PETI Makin Merajalela Khususnya Didesa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Jambi Dimanakah APH nya

Kasus PETI di Desa Air Liki Baru, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Jambi, makin meresahkan warga. Salah satu warga, Buk Rosna, melaporkan bahwa lahan yang digarapnya untuk berkebun telah dirampas oleh para penambang liar yang mengaku itu lahan milik mereka.

Buk Rosna baru mengetahui hal ini setelah salah seorang warga memberi tahukan bahwa lahannya yang terletak disungai urang telah dirampas oleh orang yang diduga berinisial SL dan MSA. Ia kemudian menghubungi anaknya dan mengirimkan video yang didapatkan dari warga.

Dugaan kuat juga mengarah pada pemilik alat berat yang berinisial SDH. Warga berharap agar pihak berwenang segera bertindak tegas untuk menyelesaikan kasus ini dan mengembalikan lahan yang dirampas kepada pemilik yang sah.

LKGSAI DPD Jambi telah melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang dan meminta agar para pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Diharapkan kepada pemerintah provinsi Jambi dan aparat penegak hukum APH, tindak tegas para pelaku peti, sesuai dengan misi Presiden Prabowo memberantas para mafia tambang tampa pandang bulu, akan ditindak tegas.

Kebangkitan LKGSAI Jatim di Kediri: Anggota Lama Kembali, Semangat Baru Muncul

Kediri, Jawa Timur – 24 Februari 2026
Pasukan LKGSAI Jatim di Kediri kembali menunjukkan kekuatan dan soliditasnya. Fenomena yang menarik terlihat, banyak anggota lama LKGSAI yang sebelumnya aktif, kini kembali bergabung, menandai kebangkitan organisasi di wilayah ini.

Dengan semakin banyaknya anggota lama yang muncul kembali, kejayaan LKGSAI di Kediri diprediksi akan mencapai puncaknya. Kehadiran mereka membawa semangat baru sekaligus memperkuat jaringan dan solidaritas di antara para anggota.

Ketua wilayah LKGSAI Jatim menegaskan bahwa momen ini merupakan tonggak penting untuk memperkuat peran LKGSAI di Jawa Timur, khususnya di Kediri, dan memastikan bahwa semangat organisasi tetap hidup dan berkembang.

“Bersama anggota lama dan baru, kita wujudkan kejayaan LKGSAI Kediri,” ujar ketua tersebut. “Solidaritas, kebersamaan, dan semangat tinggi adalah kunci kita.”

Sebagai bagian dari dokumentasi kebangkitan ini, LKGSAI telah menyiapkan poster resmi yang menampilkan seluruh anggota, lengkap dengan logo LKGSAI dan slogan “Bersatu, Kuat, Berprestasi”, serta menekankan lokasi di Kediri melalui latar peta Jawa Timur yang samar. Poster ini diharapkan dapat menjadi simbol kebangkitan organisasi dan semangat persatuan bagi semua anggota.

LKGSAI Temukan Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di SPBU Malam Hari di Kediri

Pare, Kediri – 27 Februari 2026
Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) menemukan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU [Isi Nama & Alamat SPBU] pada malam hari, Kamis (26/2).

Temuan ini menunjukkan pengisian BBM dilakukan ke kendaraan dengan tangki modifikasi serta jerigen dalam jumlah besar, yang indikasinya akan dijual kembali atau digunakan tidak sesuai ketentuan.

🔍 Kronologi Temuan

Tim LKGSAI hadir di lokasi sejak pukul 19.00 WIB hingga 22.00 WIB untuk memantau aktivitas SPBU. Tim mencatat dan mengamankan:

• Foto kendaraan modifikasi dan jerigen
• Video proses pengisian BBM
• Nomor polisi kendaraan yang terlibat
• Nomor pompa dan jenis BBM
• Kesaksian saksi yang melihat langsung kejadian

Semua bukti ini menjadi dasar laporan resmi yang akan disampaikan ke pihak terkait.

⚖ Dasar Hukum

Penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur dalam:

• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas
• Diawasi oleh BPH Migas
• Didistribusikan oleh Pertamina

Menurut UU Migas, penyalahgunaan distribusi BBM subsidi bisa dipidana hingga 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar, terutama jika terjadi pengalihan untuk dijual kembali.

