Uncategorized

Nunukan. 8 Juli 2024

“‘Peningkatan citra dan kepercayaan publik meliputi physical. Supports. Dan contact🗣📲📞 person I’m serta citra RS. Berpengaruh terhadap kepeceryaan masyarakat👥👥👥 terkait pelayanan kesehatan dan kebersihan lingkungan . Pasilitas kesehatan yang digunakan oleh puskesmas dan RSUD.. Perseolan serius ini harus kita memberikan nilai positif dan mendorong keterpaduan pemerintah Daerah nunukan dan anggota DPRD nunukan.. Terkait keterpurukan perekonomian RSUD umum Daerah nunukan.. Guna kepentingan kita bersama .

“”Industri jasa kesehatan mempunyai prospektif yang cukup besar karena pelayanan kesehatan tidak terpaku hanya pada pengobatan penyakit …..tetapi juga memberi pelayanan BPJS menjadikan pelayanan kris. Tp tidak berpengaruh pada sistem cuma pelayanan kesehatan yang di utamakan peserta BPJS dan masyarakat tidak mampu saja khususnya masyarakat kab nunukan sesuai yang terdaftar di sistem BPJS itu sendiri . “””Tetapi kepala Dinas kesehatan kab. Nunukan.. Bu Miskia ditemui diruang kerjanya lantai 2 .. Mengatakan profesional lebih mengutamakan kepentingan masyarakat 👥👥👥tidak mampu khususnya warga nunukan kab.nunukan pada umumnya….dan meningkatkan pelayanan BPJS. Serta pelayanan kesehatan di PUSKESMAS. Dan RSUD umum Daerah nunukan..

“” Sampai hari ini. Pelayanan kesehatan ..ber.usaha mencegah kekurangan yang menjadi kebutuhan para fasien yang berobat.dipuskemas dan dirujuk ke Rsud guna pengobatan lebih lanjut., baik rujuk …rawat nginap di.RSUD.tersebut dan meningkatkan.kesehatan masyarakat sesuai dengan harapan sebagai pengguna jasa kesehatan berdasarkan tema dari hasil sistem pelayanan kesehatan . Misalnya Dokter sering terlambat datang. Pasien harus menunggu lama ..untuk mendapat pelayanan . “

“kekurangan fasilitas pelayanan kesehatan.seperti obat obatan penyedia layanan diruang tunggu ..yang nyaman. Belum bisa menjamin penyerahan 💊serta belum mampu membuat sistem peresepan on-line lewat komputer.
memberikan kemudahan akses layanan bagi pasien .

“”Terkait Permasalahan yang di hadapi RSUD umum Daerah nunukan sat ini.. dalam rangka memberikan kepuasan para pengguna jasa umumnya berkaitan dengan perekonomian yang melanda RSUD umum daerah nunukan. Mari kita memberi opini publik untuk pelayanan kesehatan yang terbaik

Pemerintah kab. Nunukan dan anggota DPRD nunukan perwakilan masyarakat 👥👥👥 ….aspirasi masyarakat itu penting guna mengetahui kekurangan yang di alami RS tersebut…AnggotaDPRD nunukan. Melakukan Hering disela sela kekurangan pelayanan pasilitas anggaran oprasional RS .seperti tagihan listrik..gaji pegawai PNS.tenaga honorer. Tenaga kebersihan lingkungan RS. Dll.mengambil sikap positip.kordinasi pemerintah daerah nunukan dan DPRD nunukan guna kepntingan kita bersama dan pengguna jasa kesehatan..supaya semua pandangan praksi mengeluarkan pandangan positip guna kepentingan pelayanan kesehatan

“””Kompetensi pelengkap dari suatu jasa yang ditawarin RS.. “”‘Dalam rangka memberi kepuasan pada pengguna umumnya… Seperti kepala Dinas Kesehatan kab nunukan ( kaltara) ….Bu Miskia .. Diwawancara wartawati Bu sitti samriyani.. Media KGSAI. Mengatakan Memberi pelayanan terbaik mengutamakan penduduk masyarakat kab. Nunukan dalam pengguna pelayanan BPJS .kris.. Sesuai program pemerintah .. Adapun standar pelayanan kesehatan kerja sama dengan RSUD umum daerah nunukan kab nunukan prov kalimantan utara..

