Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia
Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia
Jakarta

Follow us :

Menu

Kegiatan

Screenshot_20240715-202839_1

Tidak Terlihat Papan Informasi Di Puskesmas Pasir Penyu Kec.Pasir Penyu Kabupaten Indragiri hulu Provinsi Riau.

Text

Pasir Penyu – tim kgsai – Sudah Hampir Selesai kegiatan pelaksanaan pembangunan Intalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Tidak Terlihat Papan Informasi Di Puskesmas Pasir Penyu Kec.Pasir Penyu Kabupaten Indragiri hulu Provinsi Riau.

Senin 15/07/2024, Proyek yang bersumber dari Menkes pusat yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2024 tersebut berdasarkan informasi yang dihimpun awak media di Lapangan Mengatakan “”Semenjak Proyek Ini di Laksanakan Sampai Sekarang Kita Warga di Sini Tidak Perna Melihat Papan Informasi Dan Kami Warga di Sini Menjadi Tanda Tanya Alokasi Dana Nya Dari Mana”” Tutur Warga Tempatan Yang Enggan Di Sebutkan Nama Nya.Yang Sangat kita Sayangkan Proyek (IPAL) Ini Jelas Sekali Tidak Mengikuti Aturan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Yang Seharusnya Sebelum Kegiatan di Kerjakan Papan Informasi Nya Seharusnya Sudah Terpasang Agar Seluruh Elemen Masyarakat Mengetahui Proyek Dari Mana Dan Alokasi Dana Nya Dari Uang Mana Ini Seperti Sengaja di Sembunyikan Kegiatan IPAL ini.Ini menjadi pertanyaan penuh dengan awak media, siapa kontraktor dan siapa konsultan serta telah menutupi sumber informasi dan diduga melanggar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik.

Awak media langsung menemui kepala Puskesmas dan beliau mengatakan” caya tidak Mengetahui Proyek Ini Pak cuma Ketika Kontraktor datang sebelum Pekerjaan Ini di mulai Saya cuma di Suruh menyediakan lokasi dan saya sudah sampaikan ke pihak Kontraktor Jangan Nanti pekerjaan Ini Jadi masalah”” Tutur Pak Nofa (kepala puskesmas)

“”Jadi Sekarang saya tidak mengerti Pak Tentang Pembangunan IPAL ini Sseandai Nya BPK Ingin Keterangan Lebih Jauh Terkait Kegiatan Ini Langsung Aja Menjumpai Dinas Kesehatan Kabupaten pak di Pematang Reba””

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2, bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi celah bagi badan publik untuk tidak atau bahkan menghalang-halangi masyarakat untuk mengetahui semua informasi yang tersedia.

Diminta kepada aparat penegak hukum (APH) terkait untuk menindak tegas terhadap kontraktor yang mendapat proyek tersebut sementara setiap kegiatan yang bersumber dana dari pemerintah harus di pasang papan plang sebelum pekerjaan di mulai,”

content

e75f7120-4437-4edf-8231-c0c765336871-1

Rieke Diah Pitaloka BER SAMA Erni Natalia Rieke Diah Pitaloka BER SAMA

, , , ,

Rieke identik dengan karakter Oneng dalam sketsa komedi Bajaj Bajuri yang populer di awal tahun 2000-an.

Namun Rieke tak lagi aktif di dunia hiburan dan memilih banting setir ke politik.

Ia berhasil menduduki kursi anggota DPR selama tiga periode sejak 2009 silam setelah memenangkan suara rakyat di Pemilu.

ERNI Prinsipnya, semua harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Saling bergandengan tangan, bukan saling menjatuhkan. Yang perlu diingat bahwa dengan mendukung perempuan yang berhasil, bukanlah berarti mengakui kegagalan kita. Cobalah mengutamakan kerjasama daripada kecemburuan. Tunjukkan empati dan kemurahan hati sesama perempuan.

Profil Rieke Diah Pitaloka, Identik dengan Oneng hingga Jadi Anggota DPR 3 Periode Bersama Erni Natalia pengusaha cikarang
cfd907ec-f97e-40cc-95fc-001d656fcf39

Peluncuran Tahapan Maskot Dan jingle pemilu Pilkada Bupati dan wakil Bupati Nunukan

Nunukan,, KGSAI, komando garuda sakti aliansi 🇮🇩 Sabtu 06,07,2024.

