LKGSAI Berau Kawal Pengusutan Dugaan Korupsi Dana Kampung di Talisayan
BERAU, KALTIM — Ketua DPC Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Kabupaten Berau, Debyy, bersama jajaran DPD LKGSAI Kalimantan dan anggota LKGSAI terus memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah informasi mengenai pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Dana Kampung (ADK) di wilayah Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Berdasarkan pemberitaan yang menjadi bahan informasi LKGSAI, Satreskrim Polres Berau tengah mendalami dugaan persoalan pengelolaan ADK yang berkaitan dengan Kampung Purnasari Jaya dan Kampung Capuak, Kecamatan Talisayan.
Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Muhammad Fajri, sebagaimana diberitakan Nomor Satu Kaltim pada 28 Agustus 2026, menyampaikan bahwa kedua kampung tersebut menjadi wilayah yang tengah didalami pihak kepolisian.
Dalam proses pengusutan, polisi disebut telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi. Mereka berasal dari unsur perangkat kampung, pihak pengelola keuangan, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penggunaan Anggaran Dana Kampung.
Pihak kepolisian juga disebut masih mengumpulkan bukti permulaan untuk mengetahui apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum serta potensi kerugian keuangan negara.
Ketua DPC LKGSAI Berau: Kawal Informasi, Bukan Menghakimi
Ketua DPC LKGSAI Kabupaten Berau Debyy bersama jajaran DPD LKGSAI Kalimantan menegaskan bahwa organisasi menjalankan fungsi kontrol sosial dengan tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum.
Menurut jajaran LKGSAI, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan suatu persoalan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik. Namun, informasi tersebut harus disampaikan secara hati-hati, berdasarkan data dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
LKGSAI juga menekankan bahwa dugaan tidak boleh langsung dianggap sebagai sebuah kesalahan yang telah terbukti.
“Kami menjalankan fungsi kontrol sosial. Kami kawal informasi dan mendorong transparansi, tetapi tidak ingin mendahului proses hukum. Semua pihak tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan,” ujar jajaran LKGSAI dalam sikap organisasinya.
LKGSAI berharap proses yang dilakukan aparat penegak hukum dapat berjalan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dorong Transparansi Pengelolaan Anggaran Kampung
Pengelolaan Anggaran Dana Kampung menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan serta pelayanan masyarakat di tingkat kampung.
Karena itu, setiap penggunaan anggaran publik perlu dilakukan secara transparan, tertib administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, LKGSAI menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses sesuai mekanisme hukum.
Sebaliknya, apabila terdapat informasi yang belum sesuai atau terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan maupun informasi yang berkembang, LKGSAI mendorong agar pihak tersebut diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi.
Dengan demikian, fungsi kontrol sosial dapat berjalan tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang sedang diperiksa atau disebut dalam suatu persoalan.
LKGSAI Berau Siap Terus Kawal Aspirasi Masyarakat
Ketua DPC LKGSAI Kabupaten Berau Debyy bersama jajaran DPD Kalimantan dan anggota LKGSAI menyatakan akan terus membangun koordinasi dalam menjalankan kegiatan organisasi di wilayah Kalimantan Timur.
Kehadiran LKGSAI di tengah masyarakat diarahkan untuk menyerap aspirasi, melakukan pemantauan, serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan secara terbuka dan sesuai aturan.
Terkait dugaan persoalan pengelolaan ADK di Kampung Purnasari Jaya dan Kampung Capuak, LKGSAI menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti perkembangan proses hukum yang sedang berjalan.
Hingga informasi yang menjadi dasar berita ini, proses tersebut masih berada dalam tahap pengusutan oleh pihak kepolisian dan belum dapat disimpulkan bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan tindak pidana.
LKGSAI mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum dan tidak melakukan penghakiman sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
LKGSAI hadir untuk masyarakat.
Kawal informasi, dorong transparansi.
Kontrol sosial dengan data dan klarifikasi.
Bersama kita bisa.
LKGSAI makin jaya.
Salam Garuda Sakti!
