Uncategorized

OTT Perdana KPK 2026, Pejabat Pajak Jakarta Utara Terjaring Dugaan Suap

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) perdana pada tahun 2026. Operasi tersebut menyasar sejumlah pejabat pajak yang bertugas di wilayah Jakarta Utara.

Informasi OTT ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Ia menyampaikan bahwa dalam operasi tersebut, penyidik KPK mengamankan beberapa pegawai pajak bersama pihak wajib pajak.

“Benar, beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak wajib pajak,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi pada Sabtu (10/1/2026).

Menurut Fitroh, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam pengurangan nilai pajak. Modus ini diduga dilakukan dengan kesepakatan antara oknum pegawai pajak dan wajib pajak untuk menurunkan nilai kewajiban pajak dengan imbalan tertentu.

“Suap terkait pengurangan nilai pajak,” tegasnya.

Saat ini, para pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Lembaga antirasuah tersebut belum merinci jumlah pasti pihak yang ditangkap maupun identitas mereka, termasuk nilai barang bukti yang diamankan.

KPK menegaskan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah proses pemeriksaan awal rampung. OTT ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan terhadap sektor perpajakan tetap menjadi perhatian serius KPK, mengingat perannya yang strategis dalam penerimaan negara.

LKGSAI Laporkan Dugaan Ketidakwajaran Penghasilan Pegawai Pajak, Minta Audit Transparan

Jakarta – Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) secara resmi menyampaikan pengaduan kepada pihak berwenang terkait dugaan ketidakwajaran struktur penghasilan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bentuk fungsi kontrol sosial serta kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Ketua Umum LKGSAI, Edi Munadi, menjelaskan bahwa pegawai pajak merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang gaji pokoknya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Dalam ketentuan tersebut, gaji pokok PNS dari Golongan I hingga Golongan IV berada pada kisaran Rp1,6 juta hingga Rp6,3 juta, tergantung golongan dan masa kerja.

Namun demikian, menurut Edi, perhatian publik muncul pada besaran tunjangan kinerja (tukin) pegawai DJP yang dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015, tunjangan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak memang tercatat sebagai salah satu yang terbesar di antara seluruh instansi ASN di Indonesia.

“Informasi yang beredar di masyarakat menunjukkan bahwa tunjangan kinerja pegawai DJP berkisar dari sekitar Rp5,3 juta untuk jabatan pelaksana, hingga mencapai lebih dari Rp100 juta untuk jabatan tertinggi setingkat Direktur Jenderal. Perbedaan yang sangat signifikan ini memunculkan pertanyaan publik,” ujar Edi Munadi.

LKGSAI menegaskan bahwa pengaduan tersebut bukan merupakan tuduhan, melainkan permohonan resmi agar pemerintah dan aparat pengawas melakukan audit menyeluruh, objektif, dan transparan terhadap sistem penggajian dan pemberian tunjangan di Direktorat Jenderal Pajak.

“Kami menghormati seluruh peraturan yang berlaku. Namun demi rasa keadilan dan menjaga kepercayaan publik, mekanisme penilaian kinerja, dasar pemberian tunjangan, serta sistem pengawasannya perlu dibuka secara transparan kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurut LKGSAI, ketimpangan penghasilan antar-ASN berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, terlebih DJP memiliki peran strategis dalam mengelola penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Sebagai konteks, publik juga baru-baru ini dikejutkan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara pada Sabtu (10/1). Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan delapan orang yang diduga terkait praktik suap pengurangan nilai pajak, yang melibatkan oknum pegawai pajak dan wajib pajak. Proses hukum atas perkara tersebut saat ini masih berjalan.

LKGSAI berharap pihak-pihak berwenang, seperti Kementerian Keuangan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dan KPK, dapat melakukan penelaahan mendalam serta menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik.