,,, Peluncuran Tahapan Maskot Dan jingle pemilu Pilkada Bupati dan wakil Bupati Nunukan , Komisi Pemilihan umum kab Nunukan

,, diselenggarakan sangat meriah dan di hadiri tamu Undangan. Sekertaris Daerah ( sekda Nunukan) , Komandan Kodim 0911 Nunukan, Kapolres Nunukan ( diwakili) , Ketua KPU prov kalimantan utara , Ketua KPU Nunukan, ketua bawaslu Nunukan, Forkomimpo, Dan beserta Undangan lainnya serta Masyarakat Nunukan, diadakan Dalam kota Nunukan kab, Nunukan prov, kalimantan utara ..

,,,, Setelah itu dihadirkan, kesenian tidung ,Bulungan Motif bunga 🌺🌻🌹🌷 raya , cupeng ,espresi tarian kesenian adat tidung bulungan Kalimantan utara, beberapa artis lainnya, ada artis Ibukota jakarta.. Ada artis jiran malaysia🇲🇾,

IMG_20240625_021352-scaled

Oknum satpam sma 4 halangin tugas jurnalis dan lsm serta penganiayaan di laporan ke polisi OLEH TIM KGSAI

, ,

https://mediakgsai.my.id/?p=430#:~:text=Oknum%20satpam%20sma%204%20halangin%20tugas%20jurnalis%20dan%20lsm%20serta%20penganiayaan%20di%20laporan%20ke%20polisi%20OLEH%20TIM%20KGSAI

KOTA TANGERANG – Seorang oknum Satpam di sekolah SMAN 4 Kota Tangerang, di duga telah menghalang-halangi tugas, fungsi jurnalis dan LSM hingga berujung melakukan penganiayaan fisik, Senin (24/6/2024) kurang lebih Pukul 15:00 WIB di dalam ruangan tamu.

Hal ini terjadi disaat Hengky dari Jurnalis Info Nusantara dan Asep LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (KGSAI) yang sedang bersamaan berkunjung untuk konfirmasi dan mengantarkan surat kepada Ninin Nirawaty selaku Kepala Sekolah (Kepsek) di SMAN 4 Kota Tangerang dan sebelumnya sudah komunikasi janjian untuk bertemu di sekolah.

Namun setelah Asep dan Hengky sesampainya di sekolah langsung meminta izin kepada Satpam yang sedang berjaga, untuk meminta bertemu dengan Kepsek, sayang nya Satpam mengatakan bahwa Ibu Kepsek sedang berada di SMAN 5 dan tidak ada di tempat.

Melihat gelagat oknum Satpam yang diketahui sedang berdusta, Asep dan Hengky tidak mempercayai terkait omongan oknum Satpam itu, dan mencoba menjelaskan kepadanya bahwa mereka berdua sudah janjian. Yang akhirnya Asep dan Hengki ngikutin di belakang Satpam menuju ke ruang tamu.

Kendati demikian setelah dijelaskan kepada Satpam terkait keberadaan Kepsek ada di ruangan karena sudah janjian, saat Asep dan Hengky mau masuk ruang tamu terjadilah percekcokan, dimana oknum Satpam yang ngotot dan arogan semenjak awal dari kedatangan Asep dan Hengky memperlihatkan muka tidak senang sehingga terjadilah insiden penganiayaan yang dilakukan oknum Satpam dengan memukul Hengky namun pukulan itu salah sasaran sehingga mengenai bibir Asep.

“Saya yakin bahwa terjadinya peristiwa ini, dan atas arogan nya oknum Satpam tersebut sudah di setting sama Kepsek SMAN 4 Nining, dan sangat di sayangkan hal ini bisa terjadi di dalam sekolah yang notabene nya pendidikan, terlebih tidak menghargai profesi wartawan, “, Jelasnya.

