komandogaruda

DPC LKGSAl Kabupaten Jombang Tegaskan Komitmen Jalankan Program untuk Jombang Maju

JOMBANG – Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAl) Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan program-program organisasi secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPC LKGSAl Kabupaten Jombang, Dwi Indarto, sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya Jombang yang maju dan berintegritas.

Menurut Dwi Indarto, LKGSAl hadir sebagai lembaga kontrol sosial dan mitra strategis masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan, pembangunan, serta penegakan hukum di Kabupaten Jombang. Seluruh program yang dijalankan berorientasi pada kepentingan publik, transparansi, dan keadilan sosial.

“Kami berkomitmen menjalankan program LKGSAl sesuai dengan visi dan misi organisasi, khususnya dalam pengawasan terhadap dugaan penyimpangan, pungutan liar, serta persoalan sosial yang merugikan masyarakat. Semua ini demi Jombang yang lebih maju dan bermartabat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa DPC LKGSAl Jombang akan terus memperkuat koordinasi dengan jajaran pengurus, anggota, serta bersinergi dengan instansi terkait dan elemen masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap program kerja dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata.

Ke depan, DPC LKGSAl Kabupaten Jombang berencana meningkatkan kegiatan pengawasan, advokasi masyarakat, serta edukasi hukum sebagai bagian dari peran aktif organisasi dalam pembangunan daerah.

Dengan komitmen tersebut, LKGSAl Kabupaten Jombang berharap dapat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat serta menjaga nilai kejujuran dan keadilan di tengah masyarakat.

dpc jombang

Ketua Umum LKGSAl Edi Munadi Datangi Kejaksaan Agung, Tindak Lanjuti Dugaan Pungli Desa Barongsawahan

JAKARTA – Ketua Umum Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAl), Edi Munadi, mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) guna menindaklanjuti laporan dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Desa Barongsawahan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas laporan yang sebelumnya telah disampaikan oleh DPD LKGSAl Jawa Timur ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Karena dinilai memiliki indikasi pelanggaran hukum yang serius serta berpotensi merugikan masyarakat desa, DPP LKGSAl kemudian melayangkan surat pengaduan resmi ke Kejaksaan Agung RI untuk meminta atensi dan pengawasan langsung.

Ketua Umum LKGSAl, Edi Munadi, menegaskan bahwa kehadirannya di Kejagung merupakan bentuk komitmen lembaga dalam mengawal penegakan hukum dan pemberantasan praktik pungli di tingkat pemerintahan desa.

“Laporan ini tidak berdiri sendiri. Kami bergerak berdasarkan aduan masyarakat dan hasil investigasi lapangan. Dugaan pungli di Desa Barongsawahan sudah dilaporkan secara berjenjang, dan kini kami minta Kejaksaan Agung memberikan atensi khusus,” tegas Edi Munadi.

Menurut Edi, dugaan pungli tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan pidana, antara lain:

1. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur tentang pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda.
2. Pasal 11 UU Tipikor, apabila pungutan dilakukan karena jabatan atau kewenangan, meskipun tanpa paksaan langsung.
3. Pasal 421 KUHP, yang menyatakan bahwa pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau melakukan pembayaran, dapat dipidana penjara.
4. Pasal 423 KUHP, terkait perbuatan pemerasan oleh pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
5. Pasal 55 KUHP, apabila perbuatan dilakukan secara bersama-sama atau melibatkan lebih dari satu pihak.

Selain itu, praktik pungli juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang secara tegas melarang segala bentuk pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sekecil apa pun pungutan, jika tidak memiliki dasar hukum yang sah dan dilakukan dengan memanfaatkan jabatan, maka itu adalah pungli dan melanggar hukum,” jelas Edi Munadi.

Ia menambahkan, dalam laporan yang disampaikan, LKGSAl telah melampirkan data awal, keterangan warga, serta temuan lapangan yang menunjukkan adanya perbedaan antara pernyataan resmi pihak desa dan fakta yang terjadi di masyarakat.

“Kami tidak memiliki kepentingan lain selain membela hak masyarakat dan mendorong pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari pungli,” ujarnya.

LKGSAl berharap Kejaksaan Agung dapat melakukan supervisi terhadap penanganan perkara di daerah, sehingga proses hukum berjalan objektif, transparan, dan tidak tebang pilih.

