Uncategorized

LAPORAN KETUA DPC BLITAR
SOROTAN TERKINI PORTAL BENDUNGAN KARANGKATES GRATIS!!!

Blitar – Ketua DPC LKGSAI Blitar menyampaikan laporan terbaru, terkini, dan terhangat terkait keberadaan portal di kawasan Bendungan Karangkates yang saat ini menjadi sorotan masyarakat.

Banyak warga mempertanyakan adanya dugaan pungutan biaya bagi pengguna jalan yang hanya melintas di area tersebut. Padahal, jalur tersebut bukan merupakan jalan tol maupun jalan pribadi, melainkan akses umum yang seharusnya dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat.

Ketua DPC Blitar menegaskan bahwa pihaknya menerima berbagai laporan dan keluhan dari warga terkait dugaan aliran uang yang tidak jelas peruntukannya. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi pengguna jalan yang merasa dirugikan.

“Kalau hanya lewat, kenapa harus bayar? Ini bukan jalan tol, bukan juga jalan pribadi. Harus ada kejelasan dasar hukumnya,” tegas Ketua DPC Blitar.

LKGSAI DPC Blitar mendesak pihak terkait untuk:

• Memberikan transparansi terkait pengelolaan portal
• Menjelaskan dasar hukum adanya pungutan
• Menghentikan praktik pungutan jika tidak memiliki izin resmi

Selain itu, LKGSAI juga membuka kemungkinan untuk melakukan investigasi lebih lanjut guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang atau dugaan aliran dana yang tidak transparan.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun kritis, serta melaporkan jika menemukan adanya pungutan yang tidak sesuai aturan.

LKGSAI menegaskan: akses jalan umum harus GRATIS jika tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

SIDANG SENGKETA TANAH KEMBALI DIGELAR, KETUM LKGSAI MINTA PENETAPAN HAK DI KAMPUNG INGGRIS

Kediri — Sidang sengketa tanah kembali digelar di Pengadilan Negeri Kediri dengan agenda lanjutan pemeriksaan perkara yang melibatkan klaim kepemilikan lahan di kawasan Kampung Inggris.

Dalam persidangan tersebut, Ketua Umum LKGSAI, Edi Munadi, secara tegas meminta majelis hakim untuk segera menetapkan hak kepemilikan atas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa.

Menurutnya, lahan tersebut memiliki dasar kepemilikan yang jelas, namun justru diklaim oleh pihak desa tanpa dasar yang kuat. Ia menegaskan bahwa LKGSAI akan terus mengawal proses hukum ini hingga mendapatkan keadilan bagi pihak yang berhak.

“Ini bukan hanya soal tanah, tetapi soal keadilan. Kami meminta majelis hakim untuk objektif dan segera menetapkan hak atas tanah tersebut,” tegasnya usai sidang.

Sengketa ini menjadi perhatian publik karena lokasi tanah berada di kawasan strategis Kampung Inggris, yang dikenal sebagai pusat pendidikan bahasa di Indonesia dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

Pihak LKGSAI juga menegaskan komitmennya untuk mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka, khususnya dalam persoalan agraria yang kerap menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Sidang akan kembali dilanjutkan pada agenda berikutnya dengan menghadirkan saksi-saksi tambahan dari kedua belah pihak.

14 CPMI Ilegal Diamankan di Perairan Tinabasan, Nunukan

Nunukan, 27 Maret 2026 – Sebanyak 14 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non-prosedural berhasil diamankan dalam operasi tangkap tangan oleh tim gabungan di perairan Tinabasan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Operasi ini melibatkan Tim Quick Response Pangkalan TNI AL (Lanal) Nunukan bersama Satgas TNI dan unsur gabungan lainnya, termasuk SGI serta instansi terkait seperti BP3PMI Kalimantan Utara. Penindakan dilakukan saat para CPMI hendak diberangkatkan secara ilegal menuju Kalabakan, Malaysia, tanpa melalui prosedur resmi.

Para korban diketahui membayar biaya perjalanan sebesar Rp800 ribu untuk menuju Nunukan, serta 700 Ringgit Malaysia (sekitar Rp3 juta) untuk biaya penyeberangan ke Malaysia.

Komandan Lanal Nunukan, Primayantha Maulana Malik, menegaskan komitmen TNI AL dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan serta melindungi masyarakat dari praktik penempatan pekerja migran ilegal.

“Kami akan terus meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan guna mencegah aktivitas ilegal, khususnya terkait penyelundupan pekerja migran non-prosedural,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BP3PMI Kalimantan Utara, Andi, dalam keterangannya kepada media LKGSAI Nunukan menyampaikan bahwa dari 14 orang CPMI yang diamankan, satu orang diduga sebagai pengurus atau pelaku.