📌 Langkah LKGSAI

1. Membuat laporan tertulis ke SPBU untuk meminta klarifikasi.
2. Mengamankan bukti foto, video, dan kesaksian saksi.
3. Menyiapkan laporan resmi ke Pertamina dan Polres setempat.

Semua tindakan dilakukan sesuai prosedur hukum tanpa intervensi fisik di SPBU.

💬 Pernyataan Ketua Umum LKGSAI

“Kami akan terus mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Penyalahgunaan seperti pengisian ke mobil modif atau jerigen besar tidak boleh dibiarkan. LKGSAI hadir untuk memastikan ketertiban dan keadilan bagi seluruh warga,” tegas Ketua Umum LKGSAI.

📢 Himbauan Kepada Masyarakat

LKGSAI mengimbau masyarakat yang mengetahui dugaan penyalahgunaan BBM subsidi untuk segera melapor. Informasi dan bukti yang valid sangat membantu agar distribusi BBM bersubsidi berjalan adil, tepat sasaran, dan sesuai hukum.

Kontak LKGSAI untuk pelaporan:

Camat Parre Bersama LKGSAI Minta Penyelesaian Segera Permasalahan Tanah Kas Desa

Pare, 26 Februari 2026 – Camat Pare bersama perwakilan LKGSAI (Lembaga Kontrol Gerakan Sosial dan Advokasi Indonesia) melakukan pertemuan guna membahas percepatan penyelesaian permasalahan tanah kas desa yang dikeluhkan warga.

Pertemuan yang berlangsung di kantor kecamatan tersebut menjadi langkah awal dalam mendorong penyelesaian secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kesempatan itu, Camat Parre menegaskan pentingnya menjaga hak masyarakat serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

Perwakilan LKGSAI Jawa Timur menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai aspirasi dari warga terkait dugaan permasalahan pengelolaan dan pengambilan tanah kas desa. Mereka meminta agar persoalan ini segera ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan administrasi yang jelas.

“Kami berharap ada langkah konkret dan cepat agar hak-hak warga dapat dipulihkan serta situasi kembali kondusif,” ujar perwakilan LKGSAI dalam pertemuan tersebut.

LKGSAI juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses penyelesaian hingga tuntas, serta mendorong seluruh pihak untuk mengedepankan musyawarah dan supremasi hukum.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum sinergi antara pemerintah kecamatan, lembaga advokasi, dan masyarakat demi terciptanya keadilan serta kepastian hukum dalam pengelolaan tanah kas desa.

DINAMIKA HUKUM DAN SOSIAL DI TULUNGREJO PARE, LKGSAI: PROSES HARUS TRANSPARAN

Kediri, Jawa Timur – 2026
Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, kembali menjadi perhatian publik seiring berbagai dinamika hukum dan sosial yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Wilayah yang dikenal sebagai pusat pendidikan nonformal Kampung Inggris ini memiliki aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi.

Beberapa perkara hukum yang sempat mencuat antara lain kasus korupsi perbankan serta dugaan kredit fiktif yang tengah dalam penanganan aparat penegak hukum. Pada tahun-tahun sebelumnya, aset milik terpidana kasus korupsi di lingkungan BPR Kota Kediri yang berada di wilayah Tulungrejo juga pernah dieksekusi sebagai bagian dari proses hukum.

Selain itu, dalam sidang perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, wilayah Pare termasuk Tulungrejo pernah disebut dalam materi persidangan terkait pembuktian perkara. Terbaru, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri masih melakukan pendalaman terhadap dugaan kredit fiktif di wilayah Pare.

Di sisi lain, pada awal 2026 muncul laporan dugaan maladministrasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Laporan tersebut memicu perhatian masyarakat yang berharap adanya transparansi dan penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menanggapi situasi tersebut, Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) menyampaikan bahwa seluruh proses hukum harus berjalan secara profesional, objektif, dan tanpa tebang pilih.

“Penegakan hukum harus transparan dan berkeadilan. Setiap dugaan pelanggaran harus diusut sesuai prosedur, namun tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” tegas perwakilan LKGSAI dalam keterangannya.

Selain persoalan hukum, dinamika sosial di kawasan Kampung Inggris juga sempat diwarnai aksi penyampaian aspirasi warga di balai desa. Warga meminta kejelasan kebijakan serta transparansi dalam pelayanan publik. Aktivitas ekonomi dan pendidikan yang tinggi di kawasan tersebut memang kerap memunculkan tantangan sosial tersendiri.