Di akhir pernyataannya, Edi Munadi mengajak masyarakat untuk berani melapor apabila menemukan dugaan pungli, penyalahgunaan wewenang, atau tindak pidana korupsi, khususnya di tingkat desa, demi terciptanya pemerintahan yang berkeadilan dan berintegritas.

tim jombang

KEDIRI – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng dunia pendidikan. Kali ini, dugaan tersebut mengarah ke SMA Negeri 1 Wates, Kabupaten Kediri, yang disinyalir melakukan pungutan kepada siswa dengan dalih pembayaran partisipasi masyarakat melalui komite sekolah.

Dugaan ini mencuat setelah Tim Badan Peneliti Aset Rakyat (BPAR) melakukan kunjungan langsung ke SMA Negeri 1 Wates guna mengonfirmasi laporan dari sejumlah wali murid. Dalam klarifikasi tersebut, pihak humas sekolah membenarkan adanya penarikan dana partisipasi masyarakat yang dikoordinasikan melalui komite sekolah, dengan alasan bahwa nominal bersifat tidak ditentukan dan berdasarkan kesepakatan.

Namun, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan fakta yang berbeda. Berdasarkan keterangan para wali murid, penarikan dana tersebut ditetapkan secara seragam, yakni sebesar Rp1.500.000 per siswa. Penetapan nominal ini diperkuat dengan bukti kwitansi pembayaran yang diterima wali murid, sehingga menimbulkan dugaan kuat bahwa pungutan tersebut bersifat wajib dan mengikat.

“Jika nominal sudah ditentukan dan dibebankan kepada seluruh siswa tanpa pengecualian, maka ini bukan lagi sumbangan sukarela, melainkan pungutan,” tegas perwakilan BPAR.

Diduga Melanggar Aturan Perundang-undangan

BPAR menilai, praktik yang terjadi di SMA Negeri 1 Wates berpotensi melanggar berbagai ketentuan hukum di bidang pendidikan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

• Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal tanpa memungut biaya.
• Pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, namun tidak boleh bersifat memaksa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010

• Pasal 181 menegaskan bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilarang melakukan pungutan yang bersifat wajib kepada peserta didik.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Permendikbud ini secara tegas mengatur larangan pungutan, antara lain:

• Pasal 10 ayat (1): Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali murid.
• Pasal 10 ayat (2): Komite Sekolah hanya boleh melakukan penggalangan dana berupa sumbangan, bukan pungutan.
• Pasal 10 ayat (3): Sumbangan sebagaimana dimaksud harus bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pembayarannya.

Dengan adanya penetapan nominal Rp1.500.000 per siswa, BPAR menilai bahwa praktik tersebut bertentangan langsung dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

Berpotensi Masuk Ranah Pungli

Selain melanggar aturan pendidikan, praktik tersebut juga berpotensi masuk kategori pungutan liar, sebagaimana dimaksud dalam:

• Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), yang menegaskan bahwa setiap pungutan tanpa dasar hukum yang sah dan bersifat memaksa dapat dikategorikan sebagai pungli.

Akan Dilaporkan ke Aparat dan Lembaga Pengawas

Sebagai langkah tindak lanjut, Badan Peneliti Aset Rakyat (BPAR) menyatakan akan melaporkan dugaan pungli ini secara resmi kepada lembaga dan instansi terkait, antara lain:

• Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri
• Inspektorat Kabupaten Kediri
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Ombudsman Republik Indonesia

Laporan ini bertujuan agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme penarikan dana, peran komite sekolah, serta dugaan pelanggaran aturan yang merugikan peserta didik dan wali murid.

Harapan Penegakan Hukum dan Transparansi

BPAR berharap agar kasus ini dapat ditangani secara serius, profesional, transparan, dan berkeadilan, sehingga tidak menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan, khususnya di sekolah negeri.

“Sekolah negeri seharusnya menjadi tempat yang aman dan bebas dari praktik pungutan yang membebani siswa. Jika dibiarkan, hal ini akan merusak kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan,” tegas BPAR.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMA Negeri 1 Wates belum memberikan pernyataan resmi terkait adanya penetapan nominal pungutan sebagaimana dikeluhkan para wali murid.

tim bpar kediri

Warga Desa Lamolori Butuh Perhatian Pemerintah Daerah, Ratusan Hektare Sawah Terancam Kekeringan

Konawe Selatan, Sultra – 20 Januari 2026

Warga Desa Lamolori, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mendesak perhatian serius dari pemerintah daerah. Pasalnya, ratusan hektare lahan persawahan di desa tersebut dilaporkan mengalami kekeringan akibat rusaknya infrastruktur pengairan.