Lanjut Hengki, terkait dengan oknum Satpam tersebut bahkan sampai arah pulang pun dirinya masih mengancam, “selagi gua ada disini lu gak boleh lagi kesini, itu diucapkan Satpam”, pungkasnya.

Diwaktu yang sama Asep juga menuturkan, “saat ini kita telah membuka laporan kepada pihak kepolisian atas insiden yang terjadi, kita ikutin saja karena setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya”, tandasnya.

Dirinya juga menambahkan, dengan adanya permasalahan yang menimpa nya, malah menuding pihak sekolah yang dianggap tidak profesional, dan disinyalir ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja, sehingga Kepsek secara tidak langsung memerintah oknum Satpam dan berujung melakukan penganiayaan.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP/B/690/VI/2024/SPKT/POLRES METRO Tangerang Kota Polda Metro Jaya, dan pelaku di jerat Pasal 351 Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan ,,

3951b8ae-6020-4086-8be0-8378171287fa

Ketua Umum Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

, , , ,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah; dan
  7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.[1]

Susunan organisasi[ LHK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:[1][2]

  1. Sekretariat Jenderal
    1. Biro Kepegawaian dan Organisasi
    2. Biro Perencanaan
    3. Biro Umum
    4. Biro Hukum
    5. Biro Keuangan
    6. Biro Hubungan Masyarakat
    7. Biro Kerja Sama Luar Negeri
  2. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
    1. Sekretariat Direktorat Jenderal
    2. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
    3. Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
    4. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
    5. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
    6. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
  3. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
    1. Sekretariat Direktorat Jenderal
    2. Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi
    3. Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi
    4. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik
    5. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
    6. Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem
  4. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
    1. Sekretariat Direktorat Jenderal
    2. Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
    3. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan
    4. Direktorat Rehabilitasi Hutan
    5. Direktorat Konservasi Tanah dan Air
    6. Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove
  5. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
    1. Sekretariat Direktorat Jenderal
    2. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan
    3. Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan
    4. Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan
    5. Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
    6. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
  6. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
    1. Sekretariat Direktorat Jenderal
    2. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
    3. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
    4. Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut
    5. Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan
    6. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
  7. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun
    1. Sekretariat Direktorat Jenderal
    2. Direktorat Pengurangan Sampah
    3. Direktorat Penanganan Sampah
    4. Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
    5. Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun
    6. Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun
  8. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
    1. Sekretariat Direktorat Jenderal
    2. Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim
    3. Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
    4. Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi
    5. Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional
    6. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
  9. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
    1. Sekretariat Direktorat Jenderal
    2. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
    3. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat
    4. Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
    5. Direktorat Kemitraan Lingkungan
  10. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    1. Sekretariat Direktorat Jenderal
    2. Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    3. Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
    4. Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    5. Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  11. Inspektorat Jenderal
    1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
    2. Inspektorat Wilayah I
    3. Inspektorat Wilayah II
    4. Inspektorat Wilayah III
    5. Inspektorat Wilayah IV
    6. Inspektorat Investigasi
  12. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
    1. Sekretariat Badan
    2. Pusat Penyuluhan
    3. Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia
    4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    5. Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  13. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    1. Sekretariat Badan
    2. Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup
    3. Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
    4. Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
    5. Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terdapat beberapa staf ahli yang merupakan unsur pembantu Menteri LHK di bidang keahlian tertentu, yaitu

  1. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah
  2. Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional
  3. Staf Ahli Bidang Energi
  4. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam
  5. Staf Ahli Bidang Pangan

Selain itu, untuk pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat unit organisasi yang terdiri atas:

  1. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion
  2. Pusat Kebijakan Strategis
  3. Pusat Data dan Informasi
  4. Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan.
149c4362-cb4f-418f-9bb0-a4fdc80aff24

Penutupan Festival Putri Nuban, Wahdi Libatkan UMKM dan Pesan Pentingnya Penataan

Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia.Metro Lampung
Walikota Metro Wahdi Sirajuddin menutup acara Festival Putri Nuban atau yang sering disebut dengan Metro Fair di Samber pada Jum’at Malam (14/06/2024).

Dalam kesempatannya, Wahdi menyampaikan selama 14 hari berada di rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Metro ke 87, tentunya dimaknai dengan peringatan yang baik, berdoa dan kegiatan budaya.

