Blitar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Provinsi Jawa Timur melaksanakan kunjungan kerja ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LKGSAI Blitar dalam rangka memperkuat koordinasi organisasi, membahas program kerja, serta meningkatkan komitmen dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kekeluargaan. Selain mengevaluasi program yang telah berjalan, pertemuan juga membahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan peran LKGSAI dalam bidang sosial, kemasyarakatan, serta penguatan organisasi di wilayah Jawa Timur.
Ketua DPC LKGSAI Blitar, Yulius Eko Wahyono, mengatakan bahwa silaturahmi antaranggota dan pengurus merupakan kunci utama dalam membangun organisasi yang solid.
“Seluruh anggota LKGSAI, khususnya di Jawa Timur, harus terus menjalin silaturahmi untuk mempererat persaudaraan dan saling bertukar pikiran. Dengan kebersamaan dan kekompakan, LKGSAI akan semakin berkembang, maju, serta mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Eko.
DPD LKGSAI Jawa Timur berharap kunjungan kerja seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai upaya memperkuat sinergi antara DPD dan DPC, sekaligus memastikan setiap program organisasi berjalan dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan semangat kebersamaan, LKGSAI berkomitmen untuk terus hadir sebagai organisasi yang peduli, responsif, dan menjadi mitra masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan serta memperkuat persatuan di berbagai daerah.
Andi Irman Pimpin KGSAI Sumbar, Lima Isu Jadi Sorotan: Pungli, Narkoba, Nepotisme, Premanisme hingga Mafia
KGSAI Sumbar di Bawah Andi Irman Pasang Sikap Tegas: Kawal Keadilan, Bongkar Persoalan, Bela Kepentingan Rakyat
Andi Irman Nahkodai KGSAI Sumbar, Bidang Investigasi Disiapkan untuk Kawal Aduan dan Persoalan Masyarakat
Bukan Sekadar Struktur Organisasi, KGSAI Sumbar di Bawah Andi Irman Tegaskan Perjuangan untuk Rakyat
Satu Komando, Satu Tujuan, Semua untuk Rakyat: Andi Irman Perkuat KGSAI Sumbar
Andi Irman dan Tim Investigasi KGSAI Sumbar Siap Kawal Persoalan Publik, Lima Praktik Jadi Sorotan
KGSAI Sumbar Buka Basis di Bungus, Andi Irman Tegaskan Organisasi Harus Berani Kawal Keadilan
Struktur Lengkap, Bidang Investigasi Dibentuk: Andi Irman Bawa KGSAI Sumbar ke Garis Pengawasan Publik
Pungli hingga Mafia Jadi Sorotan, Andi Irman Tegaskan KGSAI Sumbar Tak Ingin Hanya Jadi Nama
Perjuangan KGSAI Sumbar Masih Panjang, Andi Irman: Integritas dan Kepentingan Rakyat Harus Dikawal
ANDI IRMAN NAHKODAI KGSAI SUMBAR, BIDANG INVESTIGASI DISIAPKAN KAWAL PERSOALAN MASYARAKAT
PADANG, SUMBAR | Nama Andi Irman kini berada di posisi terdepan dalam struktur Dewan Pimpinan Daerah Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (KGSAI) Provinsi Sumatera Barat. Dari basis organisasi di Kota Padang, KGSAI Sumbar membawa pesan yang cukup keras: membangun integritas, mengawal keadilan dan mengabdi untuk masyarakat.
Bukan hanya slogan, struktur DPD KGSAI Sumbar juga memperlihatkan adanya perangkat khusus yang diarahkan pada fungsi investigasi. Adlis dipercaya sebagai Koordinator Investigasi, didampingi Alizar dan Masrizal sebagai anggota. Kehadiran bidang tersebut menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian karena fungsi investigasi bersentuhan langsung dengan berbagai informasi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Di bawah Andi Irman, struktur organisasi tersebut dilengkapi Sanusi sebagai Wakil Ketua I dan Nufirman sebagai Wakil Ketua II. Untuk posisi sekretaris dipercayakan kepada Hendri, sementara Firma Lisa mengemban tugas sebagai Bendahara.
