LKGSAI Kota Kediri Bergerak, Telusuri Fakta Sengketa Proyek Alun-Alun

Kediri – Sengketa proyek pembangunan Alun-Alun Kota Kediri yang kini memasuki tahap eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terus menjadi perhatian publik. Menyikapi hal tersebut, tim Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Kota Kediri langsung bergerak cepat untuk menelusuri fakta di lapangan.

Langkah ini dilakukan setelah Pengadilan Negeri Kediri memanggil pihak Pemerintah Kota Kediri dan kontraktor proyek guna membahas tindak lanjut eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketua tim investigasi LKGSAI Kota Kediri menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin kasus ini berhenti hanya pada proses formal hukum, melainkan harus diikuti dengan keterbukaan dan kejelasan kepada masyarakat.

“Kami turun langsung untuk memastikan fakta di lapangan. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, apalagi ini menyangkut anggaran publik dan fasilitas masyarakat,” tegasnya.

🔍 Fokus Penelusuran LKGSAI

Tim LKGSAI Kota Kediri saat ini melakukan beberapa langkah, di antaranya:

• Mengumpulkan data dan dokumen terkait proyek Alun-Alun
• Menelusuri kronologi sengketa antara Pemkot dan kontraktor
• Menggali informasi dari pihak-pihak terkait
• Memantau langsung kondisi fisik proyek di lapangan

LKGSAI juga menegaskan akan mengawal proses ini hingga tuntas, termasuk memastikan pelaksanaan eksekusi putusan berjalan sesuai hukum yang berlaku.

⚖️ Dorong Transparansi dan Akuntabilitas

Menurut LKGSAI, sengketa ini menjadi ujian serius bagi transparansi pengelolaan proyek pemerintah daerah. Jika tidak ditangani secara terbuka, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

“Kami tidak ingin ada potensi kerugian negara atau praktik yang merugikan masyarakat. Semua harus jelas dan transparan,” lanjut pernyataan tersebut.

🚨 Siap Kawal Hingga Tuntas

LKGSAI Kota Kediri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini, termasuk membuka kemungkinan melaporkan temuan jika terdapat indikasi pelanggaran hukum.

Dengan bergeraknya tim LKGSAI di lapangan, diharapkan sengketa proyek Alun-Alun Kota Kediri dapat segera menemukan titik terang dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

tm kota kediri .ahmad amsori

LKGSAI Terus Pantau Sidang Tipikor, Camat Banyakan Akui Terima Rp130 Juta

Kediri – Melalui tim intelijen, LKGSAI terus memantau perkembangan persidangan dugaan suap pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri. Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Selasa, 31 Maret 2026, menghadirkan fakta baru dari keterangan terdakwa.

Setelah beberapa kali diperiksa sebagai saksi, Camat Banyakan, Hari Utomo, akhirnya mengakui telah menerima aliran uang sebesar Rp130 juta. Pengakuan tersebut disampaikan langsung di hadapan majelis hakim saat persidangan berlangsung.

Dalam keterangannya, Hari Utomo menyebut bahwa uang Rp130 juta tersebut merupakan hasil pinjaman dari rekan kerja dan keluarganya.
“Uang itu saya pinjam dari teman-teman kantor dan saudara,” ujarnya di persidangan.

Namun, saat jaksa mendalami asal-usul uang tersebut, termasuk dugaan keterkaitan dengan penyerahan dari kepala desa, Hari Utomo membantah. Ia mengaku awalnya tidak mengetahui bahwa isi plastik yang diterimanya adalah uang.

“Kalau boleh saya bicara, awalnya saya tidak tahu dalam plastik itu uang, Pak. Ketika saya tahu, uang itu saya amankan di lemari kerja saya,” jelasnya.

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh jaksa yang menegaskan bahwa tindakan tersebut tetap termasuk bentuk penerimaan.
“Artinya Bapak terima ya,” tegas jaksa dalam persidangan.

Jaksa Heri Pranoto juga menyoroti sikap terdakwa yang sebelumnya dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
“Kenapa kemarin Pak Camat berbelit-belit?” tanya jaksa.

Menanggapi hal itu, Hari Utomo kembali berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui isi paket tersebut sejak awal.
“Karena awalnya saya tidak tahu kalau dalam plastik itu isinya uang,” jawabnya.

LKGSAI menegaskan akan terus mengawal jalannya persidangan hingga tuntas. Organisasi ini berkomitmen untuk memastikan proses hukum berjalan transparan serta mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi, khususnya dalam pengisian perangkat desa.

INFORMASI PENTING UNTUK SELURUH ANGGOTA LKGSAI SE-INDONESIA

Diberitahukan kepada seluruh anggota LKGSAI di seluruh Indonesia:

Bahwa terhadap anggota yang sudah tidak aktif / tidak terdaftar / tidak memiliki identitas resmi lembaga (KTA aktif), maka segala tindakan, perbuatan, dan konsekuensi hukum yang dilakukan di luar tanggung jawab organisasi.

