komandogaruda

Jakarta – Kepala Divisi (Kadiv) Pengembangan Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) terus melakukan upaya memperkuat organisasi melalui penambahan anggota baru yang memiliki semangat pengabdian, disiplin, dan komitmen untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Langkah ini merupakan bagian dari program pengembangan organisasi agar LKGSAI semakin hadir di berbagai daerah dengan sumber daya manusia yang siap bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Rekrutmen difokuskan pada individu yang memiliki kepedulian sosial, integritas, serta kemauan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi.

Kadiv Pengembangan menegaskan bahwa setiap anggota LKGSAI diharapkan menjadi pribadi yang aktif, produktif, dan mampu menjalankan tugas organisasi dengan penuh tanggung jawab. Semangat kebersamaan dan kerja nyata menjadi landasan utama dalam membangun organisasi yang kuat dan bermanfaat bagi masyarakat.

“LKGSAI membuka kesempatan bagi masyarakat yang memiliki semangat pengabdian untuk bergabung dan bersama-sama membangun organisasi yang semakin maju. Kami mengajak seluruh anggota untuk terus berkarya, menjaga disiplin, serta memberikan kontribusi positif demi kepentingan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Melalui penguatan keanggotaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, LKGSAI berharap dapat memperluas jangkauan pengabdian di berbagai wilayah serta terus mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera melalui program-program sosial, edukasi, dan pengawasan yang konstruktif.

Dengan semangat “Maju Bersama”, LKGSAI optimistis mampu menjadi organisasi yang semakin solid, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.

Bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi bagian dari LKGSAI, informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 0858-8822-2624.

Yasin merupakan salah satu tokoh Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) di Provinsi Jambi yang aktif menjalankan tugas investigasi dan pengawasan di lapangan. Dalam setiap pelaksanaan tugasnya, ia secara rutin melaporkan perkembangan kegiatan dan hasil investigasi langsung kepada Ketua Umum LKGSAI sebagai bentuk tanggung jawab serta komitmen terhadap organisasi.

Khususnya di wilayah Jambi, Yasin terus berupaya mendukung setiap program dan pergerakan LKGSAI secara nyata melalui kerja lapangan, koordinasi dengan jajaran pengurus, serta penyampaian informasi yang akurat dan berimbang.

Semangat, loyalitas, dan dedikasinya diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh anggota LKGSAI untuk terus menjaga integritas, menjunjung tinggi profesionalisme, serta berkontribusi dalam mengawal kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum dan visi organisasi.

Kasreman – Pembangunan saluran irigasi melalui Proyek HIPPA Tahun 2026 di Desa Kasreman membawa harapan baru bagi para petani. Ketua Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Desa Kasreman, Bidin, menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas terealisasinya proyek tersebut yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta mendukung kesejahteraan masyarakat.

Saat ditemui di lokasi pembangunan, Bidin menjelaskan bahwa keberadaan saluran irigasi yang lebih baik akan memperlancar distribusi air ke lahan pertanian. Menurutnya, persoalan kekurangan air yang selama ini kerap terjadi saat musim tanam dapat diminimalkan sehingga para petani lebih mudah mengelola sawah mereka.

“Pembangunan ini sangat membantu petani. Kami berharap hasil panen ke depan semakin meningkat karena kebutuhan air dapat terpenuhi dengan lebih baik,” ujarnya.

Proyek HIPPA 2026 merupakan hasil sinergi antara pemerintah desa, pengurus HIPPA, dan masyarakat dalam upaya memperkuat sektor pertanian. Saluran irigasi yang dibangun dengan material yang sesuai diharapkan mampu mengalirkan air secara merata hingga ke area persawahan yang sebelumnya sulit dijangkau.

Dengan sistem irigasi yang lebih baik, petani berpeluang meningkatkan intensitas tanam serta mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan pasokan air. Kondisi tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan hasil produksi dan kualitas gabah sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi para petani.

Selain memberikan manfaat bagi sektor pertanian, proyek ini juga diproyeksikan mampu menggerakkan perekonomian desa melalui meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergantung pada usaha tani. Stabilitas pasokan air menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.

Keberhasilan pembangunan irigasi HIPPA di Desa Kasreman diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan infrastruktur pertanian berbasis kebutuhan masyarakat. Semangat gotong royong, koordinasi yang baik, serta komitmen seluruh pihak menjadi modal utama dalam mewujudkan pertanian yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan.

magetan tim lkgsai

Jombang – Penanganan dugaan pungutan liar (pungli) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Jombang kembali menjadi sorotan publik. Warga bersama sejumlah anggota DPRD Jombang mempertanyakan kejelasan proses hukum setelah penanganan kasus tersebut dilimpahkan dari Inspektorat Kabupaten Jombang kepada Kejaksaan Negeri Jombang.

