DPC LKGSAl Kabupaten Pati Ikuti Perkembangan OTT KPK di Pati
DPC LKGSAl Kabupaten Pati Ikuti Perkembangan OTT KPK di Pati
PATI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin, 19 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK mengamankan sejumlah pihak untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya OTT tersebut. Ia menyampaikan bahwa salah satu pihak yang diamankan berinisial SDW dan saat ini masih berstatus sebagai terperiksa.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam OTT di Pati adalah saudara SDW,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.
Untuk kepentingan efektivitas dan kelancaran proses hukum, KPK belum langsung membawa pihak terperiksa ke Jakarta. Pemeriksaan awal dilakukan oleh tim penyidik di Polres Kudus sebelum nantinya dilanjutkan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merinci secara detail konstruksi perkara maupun barang bukti yang diamankan dalam OTT tersebut. Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
“Nanti akan kami sampaikan secara lengkap terkait perkara dan pihak-pihak yang terjaring dalam operasi ini,” tambah Budi.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (DPC LKGSAl) Kabupaten Pati menyatakan ikut memantau dan mengikuti secara serius perkembangan penanganan kasus OTT tersebut. LKGSAl menegaskan dukungannya terhadap langkah KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya di wilayah Kabupaten Pati.
DPC LKGSAl Kabupaten Pati juga menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum agar berjalan secara transparan, objektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
OTT di Pati ini menambah daftar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang Januari 2026. Sebelumnya, KPK telah melakukan OTT terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Jakarta Utara serta dugaan korupsi proyek dan dana CSR yang menjerat Wali Kota Madiun.
KPK kembali menegaskan komitmennya untuk terus memberantas tindak pidana korupsi dan mengimbau seluruh penyelenggara negara agar menjalankan tugas secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
dpc pati