Berdasarkan pantauan Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (KGSAI) di lapangan, jaringan irigasi yang selama ini menjadi sumber utama pasokan air ke area persawahan dilaporkan jebol dan tidak lagi berfungsi optimal. Kondisi tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Lamolori saat dikonfirmasi.

“Kondisinya sangat serius. Jika tidak segera ditangani, petani terancam gagal panen,” ungkap Kepala Desa Lamolori.

Kerusakan irigasi ini menyebabkan terhentinya suplai air ke lahan pertanian, sehingga tanaman padi tidak dapat tumbuh maksimal. Akibatnya, ratusan hektare sawah kini berada dalam ancaman puso (gagal panen), yang berpotensi menurunkan pendapatan petani dan mengganggu ketahanan pangan masyarakat setempat.

Penyebab dan Dampak

KGSAI mencatat, penyebab utama kekeringan adalah kerusakan jaringan irigasi dan tanggul penyuplai air ke area persawahan. Dampaknya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi desa yang mayoritas warganya bergantung pada sektor pertanian.

Kebutuhan Mendesak

Petani Lamolori saat ini sangat membutuhkan:

• Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak
• Bantuan pompa air untuk mengambil air dari sumber terdekat
• Perbaikan tanggul dan saluran air secara permanen

Harapan kepada Pemerintah Daerah

KGSAI berharap Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, khususnya melalui Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum, segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan dan penanganan cepat.

Dalam beberapa kasus serupa di wilayah Konawe Selatan, pemerintah daerah bersama dinas terkait maupun Balai Wilayah Sungai diketahui pernah melakukan rehabilitasi irigasi sebagai solusi jangka menengah dan panjang.

Warga Desa Lamolori berharap langkah serupa dapat segera dilakukan agar musim tanam padi dapat kembali berjalan normal dan ancaman gagal panen dapat dihindari.

Liputan: (SAM/KAMA)

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Kunjungi Perbatasan Indonesia–Malaysia, Resmikan Revitalisasi Sekolah di Sebatik Utara

Nunukan, Kalimantan Utara — Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas hingga ke wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, ke wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, tepatnya di Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada 17 Januari 2026.

Kunjungan ini dirangkaikan dengan acara syukuran peresmian revitalisasi SD Negeri 001 dan SD Negeri 003 Sebatik Utara, yang menjadi bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Tim Media Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LK GSAI) turut melakukan monitoring langsung dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Wamendikdasmen Atip Latipulhayat menegaskan bahwa revitalisasi sekolah di wilayah perbatasan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), sekaligus memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan.

“Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Negara harus hadir hingga ke wilayah terluar, termasuk di Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia,” tegas Atip Latipulhayat.

SD Negeri 001 Sebatik Utara Jadi Simbol Sejarah dan Kemajuan Pendidikan

Salah satu sekolah yang direvitalisasi, SD Negeri 001 Sebatik Utara, memiliki nilai historis yang tinggi. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1910 dan hingga kini tetap berperan penting dalam mencerdaskan generasi bangsa di wilayah perbatasan.

SD Negeri 001 Sebatik Utara beralamat di Jalan H. Beddu Rahim, RT 08, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sekolah ini telah meraih Akreditasi B berdasarkan penilaian BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah) pada tahun 2017 dan menggunakan Kurikulum 2013 dalam proses pembelajarannya.

Saat ini, SD Negeri 001 Sebatik Utara dipimpin oleh Kepala Sekolah Halipardi, dengan dukungan operator sekolah Mulyana, yang berperan penting dalam administrasi dan pengelolaan data pendidikan.

Revitalisasi 8 Sekolah di Wilayah Perbatasan

Melalui program revitalisasi ini, Kemendikdasmen secara resmi meresmikan 8 sekolah yang tersebar di Kabupaten Nunukan dan Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Kawasan ini merupakan wilayah perbatasan langsung antara Indonesia dan Malaysia, sehingga pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi prioritas nasional.

Program revitalisasi mencakup peningkatan sarana dan prasarana sekolah, perbaikan bangunan, serta penunjang lingkungan belajar yang aman dan layak bagi siswa dan tenaga pendidik. Pemerintah berharap, dengan fasilitas yang lebih baik, kualitas pembelajaran dan motivasi belajar siswa di daerah perbatasan dapat meningkat secara signifikan.