Sementara itu, Sefrianto ditempatkan pada bidang inventaris. Susunan tersebut memperlihatkan bahwa DPD KGSAI Sumbar telah membagi perangkat organisasi berdasarkan fungsi masing-masing, mulai dari pimpinan, kesekretariatan, keuangan, investigasi hingga inventaris.
Yang membuat pesan KGSAI Sumbar semakin tegas adalah lima isu yang secara terbuka mereka tampilkan sebagai sikap organisasi, yakni “Stop Pungli, Stop Narkoba, Stop Nepotisme, Stop Premanisme dan Stop Mafia.” Lima pesan tersebut bukan persoalan kecil karena semuanya berkaitan dengan keamanan, pelayanan publik, tata kelola, keadilan dan rasa aman masyarakat.
Pungutan liar, misalnya, dapat merugikan masyarakat ketika pelayanan yang seharusnya berjalan sesuai aturan justru disertai permintaan biaya di luar ketentuan. Sementara narkoba merupakan persoalan yang dapat menghancurkan masa depan generasi muda. Karena itu, kedua isu tersebut membutuhkan perhatian serius dan penanganan berdasarkan hukum.
Begitu pula nepotisme dan premanisme. Jika praktik-praktik tersebut benar terjadi, dampaknya dapat menyentuh rasa keadilan masyarakat. Sedangkan istilah “mafia” yang digunakan dalam materi KGSAI merupakan isu yang sangat sensitif dan harus dibuktikan dengan data serta fakta sebelum seseorang atau suatu pihak dikaitkan dengan dugaan pelanggaran.
Di sinilah keberadaan Bidang Investigasi DPD KGSAI Sumbar menjadi penting. Setiap informasi masyarakat semestinya tidak berhenti sebagai cerita atau tudingan, tetapi harus diverifikasi, didokumentasikan dan dikonfirmasi kepada pihak terkait. Dengan demikian, fungsi pengawasan dapat berjalan secara objektif dan tidak berubah menjadi penghakiman sepihak.
KGSAI Sumbar juga menegaskan semboyan “Satu Komando – Satu Tujuan – Semua untuk Rakyat.” Kalimat tersebut menjadi garis besar arah organisasi. Artinya, seluruh struktur yang telah dibentuk dituntut mampu memberikan manfaat nyata, terutama ketika masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Kantor DPD KGSAI Sumatera Barat tercantum berada di Jalan Padang–Painan KM 21, Perumahan Taman Pratama Indah Nomor 1, Cindakir, RT 001/RW 005, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Lokasi tersebut menjadi pusat aktivitas kelembagaan sekaligus pintu komunikasi organisasi dengan masyarakat.
Pesan lainnya juga cukup lugas: “Perjuangan LK GSAI di Sumatera Barat masih panjang.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepengurusan di bawah Andi Irman tidak ingin berhenti pada pembentukan struktur. Tantangan berikutnya adalah membuktikan melalui kegiatan konkret apakah KGSAI benar-benar mampu menjalankan fungsi pengawalan masyarakat sebagaimana yang mereka gaungkan.
Dengan adanya Ketua, dua wakil ketua, sekretaris, bendahara, koordinator investigasi beserta anggota dan bidang inventaris, DPD KGSAI Sumbar kini memiliki perangkat untuk bergerak. Tinggal bagaimana seluruh struktur tersebut menjaga integritas, bekerja berdasarkan fakta, menghormati hukum dan mampu membedakan antara aduan masyarakat, temuan lapangan, dugaan pelanggaran dan fakta yang telah terbukti.
