Artikel

Wartawan atau pewarta adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin, atau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai di orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita, baik dalam media cetak, media elektronik, maupun media daring. Yuk bergabung dengan kami..MEDIA KOMANDO GARUDA SAKTI ALIANSI INDONESIA

SATGAS SABER PUNGLI
Merupakan salah satu Divisi didalam KGS AI turut mendukung dan bekerjasama dengan POLRI.

Pemberantasan pungutan liar (pungli) sangat serius diupayakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis 20 Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat.

Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Tak ingin hal tersebut terus terjadi, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia.

Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli itu. Karena itu saya ajak para gubernur bicarakan langkah kongkret bicara pungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di sumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama hilangkan. Dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pungli ini akan efektif, tegas Presiden.

Presiden kembali mengingatkan bahwa semangat pemberantasan pungli bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkannya, namun lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan

Yang namanya pungutan liar bukan hanya soal besar-kecilnya, tapi keluhan yang sampai ke saya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya. Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan sepuluh ribu, tapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu, terangnya.

Presiden juga mengingatkan, pungutan liar tidak hanya berdampak kecil pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat. Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Pungli juga melemahkan daya saing nasional.

Edi Munadi  Selaku Ketua Umum Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia ,menyampaikan gara dalam pemilu ini kita menjadi  yang lebih baik .. jangan salah pilih dalam pencoblosan besok ,, ingat 5 tahun kedepan kita pasti bisa… salam nyoblos  no 2 prabowo gibran……

Kasus yang melibatkan mafia tanah kerap terjadi di Indonesia. Korban mafia tanah tidak hanya masyarakat biasa, namun juga pejabat, mantan pejabat danbahkan lembaga negara. Beberapa kasus mafia tanah yang sempat menjadi perhatian publik 

Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia, mafia merujuk pada perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal) sedangkan tanah adalah permukaan bumi yang diberi batas, permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara. Salah satu faktor penyebab mafia tanah adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk, sementara disisi lain ketersediaan tanah semakin terbatas. Kondisi inilah yang kemudian mendorong nilai tanah semakin lama semakin tinggi dan relatif mahal mengingat sifatnya yang terbatas (scarce).

Modus Operandi Mafia Tanah
Mafia tanah merupakan kejahatan pertanahan yang melibatkan sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk memiliki ataupun menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah atau melanggar hukum. Biasanya para pelaku menggunakan cara-cara yang terencana, rapi, dan sistematis. Penguasaan tanah secara ilegal seringkali memicu terjadinya konflik atau sengketa yang acapkali menimbulkan korban nyawa manusia.

Ada berbagai modus para mafia tanah ini untuk mendapatkan lahan secara ilegal, seperti menggunakan surat hak-hak tanah yang dipalsukan, pemalsuan atau hilangnya warkah tanah, pemberian keterangan palsu, pemalsuan surat, jual beli fiktif, penipuan atau penggelapan, sewa menyewa, menggugat kepemilikan tanah, menguasai tanah dengan cara ilegal, KKN dengan aparat atau pejabat terkait, hingga merekayasa perkara di pengadilan.

Modus terbanyak yang digunakan oleh mafia tanah adalah pemalsuan dokumen. Mantan Menteri Agraria dan Tata Rruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengungkapkan dari 305 kasus yang dijadikan target operasi, modus operandi terbanyak terdiri dari pemalsuan dokumen sebanyak 66,7%, kejahatan penggelapan atau penipuan sebanyak 15,9%, pendudukan ilegal tanpa hak sebanyak 11%, dan jual beli tanah sengketa 3,2%.