Sebanyak 13 orang lainnya saat ini diamankan di kantor BP3PMI dan akan dipulangkan ke keluarga masing-masing atau diarahkan untuk bekerja secara legal di wilayah Nunukan.

“Satu orang pengurus saat ini telah diserahkan ke Polres Nunukan untuk diproses hukum terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sementara 13 lainnya kami amankan dan akan dipulangkan,” ujarnya.

Seluruh barang bukti dalam operasi tersebut telah diserahkan kepada BP3PMI Kalimantan Utara untuk penanganan lebih lanjut. Kasus ini kini dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian.

Penulis:
Ratu Sitti Samriyani
Perwakilan Nunukan – LKGSAI Kalimantan Utara

KEBERSAMAAN KETUA UMUM LKGSAI BERSAMA ANGGOTA DPP PERKUAT SOLIDITAS ORGANISASI

Media LKGSAI — Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terlihat dalam kebersamaan Ketua Umum LKGSAI, Edi Munadi, bersama jajaran anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam sebuah pertemuan santai namun penuh makna.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana akrab tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antar pengurus serta memperkuat soliditas internal organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Edi Munadi menegaskan bahwa kekuatan utama LKGSAI terletak pada persatuan dan kebersamaan seluruh anggotanya.

“Kita bukan hanya organisasi, tetapi keluarga besar yang memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjadi kontrol sosial yang kuat di tengah bangsa,” tegasnya.

Interaksi hangat, diskusi ringan, serta jabat tangan antar anggota menjadi simbol nyata kekompakan dan sinergi yang terus dibangun oleh LKGSAI dari pusat hingga daerah.

Dengan semangat kebersamaan ini, diharapkan LKGSAI semakin solid, kuat, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia.

👉 Maju bersama kita bisa!
👉 APA BISA? TAHAN!

Ketua LKGSAI Nunukan Hadiri Rapat Strategis, Siap Berkontribusi untuk Kemajuan Daerah

Nunukan — Ketua LKGSAI wilayah Nunukan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah dengan turut hadir dalam agenda rapat strategis yang membahas kemajuan Kabupaten Nunukan.

Dalam kegiatan tersebut, kehadiran LKGSAI menjadi bukti nyata bahwa organisasi ini selalu siap berperan aktif dan hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam memberikan kontribusi pemikiran serta dukungan terhadap program-program pembangunan.

Sosok ketua perempuan LKGSAI Nunukan ini menjadi inspirasi tersendiri. Dengan ketegasan, dedikasi, dan semangat juang yang tinggi, ia membuktikan bahwa perempuan juga mampu memegang peranan penting dalam organisasi dan pembangunan daerah. Kepemimpinannya dinilai mampu membawa energi positif serta memperkuat sinergi antara lembaga dan pemerintah daerah.

“Kami akan selalu ada untuk masyarakat dan kemajuan Nunukan. Bersama LKGSAI, kita buktikan bahwa kolaborasi adalah kunci,” tegasnya dalam rapat tersebut.

Partisipasi aktif ini sekaligus memperkuat komitmen LKGSAI sebagai lembaga kontrol sosial yang siap mendukung, mengawal, dan bersinergi demi terwujudnya Nunukan yang lebih maju dan sejahtera.

MAJU BERSAMA LKGSAI — APA BISA? PASTI BISA!

PERSIAPAN SIDANG SENGKETA LAHAN, LKGSAI SIAP BERJUANG UNTUK MASYARAKAT

Menjelang sidang sengketa lahan yang akan digelar pada hari Senin, semangat perjuangan terus digaungkan oleh Ketua Umum LKGSAI bersama seluruh jajaran. Persiapan demi persiapan telah dilakukan secara matang guna menghadapi proses hukum yang menjadi harapan masyarakat pencari keadilan.

Ketua Umum LKGSAI menegaskan bahwa lembaga ini akan terus hadir dan berdiri di garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Indonesia, khususnya dalam persoalan sengketa lahan yang kerap menjadi polemik berkepanjangan.

“LKGSAI akan membantu masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Kita tidak boleh takut menghadapi proses hukum. Selama kita berada di pihak yang benar, kita harus berani melangkah,” tegasnya.

Ia juga memberikan motivasi kepada seluruh pihak yang sedang berjuang agar tetap yakin dan tidak mudah goyah dalam menghadapi tekanan.