Bagi publik, ukuran keberhasilan KGSAI Sumbar nantinya bukan semata-mata dari kerasnya slogan “lawan pungli, narkoba, nepotisme, premanisme dan mafia”. Ukurannya adalah keberanian mengawal persoalan secara profesional, tidak tebang pilih, transparan dalam menyampaikan hasil temuan dan membawa persoalan yang memenuhi unsur kepada institusi berwenang.
Andi Irman bersama jajaran DPD KGSAI Sumbar kini memikul pekerjaan besar: membuktikan bahwa organisasi yang membawa nama rakyat tersebut benar-benar mampu hadir ketika masyarakat membutuhkan pengawalan. Sebab pada akhirnya, integritas bukan hanya untuk dipajang dalam spanduk—integritas harus dibuktikan melalui keberanian, fakta dan kerja nyata di lapangan.
Data struktur DPD KGSAI Provinsi Sumatera Barat dalam naskah ini berdasarkan keterangan dan materi yang diterima redaksi. Redaksi terbuka terhadap klarifikasi, koreksi maupun hak jawab dari Ketua DPD KGSAI Sumbar Andi Irman dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Surabaya – Ketua Umum Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI), Edi Munadi, meluncurkan program khusus pembinaan bagi anggota yang dinilai kurang produktif. Program ini diberi nama “Penataran Proses Cepat Menuju Kepintaran”, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kedisiplinan, serta kemampuan anggota dalam menjalankan tugas organisasi. Program ini sejalan dengan arah pembinaan dan penguatan kapasitas anggota yang selama ini disampaikan dalam berbagai agenda organisasi. (Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia)
Menurut Ketua Umum, setiap anggota memiliki potensi untuk berkembang apabila diberikan pembinaan, arahan, dan motivasi yang tepat. Oleh karena itu, program ini dirancang untuk membangun pola pikir yang lebih maju, meningkatkan wawasan organisasi, kemampuan berkomunikasi, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.
“Melalui penataran ini, kami ingin seluruh anggota menjadi lebih aktif, produktif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi organisasi maupun masyarakat. Tidak ada anggota yang ditinggalkan, semua akan dibina agar mampu berkembang bersama,” tegas Edi Munadi.
Materi yang akan diberikan meliputi penguatan wawasan kebangsaan, etika berorganisasi, kepemimpinan, komunikasi publik, administrasi organisasi, hingga peningkatan kemampuan dalam menjalankan program-program sosial kemasyarakatan.
Program “Penataran Proses Cepat Menuju Kepintaran” diharapkan menjadi langkah strategis dalam mencetak kader-kader LKGSAI yang berintegritas, profesional, serta siap mendukung kemajuan organisasi di seluruh Indonesia.
Nunukan, 4 Agustus 2026 – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 99,5 ton rotan utuh yang diduga akan diekspor secara ilegal ke Tawau, Malaysia. Nilai barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp4.281.080.000.
Penindakan dilakukan pada 18 Juni 2026 oleh tim gabungan Penindakan dan Penyidikan (P2) Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur (Kalbagtim), Bea Cukai Tarakan, dan Bea Cukai Nunukan. Operasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi sumber daya alam sekaligus menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan rotan dalam negeri.
Kepala Kanwil Bea Cukai Kalbagtim, Bagus Nugroho Tamtomo Putro, menjelaskan bahwa operasi tersebut berawal dari informasi intelijen yang diterima Direktorat P2 Bea Cukai pada 17 Juni 2026 mengenai dugaan adanya kapal kayu yang mengangkut rotan utuh untuk diselundupkan ke Malaysia.
“Menindaklanjuti informasi tersebut, Kanwil Bea Cukai Kalbagtim membentuk gugus tugas patroli laut yang melibatkan Bea Cukai Tarakan dan Bea Cukai Nunukan untuk melakukan operasi di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Pada 18 Juni 2026 sekitar pukul 13.00 WITA, tim patroli berhasil menemukan kapal sasaran di koordinat 3°40,205′ LU dan 118°31,778′ BT, atau di perairan selatan Pulau Sipadan. Petugas kemudian melakukan penghentian, pencegahan, dan pemeriksaan terhadap KLM Brothers.