Dengan ini kami tegaskan:
Segala hal yang mengatasnamakan LKGSAI oleh pihak yang tidak memiliki keanggotaan resmi, bukan menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian bersama.

Hormat kami,
DPP LKGSAI

Magetan, 2 April 2026 — LKGSAI kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan infrastruktur dengan turun langsung ke lokasi pembangunan Jembatan Sluwuk di Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.

Ketua Umum LKGSAI, Edi Munadi, melakukan pengecekan langsung guna memastikan proyek tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan anggaran. Dalam kunjungannya, ia menegaskan bahwa pengawasan akan dilakukan secara ketat hingga proyek selesai.

“Pembangunan ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami akan terus mengawal agar tidak terjadi praktik yang merugikan, termasuk dugaan korupsi,” tegasnya.

Pembangunan Jembatan Sluwuk menjadi salah satu proyek penting bagi warga sekitar, terutama dalam menunjang akses transportasi dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat Desa Ringinagung dan sekitarnya.

Namun demikian, LKGSAI menegaskan tidak akan mentolerir adanya permainan anggaran dalam proyek tersebut. Pengawasan akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.

LKGSAI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

Dengan pengawalan yang serius dan berkelanjutan, diharapkan pembangunan Jembatan Sluwuk dapat selesai tepat waktu, berkualitas, serta bebas dari praktik korupsi.

LKGSAI Kawal Pembangunan Jembatan Sluwuk di Ringinagung Magetan

Magetan, 2 April 2026 — LKGSAI (Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia) turut mengawal pelaksanaan pembangunan Jembatan Sluwuk yang berlokasi di Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.

Pembangunan jembatan tersebut bersumber dari anggaran BPBD Provinsi dengan pagu sebesar Rp135 juta. Diharapkan, proyek ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Ringinagung khususnya, serta masyarakat Magetan pada umumnya.

Bu Ning selaku penanggung jawab dari BPBD Kabupaten Magetan menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur serta akses masyarakat.

“Semoga pembangunan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Ringinagung dan sekitarnya,” ujarnya.

Kegiatan ini juga diawali dengan doa bersama yang dihadiri oleh BPBD Kabupaten Magetan serta PUPR Kabupaten Magetan. Doa tersebut dipanjatkan agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, serta mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Sementara itu, Kepala Desa Ringinagung, Triyana, menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BPBD Kabupaten Magetan atas terealisasinya pembangunan jembatan tersebut.

“Atas nama masyarakat Desa Ringinagung, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada BPBD Kabupaten Magetan yang telah mengupayakan pembangunan Jembatan Sluwuk ini,” ungkapnya.

Dengan adanya pembangunan ini, diharapkan dapat memperlancar akses transportasi warga serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

/Abi Hadi

LKGSAI Kembali Layangkan Surat ke Inspektorat Jenderal, Soroti Dugaan Pungli di Jawa Timur

Jawa Timur – Lembaga Kontrol Gerakan Sosial Aliansi Indonesia (LKGSAI) kembali mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat resmi kepada Inspektorat Jenderal terkait perkembangan dugaan praktik pungutan liar (pungli) di wilayah Jawa Timur.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan LKGSAI dalam mengawal laporan masyarakat yang hingga saat ini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan, khususnya pada kasus yang terjadi di wilayah Barong Sawahan.

Ketua Umum LKGSAI, Edi Munadi, menyampaikan bahwa dalam surat tersebut pihaknya memaparkan berbagai keluhan serta temuan di lapangan yang mengindikasikan adanya praktik penyalahgunaan jabatan oleh oknum tertentu.

“Kami menyampaikan langsung ke Itjen terkait perkembangan di Jawa Timur, terutama di Barong Sawahan. Banyak laporan masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti secara serius,” tegasnya.

Selain itu, LKGSAI juga menyoroti sejumlah daerah yang dinilai rawan praktik penyimpangan, di antaranya:

• Kabupaten Jombang
• Kabupaten Kediri
• Kabupaten Magetan
• Kota Madiun
• Kabupaten Blitar
• Kabupaten Banyuwangi
• Kabupaten Pasuruan

Menurut LKGSAI, dugaan yang mencuat tidak hanya terkait pungli, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam proses administrasi dan pelayanan publik.

Pihaknya berharap Inspektorat Jenderal dapat segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap instansi yang diduga terlibat.

“Ini bukan sekadar laporan, tapi jeritan masyarakat. Kami minta ada tindakan nyata, bukan hanya proses yang berlarut-larut,” lanjut Edi.