Aparat penegak hukum dan instansi terkait juga tercatat pernah melakukan penindakan terhadap kasus kriminal umum, termasuk perjudian dan penertiban ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri guna menjaga stabilitas lingkungan.

LKGSAI menegaskan akan terus mengawal perkembangan situasi di Tulungrejo secara konstruktif dan sesuai koridor hukum. Organisasi tersebut berharap seluruh pihak dapat menjaga kondusivitas wilayah serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan.

Masyarakat Tulungrejo sendiri berharap berbagai persoalan yang berkembang dapat diselesaikan secara tuntas demi menjaga reputasi Kampung Inggris sebagai ikon pendidikan Kabupaten Kediri.

Panglima TNI Tinjau Lokasi Rencana Latihan Gabungan di Nunukan

NUNUKAN, 23 Februari 2026 – Panglima TNI Agus Subianto, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dalam rangka monitoring dan peninjauan langsung lokasi yang direncanakan sebagai daerah latihan gabungan TNI, Senin (23/2/2026).

Rombongan Panglima TNI tiba sekitar pukul 14.00 Wita di landasan heli PT Bulungan Hijau Perkasa (BHP) yang berlokasi di Jalan Trans Kaltara, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan. Kedatangan tersebut disambut unsur TNI-Polri dan pemerintah daerah setempat.

Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut antara lain Asops Panglima TNI Letjen TNI Bobby R. Makmun, Dankodiklat TNI Letjen TNI M. Naudi Nurdika, Kabalog TNI Mayjen TNI Lin Nofrianto, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, serta Danrem 092/Maharajalila Brigjen TNI Mohammad Syahroni, bersama sejumlah pejabat utama Mabes TNI lainnya.

Rombongan disambut oleh Danlanal Nunukan Kolonel Laut (P) Primayantha Maulana Malik, Kadisops Lanud Anang Busra, Wakil Bupati Nunukan Hermanus, serta unsur Forkopimcam Sebuku dan perwakilan manajemen PT BHP.

Setibanya di lokasi, Panglima TNI beserta rombongan menuju ruang transit Kantor PT BHP untuk menerima paparan singkat terkait kondisi dan gambaran umum area yang direncanakan sebagai lokasi latihan. Sekitar pukul 14.25 Wita, rombongan kembali menuju helipad untuk melanjutkan perjalanan ke Kota Tarakan menggunakan Helikopter tipe Caracal.

Peninjauan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan kesiapan serta kelayakan lahan yang akan digunakan sebagai daerah latihan gabungan TNI. Evaluasi langsung di lapangan diharapkan dapat menjadi dasar dalam perencanaan penempatan pasukan, dukungan logistik, serta pengamanan personel dan materiil secara optimal.

Selain itu, hasil monitoring di lapangan akan dianalisis lebih lanjut guna mengidentifikasi potensi kendala maupun kerawanan yang mungkin muncul pada pelaksanaan latihan mendatang. Monitoring situasi wilayah juga akan terus dilakukan untuk menjamin stabilitas keamanan selama tahapan perencanaan hingga pelaksanaan latihan berlangsung.

Kunjungan kerja Panglima TNI ini menegaskan komitmen TNI dalam meningkatkan profesionalisme prajurit melalui kesiapan sarana dan prasarana latihan yang memadai, khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.

Pendim 0911/Nnk

Kediri, Jawa Timur – Ketua Umum Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LKGSAI Jawa Timur melakukan silaturahmi sekaligus konsultasi terkait persoalan pertanahan di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bapak Syamsudin dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri sebagai narasumber dan pihak terkait.

Pertemuan ini dilatarbelakangi adanya kendala administrasi pertanahan di desa tersebut. Beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan sertifikat tanah warga hingga saat ini belum mendapatkan tanda tangan dari Kepala Desa, sehingga proses legalisasi dan kepastian hak warga menjadi tertunda.

Ketua Umum LKGSAI menjelaskan, pertemuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari pihak BPN serta meninjau kemungkinan solusi yang sesuai dengan prosedur hukum. “Kami ingin memastikan bahwa setiap warga mendapatkan haknya secara adil dan sesuai hukum. Tidak boleh ada pihak yang menghalangi proses administrasi pertanahan tanpa alasan yang jelas,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, terjadi diskusi intens terkait prosedur administrasi, mekanisme tanda tangan, dan langkah yang dapat ditempuh jika Kepala Desa tetap menolak memberikan persetujuan pada dokumen penting. BPN Kabupaten Kediri memberikan penjelasan teknis mengenai prosedur legalisasi sertifikat tanah dan pentingnya koordinasi dengan aparat desa untuk memastikan dokumen sah secara hukum.