Editor. Sitti samriyani & julianty anti

Sosok Anggota DPR RI Anita Jacoba Gah jadi sorotan setelah mengkritik keras Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Anita Jacoba Gah berkali-kali meminta agar KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) segera memeriksa jajaran Kemedikbudristek.

Pasalnya, Anita Jacoba Gah menilai, banyak kejanggalan terjadi di kementerian tersebut.

“Kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya Rp 15 triliun, tetapi kalau menurut saya. mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi, jujur sama diri kita sendiri. Itu banyak anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah dipergunakan dengan baik atau tidak,” kata Anita dalam rapat bersama Komisi X DPR kemarin.

Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) II ini kesal dengan pengelolaan anggaran oleh Kemendikbud.

Sebab, banyak realisasi anggaran yang tidak sampai kepada penerima atau peruntukkannya di daerah.

Apalagi, dia mengatakan, masukan dari anggota dewan terkait program dan realisasinya setiap rapat kerja seolah tidak pernah didengar oleh Kemendikbud.“Kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud harusnya Kemendikbud sadar. Karena apa? Kami anggota dewan, kami sudah bilang setiap rapat banyak persoalan. Lakukan pengawasan, laporkan kepada kami tetapi kami tidak pernah didengar ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot,”

Dia lantas membeberkan permasalahan anggaran dan program yang diinisiasi Kemendikbud di dapilnya.

Mulai dari tunjangan guru sampai 17 bangunan sekolah di Kupang yang pembangunannya mandek padahal sudah dianggarkan sejak 2021.

Anita juga menyinggung persoalan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang disebut tidak juga terselesaikan. Akses terhadap pendidikan masih sulit. Tetapi, Kemendikbud hanya memikirkan akses internet untuk pelajar di luar daerah 3T.

“Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pak Menteri! Saya sangat kecewa,” kata Anita sambil sesekali memukulkan tangan ke meja.

Dia juga menyinggung persoalan realisasi anggaran dari Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan dana bos. Menurut Anita, banyak penerima yang masuk dalam data tetapi tidak pernah menerima hak mereka.

“Kalau Anda turun, turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat, turun ke penerima orang tua kalau enggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong, nama ada, SK ada, uang nol. Sampai hari ini,” katanya diakhiri dengan nada tinggi.

Oleh karena itu, Anita sampai dua kali meminta agar pimpinan Komisi X DPR memberikan rekomendasi kepada KPK untuk memeriksa anggaran di Kemendikbud.

Dia juga meminta agar anggaran kementerian yang dipegang Nadiem itu tidak ditambah pada 2025.“Saya setuju KPK memberikan rekomendasi, bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK periksa Kemendikbud, biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya, wakil rakyat kah atau mereka,” tantang Anita.

Ia lahir pada 9 Maret 1974.

Anita Jacoba Gah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak periode 2004-2009, 2009-2014 dan 2019-2024.

Pada periode 2014-2019 ia merupakan anggota PAW menggantikan Jefirstson Richset Riwu Kore yang maju sebagai calon wali kota Kupang.

Wanita yang duduk di Komisi X itu mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II, yang meliputi Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, dan Kota Kupang.

Anita mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Bonipoi pada tahun 1981-1988.

Pada tahun 1988-1991 ia menjalani pendidikan di SMP 1 Kupang.

Selepas SMP ia melanjutkan sekolah di SMA Negeri 46 Jakarta pada tahun 1991-1994.

Lalu melanjutkan D3 di Sekola Tinggi Teologi Jakara. Pada 2005-2008, ia menempuh pendidikan S1 Ekonomi di STIE Nasional Indonesia.

Ia diketahui pernah menjadi Ketua Gerakan Pemuda GPIB EFFatha, Ketua Pengurus Karang Taruna di Kelurahan Pasir Gunung Selatan.

