KETUA UMUM LKGSAI HADIRI PERTEMUAN KONSOLIDASI BERSAMA DPD DAN DPC SE-JAWA TIMUR: SEKALIGUS PELANTIKAN DPD DAN PEMAPARAN PROGRAM KERJA
Jawa Timur, 23 Oktober 2025 — Ketua Umum Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) bersama jajaran pengurus pusat menghadiri pertemuan konsolidasi organisasi bersama jajaran DPD dan DPC se-Jawa Timur yang digelar di Hotel Arya, Jawa Timur.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi LKGSAI dalam memperkuat soliditas organisasi di tingkat daerah serta menyamakan langkah dalam menjalankan visi dan misi lembaga. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum secara resmi melantik pengurus DPD LKGSAI Provinsi Jawa Timur, sekaligus memberikan arahan terkait program kerja strategis yang akan dijalankan secara nasional maupun daerah.
Dalam sambutannya, Ketua Umum menegaskan pentingnya sinergi dan loyalitas antar pengurus di setiap tingkatan agar lembaga dapat hadir sebagai wadah perjuangan masyarakat yang aktif dan solutif.
“Konsolidasi ini adalah bentuk penyatuan langkah kita agar seluruh DPD dan DPC se-Jawa Timur dapat bergerak bersama dalam menjalankan amanat organisasi, sesuai dengan aturan dan tujuan LKGSAI,” ujar Ketua Umum dalam arahannya.
Selain pelantikan, acara ini juga diisi dengan pemaparan program kerja LKGSAI, termasuk penguatan bidang sosial, pendidikan, serta advokasi masyarakat. Para ketua DPC yang hadir juga menyampaikan laporan perkembangan kepengurusan dan kesiapan pelaksanaan kegiatan di wilayah masing-masing.
Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan, menandai komitmen seluruh jajaran LKGSAI untuk terus tumbuh sebagai lembaga yang berintegritas, mandiri, dan berpihak pada kepentingan masyarak
TIM LKGSAI PROVINSI JAMBI TEMUKAN KONDISI MEMPRIHATINKAN DI SMPN 1 BUNGO: DIDUGA ADA PENYIMPANGAN DANA SEKOLAH
Bungo, 22 Oktober 2025 — Tim Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Provinsi Jambi melakukan kunjungan ke SMPN 1 Kabupaten Bungo setelah menerima laporan masyarakat dan wali murid terkait kondisi fasilitas sekolah yang memprihatinkan serta dugaan penyimpangan dana.
Dalam peninjauan, tim menemukan bangunan rusak, atap bocor, dinding retak, meja kursi tidak layak, serta WC sekolah dalam kondisi sangat buruk. Fasilitas belajar pun dinilai jauh dari standar kenyamanan dan keselamatan siswa.
Ketua Tim LKGSAI Jambi menyebutkan, kondisi tersebut memperkuat laporan masyarakat.
“Kami datang bukan mencari kesalahan, tapi memastikan hak anak-anak mendapatkan tempat belajar yang layak,” ujarnya.
Lebih lanjut, hasil wawancara dengan pihak sekolah mengungkap pengadaan dua laptop Core i7 dan satu komputer dalam RKAS tidak tampak keberadaannya. Papan informasi dana BOS juga tidak diperbarui sejak 2020, menimbulkan pertanyaan kemana dana empat tahun terakhir digunakan.
Beberapa wali murid mengaku masih diminta iuran tambahan untuk perbaikan sekolah dan gaji satpam, meski sekolah telah menerima dana BOS.
LKGSAI Jambi mendesak Pemkab Bungo, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat melakukan audit menyeluruh atas pengelolaan keuangan SMPN 1 Bungo serta menindak tegas pihak yang terbukti menyimpang.
“Dana pendidikan harus digunakan untuk anak-anak, bukan kepentingan pribadi,” tegas Ketua Tim.
LKGSAI berkomitmen mengawal kasus ini hingga ada langkah nyata agar SMPN 1 Bungo kembali menjadi sekolah yang layak, aman, dan nyaman bagi siswa.
TIM LKGSAI PROVINSI JAMBI TEMUKAN KONDISI MEMPRIHATINKAN DI SMPN 1 KABUPATEN BUNGO: DIDUGA ADA PENYIMPANGAN DANA SEKOLAH
Bungo, 22 Oktober 2025 — Tim Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Provinsi Jambi melakukan kunjungan lapangan ke SMP Negeri 1 Kabupaten Bungo, setelah menerima berbagai laporan dari masyarakat dan wali murid terkait kondisi fasilitas sekolah yang sangat memprihatinkan serta dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana sekolah.
Dalam kunjungan tersebut, tim menemukan sejumlah permasalahan serius yang perlu segera mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bungo dan Dinas Pendidikan setempat. Berdasarkan hasil pantauan langsung, sebagian bangunan sekolah mengalami kerusakan parah — atap bocor, dinding retak, serta lantai yang rusak dan tidak layak digunakan.
Selain itu, fasilitas penunjang kegiatan belajar seperti meja, kursi, dan papan tulis terlihat sudah usang dan tidak layak pakai. Beberapa ruang kelas tampak sempit, lembap, dan kurang pencahayaan, sehingga tidak memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan bagi para siswa.
Yang paling mengkhawatirkan, fasilitas sanitasi (WC sekolah) berada dalam kondisi sangat buruk — tidak layak digunakan dan jauh dari standar kebersihan. Kondisi ini tentu berdampak langsung terhadap kesehatan para siswa dan guru.
Ketua Tim LKGSAI Provinsi Jambi menyatakan bahwa temuan tersebut memperkuat laporan masyarakat dan wali murid.