Hasil pemeriksaan mengungkap kapal tersebut mengangkut 1.493 bundel rotan utuh jenis rotan sega/segah sortimen washed and sulphurized (VVS) dengan berat sekitar 99,5 ton. Berat tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII bersama Bea Cukai Nunukan.
Dari hasil pemeriksaan dan keterangan awal, diketahui seluruh muatan rotan akan dibawa secara ilegal menuju Tawau, Malaysia.
Perbuatan tersebut diduga melanggar Pasal 102A huruf a dan/atau huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Dalam perkara ini, penyidik Bea Cukai telah menetapkan dua orang tersangka, yakni JE selaku nahkoda dan AN selaku juru mudi. Proses penyidikan saat ini ditangani oleh Penyidik Bea Cukai Nunukan dengan dukungan koordinasi bersama Polres Nunukan dan Kejaksaan Negeri Nunukan.
Bagus Nugroho menegaskan, penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai dalam menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan rotan nasional.
“Ketersediaan pasokan yang terjaga diharapkan mampu menciptakan harga bahan baku yang lebih stabil dan kompetitif. Industri mebel dan kerajinan rotan, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), akan memiliki akses yang lebih baik terhadap bahan baku sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan usahanya,” jelasnya.
Ia menambahkan, terjaminnya pasokan bahan baku juga akan mendorong pertumbuhan industri mebel dan kerajinan rotan di berbagai daerah. Peningkatan aktivitas pengolahan di dalam negeri akan menghasilkan nilai tambah ekonomi melalui peningkatan investasi serta meningkatkan daya saing produk mebel dan kerajinan rotan Indonesia di pasar internasional.
Di sisi lain, keberhasilan penindakan ini juga mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional yang mendorong pemanfaatan komoditas melalui proses pengolahan di dalam negeri. Dengan demikian, nilai tambah ekonomi dapat dioptimalkan untuk kepentingan nasional, baik melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan investasi, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bea Cukai menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara yang masih menjadi jalur rawan penyelundupan.
“Upaya ini akan terus kami lakukan melalui sinergi yang erat dengan aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta masyarakat,” pungkas Bagus Nugroho.
Penulis: Sitti Samriyani LKGSAI Nunukan, Kalimantan Utara
Jakarta – Ketua Umum Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI), Edi Munadi, menghadiri kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD LKGSAI DKI Jakarta yang dihadiri jajaran pengurus serta Srikandi LKGSAI DKI Jakarta.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan sinergi antar pengurus, serta menyusun program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum LKGSAI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus DPD DKI Jakarta atas dedikasi dan komitmennya dalam membesarkan organisasi. Ia menegaskan bahwa LKGSAI harus terus hadir sebagai organisasi yang aktif mengawal kepentingan masyarakat, menjunjung tinggi nilai persatuan, serta mendukung pembangunan nasional.
“Kita harus terus menjaga soliditas organisasi. Dengan semangat kebersamaan, LKGSAI akan semakin maju dan semakin bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar . Edi Munadi.
Rakerda juga menjadi ajang silaturahmi antara Ketua Umum dengan para pengurus dan Srikandi LKGSAI DKI Jakarta. Berbagai masukan dan program strategis dibahas sebagai bagian dari upaya memperkuat peran organisasi di tingkat daerah maupun nasional.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran LKGSAI semakin solid, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sesuai dengan visi organisasi.
BLITAR – Ketua DPC LKGSAI Blitar Raya, Yulius Eko Wahyono, bersama jajaran KSB (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) menyatakan menolak dengan tegas apabila Pemerintah Kabupaten Blitar memberlakukan kembali portal atau pungutan di kawasan Ngreco.