“Kami mendukung penuh pemerintahan yang bersih, profesional, dan berkeadilan. Transparansi adalah kunci utama untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap negara,” pungkas Edi Munadi

tim lkgsai

LKGSAI Akan Gelar Lomba Nyanyi di Wisata Alaska Jatim, Cari Bibit Penyanyi Berbakat

Jawa Timur – Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Lomba Nyanyi yang akan digelar di Wisata Alaska, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi salah satu program LKGSAI dalam mendukung pengembangan seni dan kreativitas generasi muda di daerah.

Lomba nyanyi tersebut bertujuan untuk mencari dan menjaring bakat-bakat terbaik di bidang tarik suara, khususnya di wilayah Jawa Timur, agar dapat melahirkan bibit-bibit penyanyi yang handal dan berpotensi bersaing di tingkat nasional, termasuk ajang pencarian bakat seperti Kontes Dangdut Indonesia (KDI) maupun event musik lainnya.

Panitia penyelenggara menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sebagai wadah pembinaan dan motivasi bagi para peserta agar berani tampil, percaya diri, serta terus mengembangkan bakat seni yang dimiliki.

“Melalui lomba nyanyi ini, LKGSAI ingin memberikan ruang positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakatnya. Kami berharap dari Jawa Timur akan lahir penyanyi-penyanyi berbakat yang mampu mengharumkan nama daerah dan bangsa,” ujar perwakilan LKGSAI.

Selain sebagai ajang pencarian bakat, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata ke Wisata Alaska serta menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. LKGSAI menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan akan dilaksanakan secara tertib, profesional, dan menjunjung tinggi sportivitas.

LKGSAI mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya para pecinta seni dan musik, untuk berpartisipasi dan menyukseskan acara tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan, persyaratan peserta, dan teknis lomba akan diumumkan dalam waktu dekat oleh panitia.

tim lkgsai.jatim

LKGSAI Tegaskan Komitmen Kawal Program Presiden di Seluruh Indonesia

Jakarta – Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) menegaskan komitmennya untuk terus berjuang demi kepentingan rakyat serta mengawal penuh seluruh program Presiden Republik Indonesia agar berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan oleh Syampurna, S.H., yang menyatakan bahwa LKGSAI hadir sebagai bagian dari elemen masyarakat yang mendukung program pemerintah secara konstruktif, kritis, dan bertanggung jawab. Menurutnya, sinergi antara lembaga masyarakat dan pemerintah menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional yang berkeadilan.

“LKGSAI berkomitmen mengawal penuh seluruh program Presiden Republik Indonesia melalui jaringan kepengurusan LKGSAI di seluruh Indonesia. Pengawalan ini dilakukan demi memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Syampurna, S.H.

Ia menambahkan, LKGSAI siap berada di garda terdepan dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan program-program strategis nasional, mulai dari bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, ekonomi kerakyatan, UMKM, hingga program edukasi bahaya narkoba serta pengawasan terhadap potensi penyimpangan seperti korupsi dan pungutan liar.

Dengan struktur organisasi yang tersebar di berbagai daerah, LKGSAI akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

“LKGSAI bukan hanya mendukung, tetapi juga mengawal agar program pemerintah berjalan sesuai aturan hukum dan benar-benar berpihak kepada rakyat. Ini adalah bentuk nyata pengabdian kami kepada bangsa dan negara,” tegasnya.

Ke depan, LKGSAI bertekad untuk terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus penyambung aspirasi masyarakat, demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

tim lkgsai

Kadib Pendidikan dan LKGSAI Kabupaten Lampung Berikan Edukasi Bahaya Narkoba

Lampung – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung bersama Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Kabupaten Lampung melaksanakan kegiatan edukasi tentang bahaya narkoba kepada para pelajar sebagai upaya pencegahan sejak dini. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan, masa depan, serta kehidupan sosial.

