untuk Dana Desa earmark, pencairan masih memungkinkan dilakukan asalkan persyaratan dilengkapi sebelum batas akhir penyaluran. Namun, desa harus bergerak cepat karena proses administrasi relatif panjang dan biasanya melibatkan verifikasi berlapis dari kecamatan hingga kabupaten/kota.

Ke Mana Dana yang Hangus Itu Pergi?

Dana non-earmark yang hangus tidak hilang begitu saja. PMK menyatakan bahwa anggaran tersebut akan dialihkan untuk:

• Program prioritas nasional, atau
• Pengendalian fiskal,
  sesuai Keputusan Menteri Keuangan.

Jika hingga akhir tahun anggaran dana tersebut tetap tidak terserap, maka dana akan menjadi sisa Dana Desa di RKUN (Rekening Kas Umum Negara) dan tidak dapat dilanjutkan ke tahun berikutnya.

Artinya, desa benar-benar kehilangan hak atas dana itu.

Desa Kelimpungan, APBDes Berisiko Direvisi Total

Terbitnya PMK 81/2025 memicu gelombang kegelisahan baru. Beberapa kepala desa yang berhasil dimintai tanggapan mengungkapkan keheranannya mengapa perubahan aturan tidak disampaikan sejak awal penundaan dilakukan pada September. Banyak desa menyatakan telah mengerjakan kegiatan pembangunan dengan asumsi anggaran segera cair, mulai dari pembangunan jalan desa, renovasi balai desa, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Kini, dengan adanya kepastian bahwa Dana Tahap II non-earmark hangus, desa harus:

• menghentikan proyek yang sedang berjalan,
• menghitung kembali sisa kas desa,
• merevisi APBDes 2025,
• menanggung risiko adanya kegiatan yang tidak dapat dibayarkan.

Tidak sedikit desa yang khawatir dapat menghadapi temuan audit karena kegiatan terlaksana tanpa nominal anggaran terpenuhi akibat perubahan kebijakan pusat yang mendadak.

Bersamaan dengan Isu Pemotongan 2/3 Dana Desa 2026

Situasi bertambah rumit karena di saat yang hampir bersamaan muncul isu nasional bahwa pemerintah pusat merencanakan pemotongan hingga 2/3 Dana Desa Tahun 2026 untuk mendukung pendanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Meski rencana ini masih menimbulkan pro dan kontra, banyak pihak menilai dampaknya sangat besar terhadap keberlanjutan pembangunan desa.

Jika benar terjadi, maka ruang fiskal desa akan semakin kecil pada tahun mendatang, mempersempit kemampuan desa membangun infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjalankan program prioritas desa.

Kesimpulan: Gelombang Besar Bagi Pemerintahan Desa

PMK 81/2025 bukan sekadar regulasi teknis, tetapi menjadi penentu nasib ribuan desa di Indonesia. Kebijakan ini:

• mengakhiri ketidakpastian pencairan tahap II,
• sekaligus memastikan hilangnya dana non-earmark bagi desa yang belum melengkapi berkas tepat waktu.

Di saat desa tengah beradaptasi, muncul pula bayang-bayang pemotongan Dana Desa 2026 yang semakin mempersempit ruang gerak pemerintahan desa.

Kondisi ini membuat banyak pihak menilai bahwa tahun 2025–2026 akan menjadi periode paling berat bagi desa dalam satu dekade terakhir.

Kediri — Dugaan penyelewengan Dana Desa kembali mencuat di Desa Kayunan, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Hal ini dipicu oleh ketidakmampuan perangkat desa, termasuk kepala desa, untuk menunjukkan laporan uraian penggunaan Dana Desa (DD) yang telah mereka sampaikan dan laporkan sejak tahun 2023 hingga 2025.

Situasi itu terungkap ketika tim dari Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) melakukan penelusuran dan meminta klarifikasi terkait transparansi pengelolaan dana desa. Namun, alih-alih memberikan data yang diminta, pihak desa justru berdalih bahwa mereka tidak dapat menyerahkan dokumen tersebut karena adanya arahan dari pihak kecamatan yang mengacu pada “Surat Edaran Bupati”.

Dalih itu dinilai tidak masuk akal dan menimbulkan tanda tanya besar. Selain bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, alasan tersebut juga dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Tim LKGSAI menilai bahwa pengelolaan Dana Desa merupakan sektor yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Undang-Undang Desa Pasal 24, penyelenggaraan pemerintahan desa wajib berasaskan keterbukaan. Bahkan, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Transparansi Dana Desa secara jelas mewajibkan pemerintah desa untuk mempublikasikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa secara berkala, baik melalui papan informasi desa, situs web resmi, hingga media sosial.

Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan jauh dari praktik penyalahgunaan. Transparansi juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mencegah potensi korupsi atau penyimpangan anggaran.