Anita Jacoba juga pernah menjadi sekretais Pengurus Ikatan Guru-guru Seni Suara Indonesia dan Pengurus di Pemuda GMIT di Kota Kupang

 Siapa sosok Rita Widyasari?

Rita Widyasari belakangan ini menjadi sorotan.

Ia memiliki harta kekayaan yang fantastis.

Rita Widyasari ternyata anak kedua dari mantan Bupati Kutai Kartanegara, yaitu Syaukani Hasan Rais.

Ayahnya berdarah Banjar dan Makassar, sedangkan ibunya asli berdarah Kutai.

Rita Widyasari selaku Bupati Kutai Kartanegara dua periode.

Periode pertama (2010–2015) dan periode kedua (2016–2021).

Rita Widyasari lahir 7 November 1973 (umur 50) di Tenggarong, Kalimantan Timur.

Rita Widyasari terpilih menjadi bupati maju dari Partai Golkar.

Suaminya bernama Endri Elfran Syafril dan memiliki tiga orang anak.

Rita Widyasari alumni University Utara Malaysia.

Adapun Rita Widyasari merupakan terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit di Kutai Kartanegara.

Rita divonis 10 tahun penjara, denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Belum selesai periodenya menjabat bupati, pada 10 Oktober 2017, jabatannya diganti oleh wakilnya, Edi Damansyah setelah penahanan Rita Widyasari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Deretan harta kekayaan Rita Widyasari disita KPK

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita deretan aset mewah mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

Penyitaan ini dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Telah melakukan penyitaan kurang lebih 536 dokumen, bukti elektronik, dan kendaraan yang terdiri dari motor dan mobil mewah kurang lebih 91 unit dari berbagai merek,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (6/6/2024).

Ali Fikri juga membeberkan merek mobil yang disita. “Ada Lamborghini, McLaren, BMW, Hummer, Mercedes Benz, dan lain-lain, ada 91 termasuk mobil dan motor,” lanjut Ali.

Selain itu, ada juga lima bidang tanah serta berbagai barang mewah.

Disebutkan, ada 30 jam tangan mewah beragam merek, seperti Rolex, Richard Mille, Hublot, dan lain-lain.

“Tentu ini semua dilakukan penyitaan dalam rangka mengoptimalkan dugaan hasil kejahatan yang terus kami telusuri, kami kumpulkan. Nantinya tentu dalam proses persidangan jaksa KPK akan memohon kepada majelis hakim untuk melakukan perampasan dan diserahkan kepada negara,” tutur Ali Fikri.

Ali Fikri menambahkan, pengusutan TPPU tersebut dilakukan demi mengoptimalkan upaya asset recovery atau pemulihan aset yang diduga hasil korupsi.

Dia memastikan KPK terus melakukan berbagai upaya pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi, penggeledahan, hingga penyitaan.”Saat ini mobil dan motor serta barang bukti yang lain sebagian besar dititipkan di Rupbasan KPK di Cawang, dan juga ada di beberapa tempat lain di Kalimantan Timur serta beberapa pihak dalam rangka perawatannya,” ujar Ali Fikri.

MediaKGSAI-Kota Tangerang, Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI tingkat Provinsi Banten akan berlangsung di Kota Tangerang sebagai tuan rumah pada 9-13 Juni. Pembukaan pun akan berlangsung di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, pada Sabtu (8/6) malam besok. Menjaga keamanan dan kenyamanan, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) pun telah menyiapkan sejumlah kantong parkir untuk seluruh tamu undangan dan masyarakat.

Kepala Dishub Kota Tangerang Achmad Suhaely menuturkan, Dishub Kota Tangerang telah berkoordinasi dengna panitia untuk mengatur rekayasa lalu lintas dan menyediakan lokasi parkir untuk seluruh tamu undangan dan masyarakat yang akan datang ke Pembukaan POPDA XI Banten di Stadion Benteng Reborn.

“Kita telah melakukan koordinasi lebih lanjut untuk menyukseskan Pembukaan POPDA XI Banten. Khusus mengenai lokasi parkir, Dishub Kota Tangerang telah menyediakan seluruh area parkir Masjid Raya Al-A’zhom, LP Anak Pria, Puspem Kota Tangerang dan Stadion Benteng Reborn yang dikhususkan untuk VIP,” jelas Suhaely, Jumat (7/6/24).