“Belajarlah dengan keyakinan, karena keyakinan akan membawa kita pada kemenangan. Maju bersama LKGSAI, kita pasti bisa. Apa bisa? Tahan dan hadapi!” tambahnya penuh semangat.

Sidang sengketa lahan ini menjadi perhatian serius, tidak hanya bagi pihak yang berperkara, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menginginkan keadilan ditegakkan secara transparan dan objektif.

LKGSAI berkomitmen untuk terus mengawal jalannya persidangan serta memberikan pendampingan maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai bentuk nyata pengabdian kepada bangsa dan negara.

MAJU BERSAMA LKGSAI — KITA BISA!

Ketua DPC Jombang Jawa Timur Berikan Motivasi: Belajar Tanpa Mengenal Uang, Sukses Akan Mengikuti

Jombang – Ketua DPC Jombang, Jawa Timur dari Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) memberikan motivasi penuh semangat kepada seluruh anggota dan masyarakat agar terus berjuang dalam meningkatkan kualitas diri melalui pembelajaran tanpa henti.

Dalam penyampaiannya, beliau menegaskan bahwa kesuksesan tidak selalu dimulai dari materi, melainkan dari tekad dan kemauan untuk belajar.

“Belajarlah tanpa mengenal uang, tapi uang akan mencari diri kita sendiri,” tegasnya.

Pesan tersebut menjadi dorongan kuat bagi generasi muda dan seluruh anggota LKGSAI agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Menurutnya, proses belajar yang konsisten akan membuka jalan menuju kesuksesan di masa depan.

Ia juga mengajak seluruh elemen untuk terus bersatu dan bergerak bersama dalam membangun organisasi yang kuat dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Maju bersama LKGSAI, kita harus bisa… apa bisa tahan!” ujarnya dengan penuh semangat.

Semangat kebersamaan dan optimisme ini diharapkan mampu menjadi energi positif dalam membangun solidaritas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat peran LKGSAI di tengah masyarakat.

Dengan tekad dan keyakinan, LKGSAI terus berkomitmen menjadi wadah perjuangan yang tidak hanya bergerak dalam aksi sosial, tetapi juga dalam membangun mental dan karakter anggotanya menuju masa depan yang lebih baik.

Pemkab Nunukan Terima Dividen Perumda Tirta Taka, PAD Meningkat Signifikan

Nunukan, 27 Maret 2026 — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan resmi menerima penyerahan dividen dari Perumda Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan. Penyerahan tersebut berlangsung di ruang kerja Bupati Nunukan pada Jumat (27/03/2026).

Dividen yang diserahkan merupakan hasil kinerja tahun buku 2025 dengan nilai sebesar Rp2.641.215.962. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus menjadi bukti peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nunukan, Hj. Irwan Sabri, SE, menyampaikan bahwa penyerahan dividen merupakan indikator penting dalam menilai kinerja perusahaan daerah.

“Penyerahan dividen ini menjadi tolok ukur keberhasilan perusahaan daerah, sekaligus bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya di hadapan Kabag Ekonomi, jajaran Perumda Tirta Taka, serta para wartawan yang hadir.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan adanya penguatan tata kelola perusahaan, pembenahan manajemen, serta dukungan kebijakan daerah yang berjalan ke arah yang tepat.

Peningkatan kinerja Perumda Tirta Taka juga didorong oleh naiknya pendapatan perusahaan, yang didukung oleh ketersediaan air baku yang lebih memadai sepanjang tahun 2025. Kondisi ini menjadi perbaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Jika ditinjau dari beberapa tahun terakhir, kinerja perusahaan terus mengalami peningkatan. Pada tahun buku 2021, laba perusahaan tercatat sebesar Rp562 juta, kemudian meningkat menjadi Rp910 juta pada tahun 2022, hingga akhirnya mencapai angka yang jauh lebih tinggi pada tahun 2025.

Dengan capaian ini, diharapkan Perumda Tirta Taka terus meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah.

Penulis: Ratu Sitti Samriyani
Media: LKGSAI Nunukan, Kalimantan Utara

Saksi Kunci Pungli PTSL Barongsawahan Dipanggil Inspektorat, LKGSAI: Kawal Sampai Tuntas!

​JOMBANG – Kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli) dalam program Sertifikat Tanah Gratis (PTSL) di Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, kini memasuki babak baru. Sejumlah warga yang menjadi saksi kunci sekaligus korban praktik pungli tersebut resmi dipanggil oleh Inspektorat Kabupaten Jombang untuk dimintai keterangan.

