komandogaruda

Aksi Dukung Calon Ketua KONI Dinilai Mulai Brutal, Ketua Umum LKGSAI Turun ke Malang

MALANG – Aksi dukung-mendukung dalam bursa calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menjelang Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) pada 14 Februari 2026 dinilai mulai mengarah pada tindakan brutal dan tidak sehat. Situasi ini memantik keprihatinan dari berbagai pihak.

Menyikapi dinamika tersebut, Ketua Umum Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) turun langsung ke Malang untuk memantau perkembangan serta merespons kondisi yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan marwah organisasi olahraga.

Sejumlah kalangan menilai, proses demokrasi dalam tubuh KONI yang seharusnya menjunjung tinggi nilai sportivitas dan persatuan justru ternodai oleh manuver-manuver keras. Bahkan, muncul dugaan adanya tekanan terhadap pemilik suara serta praktik intimidasi yang mencederai semangat fair play.

Kondisi tersebut menuai keprihatinan dari tokoh olahraga, aktivis, dan pemerhati KONI. Mereka meminta seluruh kandidat beserta tim pendukung agar menahan diri, menjaga etika, serta mengedepankan adu gagasan, visi, dan program kerja demi kemajuan olahraga daerah.

Musorkablub sejatinya menjadi momentum penting untuk konsolidasi dan pembenahan organisasi KONI agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan prestasi atlet. Namun, apabila praktik-praktik tidak terpuji terus dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap iklim pembinaan olahraga di daerah.

Oleh karena itu, berbagai pihak mendesak panitia Musorkablub, KONI di tingkat provinsi, serta aparat terkait untuk mengambil langkah tegas guna memastikan pelaksanaan Musorkablub berjalan aman, demokratis, dan bermartabat, sesuai dengan nilai-nilai olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas dan fair play..lkgsai turun kan tim

Ketua Umum LKGS-AI Edi Munadi Kunjungi BNN Malang dan Silaturahmi ke Kantor KONI Kota Malang

MALANG – Ketua Umum Lembaga Komando garuda sakti aliansi indonesia .(LKGS-AI), Edi Munadi, melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Malang, sekaligus melanjutkan agenda silaturahmi ke Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Malang, dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan demi kemajuan Kabupaten Malang.

Kunjungan ke BNN Malang merupakan bentuk komitmen LKGS-AI dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Edi Munadi menegaskan bahwa peran organisasi masyarakat sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan edukasi, pengawasan sosial, serta pendampingan kepada masyarakat.

“LKGS-AI siap bersinergi dengan BNN dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba, khususnya di wilayah Malang Raya. Ini adalah tanggung jawab bersama,” ujar Edi Munadi di sela-sela kunjungan.

Usai dari BNN Malang, Ketua Umum LKGS-AI melanjutkan silaturahmi ke Kantor KONI Kota Malang. Pertemuan tersebut bertujuan mempererat hubungan kelembagaan serta membangun komunikasi yang positif dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui olahraga yang sehat, berprestasi, dan berkarakter.

Menurut Edi Munadi, olahraga memiliki peran strategis dalam membentengi generasi muda dari pengaruh negatif, termasuk narkoba dan pergaulan bebas. Oleh karena itu, sinergi antara organisasi sosial, lembaga olahraga, dan pemerintah harus terus diperkuat.

“Melalui olahraga dan pembinaan karakter, kita bisa mencetak generasi muda yang tangguh dan berdaya saing. Inilah bagian dari ikhtiar bersama untuk maju untuk Kabupaten Malang,” tegasnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal dari kerja sama yang berkelanjutan antara LKGS-AI dengan BNN Malang dan KONI Kota Malang, demi terwujudnya masyarakat yang sehat, berprestasi, dan berintegritas.

Maju untuk Kabupaten Malang.
(Redaksi)

Kalau mau:

Tim LKGSAI Lanjutkan Investigasi Lapangan Usai Bertemu Calon Ketua KONI Kabupaten Malang

Malang – Tim lembaga komando garuda sakti aliansi indonesia (LKGSAI) Kabupaten Malang terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal dunia olahraga agar berjalan secara profesional, transparan, dan berintegritas.

Setelah melakukan pertemuan dan komunikasi langsung dengan salah satu calon Ketua KONI Kabupaten Malang, Tim LKGSAI tidak berhenti pada tahapan diskusi saja. Tim langsung melanjutkan kegiatan dengan turun ke lapangan guna melakukan investigasi dan pemantauan terhadap kondisi olahraga yang ada di wilayah Kabupaten Malang.