Menurut DPC LKGSAI Blitar Raya, kawasan yang disebut sebagai kawasan wisata Ngreco hingga saat ini masih berada dalam area aset PJT I dan dinilai belum memiliki fasilitas maupun penataan yang layak sebagai sebuah destinasi wisata.
LKGSAI menilai bahwa sebelum kawasan wisata tersebut benar-benar dibangun dan memenuhi standar sebagai destinasi wisata yang nyaman, aman, serta memiliki daya tarik bagi masyarakat, pemberlakuan portal berpotensi menimbulkan persoalan dan polemik, termasuk potensi permasalahan hukum.
Oleh karena itu, DPC LKGSAI Blitar Raya meminta Pemerintah Kabupaten Blitar untuk lebih memprioritaskan pembangunan dan penataan kawasan wisata Ngreco secara menyeluruh. Setelah kawasan tersebut benar-benar menjadi destinasi wisata yang representatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pengunjung, barulah kebijakan terkait pengelolaan kawasan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
DPC LKGSAI Blitar Raya menegaskan akan terus mengawal kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta mendorong agar setiap kebijakan pemerintah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan memiliki dasar hukum yang jelas demi terciptanya kepastian hukum dan pelayanan publik yang baik.
Jika akan dipublikasikan di media atau media sosial, sebaiknya tambahkan keterangan tanggal, lokasi, serta apabila menyebut adanya potensi persoalan hukum, sertakan dasar atau alasan yang jelas agar pernyataan tetap berimbang dan menghindari kesan sebagai tuduhan tanpa dasar.
PWI PROVINSI JAMBI BERI MANDAT KEPADA ARIEF BUDHIMAN BENTUK KEPENGURUSAN PWI BUNGO DAN TEBO
Bungo, LEMBAGA KOMANDO GARUDA SAKTI ALIANSI INDONESIA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jambi secara resmi memberikan mandat kepada Arief Budhiman Sudrajat untuk membentuk kepengurusan PWI Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Penyerahan mandat tersebut berlangsung di Hotel Lavender, Rabu 06 Agustus 2026.
Wakil Ketua I PWI Provinsi Jambi, Nalom Siadari, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pembentukan kepengurusan PWI di daerah harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PWI serta tetap mengedepankan nilai-nilai organisasi.
“Pengurus yang dibentuk harus benar-benar menjiwai PWI. Pembentukan organisasi wajib mengikuti prosedur sesuai AD/ART PWI. Setelah berdiri, organisasi harus memiliki arah yang jelas untuk menghidupkan organisasi dan membangun sinergi yang baik dengan berbagai sumber berita“, tegas Nalom.
Sementara itu, Arief Budhiman Sudrajat yang juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelantikan PWI Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo mengatakan bahwa saat ini panitia tengah melakukan berbagai persiapan menjelang pelantikan pengurus.
“Saat ini panitia terus mematangkan seluruh persiapan. Kami berharap pelantikan nantinya dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan sesuai dengan agenda yang telah disusun“, ujar Arief.
Dengan adanya mandat tersebut, diharapkan kepengurusan PWI Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo segera terbentuk secara resmi sehingga mampu memperkuat eksistensi organisasi wartawan di daerah, meningkatkan profesionalisme insan pers, serta mempererat kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.
SURABAYA – Keluarga Besar Dewan Pimpinan Pusat menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya H. Muhammad Sholeh, S.H., yang akrab disapa Cak Sholeh, pada Jumat, 7 Agustus 2026 dini hari di RS Siloam Surabaya. Almarhum wafat setelah berjuang melawan penyakit autoimun.
Ketua Umum DPD LKGSAI , H. EDIMUNADI, S.H., menyampaikan belasungkawa yang mendalam
Innalillahi wa inna ilaihi raji’un.
Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa almarhum, menerima seluruh amal ibadahnya, melapangkan kuburnya, menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya, serta memberikan ketabahan dan keikhlasan kepada keluarga yang ditinggalkan.
Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.
Selamat jalan, Cak Sholeh. Semangat, dedikasi, dan perjuanganmu dalam menegakkan keadilan akan selalu menjadi inspirasi dan akan kami teruskan.
Nunukan, 3 April 2026 – Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) bersama Media Garuda Sakti Aliansi Indonesia mengapresiasi pelaksanaan acara pisah sambut Kapolres Nunukan yang berlangsung di Gedung Amelia, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada Jumat (3/4/2026).
Acara tersebut menjadi momen penyambutan Kapolres yang baru sekaligus perpisahan dengan Kapolres lama yang akan melanjutkan tugas di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Nunukan, Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala Satpol PP, Ketua Bawaslu, jajaran KPU, Kejaksaan, Ketua Pengadilan, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha, perwakilan LSM, serta insan media.
Suasana acara berlangsung khidmat, hangat, dan penuh rasa kekeluargaan. Dalam sambutannya, Bupati Nunukan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian Kapolres lama selama memimpin Polres Nunukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia.
Forkopimda Kabupaten Nunukan bersama Media LKGSAI Nunukan juga menyampaikan penghargaan atas sinergi yang telah terjalin antara Polri, pemerintah daerah, TNI, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat selama masa kepemimpinan Kapolres lama.
“Perpisahan ini bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari amanah baru. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan. Semoga semakin sukses dalam menjalankan tugas di tempat yang baru,” demikian ungkapan yang disampaikan dalam acara tersebut.
Media LKGSAI Nunukan berharap sinergi antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, DPRD, dan seluruh komponen masyarakat tetap terjaga demi menciptakan stabilitas keamanan serta ketertiban di Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan negara.
Dalam pesan singkatnya, Kapolres lama mengajak seluruh personel Polres Nunukan untuk terus menjaga keamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nunukan tetap kondusif.
“Terima kasih Nunukan. Saya berharap keamanan dan kondusivitas wilayah tetap terjaga. Teruslah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pesannya.
Malam pisah sambut di Gedung Amelia tersebut menjadi simbol kuatnya kebersamaan dan soliditas Forkopimda Kabupaten Nunukan dalam mendukung tugas kepolisian menjaga keamanan daerah.
Selamat bertugas di tempat yang baru. Jasa dan pengabdian Bapak selama memimpin Polres Nunukan akan selalu dikenang oleh masyarakat Kabupaten Nunukan.
Penulis: Sitti Samriyani Media LKGSAI Nunukan, Kalimantan Utara
Lamongan – Pada tanggal 4 Agustus 2026, Tim LKGSAI yang dipimpin oleh Bapak Rofiq menghadiri undangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lamongan untuk meminta kejelasan terkait proses pengurusan tanah yang sedang ditangani.
Dalam pertemuan tersebut, pihak BPN memberikan penjelasan secara lisan mengenai permasalahan yang dipertanyakan. Namun, Tim LKGSAI menyampaikan bahwa hingga pertemuan berakhir belum memperoleh jawaban atau keterangan secara tertulis yang dapat dijadikan dasar administrasi maupun tindak lanjut.
Tim LKGSAI berharap pihak BPN Kabupaten Lamongan dapat memberikan penjelasan resmi secara tertulis agar proses penyelesaian permasalahan pertanahan menjadi lebih jelas, transparan, dan memiliki kepastian administrasi bagi pihak yang berkepentingan.
LKGSAI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini sesuai ketentuan yang berlaku serta mengedepankan penyelesaian melalui mekanisme yang sah dan komunikasi yang konstruktif dengan instansi terkait.
Apabila berita ini akan dipublikasikan, sebaiknya hanya memuat fakta yang dapat dibuktikan dan memberikan ruang bagi pihak BPN Lamongan untuk menyampaikan tanggapan atau klarifikasi apabila diperlukan.