Perlindungan Diri dari Mafia Tanah
Secara hukum penguasaan tanah sudah dibagi menjadi beberapa bentuk hak penguasaan tanah. Penguasaan tanah itu diberikan kepada individu, masyarakat adat atau hak komunal, instansi pemerintah, perusahaan berbadan hukum, lembaga keagamaan dan sosial dan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Perturan Dasar Pokok-Pokok Argaria.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 , hak-hak atas tanah di Indonesia dibagi menjadi;

hak milik,
hak guna-usaha,
hak guna-bangunan,
hak pakai,
hak sewa,
hjak membuka Tanah,
hak memungut-Hasil Hutan,
hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.
Pemegang hak atas tanah, baik individu, masyarakat maupun instansi, dapat melindungi diri dari praktik mafia tanah dengan memastikan bahwa tanah tersebut sudah terdaftar di BPN dan bersertifikat. Jika sudah memiliki sertifikat, maka pemegang hak atas tanah harus tidak memperlihatkan atau menyerahkan atau menitipkan kepada orang lain. Pemegang hak atas tanah disarankan agar menyelesaikan Akta Jual Beli (AJB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM) sendiri dan sedapat mungkin menghindari penggunaan surat kuasa., Di samping itu, pemegang hak atas tanah harus menjaga dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan sifat hak atas tanah yang dimilikinya.

Masyarakat tidak perlu khawatir dalam melakukan peralihan hak atas tanah karena sistem database milik Kementerian ATR/BPN sudah bersifat terbuka (online), sehingga masyarakat dapat langsung mengecek progress dari kinerja PPAT yang dapat dipantau secara langsung.

Upaya Hukum Melaporkan Mafia Tanah
Jika menjadi korban penipuan mafia tanah, pemegang hak atas tanah atau keluarganya dapat melakukan upaya hukum. Sebelum melakukan pelaporan ke kepolisian terdekat, korban disarankan untuk mengumpulkan seluruh berkas tanah dan menyusun kronologi kasus yang dialami. Setelah semua berkas dan kronologi lengkap, korban harus melaporkan kasus ke kepolisian terdekat.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), beberapa delik pidana bisa menjadi acuan pemidanaan dalam kejahatan tanah, yaitu:

Pasal 167, “masuk dalam rumah, pekarangan secara melawan hukum.”
Pasal 263, “membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak.”
Pasal 266, “memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik.”
Pasal 385, “secara melawan hukum menjual, menukar atau membebani sesuatu hak tanah”
Pasal 372, ‘’melakukan penggelapan hak suatu benda punya orang lain.’
Pasal 378, ‘’melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.’
Pasal 55 serta Pasal 56, ‘’memberikan bantuan terhadap suatu tindak kejahatan.’’
Selain ke kepolisian terdekat, korban dapat melaporkan mafia tanah ke Kementrian ATR/BPN di Jakarta, melalui website http://www.lapor.go.id 

Sebenarnya, pemerintah telah memiliki sejumlah strategi untuk memberantas praktik mafia tanah. Salah satunya adalah dengan menjalankan pelayanan elektronik hak tanggungan/HT-el yang meliputi pendaftaran hak tanggungan, roya, cessie dan subrogasi. Selain itu strategi lainnya adalah layanan elektronik enformasi pertanahan untuk zona nilai tanah (ZNT) serta surat keterangan pendaftaran tanah (SPKT) dan pengecekan sertipikat, serta modernisasi layanan permohonan surat keputusan pemberian hak atas tanah.

Selain itu, pemerintah membentuk satgas mafia tanah mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dan bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN terkait.

Tugas tim pelaksana satuan tugas mafia tanah adalah:

melaksanakan penelitian dan pengumpulan bahan keterangan terhadap kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah dan/atau berdimensi luas dan klasifikasi kasus berat.
melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan penanggulangan dan penanganan kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah.
melimpahkan hasil penanganan kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan Mafia Tanah kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.
melaporkan hasil dari pelaksanaan satuan tugas secara berkala setiap 3 bulan sekali.
membuat laporan hasil penanganan dan rekomendasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di tingkat Kementerian dan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi

Ekonomi kreatif berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan ekonomi kreatif maka perekonomian nasional yang awalnya didominasi oleh konsumsi akan bergeser menjadi produksi, salah satunya dengan dukungan ekonomi kreatif yang berpijak pada kekayaan intelektual.

