Ketua Tim Surabaya LKGSAI Sugeng Bersama Hasan Basri Kawal Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi KUR BNI Jember
Surabaya – Ketua Tim Surabaya Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI), Sugeng, bersama Hasan Basri, menyatakan terus memantau dan mengawal perkembangan proses hukum dugaan tindak pidana korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BNI Cabang Jember yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
LKGSAI memberikan apresiasi atas langkah Kejati Jawa Timur yang tidak hanya fokus pada penanganan perkara di Kabupaten Jember, tetapi juga mulai menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa di wilayah lain di Jawa Timur. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap secara menyeluruh apabila terdapat pola penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Ketua Tim Surabaya LKGSAI, Sugeng, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
“Kami mendukung penuh upaya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam membongkar dugaan korupsi penyaluran KUR ini hingga tuntas. Apabila ditemukan keterlibatan pihak lain maupun adanya praktik serupa di daerah lain, seluruh pelaku harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Sugeng.
Hasan Basri menambahkan bahwa program Kredit Usaha Rakyat merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu pelaku usaha mikro dan masyarakat kecil. Karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan dana KUR merupakan tindakan yang merugikan negara sekaligus menghilangkan hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan akses pembiayaan.
“LKGSAI akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan perkara ini dan siap memberikan dukungan moral terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kami berharap seluruh aset hasil tindak pidana dapat ditelusuri dan dipulihkan untuk kepentingan negara,” ujar Hasan Basri.
LKGSAI juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penyaluran program-program pemerintah serta tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
DPP LKGSAI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.
wartawan lkgsai jatim