Investigasi tersebut meliputi pemantauan sarana dan prasarana olahraga, aktivitas cabang olahraga (cabor), pembinaan atlet, hingga kesiapan manajemen dan organisasi olahraga menjelang pelaksanaan Pemilihan Ketua KONI Kabupaten Malang. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata dan objektif tentang perkembangan serta permasalahan olahraga di daerah.

Perwakilan Tim LKGSAI menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilihan Ketua KONI nantinya benar-benar menghasilkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan olahraga Kabupaten Malang, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu.

“LKGSAI hadir untuk memantau dan mengawal. Kami ingin olahraga di Kabupaten Malang berkembang secara sehat, bersih, dan berprestasi. Karena itu kami turun langsung ke lapangan untuk melihat fakta yang sebenarnya,” tegas perwakilan Tim LKGSAI di sela kegiatan.

Tim LKGSAI juga menegaskan akan menyusun hasil investigasi sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi, baik untuk publik maupun pemangku kebijakan terkait, demi kemajuan olahraga di Kabupaten Malang ke depan.

Kegiatan pemantauan ini merupakan bagian dari peran aktif LKGSAI dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola organisasi olahraga yang lebih baik di daerah.

Direktur RSUD Nunukan Tegaskan Komitmen Pelayanan Kesehatan dan Kepercayaan Publik

NUNUKAN – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan, dr. Andi Bau Tune Mangkau, Sp.B, yang akrab disapa dr. Tony, menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat di tengah tuntutan transparansi dan kepercayaan publik.

Sebagai pimpinan rumah sakit daerah, dr. Tony menjalankan mandat pemerintah daerah Kabupaten Nunukan untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, terbuka, dan komprehensif. Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai Media LKGSAI di ruang kerjanya, yang turut dihadiri sejumlah staf RSUD Nunukan.

Menurut dr. Tony, RSUD Nunukan tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas layanan kesehatan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi, publikasi, serta sosialisasi panduan dan rujukan bagi masyarakat, pengguna jasa, stakeholder, dan mitra kerja.

“RSUD Nunukan terus berupaya menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan transparan,” ujar dr. Tony.

Saat ini, RSUD Nunukan telah memiliki 36 tenaga dokter di berbagai bidang, termasuk dokter spesialis. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) ini dinilai sebagai capaian luar biasa, mengingat para tenaga medis tersebut menunjukkan dedikasi tinggi dan tidak mengajukan permintaan pindah ke rumah sakit lain.

Sebagai langkah strategis ke depan, manajemen RSUD Nunukan akan terus:

• Meningkatkan kualitas SDM tenaga medis dan nonmedis
• Memberikan ruang kerja sama dan sponsor secara profesional demi memperkuat kepercayaan publik
• Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan
• Mengadakan dan memastikan ketersediaan alat medis yang modern dan memadai
• Menjamin ketersediaan obat-obatan penunjang pelayanan
• Mengimplementasikan sistem informasi kesehatan berbasis internet untuk memudahkan akses data pasien
• Menjalin kerja sama dengan institusi kesehatan lain guna meningkatkan mutu pelayanan

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Nunukan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.

Pemerintah daerah diharapkan memastikan fasilitas kesehatan di Nunukan memiliki standar pelayanan tinggi, sebanding dengan rumah sakit rujukan seperti RSUD Tarakan sebagai rumah sakit provinsi Kalimantan Utara yang berstatus Tipe B. Sementara itu, RSUD Nunukan sendiri telah beberapa kali terakreditasi dan berstatus Rumah Sakit Tipe C oleh Kementerian Kesehatan RI.

Selain standar akreditasi, pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah daerah juga dinilai penting, meliputi:

• Kualitas pelayanan kesehatan
• Ketersediaan dan mutu obat-obatan
• Kelengkapan serta kecanggihan peralatan medis

Pemerintah Kabupaten Nunukan juga diharapkan dapat membuka ruang kerja sama dengan pihak swasta, terutama dalam penguatan SDM dan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dengan sinergi antara RSUD Nunukan, pemerintah daerah, dan mitra swasta, diharapkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan dan kedokteran di wilayah perbatasan dapat terus meningkat.

Tim LKGSAI Nunukan

HUTAN KU MENANGIS

Curahan Hati Ketua DPC LKGSAI Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

Hutan yang seharusnya menjadi pelindung kehidupan, penyangga alam, serta pencipta suasana asri dan damai, hari ini justru menjerit dan menangis.
Pohon-pohon jati yang tumbuh puluhan tahun dirusak, ditebang, dan diperlakukan dengan kejam oleh oknum-oknum berjiwa buta, serakah, dan tidak bertanggung jawab.