Namun tantangan pengembangan ekonomi kreatif adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang bersaing. Aspek yang harus dimiliki oleh SDM unggul adalah kemampuan berpikir kreatif dan berani berinovasi. Kreativitas itu sendiri tak bisa lepas dari karakter kaum muda. Dengan jumlah pemuda berumur 15-29 tahun sekitar 64 juta jiwa, maka pemuda adalah menggerakkan ekonomi kreatif.

Pemuda harus terus mengasah kreativitas dan memacu produktivitas. Hari juga mengingatkan bahwa bidang ekonomi kreatif bukanlah industri padat modal, melainkan padat kreativitas, seni, budaya, dan kewirausahaan. Generasi muda Indonesia yang memiliki daya kreasi dan inovasi yang dapat menghasilkan berbagai macam karya yang kompetitif dan punya nilai jual.,APA BISA TAHAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 tentang KUP yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, peran pendapatan dari sektor pajak tergantung peran serta masyarakat dan kelancaran proses transfer kekayaan yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara, Ujar Muh. Bahar Razak (Peneliti Dari Badan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan).

Oleh karenanya ujar Bahar. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut.

Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut, maka wajib pajak dapat mengajukan banding.

Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Namun demikian ujarnya, Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) paling lambat 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Lalu. Kemudian, seharusnya Atas keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima.

Adapun jika Wajib pajak hendak mengajukan keberatan Syaratnya adalah:

1.Mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN dan Pemotongan dan Pemungutan oleh pihak ketiga.

2.Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas.

3.Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

4.Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Perlu diketahui kata bahar pula, bahwa apabila permohonan keberatan Wajib Pajak ditolak dan Wajib Pajak tidak mengajukan banding, maka Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Lanjutnya pula. Namun, Apabila wajib pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Adapun Syarat pengajuan banding adalah:

ANGGARAN DASAR
KOMANDO GARUDA SAKTI
ALIANSI INDONESIA
PENGAWASAN ASET NEGARA

MUKADDIMAH

Bahwa rakyat Indonesia yang telah berhasil mengusir kolonial-Belanda dan para sekutunya pada tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun Seribu sembilan ratus empat puluh lima, adalah bangsa beragama yang memiliki keyakinan bahwa penjajahan dan penindasan terhadap umat manusia, merupakan perbuatan jahat yang sangat dimurkai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang lahir dari perjuangan bersenjata dan perlawanan tidak bersenjata oleh segenap rakyat Indonesia terhadap kaum penjajah yang mendiami kepulauan nusantara yang membentang dari Sabang hingga Merauke dengan ideologi dan cita-cita sebagaimana termasuk di dalam Pembukaan UUD 1945.

Meski telah lebih dari enam dasawarsa, kaum imperialis yang sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 memang tidak/enggan menerima kemerdekaan Indonesia menjadi sebuah Negara berdaulat, hingga saat ini secara terus-menerus tidak henti-hentinya melakukan upaya teror dan gangguan-gangguan stabilitas diberbagai bidang, termasuk rongrongan terhadap Ideologi dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dengan semangat Ilahiah dan didorong oleh rasa cinta tanah-air, semua elemen bangsa yang tergabung di dalam Kesatuan-kesatuan Aksi Pemuda, Pelajar, Buruh/Pekerja, Ulama dan Tokoh Masyarakat, juga senantiasa tidak mengenal menyerah dalam menunjukkan semangat berjuang membela dan mempertahankan Kedaulatan Bangsa dan Negara.