Harapan untuk Pendidikan Perbatasan

Kehadiran Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam acara ini disambut antusias oleh masyarakat, tenaga pendidik, serta para siswa. Momen ini menjadi simbol nyata bahwa negara tidak mengabaikan wilayah perbatasan dan terus berupaya menghadirkan keadilan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tim Media Garuda Sakti Aliansi Indonesia menilai bahwa revitalisasi sekolah di Sebatik Utara merupakan langkah positif yang harus terus diawasi dan didukung bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat.

tim nunukan .siti

Tim LKGSAl Kembali Siapkan Langkah ke Polda, Tindak Lanjuti Dugaan Ijazah Palsu di Kediri

KEDIRI – Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAl) kembali melakukan persiapan intensif untuk mendatangi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur terkait dugaan penggunaan ijazah palsu yang terjadi di wilayah Kediri. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari laporan dan pengaduan masyarakat yang sebelumnya telah diterima dan dikaji oleh tim investigasi LKGSAl.

Ketua Umum LKGSAl, Edi Munadi, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum dan integritas dunia pendidikan. Menurutnya, dugaan pemalsuan ijazah bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai nilai kejujuran dan keadilan di tengah masyarakat.

“LKGSAl tidak ingin persoalan ini berhenti di tengah jalan. Kami kembali melakukan persiapan ke Polda Jawa Timur dengan membawa data tambahan, dokumen pendukung, serta keterangan saksi yang telah kami himpun di lapangan,” ujar Edi Munadi, Selasa (…).

Tim investigasi LKGSAl menyampaikan bahwa selama proses penelusuran, ditemukan sejumlah indikasi yang patut didalami lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, LKGSAl meminta Polda Jawa Timur untuk memberikan atensi serius dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, LKGSAl juga mengimbau kepada masyarakat Kediri agar tidak takut melaporkan apabila mengetahui atau memiliki informasi terkait dugaan ijazah palsu. LKGSAl memastikan akan melindungi identitas pelapor dan mengawal setiap aduan hingga ke ranah hukum.

“Ini bagian dari kontrol sosial. Kami hadir untuk membantu aparat penegak hukum, bukan menghakimi, tetapi memastikan proses berjalan transparan dan adil,” tambahnya.

LKGSAl menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus dugaan ijazah palsu di Kediri hingga ada kejelasan hukum, sebagai wujud komitmen lembaga dalam mendukung pemberantasan praktik-praktik pelanggaran hukum di Indonesia.

Ketua DPC LKGSAl Jombang Dimintai Keterangan Terkait Dugaan Pungli di Desa Barongsawahan

JOMBANG – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAl) Kabupaten Jombang dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jombang terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di Desa Barongsawahan, Kabupaten Jombang.

Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari proses klarifikasi dan pendalaman laporan dugaan pungli yang sebelumnya telah disampaikan oleh tim LKGSAl kepada aparat penegak hukum. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Jombang dan berjalan secara kooperatif.

Ketua DPC LKGSAl Jombang menyampaikan bahwa kehadirannya di Kejaksaan merupakan bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum serta komitmen LKGSAl dalam membantu memberantas praktik pungli di tingkat desa.

“Kami hadir untuk memberikan keterangan sesuai kapasitas dan data yang dimiliki. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan kami dalam mendukung transparansi serta tata kelola pemerintahan desa yang bersih,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa LKGSAl tidak memiliki kepentingan lain selain mendorong proses hukum berjalan objektif dan profesional. Menurutnya, dugaan pungli yang terjadi di Desa Barongsawahan perlu ditangani secara serius agar tidak merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Jombang menyatakan bahwa pemanggilan tersebut masih dalam tahap pengumpulan keterangan dan bahan pendukung. Semua pihak yang dianggap mengetahui atau terlibat akan dimintai klarifikasi sesuai prosedur hukum yang berlaku.

LKGSAl berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan ini secara transparan dan tuntas, sehingga menjadi efek jera serta pembelajaran bagi aparatur desa lainnya agar tidak melakukan praktik-praktik melanggar hukum.

Kasus dugaan pungli di Desa Barongsawahan ini menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat segera menemukan titik terang demi keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penulis: Tim Media / Investigasi LKGSAl Jombang

OTT KPK Guncang Kota Madiun, Wali Kota Maidi Ikut Diamankan

MADIUN — Suasana Kota Madiun mendadak berubah tegang setelah kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebar luas pada Senin, 19 Januari 2026. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sedikitnya 15 orang yang diduga terlibat dalam praktik korupsi proyek serta penyimpangan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR).