LKGSAI menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, serta membuka kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi apabila tidak ada tindak lanjut yang jelas.

Sebagai bentuk komitmen, LKGSAI juga akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga pengawas lainnya, guna memastikan praktik pungli dan penyalahgunaan jabatan dapat diberantas secara menyeluruh di Jawa Timur.

tim wartawan investigasi jatim

Kediri – Persidangan kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Kediri terus bergulir dan mulai menyeret sejumlah nama pejabat penting di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Selasa malam (1/4/2026), dua staf yang berada di lingkaran Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito, turut dihadirkan sebagai saksi.

Kedua pejabat tersebut adalah Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kediri, Dwi Sudiartanti, SH., MH, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Agus Cahyono.

Dalam persidangan, majelis hakim yang dipimpin I Made Yuliada secara intens mencecar Kabag Hukum terkait keberadaan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan ujian perangkat desa, yakni Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup).

Namun, jawaban yang disampaikan justru memunculkan tanda tanya besar.

Dwi Sudiartanti mengaku tidak mengetahui secara pasti terkait penyusunan maupun keberadaan regulasi tersebut. Bahkan saat ditanya berulang kali mengenai siapa yang menyusun konsep Perda dan Perbup dimaksud, ia tetap bersikukuh dengan jawaban yang sama.

“Tidak tahu, Yang Mulia,” ucapnya di hadapan majelis hakim.

Jawaban tersebut sontak memicu sorotan, mengingat posisi Kabag Hukum seharusnya memiliki peran strategis dalam penyusunan dan pengawasan produk hukum daerah.

Persidangan ini merupakan bagian dari pengungkapan dugaan praktik kotor dalam proses seleksi perangkat desa di Kabupaten Kediri, yang sebelumnya juga telah menyeret sejumlah kepala desa dan camat untuk dimintai keterangan.

Kasus ini diduga melibatkan rekayasa dalam proses seleksi, hingga praktik jual beli jabatan yang mencederai prinsip transparansi dan keadilan dalam pemerintahan desa.

LKGSAI: KAWAL TERUS HINGGA TUNTAS

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum LKGSAI Edi Munadi menyatakan pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

Disampaikan saat berada di kantor DPP LKGSAI di Jakarta, ia menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawasi jalannya proses hukum.

“Kami akan kawal terus kasus dugaan ini sampai tuntas. Harapannya, Kabupaten Kediri benar-benar bersih dari praktik-praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa LKGSAI masih menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait dugaan permasalahan serupa di tingkat desa.

“Masih ada beberapa laporan terkait kepala desa yang saat ini masih dalam proses. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele dan harus ditangani secara serius,” tambahnya.

UJIAN SERIUS PENEGAKAN HUKUM

Seiring bergulirnya persidangan, publik kini menanti keberanian aparat penegak hukum untuk mengungkap secara terang benderang siapa saja pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik dugaan praktik tersebut.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemberantasan korupsi di daerah, sekaligus menjadi sorotan tajam terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kediri.

tim lkgsai

LKGSAI Tegas Kawal Dugaan Pungli Barong Sawahan, Soroti Lambannya Penanganan Kasus

Jombang, Jawa Timur – Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di wilayah Barong Sawahan. Hingga saat ini, LKGSAI terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak Inspektorat guna memastikan bahwa proses penanganan kasus berjalan secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.

Ketua Umum LKGSAI bersama jajaran menyampaikan bahwa pengawalan ini bukan sekadar bentuk kontrol sosial, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral kepada masyarakat agar praktik-praktik yang merugikan rakyat kecil tidak terus berlangsung. LKGSAI menegaskan akan berada di garis depan dalam memastikan kasus ini tidak berhenti di tengah jalan.

Dalam keterangannya, sejumlah pihak di lapangan menyebut adanya dugaan bahwa oknum-oknum tertentu merasa kebal hukum. Hal ini diduga karena adanya pihak-pihak yang membekingi praktik pungli tersebut, sehingga menimbulkan kesan bahwa hukum dapat dipermainkan. Pernyataan ini tentu menjadi perhatian serius dan menjadi salah satu alasan utama LKGSAI untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Tidak boleh ada yang merasa kebal hukum di negara ini. Siapapun yang terlibat harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegas perwakilan LKGSAI.

Namun demikian, LKGSAI juga menyoroti lambannya proses penyelidikan yang sedang berjalan. Hingga saat ini, kasus yang telah bergulir hampir empat bulan tersebut belum menunjukkan adanya keputusan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, terutama terkait sejauh mana keseriusan penanganan kasus tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun, pihak kejaksaan dan Inspektorat saat ini masih bersikap sangat hati-hati dalam melakukan pendalaman. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan.