Kami sangat prihatin.
Kami bukan sekadar penonton. Kami adalah pelaku sejarah.
Kami pernah lahir, hidup, dan tumbuh di tengah hutan selama hampir sepuluh tahun. Kami hidup berdampingan dengan alam—bersama hutan jati, bersama kehidupan.

Bagi kami, hutan bukan sekadar pepohonan.
Hutan adalah:

1. Saudaraku
2. Sahabatku
3. Pelindungku
4. Relasiku
5. Jiwaku

#Kenapa Kau Hancurkan?

Ketika kami beranjak dewasa, kami hidup di pedesaan, tepatnya di Dusun Sumberjambe RT 01 RW 01, Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
Hingga tahun 2026 ini, kami menjadi saksi hidup.
Dengan penuh tanggung jawab moral, kami menyatakan: kami tidak pernah menebang hutan.

Kami ingin hutan tetap ada.
Kami ingin hutan tetap lestari.

Namun kehancuran itu kini terjadi di depan mata kami.
Ya Allah, siapa yang berdosa atas semua ini?

Banyak program terdengar indah di awal—katanya untuk penghijauan, katanya untuk kelestarian. Namun pada kenyataannya, di sekitar lokasi program justru terjadi penebangan hutan secara ilegal dan perusakan yang terstruktur.

Dengan penuh hormat dan keprihatinan yang mendalam, kami memohon:

1. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia
2. Kepada Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Agar berkenan mendengar jeritan hati kami, turun langsung ke lapangan, dan meninjau fakta yang terjadi.
Apabila program-program tersebut hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu dan merugikan kelestarian hutan, kami mohon agar segera dihentikan atau dikaji ulang secara menyeluruh

dpc banyuwangi

Pekerjaan Jembatan Tapal Batas Desa Sei Limau Capai 85 Persen

Nunukan – Sebatik Tengah, 26 Februari 2026

Pekerjaan pembangunan jembatan yang sempat runtuh di wilayah tapal batas, tepatnya di Jalan Sinta RT 14 Desa Sei Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kini telah mencapai progres sekitar 85 persen. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Brimob Polda Kalimantan Utara.

Reporter Media LKGSAI yang turun langsung ke lokasi (TKP) mengkonfirmasi perkembangan pekerjaan kepada Komandan Kompi (Danki) II Satuan Brimob Polda Kaltara, Bambang, di sela-sela kegiatan pembangunan yang saat ini terus dipercepat.

Menurut Danki II, percepatan pembangunan jembatan dilakukan demi kepentingan bersama, khususnya untuk menunjang aktivitas masyarakat dan akses anak-anak sekolah SD dan Madrasah di wilayah tapal batas.

“Alhamdulillah, progres pembangunan jembatan sudah mencapai sekitar 85 persen. Saat ini kami masih dalam proses pembuatan besi bentangan, dilanjutkan dengan pemasangan tiang penyangga dan tiang bentangan, kemudian pengecoran bagian atas,” ujar Bambang.

Ia menambahkan, pembangunan jembatan ini merupakan bentuk pelaksanaan instruksi dari Bapak Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto serta Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang diteruskan melalui jajaran Korps Brimob Polri hingga ke tingkat satuan di lapangan.

“Instruksi tersebut diturunkan dari Mabes Polri kepada Dankor Brimob, diteruskan ke Dansat Brimob Polda Kaltara, hingga ke kami di tingkat kompi,” jelasnya.

Selain mendukung program pemerintah, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat kedekatan Polri dengan masyarakat, sehingga setiap kendala yang dihadapi warga dapat direalisasikan dan ditangani dengan baik demi kelancaran aktivitas sehari-hari.

Hingga saat ini, sejumlah instansi terkait masih dalam tahap peninjauan, termasuk rencana kunjungan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara ke lokasi pembangunan, serta instansi lainnya.

Pembangunan jembatan ini dilaksanakan dengan anggaran swadaya oleh Satuan Brimob Polda Kaltara, khususnya Danki II. Dukungan masyarakat sekitar juga sangat besar, mulai dari bantuan tenaga hingga pengangkutan material ke lokasi pekerjaan.