Oleh karena itu, dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya, dalam rangka alih generasi dan suksesi Perjuangan nasionalisme Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, seluruh elemen bangsa yang konsisten terhadap sejarah perjuangan pendirian NKRI yang tergabung di dalam Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia, sepakat untuk merapatkan barisan perjuangan dengan menyatukan persepsi serta pedoman operasionalisasi organisasi yang disusun di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi sebagai berikut;

ANGGARAN DASAR
KOMANDO GARUDA SAKTI
ALIANSI INDONESIA

BAB I
NAMA, WAKTU, BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal-1
Lembaga ini bernama Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia atau disingkat KGS.AI

Pasal-2
Lembaga ini didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2023 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal-3
Lembaga ini berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat
Pasal-4
a. Sekretariat Kantor Pusat Komando Garuda Sakti Alinasi Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Disamping Sekretariat Kantor Pusat, Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia dapat mendirikan Cabang-Cabang dan/atau Kantor-kantor Perwakilan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB – II
AZAS, SIFAT DAN PRINSIP
Pasal-5
Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal-6
Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia bersifat terbuka, independen dan kemitraan.

Pasal-7
Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Berkat Tuhan yang Maha Esa dan Berperikemanusiaan;
b. Menjunjung tinggi landasan Ideologi dan landasan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Berani membela kebenaran, keadilan, kejujuran dan keikhlasan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan, sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
d. Anti terhadap penjajahan, penindasan dan pembohongan-pembohongan yang dapat berakibat merugikan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

-9-
BAB – III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal-8
Maksud daripada pendirian Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia , adalah:
1. Menumbuh-kembangkan kesadaran nasional dalam rangka dinamisasi kebangsaan Indonesia yang bermartabat;
2. Menanamkan rasa cinta tanah-air kepada seluruh elemen bangsa dengan menjalin kerjasama antar organisasi kemasyarakatan;
3. Merangkul semua komponen bangsa untuk turut serta mengamankan aset-aset Negara dari berbagai kejahatan, baik dibidang ideologi, hukum, ekonomi, politik, sosial-budaya, pendidikan, dan pertahanan keamanan.

Pasal-9
Adapun tujuan pendirian Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia , adalah:

1. Menjadikan Indonesia sebagai Negara yang disegani oleh masyarakat internasional karena kepribadian bangsa yang senantiasa menjunjung tinggi:
a. Hak Asasi Manusia;
b. Netralisme komunitas masyarakat ditingkat nasional, regional, maupun internasional;
c. Perbedaan dan kepentingan masing-masing masyarakat di seluruh tanah-air dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Perbedaan dan kepentingan umat manusia di seluruh dunia, tanpa harus mengurangi, apalagi mengorbankan kedaulatan masing-masing Negara.

2. Mengantarkan Indonesia sebagai Negara yang memiliki peran utama dalam kancah pergaulan internasional.

BAB – IV
LAGU, LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal-10
1. LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia mempunyai lagu/Hymne.
2. Lagu/Hymne organisasi, harus bernafaskan semangat perjuangan dan kebangsaan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Pasal-11
1. LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia mempunyai Lambang Organisasi;
2. Disamping Bendera Negara, LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia , juga mempunyai bendera organisasi;

Pasal-12

Pembuatan dan pengguanaan Bendera serta Atribut organisasi, akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

-10-
BAB – V
KEANGGOTAAN

Pasal-13
Yang menjadi Anggota LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia, adalah:
1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
3. Tidak dalam perwalian;
4. Menjunjung tinggi landasan ideologi dan landasan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Berwawasan Nusantara, cinta tanah-air, dan senantiasa siap untuk membela kepentingan bangsa dan Negara;
6. Tidak menjadi Anggota dan Pengurus atau Pimpinan pada organisasi-organisasi terlarang;
7. Tidak menjadi Anggota dan Pengurus atau Pimpinan pada organisasi-organisasi yang merupakan bagian dari kepentingan Asing yang merongrong, bahkan merusak citra dan martabat Agama, Bangsa dan Negara;

Pasal-14

Anggota LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia, terdiri dari:
1. Anggota Biasa;
2. Anggota Luar Biasa;
3. Anggota Kehormatan.