​Berdasarkan surat undangan bernomor 700/209/415.15/2026, lima warga Barongsawahan atas nama Kusaini, Astutik, Darwati, Wahyu Setyo Ningsih, dan Yayak Ali Arinda dijadwalkan hadir menghadap tim pemeriksa Inspektorat pada Senin, 30 Maret 2026.

​LKGSAI Siap Pantau Jalannya Pemeriksaan

​Menanggapi pemanggilan ini, Tim LKGSAI menyatakan sikap tegas untuk memantau ketat proses pemeriksaan saksi kunci tersebut. LKGSAI menilai langkah Inspektorat sudah tepat sebagai respons atas laporan masyarakat dan instruksi dari Kejaksaan Negeri Jombang.

​”LKGSAI memantau perkembangan kasus ini dengan sangat serius. Pemanggilan saksi-saksi kunci yang juga merupakan warga korban adalah langkah krusial. Kami akan memastikan proses ini berjalan transparan tanpa ada tekanan dari pihak manapun terhadap warga,” tegas perwakilan Tim LKGSAI.

​Warga Diminta Bawa Bukti ‘Dosa’ Oknum

​Dalam agenda konfirmasi tersebut, para saksi kunci diminta membawa dokumen-dokumen vital yang diduga menjadi bukti kuat adanya pungutan ilegal. Dokumen tersebut meliputi:

• ​Bukti pembayaran (kuitansi, catatan, atau bukti transfer uang).
• ​Bukti penyerahan uang kepada oknum perangkat desa.
• ​Bukti komunikasi berupa chat WhatsApp atau pesan singkat terkait biaya PTSL.

​Komitmen LKGSAI Mengawal Korban

​LKGSAI menekankan bahwa warga yang menjadi korban tidak perlu merasa takut dalam menyampaikan fakta. Lembaga pemantau ini berkomitmen untuk berada di belakang warga guna memastikan praktik pungli yang mencekik masyarakat desa tidak lagi terulang.

​”Dengan adanya undangan ini, kami berharap fakta-fakta lapangan terbuka lebar. LKGSAI akan terus bergerak memantau perkembangan ini hingga ada kepastian hukum dan keadilan bagi para korban di Barongsawahan,” tutup rilis resmi LKGSAI.

LKGSAI Kawal Ketat Kasus Dugaan Pungli PTSL Barongsawahan, Saksi Mulai Dipanggil Inspektorat

​JOMBANG – Tim Lembaga Kajian Generasi Strategi Anak Indonesia (LKGSAI) secara resmi menyatakan akan mengawal penuh perkembangan kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang.

​Langkah ini diambil menyusul terbitnya surat undangan resmi dari Inspektorat Kabupaten Jombang bernomor 700/209/415.15/2026 perihal permintaan keterangan kepada sejumlah warga. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut atas surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Jombang terkait adanya laporan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program sertifikat tanah gratis tersebut.

​Pemanggilan Saksi Kunci

​Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak lima orang warga, yakni Kusaini, Astutik, Darwati, Wahyu Setyo Ningsih, dan Yayak Ali Arinda, dijadwalkan hadir di Ruang Rapat Gatot Subroto Inspektorat Jombang pada Senin, 30 Maret 2026. Mereka diminta membawa sejumlah bukti krusial, mulai dari kuitansi pembayaran, bukti transfer, hingga catatan komunikasi dengan perangkat desa.

​Pernyataan Sikap LKGSAI

​Pihak LKGSAI menegaskan bahwa kehadiran surat pemanggilan ini menjadi sinyal positif bahwa aparat pengawas internal pemerintah (APIP) mulai bergerak serius.

​”Kami dari Tim LKGSAI akan terus memantau setiap jengkal perkembangan kasus ini. Dengan adanya undangan untuk saksi-saksi ini, artinya proses hukum sudah masuk ke tahap pemeriksaan fakta. Kami tidak ingin ada intervensi terhadap para saksi,” ujar perwakilan Tim LKGSAI.

​LKGSAI juga mengimbau kepada warga yang dipanggil agar tidak takut memberikan keterangan yang jujur sesuai fakta di lapangan. Lembaga ini berkomitmen untuk memastikan aspirasi masyarakat Barongsawahan didengar dan keadilan ditegakkan jika terbukti ada oknum yang mengambil keuntungan ilegal dari program rakyat tersebut.

​Langkah Selanjutnya

​Pantauan LKGSAI akan difokuskan pada hasil konfirmasi para saksi di Inspektorat. Jika ditemukan bukti yang kuat, LKGSAI mendesak agar kasus ini segera dinaikkan statusnya ke ranah hukum yang lebih tinggi demi memberikan efek jera terhadap praktik pungli di tingkat desa.

tim jombang media gsai