“Peran serta masyarakat sangat membantu kami, sehingga progres pembangunan bisa mencapai 85 persen seperti sekarang ini. Ini berkat kebersamaan,” tambah Bambang

Rencananya, pada hari Kamis bulan ini, tim dari Mabes Polri dan Polda Kalimantan Utara akan melakukan peninjauan langsung terhadap kegiatan pembangunan jembatan di wilayah tapal batas Desa Sei Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan.warta

wartawan lkgsai nunulan siti

Personel Polsek Sebatik Barat Bersama Warga Bangun Jembatan Darurat Pasca Jembatan Ambruk di Desa Sungai Limau

NUNUKAN – Kepedulian dan sinergitas aparat kepolisian bersama masyarakat kembali terlihat dalam penanganan bencana di wilayah perbatasan. Personel Polsek Sebatik Barat bersama warga Desa Sungai Limau bergotong royong membangun jembatan darurat sebagai jalur alternatif pasca ambruknya jembatan penghubung di Jalan Sinta RT 14, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan.

Peristiwa ambruknya jembatan tersebut terjadi akibat cuaca ekstrem dan kondisi tanah yang labil. Menyikapi hal tersebut, personel Polsek Sebatik Barat langsung bergerak cepat melakukan tanggap bencana bersama masyarakat setempat demi menjaga kelancaran aktivitas warga.

Kegiatan tanggap darurat ini berlangsung pada Jumat, 25 Februari 2026, dan berada dalam wilayah hukum Polsek Sebatik Barat. Media LKGSAI Nunukan melakukan monitoring perkembangan kegiatan melalui Kapolsek Sebatik Barat. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kapolsek Sebatik Barat IPTU Didik Triastoro, SH menyampaikan bahwa dirinya tengah berada di Polres Nunukan dalam agenda kedinasan, namun memastikan seluruh personel Polsek Sebatik Barat tetap siaga dan aktif di lapangan.

Turut hadir dan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut antara lain:

1. Arif Budiman, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nunukan
2. IPTU Didik Triastoro, SH, Kapolsek Sebatik Barat
3. IPDA Sudirman Siduppa, Kasubsektor Sebatik Tengah
4. Mardin, Kepala Desa Sungai Limau
5. Iskandar, Tokoh Masyarakat setempat

Dalam pelaksanaannya, personel Polsek Sebatik Barat bersama pemerintah desa dan masyarakat melakukan pengamanan lokasi pembangunan jembatan darurat guna mencegah gangguan keamanan serta mengantisipasi terjadinya kecelakaan pasca longsor di wilayah tapal batas.

Selain itu, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Nunukan, TNI, serta Pemerintah Kabupaten Nunukan, untuk memfasilitasi pembuatan jembatan darurat atau jembatan sementara. Bantuan berupa peralatan dan bahan bangunan turut disiapkan demi mempercepat proses pengerjaan.

Personel Polsek Sebatik Barat juga aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait jalur alternatif yang dapat digunakan selama jembatan darurat dibangun, serta mengajak warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong.

Di akhir kegiatan, masyarakat dihimbau agar tetap waspada dan berhati-hati menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu, terutama potensi hujan deras, tanah longsor, banjir, dan angin kencang.

Sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menjaga keselamatan serta kelancaran aktivitas warga di wilayah perbatasan.

TIM Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI)

LKGSAI DPC Jombang Kembali Datangi Kejaksaan Terkait Dugaan Pungli di Desa Barongsawahan

JOMBANG – Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) DPC Jombang yang dipimpin Dwi Indarto bersama tim kembali mendatangi Kejaksaan Negeri Jombang guna menindaklanjuti laporan dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Desa Barongsawahan, Kabupaten Jombang.

Kedatangan LKGSAI kali ini merupakan kelanjutan dari laporan sebelumnya, setelah pihak kejaksaan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi yang dinilai mengetahui dan berkaitan langsung dengan dugaan praktik pungli tersebut.

Menurut Dwi Indarto, proses penanganan perkara kini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan informasi yang diterima, kasus dugaan pungli di Desa Barongsawahan akan segera dinaikkan ke tahap penyidikan.

“Kami dari LKGSAI DPC Jombang terus mengawal kasus ini agar berjalan secara transparan dan sesuai hukum. Setelah beberapa saksi dipanggil, kami berharap aparat penegak hukum segera menuntaskan perkara ini demi keadilan masyarakat,” tegas Dwi Indarto.

LKGSAI menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam mengawal pemberantasan praktik pungli dan penyalahgunaan kewenangan, khususnya di tingkat desa, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor apabila menemukan dugaan pelanggaran hukum, serta mendukung penuh langkah Kejaksaan Negeri Jombang dalam menegakkan supremasi hukum.