Dalam penyampaiannya, Kadib Pendidikan menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta memberikan pemahaman yang benar agar siswa mampu menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Melalui kegiatan ini, LKGSAI juga mengajak para siswa untuk berani berkata “Tidak” terhadap narkoba, memilih pergaulan yang sehat, serta aktif dalam kegiatan positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari pihak sekolah dan para siswa. Diharapkan edukasi ini dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan generasi Lampung yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berprestasi.

tim lkgsai lampung

LKGSAI Optimistis Maju di Tahun 2026, Fokus Edukasi Bahaya Narkoba dan Program Pasar Murah

Jakarta – Tim Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) menatap tahun 2026 dengan penuh optimisme. Organisasi ini memastikan akan semakin maju melalui pelaksanaan program-program strategis yang telah ditetapkan dan disepakati secara nasional.

Program kerja LKGSAI tahun 2026 telah resmi disampaikan kepada 36 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 290 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh Indonesia. Seluruh jajaran diminta untuk segera bersiap menjalankan program sesuai arahan dan instruksi pimpinan pusat.

Ketua Umum LKGSAI, Edi Munadi, secara tegas memberikan instruksi kepada seluruh pengurus daerah agar memprioritaskan dua program utama, yaitu edukasi bahaya narkoba dan pembuatan pasar murah untuk masyarakat. Kedua program ini dinilai sebagai langkah nyata LKGSAI dalam mendukung program pemerintah serta membantu langsung kebutuhan masyarakat.

Program edukasi bahaya narkoba akan menyasar berbagai lapisan masyarakat, khususnya pelajar dan generasi muda, guna mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Sementara itu, program pasar murah bertujuan untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dengan menyediakan kebutuhan pokok berharga terjangkau.

Ketua Umum menegaskan bahwa seluruh program tersebut akan segera dijalankan secara serentak dan terstruktur, dengan pengawasan langsung dari pengurus pusat. LKGSAI juga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah, aparat, serta elemen masyarakat lainnya.

“Dengan soliditas pengurus dan kekompakan tim di seluruh Indonesia, LKGSAI siap menjadi garda terdepan dalam kegiatan sosial, edukasi, dan pengabdian kepada masyarakat,” tegas Edi Munadi.

Melalui program-program ini, LKGSAI berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat peran organisasi sebagai mitra strategis pemerintah di tahun 2026.

dpp lkgsai

LKGSAI Soroti Transparansi CSR BI–OJK, KPK Beri Sinyal Keras ke Komisi XI DPR

JAKARTA — Tim Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) menyoroti keras kejelasan dan transparansi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini digulirkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sorotan ini menguat seiring sinyal peringatan serius yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyimpangan dana CSR yang melibatkan anggota Komisi XI DPR RI.

KPK secara terbuka menyatakan bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024 yang menerima aliran dana program sosial atau CSR dari BI dan OJK berpotensi diproses hukum, menyusul telah ditetapkannya dua anggota DPR sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa tidak ada pengecualian bagi siapa pun yang terlibat dan tidak menyalurkan dana tersebut sesuai peruntukannya.

“Semua anggota Komisi XI yang menerima dana dari BI dan OJK harus mempertanggungjawabkan secara hukum seperti dua orang anggota Komisi XI yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Johanis kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).

Pernyataan tersebut menjadi kelanjutan dari kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang telah menjerat Heri Gunawan (Fraksi Partai Gerindra) dan Satori (Fraksi Partai NasDem). Keduanya diduga memanfaatkan dana CSR BI dan OJK untuk kepentingan yang tidak sesuai ketentuan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa meski penyidik saat ini masih memfokuskan pemberkasan perkara terhadap dua tersangka, peluang pengembangan kasus terbuka sangat lebar.

“Penyidik tentu mendalami keterangan saksi-saksi, baik dari pihak BI-OJK maupun dari rekan-rekan di Komisi XI DPR,” tegas Budi.

Indikasi bahwa dana CSR tersebut mengalir ke banyak anggota parlemen semakin menguat setelah pengakuan Satori, yang menyebut bahwa program CSR tersebut diterima oleh seluruh anggota Komisi XI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil).