Masyarakat berharap pelimpahan perkara tersebut menjadi langkah nyata untuk mengungkap dugaan pelanggaran yang terjadi, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat. Hingga saat ini, publik masih menantikan perkembangan resmi terkait hasil penyelidikan maupun tindak lanjut dari aparat penegak hukum.

Sejumlah anggota DPRD Jombang juga meminta agar proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka menilai kepastian hukum penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program PTSL yang pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian hak atas tanah bagi warga.

Warga berharap aparat penegak hukum dapat menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Transparansi dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Kasus dugaan pungli PTSL ini menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat karena menyangkut pelayanan publik dan penggunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pemerintah. Masyarakat berharap apabila ditemukan adanya pelanggaran, proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, sementara apabila tidak ditemukan unsur tindak pidana, hasil pemeriksaan juga disampaikan secara terbuka kepada publik.

Dengan demikian, penyelesaian perkara diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan bagi masyarakat, serta menjadi evaluasi agar pelaksanaan Program PTSL di masa mendatang berlangsung lebih transparan, bersih, dan bebas dari praktik pungutan liar.

Jombang – Tim Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) kembali melakukan pemantauan terhadap dugaan manipulasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencuat di Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang.

Kasus ini mencuat setelah seorang warga berinisial AL mengaku namanya tiba-tiba tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH saat hendak mencairkan bantuan tahap II. AL menyatakan tidak pernah mengajukan pengunduran diri dari program tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diperolehnya dari pendamping PKH, status kepesertaannya dalam sistem tercatat telah mengundurkan diri melalui aplikasi Cek Bansos. Namun AL membantah keras pernah mengakses maupun mengajukan pengunduran diri melalui aplikasi tersebut.

Merasa dirugikan, AL menduga perubahan data tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki akses terhadap sistem bantuan sosial. Ia juga mengaku sempat meminta agar status kepesertaannya dipulihkan, namun justru diminta mengajukan usulan sebagai calon penerima baru, yang prosesnya dinilai memerlukan waktu cukup lama.

Karena tidak mendapatkan kejelasan mengenai penyebab pencoretan namanya dari daftar penerima manfaat, AL akhirnya melaporkan dugaan manipulasi data tersebut ke Polres Jombang. Dalam laporannya, ia menduga adanya keterlibatan oknum yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan data bantuan sosial.

Menanggapi perkembangan tersebut, Tim LKGSAI menyatakan akan terus mengawal proses penanganan perkara ini sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan hak masyarakat serta mendorong terciptanya tata kelola penyaluran bantuan sosial yang transparan dan akuntabel.

LKGSAI berharap aparat penegak hukum dapat mengusut laporan tersebut secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Di sisi lain, apabila dalam proses penyelidikan tidak ditemukan adanya pelanggaran, hal tersebut juga diharapkan dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi.

LKGSAI menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, termasuk pengelolaan program bantuan sosial, sehingga penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

lkgsai barongbsawahan zaenal

Surabaya – Komando Garuda Sakti (KGS) Provinsi Jawa Timur secara resmi menyampaikan pengaduan kepada Kapolda Jawa Timur melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim terkait dugaan tindak pidana di bidang perumahan, kawasan, dan permukiman yang diduga terjadi dalam penjualan unit Apartemen Spazio di Surabaya.

Pengaduan tersebut tertuang dalam surat bernomor 009/DPD-LAF-KGS/Jatim/I/2026 yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Timur c.q. Dirreskrimsus Polda Jatim.

Berdasarkan hasil investigasi dan pengamatan di lapangan, Komando Garuda Sakti Jawa Timur menemukan adanya permasalahan yang dialami sejumlah konsumen Apartemen Spazio yang berlokasi di Jalan Mayjen Jonosewojo Kav. 3, Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya.

Dalam pengaduannya disebutkan bahwa sejumlah konsumen telah melakukan pembayaran lunas untuk membeli unit apartemen. Namun hingga saat ini mereka belum memperoleh kepastian hak kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) maupun proses balik nama atas nama pemilik yang sah. Para konsumen disebut hanya memegang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang diterbitkan oleh pihak pengembang, yaitu PT Intiland Development Tbk.

Menurut Komando Garuda Sakti Jawa Timur, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi para konsumen. Selain belum adanya kepastian status kepemilikan, kondisi tersebut juga dinilai dapat memengaruhi nilai jual kembali unit apartemen karena calon pembeli umumnya menghendaki dokumen kepemilikan yang lengkap dan sah.

Atas dasar tersebut, Komando Garuda Sakti Jawa Timur melaporkan dugaan pelanggaran yang mengacu pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juncto Pasal 42 ayat (2) serta meminta Ditreskrimsus Polda Jawa Timur untuk melakukan penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Komando Garuda Sakti Jawa Timur berharap aparat penegak hukum dapat segera menindaklanjuti pengaduan tersebut agar para konsumen memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak-haknya.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari PT Intiland Development Tbk terkait pengaduan tersebut. Berita ini akan diperbarui apabila pihak perusahaan memberikan klarifikasi atau pernyataan resmi..

tim lkgsai jatim

SIDOARJO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Jawa Timur secara resmi melayangkan surat pengaduan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Sidoarjo.