Sejumlah manfaat dari transparansi Dana Desa antara lain:

Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa

Mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

Mendorong partisipasi warga dalam mengawasi pembangunan

Memastikan penggunaan dana sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat

Dengan adanya kejanggalan dan penolakan dari pihak desa untuk membuka laporan penggunaan anggaran, masyarakat Kayunan semakin curiga bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa selama tiga tahun anggaran terakhir.

Menanggapi situasi tersebut, tim LKGSAI menegaskan akan mengambil langkah hukum dan melaporkan temuan ini kepada pihak berwenang, terutama Kejaksaan, agar dilakukan pendalaman dan audit terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Kayunan. LKGSAI menilai bahwa ketertutupan yang ditunjukkan perangkat desa merupakan indikasi kuat adanya praktik yang tidak sesuai aturan, sehingga perlu segera ditindaklanjuti melalui jalur hukum.

LKGSAI juga mengimbau masyarakat untuk tetap berani menyampaikan informasi serta turut mengawasi penggunaan Dana Desa demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

hans tim

Kediri — Dugaan penyelewengan Dana Desa kembali mencuat di Desa Kayunan, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Hal ini dipicu oleh ketidakmampuan perangkat desa, termasuk kepala desa, untuk menunjukkan laporan uraian penggunaan Dana Desa (DD) yang telah mereka sampaikan dan laporkan sejak tahun 2023 hingga 2025.

Situasi itu terungkap ketika tim dari Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) melakukan penelusuran dan meminta klarifikasi terkait transparansi pengelolaan dana desa. Namun, alih-alih memberikan data yang diminta, pihak desa justru berdalih bahwa mereka tidak dapat menyerahkan dokumen tersebut karena adanya arahan dari pihak kecamatan yang mengacu pada “Surat Edaran Bupati”.

Dalih itu dinilai tidak masuk akal dan menimbulkan tanda tanya besar. Selain bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, alasan tersebut juga dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Tim LKGSAI menilai bahwa pengelolaan Dana Desa merupakan sektor yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Undang-Undang Desa Pasal 24, penyelenggaraan pemerintahan desa wajib berasaskan keterbukaan. Bahkan, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Transparansi Dana Desa secara jelas mewajibkan pemerintah desa untuk mempublikasikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa secara berkala, baik melalui papan informasi desa, situs web resmi, hingga media sosial.

Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan jauh dari praktik penyalahgunaan. Transparansi juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mencegah potensi korupsi atau penyimpangan anggaran.

Sejumlah manfaat dari transparansi Dana Desa antara lain:

• Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa
• Mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
• Mendorong partisipasi warga dalam mengawasi pembangunan
• Memastikan penggunaan dana sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat

Dengan adanya kejanggalan dan penolakan dari pihak desa untuk membuka laporan penggunaan anggaran, masyarakat Kayunan semakin curiga bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa selama tiga tahun anggaran terakhir.

Menanggapi situasi tersebut, tim LKGSAI menegaskan akan mengambil langkah hukum dan melaporkan temuan ini kepada pihak berwenang, terutama Kejaksaan, agar dilakukan pendalaman dan audit terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Kayunan. LKGSAI menilai bahwa ketertutupan yang ditunjukkan perangkat desa merupakan indikasi kuat adanya praktik yang tidak sesuai aturan, sehingga perlu segera ditindaklanjuti melalui jalur hukum.

LKGSAI juga mengimbau masyarakat untuk tetap berani menyampaikan informasi serta turut mengawasi penggunaan Dana Desa demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Tim hans

Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., bersama Ketua Bhayangkari Daerah Kaltara Ny. Sari Djati Wiyoto Abadhy serta Pejabat Utama (PJU) Polda Kaltara tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan pada Kamis (04/12). Kedatangan rombongan ini menjadi perhatian masyarakat dan jajaran pemerintah daerah yang hadir langsung menyambut.

Prosesi penyambutan dilakukan secara adat dengan pengalungan kain khas Dayak serta pemakaian baju adat Dayak. Kehormatan tersebut diberikan oleh Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas, S.I.K. beserta istri, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Nunukan.

Kunjungan ini merupakan kali pertama Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy hadir di Kabupaten Nunukan sejak dirinya resmi menjabat sebagai Kapolda Kaltara. Kehadiran beliau di wilayah perbatasan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara Polda Kaltara dengan jajaran Polres Nunukan. Kapolda dijadwalkan memberikan arahan strategis kepada personel Polres Nunukan terkait kesiapan menghadapi tantangan kamtibmas, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki dinamika tersendiri.

Agenda kunjungan kerja akan berlanjut pada Jumat (05/12/2025) di Mako Polres Nunukan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda akan meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana serta berdialog dengan jajaran kepolisian mengenai langkah-langkah penguatan pelayanan kepada masyarakat.
.
.
Listyo Sigit Prabowo
Divisi Humas Polri

nunukan lkgsai