“Programnya untuk sosialisasi di dapil. Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ujar Satori di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

LKGSAI menilai kasus ini sebagai peringatan keras atas lemahnya pengawasan dana CSR lembaga negara dan mendesak KPK untuk mengusut tuntas aliran dana hingga ke akar, termasuk pihak pemberi, penerima, serta mekanisme penyalurannya.

Menurut LKGSAI, dana CSR semestinya benar-benar kembali ke masyarakat, bukan berubah menjadi alat kepentingan politik …

JAKARTA — Segenap jajaran Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Helmud Hontong.

Almarhum dikenal sebagai sosok pejabat daerah yang berani dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan rakyat serta kelestarian lingkungan. Helmud Hontong secara terbuka menolak rencana eksploitasi tambang emas oleh PT Tambang Mas Sangihe (TMS) karena dinilai berpotensi merusak lingkungan hidup dan mengancam keberlangsungan masyarakat setempat.

Penolakan tersebut didasari kekhawatiran atas luas wilayah konsesi tambang yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang mencapai sekitar 42 ribu hektare atau setara 56,9 persen dari total luas Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 73.698 hektare.

Sebagai bentuk sikap tegas, Helmud Hontong secara pribadi mengirimkan surat keberatan resmi kepada Kementerian ESDM. Surat yang ditandatangani pada 28 April tersebut menegaskan penolakannya terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai berisiko tinggi terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat Kepulauan Sangihe.

Di tengah sikap vokalnya dalam memperjuangkan kepentingan daerah, Helmud Hontong dilaporkan meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari Bali menuju Manado melalui Makassar. Almarhum mengembuskan napas terakhir saat berada di dalam pesawat Lion Air penerbangan JT-740, pada Rabu, dalam rentang waktu penerbangan pukul 15.08 hingga 16.17 WITA.

LKGSAI menilai kepergian Helmud Hontong merupakan kehilangan besar bagi masyarakat Kepulauan Sangihe dan bangsa Indonesia. Dedikasi, keberanian, serta komitmen almarhum dalam menjaga lingkungan dan membela rakyat akan selalu dikenang.

Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan.

Sunaryo Lakukan Kunjungan ke Subang, DPC LKGSAI Guna Studi Banding dan Penguatan Organisasi

SUBANG — Dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan dan memperkuat peran organisasi di tengah masyarakat, Sunaryo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Subang bersama jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI). Kunjungan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari agenda studi banding antarwilayah.

Kegiatan studi banding ini bertujuan untuk saling bertukar pengalaman, memperdalam pemahaman terkait tata kelola organisasi, serta menyerap berbagai program kerja yang telah berjalan efektif di DPC LKGSAI Subang. Rombongan disambut langsung oleh pengurus DPC setempat dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan.

Dalam pertemuan tersebut, Sunaryo menegaskan pentingnya sinergi antarstruktur organisasi LKGSAI, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Menurutnya, studi banding bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan momentum strategis untuk memperkuat soliditas, memperbaiki sistem kerja, serta meningkatkan peran LKGSAI dalam fungsi sosial kontrol dan pendampingan masyarakat.

“Melalui studi banding ini, kita ingin belajar dari praktik baik yang telah diterapkan DPC Subang, baik dalam penguatan internal organisasi, kegiatan sosial kemasyarakatan, maupun langkah-langkah advokasi yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Sunaryo dalam sambutannya.

Diskusi yang berlangsung terbuka membahas berbagai topik penting, mulai dari manajemen keanggotaan, pola koordinasi antarbidang, hingga strategi membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta elemen masyarakat lainnya. Selain itu, dibahas pula peran LKGSAI dalam mengawal kebijakan publik, transparansi anggaran, serta pencegahan praktik penyimpangan di daerah.