Lanjutnya, lokasi parkir telah disediakan untuk para pengunjung. Diharapkan untuk seluruh pengunjung memanfaatkan lokasi parkir yang telah disediakan, terlebih ketika pembukaan berlangsung diperkirakan akan dipadati ribuan pengunjung.

“Dishub Kota Tangerang mengimbau, tamu undangan atau masyarakat yang ingin datang ke Pembukaan POPDA XI Banten untuk datang menggunakan kendaraan umum. Jika membawa kendaraan pribadi untuk memarkirkan kendaraannya di lokasi-lokasi parkir yang telah disediakan, tidak sembarangan,” imbau Suhaely.

Selain itu, Dishub Kota Tangerang juga telah menginformasikan akan membuat rekayasa lalu lintas selama pembukaan. “Selama kegiatan berlangsung, puluhan petugas Dishub Kota Tangerang juga akan disiagakan untuk mengatur lalu lintas. Terlebih, memastikan seluruh pengendara mematuhi aturan berlalu lintas dan parkir di kantong-kantong parkir yang telah disediakan,” tutupnya.(Pis

 Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengakui masih ada masalah yang belum terselesaikan dalam pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya, saat ini masih ada sebagian lahan yang ditinggali oleh masyarakatAHY mengatakan, saat ini masih ada 2.084 hektare dari total 36 ribu hektare lahan di IKN yang masih belum clear and clean. Artinya, di lahan itu masih ada masyarakat yang tinggal dan belum ditangani sesuai aturan.

Untuk IKN, dari 36 ribu hektare yang dipersiapkan untuk pembangunan IKN, ada 2.086 hektare yang masih dinyatakan belum clear and clean. Yang intinya, jangan sampai, ada yang masih menduduki masyarakat,” kata dia dalam konferensi pers 100 Hari Kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) AHY, di  Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Menurut dia, kasus itu dinilai belum ditangani dengan baik sesuai aturan. Karena itu, masyarakat yang masih tinggal di lahan yang belum diselesaikan itu tidak boleh diusir begitu saja. “Tidak boleh seperti itu,” ujar AHY.

a mengaku sudah melaporkan masalah itu ke Otorita IKN (OIKN). Menurut dia, OIKN akan segera menuntaskan masalah yang ada dengan proses penggantian atau melalui skema penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK).

AHY mengakui masih terdapat permasalahan karena penggantian itu masih belum dilakukan. Namun, ia tak mau mengungkapkan masalah tersebut karena bukan menjadi bagian dari kewenangan kementeriannya.

“Tapi pendeknya adalah segera tinggal dieksekusi dengan baik. Kira-kira begitu. Nanti boleh tanya langsung ke OIKN. Namun yang jelas, kami ingin ini sudah dijalankan, clean and clear, baru setelah itu kami terbitkan sertifikatnya,” ujar AHY. 

Ia menambahkan, apabila masalah itu sudah sepenuhnya selesai, kementeriannya akan segera menerbitkan sertifikat tanahnya. Dengan adanya sertifikat itu, negara berarti sudah resmi menentukan wilayah yang memang menjadi hak dari pengelola IKN.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri menyebut pihaknya menyita 91 unit kendaraan yang diduga terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Ia menyatakan puluhan kendaran tersebut terdiri dari mobil mewah, seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Hummer, Mercedes Benz.

Mobil mewah kurang lebih 91 unit. Berbagai merek ya, ada Lamborghini, McLaren, BMW, kemudian Hummer, Mercedes Benz, dan lain -lain. Ada 91, termasuk mobil dan motor,” kata Ali dalam keterangannya pada Kamis (6/6/2024).

Sebagai informasi untuk mobil Lamborghini, harganya berkisar Rp 8 miliar. Seperti Aventador harganya senilai Rp 8,5 miliar sementara Huracan sebesar Rp 8,9 miliar. Artinya Huracan setara harga 30 mobil Avanza 1.5 G CVT. 