Surat pengaduan tersebut ditandatangani oleh Sugeng Kurniawan selaku Ketua Tim DPD LKGSAI Jawa Timur. Dalam laporannya, LKGSAI menduga terdapat penerbitan sejumlah dokumen PBG yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2020.

Menurut Sugeng Kurniawan, Perbup Nomor 55 Tahun 2020 mengatur bahwa salah satu syarat penerbitan PBG untuk rumah tinggal adalah luas kavling minimal 72 meter persegi, dengan luas bangunan minimal 36 meter persegi dan Building Coverage Ratio (BCR) maksimal 60 persen.

Ia menjelaskan bahwa pada 7 Februari 2026 dirinya pernah mengajukan pengurusan PBG di Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh petugas karena luas tanah yang diajukan hanya 60 meter persegi, sehingga dinilai tidak memenuhi persyaratan.

Meski demikian, LKGSAI mengaku memperoleh informasi mengenai adanya dokumen SK-PBG Nomor SK-PBG-351508-08012024-03 yang diterbitkan pada 8 Maret 2024 untuk bidang tanah seluas 60 meter persegi. Dokumen tersebut disebut ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo saat itu, Rudi Setiawan.

Atas dasar temuan tersebut, LKGSAI menduga masih terdapat penerbitan PBG lain pada masa kepemimpinan pejabat terkait yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Perbup Nomor 55 Tahun 2020. Dugaan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo agar dilakukan penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam surat pengaduannya, LKGSAI turut mencantumkan beberapa nama pejabat dan pihak terkait yang diminta untuk diperiksa, yakni mantan Kepala DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo Rudi Setiawan, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Ir. Mochamad Bachruni Aryawan, mantan Kepala Bidang Tata Bangunan Juniyanti Rochyantie, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo Ridho Prasetyo, Bupati Sidoarjo H. Subandi, serta Dwi Sagti Nur Yunita selaku konsultan dari CV. Sagti Karya Utama.

LKGSAI berharap Kejaksaan Negeri Sidoarjo segera menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, independen, dan transparan guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Sidoarjo.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebutkan dalam surat pengaduan tersebut belum memberikan keterangan atau tanggapan resmi terkait laporan yang disampaikan LKGSAI. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi apabila para pihak yang disebutkan ingin memberikan penjelasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

tim lkgsai

didit rahman.investigasi jambi

Abdul hamid satgassus kalsel.lkgsai

LKGSAI JAMBI AJUKAN PERMOHONAN RDPU KE DPRD BUNGO
SOROTI PENGUNDURAN MASAL PPL YANG ANCAM KETAHAN PANGAN PETANI

Bungo, 17 September 2026 – Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia DPD Provinsi Jambi secara resmi melayangkan Surat Permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) kepada DPRD Kabupaten Bungo.

Langkah ini diambil menyikapi terjadinya pengunduran diri masal Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Dinas Pertanian Kabupaten Bungo yang belakangan ini terjadi.

Ketua DPD LKGSAI Provinsi Jambi, SYAMPURNA, S.H., C.PL. menyampaikan bahwa kondisi tersebut berdampak langsung kepada petani di lapangan.

“Akibat kekosongan PPL ini, penyaluran pupuk subsidi menjadi terhambat. Pendampingan kepada petani juga terhenti. Jika dibiarkan, ini bisa menyebabkan gagal panen dan mengancam ketahanan pangan di Kabupaten Bungo,” tegas Syampurna.

LKGSAI memandang persoalan ini sangat serius karena PPL adalah garda terdepan dalam membina, mendampingi, dan memastikan petani mendapatkan hak-haknya termasuk pupuk bersubsidi.

Melalui RDPU yang kami mohonkan, kami berharap DPRD Kabupaten Bungo bersama Pemda Bungo dapat menjadikan ini perhatian khusus dan segera mengambil langkah konkret.

“Kami dari Lembaga sangat berharap khususnya Pemda Bungo dan DPRD supaya segera bertindak. Petani tidak boleh menjadi korban dari persoalan administrasi dan kebijakan,” lanjut Syampurna.

LKGSAI Provinsi Jambi siap mengawal dan mengawal bersama agar hak-hak petani tetap terpenuhi dan tidak ada lagi petani yang dirugikan.

Tentang LKGSAI
Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia adalah lembaga yang hadir untuk mengawal, membela, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat khususnya petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Narahubung Media:
KETUA DPD LKGSAI PROVINSI JAMBI
SYAMPURNA, S.H., C.PL.