Pengurus DPC LKGSAI Subang memaparkan sejumlah program unggulan yang telah dilaksanakan, termasuk kegiatan sosial, pendampingan masyarakat, serta upaya penguatan jaringan media dan relawan. Paparan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi DPC lain untuk diterapkan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Kunjungan ini diakhiri dengan sesi ramah tamah dan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi serta kerja sama antar-DPC LKGSAI. Ke depan, diharapkan hasil dari studi banding ini dapat diimplementasikan secara nyata guna mendorong LKGSAI menjadi organisasi yang semakin profesional, solid, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA — NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA — Satuan Tugas (Satgas) Brimob Polda Kalimantan Utara bergerak cepat membantu masyarakat di wilayah tapal batas menyusul bencana longsor dan i jembatan penghubung menuju Madrasah Ibtidaiyah Tapal Batas di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan.

Komandan Kompi (Danki) II Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kaltara, IPTU Bambang, menjelaskan bahwa peristiwa longsor dan runtuhnya jembatan bermula pada awal November, sekitar tanggal 7, akibat banjir yang melanda wilayah tersebut. Bencana itu menyebabkan akses utama warga dan pelajar menuju sekolah terputus.

“Akibat banjir besar, terjadi longsor yang mengakibatkan jembatan menuju Madrasah Ibtidaiyah Tapal Batas runtuh dan menghambat aliran sungai serta aktivitas masyarakat,” ujar IPTU Bambang saat diwawancarai di lokasi oleh Media LKGSAI.

Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diteruskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta arahan Dankor Brimob dan Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, Satbrimob Polda Kaltara segera melaksanakan aksi kemanusiaan di wilayah tapal batas.

“Atas instruksi pimpinan, kami mengerahkan 25 personel Brimob untuk melakukan evakuasi reruntuhan jembatan yang menghalangi aliran sungai, baik dengan tenaga manual maupun menggunakan alat berat. Hingga saat ini, proses perbaikan dan pembangunan jembatan masih terus berlangsung,” jelas IPTU Bambang.

Ia menambahkan, pada 5 Desember 2025, Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy bersama Kapolres Nunukan, Dansat Brimob, serta Pejabat Utama (PJU) Polda Kaltara melakukan peninjauan langsung ke lokasi jembatan runtuh di Jalan Sinta, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kunjungan tersebut dinilai membawa dampak positif dalam percepatan pembangunan jembatan di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia (Tawau, Sabah).

“Atas arahan Kapolda, kami ditugaskan untuk menindaklanjuti dan mengeksekusi pembangunan jembatan agar akses jalan kembali dapat digunakan oleh masyarakat dan anak-anak sekolah untuk melanjutkan aktivitas pendidikan,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan jembatan swadaya ini, Satbrimob Polda Kaltara mendapat dukungan penuh dari tokoh-tokoh masyarakat Pulau Sebatik dan Kabupaten Nunukan, di antaranya H. Nuwardi (Hj. Momo), H. Herman Baco, S.E., M.M., dan H. Rustam Jaya, serta tokoh masyarakat lainnya. Dukungan tersebut berupa bantuan material, alat berat, hingga keterlibatan langsung dalam kegiatan pembangunan.

“Pembangunan dilakukan secara gotong royong. Personel Brimob dan masyarakat bersama-sama mendirikan bronjong, mengisi bronjong, serta mengumpulkan batu agar jembatan dapat berdiri kembali dan difungsikan seperti semula,” kata IPTU Bambang.

Selain itu, pihak Brimob mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati selama proses pembangunan berlangsung, baik bagi pengguna kendaraan roda dua, roda empat, maupun pejalan kaki. Masyarakat juga diminta menghindari jalur-jalur tidak resmi (jalur tikus) di wilayah tapal batas yang berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas ilegal lintas negara.

Sementara itu, Media LKGSAI yang melakukan peliputan juga sempat bersilaturahmi ke Kantor Desa Sungai Limau. Namun, Kepala Desa Sungai Limau Mardin tidak dapat ditemui. Di sisi lain, Camat Sebatik Tengah menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan kepedulian Satbrimob Polda Kaltara dalam membantu masyarakat perbatasan.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Nunukan dan DPRD Provinsi agar pembangunan jembatan ini mendapat dukungan anggaran dan dapat segera rampung,” tutup IPTU Bambang.