“Saya yakin di Samber saat ini menjadi kegiatan ekonomi yang bergerak dan berputar , yang setidaknya tidak beda jauh dengan tahun kemarin tingkat perputaran ekonominya. Dimana sebelumnya, kami telah merangkul pelaku UMKM di Kota Metro,” katanya.

Lanjutnya, Wahdi berkeinginan acara seperti ini turut memberdayakan UMKM sehingga kita membangun kesejahteraan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Kita tau pertumbuhan ekonomi Kota Metro tertinggi di atas Provinsi Lampung 4,8 % di atas rata-rata Provinsi Lampung 4,5 % . Saya kira kalo kita mampu bersama-sama bersinergi, selalu optimis membangun Kota Metro dan semua yang terlibat bergerak, saya kira Metro akan lebih baik lagi”, ucapnya.

Wahdi juga menyinggung terkait penataan sebuah lokasi. Yang mana menurutnya sebuah kota itu sangat penting penataan, termasuk Lapangan Samber yang menjaga masyarakat.

Pewarta: Samadi.

Untitled design (4)

Pengurus DPD ACEH KGSAI .Imigran Rohingya Kabur Bukan Tanggung Jawab Pemkab Aceh Barat

Pengurus DPD aceh Lembaga  Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia saat ikut dalam jumpa pers Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan kaburnya seluruh imigran Rohingya dari tempat penampungan sementara di belakang Kantor Bupati Aceh Barat, yang terjadi pada Sabtu (1/6/2024) lalu bukanlah tanggung jawab pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan khusus untuk menjaga pengungsi Rohingya,” kata Plt Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat, Teuku Samsul Alam di Meulaboh

Menurut dia, dalam menangani pengungsi dari luar negeri, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tetap mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Teuku Samsul menyebutkan, Pemda tidak memiliki kewenangan apa pun terkait pengamanan pengungsi dari luar negeri.

Hal ini pula yang berlaku bagi imigran Rohingya yang selama 2,5 bulan terakhir ditampung di penampungan sementara yang berlokasi di halaman belakang Kantor Bupati Aceh Barat.

Ia menyebutkan, petugas Satpol PP Aceh Barat yang ditempatkan selama ini secara bergantian, bertugas untuk mengamankan aset milik Pemda.

Sebab, kebetulan para imigran tersebut ditempatkan di kompleks pusat perkantoran Pemda.

Sehingga secara tugas pokok dan fungsi, personel dari Dinas Satpol PP WH Kabupaten Aceh Barat berkewajiban untuk menjaga aset daerah. Sehingga, tidak ada aset yang hilang atau rusak.

25477ca7-8ac5-42c3-99c1-3cbceea69350

SAIH DUNGEk bersama KIRSA BAHRUDIN Terpilih Ketua dan Sekjen DPD Garda Pasundan Kab Bekasi Periode 2024-2027

SAIH DUNGEK bersama KIRSA BAHRUDIN Terpilih Ketua dan Sekjen DPD Garda Pasundan Kab Bekasi terpilih secara aklamasi ssebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Garda Pasundan Kota Bekasi Periode 2024-2027 pada Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Garda Pasundan.

Musdalub Garda Pasundan dipimpin oleh Hotman Pane berjalan lancar dan sukses menghasilkan ketua terpilih periode 22024-2027, 

SAIH DUNGEK bersama KIRSA BAHRUDIN Terpilih Ketua dan Sekjen DPD Garda Pasundan Kab Bekasi menyampaikan terimakasih kepada pengurus DPC yang memberikan kepercayaan padanya menahkodai dan menjalankan roda organisasi Garda Pasundan Kab Bekasi.