BAB – VI
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal-15
Keanggotaan LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia berakhir diakibatkan oleh:
1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Diberhentikan, dan/atau dicabut keanggotaannya.

BAB – VI
WILAYAH ORGANISASI

Pasal-16
Wilayah organisasi LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia, meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk secara hirarkis sesuai dengan jenjang administrasi pemerintahan, yaitu:
1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ditingkat Nasional;
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ditingkat Provinsi;
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ditingkat Kabupaten/Kota;
4. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) ditingkat Kecamatan;

Pasal-17

Disamping kepengurusan organisasi di dalam negeri, LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia juga dapat membuka Cabang-cabang atau Perwakilan-perwakilan di luar negeri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan organisasi, dan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan – peraturan Organisasi.

-11-
BAB – VII
DEWAN PENDIRI ORGANISASI

Pasal-18
Dewan Pendiri Organisasi, adalah Anggota Dewan dan/atau anggota yang namanya tercantum di dalam Akte Pendirian LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia yang dinotariskan.

BAB – VIII
KEPEMIMPINAN ORGANISASI

Pasal-19
1. Kepemimpinan organisasi ditingkat Pusat, adalah:
a. Seorang Ketua Umum;
b. Seorang Sekretaris Jenderal;
c. Seorang Bendahara Umum;
d. 20” Orang Kepala Departemen yang membawahi Bidang-bidang;

2. Kepemimpinan organisasi ditingkat Provinsi, adalah:
a. Seorang Ketua;
b. Seorang Sekretaris;
c. Seorang Bendahara
d. Beberapa Kabid, sesuai dengan kebutuhan organisasi LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia, yang akan diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan Organisasi.

3. Kepemimpinan organisasi ditingkat Kabupaten/Kota, adalah:
a. Seorang Ketua;
b. SeorangSekretaris;
c. Seorang Bendahara;
d. satuorang Wakil Bendahara
e. Beberapa Divisi, sesuai dengan kebutuhan organisasi LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia yang akan diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan Organisasi.

-12-

4. Kepemimpinan Organisasi ditingkat Kecamatan, adalah:
a. Seorang Ketua
b. Seorang Sekretaris;
c. Seorang Bendahara;
d. Beberapa wakil sesuai dengan kebutuhan organisasi LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia yang akan diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan Organisasi.

-13
BAB – XVII
SANKSI-SANKSI

Pasal-33

1. Pelanggaran terhadap semua ketentuan dan peraturan Organisasi, maka Dewan Pimpinan Organisasi disemua jenjang/tingkatan, dapat menjatuhkan sanksi kepada si pelaku pelanggaran, berupa:
a. Teguran atau Peringatan secara Lisan;
b. Teguran atau Peringatan Tertulis, sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali yang tembusannya dikirimkan kepada DPP sebagai Laporan;
c. Pemberhentian, dan/atau Pemecatan dari Keanggotaan organisasi yang hanya dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Sanksi Organisasi yang telah dijatuhkan oleh Dewan Pimpinan Organisasi, harus dipertanggung jawabkan di dalam Rapat Pleno Organisasi.

Pasal-34

Anggota yang dijatuhkan sanksi organisasi, dapat melakukan pembelaan di dalam Rapat Pleno Organisasi.

Pasal-35

Anggota yang dijatuhkan sanksi Pemberhentian, dan/atau Pemecatan dari Keanggotaan organisasi, dapat melakukan pembelaan di dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat.

-18-
BAB – XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal-39

1. Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dan ditetapkan, sebagai Pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program-program kerja organisasi selanjutnya disemua jenjang/tingkatan;

2. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-Peraturan Organisasi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 desember 2023

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
KOMANDO GARUDA SAKTI ALIANSI INDONESIA
( DPP LSM KGSAI )