Penulis: Sitti Samriyani
Tim: LKGSAI Nunukanbatas menyusul bencana longsor dan runtuhnya jembatan penghubung menuju Madrasah Ibtidaiyah Tapal Batas di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan.

Komandan Kompi (Danki) II Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kaltara, IPTU Bambang, menjelaskan bahwa peristiwa longsor dan runtuhnya jembatan bermula pada awal November, sekitar tanggal 7, akibat banjir yang melanda wilayah tersebut. Bencana itu menyebabkan akses utama warga dan pelajar menuju sekolah terputus.

“Akibat banjir besar, terjadi longsor yang mengakibatkan jembatan menuju Madrasah Ibtidaiyah Tapal Batas runtuh dan menghambat aliran sungai serta aktivitas masyarakat,” ujar IPTU Bambang saat diwawancarai di lokasi oleh Media LKGSAI.

Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diteruskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta arahan Dankor Brimob dan Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, Satbrimob Polda Kaltara segera melaksanakan aksi kemanusiaan di wilayah tapal batas.

“Atas instruksi pimpinan, kami mengerahkan 25 personel Brimob untuk melakukan evakuasi reruntuhan jembatan yang menghalangi aliran sungai, baik dengan tenaga manual maupun menggunakan alat berat. Hingga saat ini, proses perbaikan dan pembangunan jembatan masih terus berlangsung,” jelas IPTU Bambang.

Ia menambahkan, pada 5 Desember 2025, Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy bersama Kapolres Nunukan, Dansat Brimob, serta Pejabat Utama (PJU) Polda Kaltara melakukan peninjauan langsung ke lokasi jembatan runtuh di Jalan Sinta, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kunjungan tersebut dinilai membawa dampak positif dalam percepatan pembangunan jembatan di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia (Tawau, Sabah).

“Atas arahan Kapolda, kami ditugaskan untuk menindaklanjuti dan mengeksekusi pembangunan jembatan agar akses jalan kembali dapat digunakan oleh masyarakat dan anak-anak sekolah untuk melanjutkan aktivitas pendidikan,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan jembatan swadaya ini, Satbrimob Polda Kaltara mendapat dukungan penuh dari tokoh-tokoh masyarakat Pulau Sebatik dan Kabupaten Nunukan, di antaranya H. Nuwardi (Hj. Momo), H. Herman Baco, S.E., M.M., dan H. Rustam Jaya, serta tokoh masyarakat lainnya. Dukungan tersebut berupa bantuan material, alat berat, hingga keterlibatan langsung dalam kegiatan pembangunan.

“Pembangunan dilakukan secara gotong royong. Personel Brimob dan masyarakat bersama-sama mendirikan bronjong, mengisi bronjong, serta mengumpulkan batu agar jembatan dapat berdiri kembali dan difungsikan seperti semula,” kata IPTU Bambang.

Selain itu, pihak Brimob mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati selama proses pembangunan berlangsung, baik bagi pengguna kendaraan roda dua, roda empat, maupun pejalan kaki. Masyarakat juga diminta menghindari jalur-jalur tidak resmi (jalur tikus) di wilayah tapal batas yang berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas ilegal lintas negara.

Sementara itu, Media LKGSAI yang melakukan peliputan juga sempat bersilaturahmi ke Kantor Desa Sungai Limau. Namun, Kepala Desa Sungai Limau Mardin tidak dapat ditemui. Di sisi lain, Camat Sebatik Tengah menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan kepedulian Satbrimob Polda Kaltara dalam membantu masyarakat perbatasan.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Nunukan dan DPRD Provinsi agar pembangunan jembatan ini mendapat dukungan anggaran dan dapat segera rampung,” tutup IPTU Bambang.

Penulis: Sitti Samriyani
Tim: LKGSAI Nunukan