Klarifikasi Dirut PDAM Natuna: Bongkar Akar Masalah BPJS, Gaji Macet, hingga Mafia Lahan Eks Direktur
Klarifikasi Dirut PDAM Natuna: Bongkar Akar Masalah BPJS, Gaji Macet, hingga Mafia Lahan Eks Direktur
Natuna –
Sorotan publik terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Natuna kian tajam. Mulai dari keterlambatan iuran BPJS, gaji karyawan yang tersendat, hingga polemik lahan yang menyeret nama mantan direktur, kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PDAM Natuna akhirnya angkat bicara dan membeberkan fakta di balik persoalan yang selama ini menjerat perusahaan daerah tersebut.
BPJS: Masalah Lama yang Membusuk
Direktur Utama PDAM menegaskan bahwa isu keterlambatan iuran BPJS bukanlah kesalahan manajemen saat ini, melainkan warisan persoalan lama yang telah berlangsung jauh sebelum dirinya menjabat.
“Ini masalah lama. Bahkan saya sendiri sampai hari ini belum terdaftar di BPJS melalui PDAM. Kami sudah duduk bersama pihak BPJS Tanjungpinang dan Natuna untuk membedah persoalan ini, dan sudah ada kesepakatan penyelesaian,” ujarnya.
Gaji Karyawan Macet: Fasilitas Bobrok, Pendapatan Seret
Lebih lanjut, ia menjelaskan penyebab keterlambatan gaji karyawan yang sering menjadi sorotan publik. Menurutnya, pendapatan perusahaan jauh dari ideal akibat kondisi fasilitas PDAM yang sudah tua, rusak, dan tidak sesuai standar.
“Dari lebih 600 pelanggan, sekitar 350 meter air mengalami kerusakan. Akibatnya, banyak pelanggan hanya membayar Rp18 ribu per bulan, padahal biaya operasional jauh lebih besar. Fasilitas intake hingga reservoir juga tidak memiliki sistem penyaringan standar, sehingga pasir dan sampah sering ikut ke rumah warga. Hal ini membuat meter cepat rusak,” terangnya.
Kondisi semakin berat karena faktor alam. Saat kemarau, debit air turun drastis. Sebaliknya, di musim hujan, pipa tua yang tidak berstandar SPAM kerap pecah di berbagai titik. Ditambah lagi, praktik pencurian air dan tunggakan pelanggan memperparah kondisi keuangan perusahaan.
“Kami hanya mengelola fasilitas kaki lima, tapi dituntut menghasilkan pendapatan bintang lima. Mana mungkin? Meski begitu, kami tetap memprioritaskan pelayanan agar masyarakat tidak kekurangan air bersih,” tegasnya.
Kasus Harmain: Ancaman, Lahan, dan Kepentingan Pribadi
Persoalan lain yang turut mencuat adalah konflik dengan Harmain, mantan direktur PDAM, yang disebut-sebut menutup akses pagar menuju bak penampungan air (WTP).
Menurut Dirut, kasus ini bukan sekadar konflik internal, melainkan menyangkut dugaan penguasaan lahan milik Pemda seluas 415 meter persegi oleh Harmain selama sekitar 20 tahun. Lahan tersebut sejatinya telah dibebaskan dengan anggaran Rp125 juta untuk pembangunan fasilitas PDAM, namun justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“Anak Harmain terang-terangan mengancam saya. Jika tidak diangkat menjadi pegawai PDAM, pagar menuju bak air akan ditutup. Ini jelas mengganggu pelayanan masyarakat. Masalah ini sudah kami laporkan ke pihak kepolisian,” ungkapnya.
Tak berhenti di situ, Harmain bahkan disebut pernah meminta setengah ton bahan kimia penjernih air untuk kepentingan pribadi. Permintaan tersebut ditolak karena bahan tersebut merupakan aset Pemda, bukan milik perorangan.
Komitmen: Bekerja di Tengah Keterbatasan
Di akhir klarifikasinya, Direktur Utama PDAM menegaskan bahwa seluruh persoalan yang terjadi bukan murni akibat kelalaian manajemen saat ini, melainkan akumulasi masalah lama yang menumpuk: fasilitas rusak, administrasi terbengkalai, serta adanya kepentingan pribadi yang menyeret institusi.
“Kami sudah membawa persoalan ini ke pimpinan daerah. Solusi sedang disiapkan dan tinggal menunggu proses berjalan. Saya tegaskan, seluruh jajaran PDAM tetap bekerja keras di lapangan agar masyarakat tetap mendapatkan air bersih, meskipun kami mengelola fasilitas yang jauh dari layak,” pungkasnya..tom lkgsai jakarta