DPD LKGSAI Jawa Timur menegaskan bahwa lembaga tersebut akan menindaklanjuti persoalan ini hingga tuntas. Langkah ini menjadi bukti komitmen LKGSAI dalam mengawal hak-hak warga serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. “Kami akan mengusut tuntas alasan Kepala Desa belum memberikan tanda tangan. Setiap warga berhak atas kepastian hukum, dan setiap tindakan aparatur desa harus sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegas Ketua DPD LKGSAI Jatim.

Sebelumnya, warga Desa Tulungrejo sempat melaporkan kendala administrasi ini ke berbagai pihak terkait, termasuk BPN dan beberapa lembaga pengawas, karena keterlambatan tanda tangan kepala desa menyebabkan hambatan dalam pengajuan sertifikat tanah. LKGSAI hadir sebagai pengawal hak warga sekaligus mediator untuk memastikan solusi yang adil dan sesuai hukum.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh sinergi antara masyarakat, lembaga pengawas, dan aparat pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan secara transparan dan akuntabel. LKGSAI menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga persoalan administrasi selesai dan warga mendapatkan kepastian hukum atas hak tanah mereka.

tim lkgsai

Jakarta – Sekretaris Jenderal Badan Pengawas dan Advokasi Rakyat (Sekjd BPAR) menegaskan komitmennya untuk mengawal program-program nasional agar berjalan sesuai rencana. Menurut Sekjd BPAR, pengawasan dilakukan secara langsung “turun gunung” untuk memastikan setiap proyek yang menjadi prioritas Presiden terlaksana dengan lancar.

“Siapapun yang mencoba menghalangi jalannya program nasional, akan kami laporkan hingga ke tingkat Presiden,” tegas Sekjd BPAR dalam keterangan persnya. Ia menambahkan bahwa pengawasan ini merupakan bagian dari tanggung jawab BPAR untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek pemerintah.

Langkah pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan proyek, koordinasi dengan pihak terkait, serta penanganan segala bentuk hambatan administrasi atau praktik yang mengganggu kelancaran program. Sekjd BPAR menegaskan bahwa upaya ini dilakukan demi kepentingan masyarakat luas dan keberhasilan pembangunan nasional.

⁸

Kediri – Ketua Umum LKGSAI mengadakan pertemuan hangat bersama beberapa anggota lama serta rekan media di Kabupaten Kediri. Kegiatan temu kangen ini menjadi momen penting untuk mempererat tali silaturahmi dan mengenang perjalanan organisasi selama ini.

Selain berbagi cerita dan pengalaman, acara ini juga diisi dengan diskusi ringan mengenai perkembangan LKGSAI dan rencana program ke depan. Para anggota lama menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Ketua Umum yang terus menjaga komunikasi dan keterlibatan seluruh anggota.

Acara berlangsung santai namun penuh keakraban, menegaskan bahwa semangat LKGSAI tetap hidup dan terus membangun jaringan antaranggota di berbagai daerah.

wartawan kediri

Jombang, Jawa Timur – DPC LKGSAI Kabupaten Jombang melakukan kunjungan resmi ke Kejaksaan Negeri setempat untuk menindaklanjuti dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Desa Barongsawan. Dugaan tersebut terkait dengan pelaksanaan program PTXL, yang diduga tidak sesuai prosedur dan menimbulkan kerugian bagi warga desa.

Tim LKGSAI membawa dokumen dan bukti awal, termasuk laporan warga dan hasil pemantauan lapangan. Ketua DPC Jombang LKGSAI menegaskan bahwa organisasi akan terus mengawal proses hukum hingga jelas siapa pihak yang bertanggung jawab.

“Kami hadir di sini bukan untuk mengintervensi, tetapi memastikan hak warga terlindungi dan setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti secara hukum,” ujar Ketua DPC Jombang LKGSAI.

Kejaksaan Negeri Jombang menyatakan akan memeriksa dokumen yang diserahkan oleh tim LKGSAI dan menindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya LKGSAI untuk mengawasi transparansi program pemerintah desa dan memastikan anggaran serta program desa dijalankan secara tepat dan bebas dari praktik korupsi