Dari jumlah tersebut, sembilan orang langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Salah satu nama yang mencuat dan menjadi sorotan publik adalah Wali Kota Madiun, Maidi, yang diketahui belum lama kembali menjabat.

Dalam OTT itu, penyidik KPK turut menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan praktik pemberian fee proyek serta penyalahgunaan dana CSR yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan pihak swasta.

Kasus ini langsung menyedot perhatian masyarakat luas, mengingat posisi strategis para pihak yang diduga terlibat. Publik menilai OTT tersebut sebagai pukulan serius terhadap integritas pemerintahan daerah, khususnya di Kota Madiun.

Wali Kota Maidi sendiri dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia pemerintahan. Ia mengawali karier sebagai pendidik, kemudian dipercaya menjabat kepala sekolah, sebelum beralih ke birokrasi pemerintahan. Berbagai posisi strategis pernah diembannya, termasuk memimpin sejumlah dinas hingga menjabat Sekretaris Daerah selama hampir satu dekade. Dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni dan pengalaman birokrasi yang panjang, dugaan keterlibatan dalam perkara ini menjadi ironi dan pukulan telak bagi kepercayaan publik.

Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pendalaman materi dan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan. Masyarakat Kota Madiun dan publik nasional kini menanti kejelasan proses hukum serta langkah tegas penegak hukum untuk mengungkap secara transparan kasus yang mengguncang pemerintahan daerah tersebut.

#KPK #OTT #Madiun #Korupsi #BeritaNasional #Hukum #Indonesia

Tim Edukasi Bahaya Narkoba Siap Masuk Sekolah Dasar dan SMP untuk Cegah Kenakalan Remaja

Dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba dan menekan angka kenakalan remaja sejak dini, Tim Edukasi Bahaya Narkoba menyatakan kesiapan penuh untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Program edukasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai:

• Bahaya narkoba dan zat adiktif
• Dampak hukum, kesehatan, dan sosial
• Pencegahan kenakalan remaja
• Pembentukan karakter dan mental generasi muda

Kegiatan akan dikemas secara edukatif, komunikatif, dan ramah anak, melalui penyampaian materi interaktif, diskusi ringan, serta contoh kasus yang mudah dipahami sesuai usia peserta didik.

Tim menilai bahwa usia sekolah dasar dan SMP merupakan fase krusial pembentukan karakter, sehingga edukasi sejak dini menjadi langkah strategis untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif narkoba dan pergaulan bebas.

Melalui kegiatan ini, Tim Edukasi Bahaya Narkoba berharap dapat:

• Meningkatkan kesadaran siswa
• Membangun sikap menolak narkoba
• Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan sehat

Program ini juga membuka ruang kerja sama dengan pihak sekolah, orang tua, serta instansi terkait demi menciptakan generasi muda yang cerdas, berakhlak, dan bebas narkoba.

“Pencegahan lebih baik daripada penindakan. Edukasi adalah kunci menyelamatkan masa depan anak bangsa.”

Banyaknya Pelanggaran di Tingkat Bawah, Ketua Umum LKGSAl Tegaskan Akan Tindak Lanjut Laporan Tim

KEDIRI – Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAl) menerima sejumlah laporan serius dari tim lapangan terkait maraknya pelanggaran hukum di tingkat bawah. Laporan tersebut mencakup dugaan korupsi, pungutan liar (pungli), serta meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak-anak dan remaja (anak AMK) di berbagai wilayah.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh tim investigasi LKGSAl kepada Ketua Umum LKGSAl sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta kondisi sosial masyarakat.

Dalam laporan yang dihimpun, tim menemukan indikasi praktik korupsi dan pungli yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu di tingkat bawah, yang dinilai sangat merugikan masyarakat. Selain itu, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada masa depan generasi bangsa.

Ketua Umum LKGSAl menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam atas temuan tersebut. Seluruh laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara bertahap dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Laporan dari tim ini adalah hasil kerja lapangan yang tidak bisa diabaikan. Kami akan menindaklanjuti secara serius, baik melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum maupun langkah advokasi dan pengawasan lanjutan,” tegas Ketua Umum LKGSAl.

Ia juga menambahkan bahwa LKGSAl berkomitmen untuk terus mengawal kasus-kasus yang merugikan masyarakat serta aktif dalam upaya pencegahan, khususnya terkait bahaya narkoba di kalangan anak dan remaja melalui edukasi dan sinergi dengan instansi terkait.

LKGSAl mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berani melaporkan setiap bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan masing-masing, demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan masa depan generasi muda yang lebih baik.