Sedangkan untuk jenama Hummer bisa mencapai Rp 1,1 miliar hingga Rp 2,7 miliar. Untuk Mclaren harganya antara Rp 2,7 miliar hingga Rp 12,5 miliar.

Diketahui, penyitaan tersebut dilakukan penyidik KPK setelah menggeledah beberapa tempat di wilayah Kalimantan Timur sejak akhir Mei sampai awal Juni 2024.

Walau demikian, Ali tidak menyebut soal lokasi penggeledahan. Ketika dikonfirmasi apakah lokasi yang digeledah adalah rumah dari kakak ipar Rita yang merupakan manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan, Ali tidak membantah ataupun membenarkan.

“Adapun mengenai milik siapa rumahnya, ataupun tempat siapa, saya kira itu teknis. Nanti akan dikonfirmasi oleh tim penyidik KPK untuk menguji kebenaran dan mengonfirmasi barang bukti yang dilakukan penyitaan tadi,” ujar Ali.

Ali menegaskan penyitaan itu dilakukan dalam rangka pemulihan aset yang bersumber dari hasil tindak pidana korupsi. Ali menjamin KPK masih terus menelusuri sejumlah aset lainnya.

Sebagian besar barang-barang itu sudah dititipkan di Rumah Penyimpanan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK di Cawang, di sejumlah tempat di Samarinda Kalimantan Timur, dan di tempat beberapa pihak dalam rangka perawatan.

Selain puluhan kendaran itu penyidik KPK juga menyita 536 dokumen terdiri dari bukti elektronik, lima bidang tanah. Ada pula puluhan jam tangan mewah yang menjadi target penyitaan. 

“Terus ada barang-barang mewah yang terdiri dari 30 jam tangan berbagai merek. Ada Rolex, Richard Mille, Hublot, dan lain-lain. Banyak, ada 30 jam tangan mewah,” ujar Ali.

Kemudian nanti tentu dalam proses persidangan, jaksa KPK akan meminta atau memohon kepada majelis hakim untuk melakukan perampasan dan kemudian nanti diserahkan kepada negara sejumlah aset yang saya kira ini jumlahnya cukup besar,” ujar Ali.

Sebelumnya, Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Januari 2018. Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp436 miliar.

Mereka disinyalir membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya.

Rita saat ini menghuni Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 110,7 miliar dan suap Rp 6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek. Tim KGSAI

.kades sanglar Bapak zulkifli memberikan Cendra mata ke DanDim lama tgl 5 juni 2024 pukul 0900 pagi di makodim 0317 Tanjung balai karimun Kepri,dalam acara sartijab dandim.

.kades sanglar Bapak zulkifli akan terus membangun desa nya agar lebih bisa menjadi yang terdepan.

Rapat Rutin pengurus DPD Jateng ,pembahasan pembentuk DPC jateng yang belum terbentuk,dan pembahasan program kerja UMKM,PENGAWASAN DESA,DAN Lain nya.

Prabumulih sumatra selatan, hari kamis pukul 09 pagi dalam rangka acara lsm apm ikut donor darah undangan polisi militer prabumulih sumatra selatan.dan tim KGSAI, IKUT SERTA 

Untuk mengetahui sejarah lahir atau berdirinya Desa Mekarsari tidak perlu melakukan penelitian yang khusus, karena penggagas dan sekaligus pendiri Desa Mekar Sari  Kata Mekar Sari terdiri dari dua kata yang di ikat menjadi satu Nama Desa dan mengandung  beberapa makna kata yang memiliki arti dan sekaligus merupakan suatu slogan desa. Makna kata yang dimaksud di atas yaitu Mekar Sari berasal dari dua kata yaitu Mekar dan Sari :

• Mekar singkatan dari kata Menuju Karya;
• Sari singkatan dari kata Sehat, Aman, Religius dan Intelektual.
•  

Selaku warga mekar sari ibuk aulia akan ikut serta membangun desa bersama warga setempat,dan ibuk selaku pengurus DPP  Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia,Badan Peneliti Aset Negara,dan Media Online untuk bersama maju