Mari kita bahu membahu membesarkan organisasi yang kita cintai ini, melalui program-program organisasi yang akan disusun sehingga program itu dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucap SAIH  DUNGEK

“Jaga kekompakan, kesolidan antar pengurus, antar anggota, dan tanamkan kesetiaan, akur serta bijaksana. Seraya mengucapkan yel-yel; garda pasundan (Setia, Akur dan Bijaksana) sebanyak 3 kali,” tambah  SAIH  DUNGEK

Screenshot_20240602-181107-e1717326711760

Saih Dungek Jabat Ketua Garda Pasundan,

 seiring telah diberikannya SK dari DPP Garda Pasundan di Kabupaten Bekasi,

Ketika dimintai keterangannya, Saih Dungek mengucapkan rasa syukur alhamdulilah bisa ditunjuk jadi ketua dan siap membesarkan Garda Pasundan di Kota Bekasi

“Alhamdulillah melalui perjuangan yang panjang Allah takdirkan kita semua untuk sama – sama membesarkan Garda Pasundan di Kota Patriot,” kata Ketua Dungek seraya terharu usai terima SK dikantor DPP Garda Pasundan.

Diapun, berharap kepada seluruh kawan – kawan yang telah tergabung dalam keluarga besar Garda Pasundan Kota Bekasi agar tetap jaga kekompakkan, kesolidan mari kita besarkan dengan meneriakan yel – yel Garda Pasundan…!

“Setia, Akur, Bijaksana,” jawab para pengurus yang hadir dan menyaksikan langsung pengambilan SK.

Sekjend DPD Garda Pasundan, M. Irsha yang sering disapa Budi juga mengatakan bahwa melalui garda Pasundan beliau ingin menekankan lebih kepada kebersamaan dan keterbukaan.

“Agar tercipta hubungan anggota dan pengurus yang harmonis,” ujarnya dan disambut tepuk tangan seluruh anggota yang hadir ikut menyaksikan.

Sementara itu, Jumadi selaku inisiator perjuangan Garda Pasundan mengatakan, tak ada perjuangan yang sia – sia dalam berorganisasi kita semua bersaudara dan saling membutuhkan.

“Tidak ada yang lebih tinggi atau rendah kita semua sama melalui garda Pasundan kita bersinergi dengan lembaga yang ada, baik di pemerintahan maupun pihak swasta yang ada di kota Bekasi dan Alhamdulillah sudah beberapa DPC tiap kecamatan terbentuk,” ungkapnya.

f30f5942-0629-43c0-9c7a-1f5fcabbdaea

Disnaker Gelar Dialog Pencatatan Serikat Pekerja,di wilayah Kabupaten Tangerang

MediaKGSAI-Kabupaten Tangerang, Dalam mendukung pembinaan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Tangerang, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang menggelar dialog pencatatan serikat pekerja atau serikat buruh di Hotel Yasmin, Kecamatan Curug, Senin (03/06/2024).

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan serikat pekerja/serikat buruh. Selain itu, memastikan bahwa pencatatan serikat pekerja/serikat buruh berjalan dengan transparan dan efisien.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan harmonis di Kabupaten Tangerang,” ucapnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh di Kabupaten Tangerang. Disnaker Kabupaten Tangerang juga melakukan dialog terkait surat edaran (SE) Kadisnaker Kabupaten Tangerang nomor : 560/3464 – Disnaker/2023 yang dimana pada poin terkait layanan non-perizinan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh sempat menjadi polemik dikalangan para pekerja/buruh.

Rudi menerangkan, setelah dialog bersama para buruh, SE Kadisnaker Kabupaten Tangerang nomor : 560/3464 – Disnaker/2023 dilakukan penyesuaian dan diganti dengan SE baru Nomor : B/500.15.13/224/V/DISNAKER/2024.

“Pada SE yang lama keberatan yang disampaikan ada 2 poin yakni poin 4 dan 6. Dimana pada nomor 4 terkait surat keterangan bekerja dari perusahaan ini disesuaikan menjadi surat yang menerangkan bekerja di perusahaan yang dapat berupa surat perjanjian kerja/slip gaji/id card/BPJS Ketenagakerjaan atau surat bekerja lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang terus berkomitmen untuk terus menjalin kerjasama yang baik dengan serikat pekerja/serikat buruh, serta memastikan bahwa setiap serikat pekerja/serikat buruh terdaftar secara resmi dan dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Dia berharap para serikat buruh terus memperkuat sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

“Saya berharap kita bersama dapat bekerjasama lebih baik lagi dan semoga layanan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh ini bisa dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.(Rd

Load More