Laporan LKGSAI Soroti Lambatnya Penanganan Dugaan Pungli Barong Sawahan Jombang, Dipanggil ke Inspektorat Jatim
Laporan LKGSAI Soroti Lambatnya Penanganan Dugaan Pungli Barong Sawahan Jombang, Dipanggil ke Inspektorat Jatim
Surabaya, Jawa Timur — Tim dari Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) dipanggil oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk memberikan klarifikasi terkait laporan dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum aparat desa di wilayah Barong Sawahan, Kabupaten Jombang.
Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penelusuran dan klarifikasi atas laporan masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan oleh tim investigasi LKGSAI terkait dugaan pungli di lingkungan pemerintahan desa.
Ketua DPC LKGSAI Jombang, Dwi Indarto, menyampaikan bahwa pihaknya menyoroti lambannya progres penanganan kasus tersebut, meski sejumlah dokumen dan laporan pendukung telah diserahkan kepada aparat terkait.
“Kasus ini sudah berjalan cukup lama, namun progresnya masih sangat lambat. Kami berharap ada langkah yang lebih tegas dan transparan dari pihak terkait,” ujarnya di sela proses klarifikasi di Inspektorat Jatim.
Menurutnya, dugaan praktik pungli yang dilaporkan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat serta tidak mencederai kepercayaan publik terhadap aparat pemerintahan desa.
Sementara itu, pihak Inspektorat Provinsi Jawa Timur disebut masih melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut, termasuk memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam persoalan administrasi dan keuangan di desa tersebut.
LKGSAI menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga ada kejelasan hukum dan kepastian penanganan yang dianggap adil serta transparan.
“Kami tidak ingin kasus ini berhenti di tengah jalan. Harus ada kepastian hukum yang jelas,” tambahnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan isu integritas pelayanan publik di tingkat desa, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan potensi penyalahgunaan kewenangan.