Meskipun kehati-hatian tersebut dinilai sebagai bagian dari profesionalitas, LKGSAI mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak berlarut-larut tanpa kepastian. Keterlambatan dalam penanganan dikhawatirkan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum serta membuka ruang spekulasi di masyarakat.

LKGSAI juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan secara aktif, termasuk mengumpulkan data, berkoordinasi dengan berbagai pihak, serta siap memberikan dukungan informasi apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, LKGSAI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya proses ini. Partisipasi publik dinilai penting sebagai bentuk kontrol sosial agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses penanganan kasus.

“Ini bukan hanya soal satu kasus, tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Jika dibiarkan, praktik seperti ini bisa menjadi budaya yang merusak sistem,” lanjutnya.

Di sisi lain, LKGSAI berharap agar pihak terkait, baik Inspektorat maupun kejaksaan, dapat segera memberikan kepastian hukum atas kasus ini. Kejelasan hasil penyelidikan sangat dinantikan oleh masyarakat sebagai bentuk keadilan dan transparansi.

Dengan komitmen yang kuat, LKGSAI menegaskan akan terus mengawal kasus dugaan pungli Barong Sawahan sampai tuntas. Harapannya, penanganan yang tegas dan adil dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta menjadi peringatan bagi pihak lain agar tidak melakukan praktik serupa di kemudian hari.

INSPEKTORAT TURUN LANGSUNG, PERIKSA SAKSI TERKAIT DUGAAN PUNGLI BARONG SAWAHAN

Jombang, Jawa Timur – Sebagai bentuk keseriusan dalam menindaklanjuti dugaan praktik pungutan liar (pungli) di wilayah Barong Sawahan, tim Inspektorat turun langsung ke lapangan guna melakukan klarifikasi kepada para saksi.

Dalam kegiatan tersebut, petugas Inspektorat mendatangi warga dan melakukan wawancara secara langsung untuk menggali informasi yang akurat dan berimbang. Proses ini dilakukan secara terbuka dan humanis, dengan melibatkan masyarakat yang diduga mengetahui maupun mengalami langsung kejadian tersebut.

Sejumlah saksi memberikan keterangan terkait alur peristiwa serta dugaan adanya pungutan yang tidak sesuai prosedur. Langkah ini menjadi bagian penting dalam proses pengumpulan bukti dan pendalaman kasus agar penanganan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

Pihak terkait menegaskan bahwa apabila terbukti adanya praktik pungli, maka akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat juga diimbau untuk tidak takut melapor apabila menemukan indikasi penyimpangan di lingkungannya.

Kasus ini masih dalam tahap pendalaman, dan perkembangannya akan terus dipantau oleh berbagai pihak, termasuk lembaga kontrol sosial.

Tim LKGSAI menegaskan akan terus mengawal dan memantau perkembangan kasus ini meskipun prosesnya berjalan cukup lama dan penuh kehati-hatian. Selain itu, tim LKGSAI juga secara aktif melaporkan perkembangan kepada Inspektorat di Jakarta sebagai bentuk komitmen dalam mengawal transparansi dan keadilan.

LAPORAN KETUA DPC BLITAR
SOROTAN TERKINI PORTAL BENDUNGAN KARANGKATES GRATIS!!!

Blitar – Ketua DPC LKGSAI Blitar menyampaikan laporan terbaru, terkini, dan terhangat terkait keberadaan portal di kawasan Bendungan Karangkates yang saat ini menjadi sorotan masyarakat.

Banyak warga mempertanyakan adanya dugaan pungutan biaya bagi pengguna jalan yang hanya melintas di area tersebut. Padahal, jalur tersebut bukan merupakan jalan tol maupun jalan pribadi, melainkan akses umum yang seharusnya dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat.

Ketua DPC Blitar menegaskan bahwa pihaknya menerima berbagai laporan dan keluhan dari warga terkait dugaan aliran uang yang tidak jelas peruntukannya. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi pengguna jalan yang merasa dirugikan.

“Kalau hanya lewat, kenapa harus bayar? Ini bukan jalan tol, bukan juga jalan pribadi. Harus ada kejelasan dasar hukumnya,” tegas Ketua DPC Blitar.

LKGSAI DPC Blitar mendesak pihak terkait untuk:

• Memberikan transparansi terkait pengelolaan portal
• Menjelaskan dasar hukum adanya pungutan
• Menghentikan praktik pungutan jika tidak memiliki izin resmi

Selain itu, LKGSAI juga membuka kemungkinan untuk melakukan investigasi lebih lanjut guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang atau dugaan aliran dana yang tidak transparan.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun kritis, serta melaporkan jika menemukan adanya pungutan yang tidak sesuai aturan.

LKGSAI menegaskan: akses jalan umum harus GRATIS jika tidak memiliki dasar hukum yang jelas.