“Kami datang bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan hak anak-anak bangsa mendapatkan pendidikan di tempat yang layak. Kondisi SMPN 1 Kabupaten Bungo sangat memprihatinkan dan tidak sesuai dengan semangat pemerataan pendidikan nasional,” ujar Ketua Tim.
Yang lebih mengejutkan, hasil wawancara dengan pihak sekolah dan operator menunjukkan tidak tersedianya perangkat administrasi seperti laptop dan komputer, padahal dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) disebutkan adanya pengadaan dua unit laptop Core i7 senilai sekitar Rp17 juta serta pembelian komputer baru. Barang tersebut tidak pernah tampak keberadaannya di sekolah.
Temuan ini semakin diperkuat dengan hasil pengamatan tambahan: papan informasi penggunaan Dana BOS hanya menampilkan data tahun 2020, sementara tahun 2021 hingga 2025 tidak tercantum sama sekali. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar — ke mana dana BOS selama empat tahun terakhir digunakan?
Salah satu wali murid juga menuturkan,
“Dua hari setelah rapat wali murid kelas 7, kami diminta iuran Rp25.000 untuk beli cat sekolah. Lalu, saat rapat kelas 8 dan 9, ada lagi iuran Rp10.000 untuk bayar sampah, gaji satpam, dan perbaikan WC serta alat drumband,” ujarnya dengan nada kecewa.
Melihat berbagai temuan tersebut, LKGSAI Provinsi Jambi mendesak Pemerintah Kabupaten Bungo, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan SMPN 1 Kabupaten Bungo, termasuk menelusuri realisasi anggaran pengadaan fasilitas yang tidak terealisasi di lapangan.
LKGSAI Merekomendasikan:
Mengalokasikan kembali anggaran perbaikan fasilitas dan sanitasi sekolah agar kegiatan belajar dapat berlangsung aman dan nyaman.
Melakukan audit transparan terhadap seluruh penggunaan dana sekolah, terutama pengadaan barang dan jasa dalam RKAS.
Menindak tegas pihak-pihak yang terlibat apabila terbukti melakukan penyimpangan anggaran.
Memberikan pembinaan khusus kepada pihak sekolah agar pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Kami tidak ingin kasus seperti ini terus berulang di dunia pendidikan. Dana pendidikan harus sampai ke tujuan — untuk anak-anak, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas Ketua Tim LKGSAI Provinsi Jambi.
LKGSAI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyelesaian masalah ini hingga ada tindakan nyata dari pihak berwenang. Diharapkan SMPN 1 Kabupaten Bungo dapat segera menjadi sekolah yang layak, aman, dan nyaman, agar para siswa dapat belajar dengan tenang dan berprestasi di lingkungan yang mendukung.
Ketua Umum LKGSAI Bersama Rombongan Tiba di Jawa Timur, Gelar Konsolidasi Penguatan DPC se-Jawa Timur
Jawa Timur, 23 Oktober 2025 — Ketua Umum Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) bersama rombongan resmi tiba di Hotel Arya, Jawa Timur, dalam rangka melaksanakan agenda konsolidasi organisasi dan penataan kepengurusan untuk beberapa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di wilayah Jawa Timur.
Kunjungan ini menjadi bagian penting dari agenda nasional LKGSAI dalam memperkuat struktur organisasi di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang baru membentuk kepengurusan. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian khusus dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) karena pertumbuhan DPC baru yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir.
Beberapa DPC baru yang saat ini tengah dalam tahap konsolidasi antara lain DPC Banyuwangi, Magetan, dan Madiun. Selain itu, DPP juga melakukan evaluasi terhadap DPC yang sudah terbentuk sebelumnya untuk memastikan administrasi dan pelaporan organisasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Ketua Umum menegaskan pentingnya kegiatan konsolidasi ini sebagai upaya memperkuat dasar kelembagaan dan memperjelas arah gerak organisasi di tingkat daerah. Ia mengingatkan bahwa tertib administrasi dan kelengkapan data pengurus merupakan kunci bagi legalitas organisasi di mata pemerintah daerah.
“Kita ingin seluruh DPC di Jawa Timur memiliki data kepengurusan yang lengkap, sah, dan terdaftar di Kesbangpol masing-masing. Itu penting agar keberadaan LKGSAI di daerah diakui secara resmi dan dapat berperan aktif dalam menjembatani aspirasi masyarakat serta bersinergi dengan pemerintah daerah,” ujar Ketua Umum dalam arahannya.
Lebih lanjut, Ketua Umum juga menyoroti pentingnya sinergi antar-pengurus di semua tingkatan, dari DPP, DPD hingga DPC, agar seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan efektif dan terarah. Ia menekankan bahwa LKGSAI bukan hanya sekadar lembaga sosial, tetapi juga wadah pembinaan kader dan penggerak perjuangan bangsa yang harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia berdiri bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tetapi sebagai wadah perjuangan bersama. Kita harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan manfaat nyata, memperjuangkan keadilan sosial, dan menjaga nilai-nilai persatuan bangsa,” tambahnya.
Kegiatan konsolidasi di Hotel Arya ini juga dihadiri oleh beberapa perwakilan pengurus DPD Jawa Timur, para Ketua DPC se-Jawa Timur, serta sejumlah perwakilan dari lembaga dan media internal KGS Aliansi Indonesia. Dalam agenda tersebut, dilakukan pula pembekalan teknis mengenai pelaporan organisasi, penyusunan struktur kepengurusan, serta tata cara pelaporan ke Kesbangpol Kabupaten/Kota.
Kadiv Organisasi LKGSAI yang turut mendampingi Ketua Umum dalam rombongan juga memberikan arahan penting terkait langkah-langkah administrasi yang harus segera diselesaikan oleh setiap DPC baru. Ia menegaskan bahwa setiap pengurus wajib membuat laporan tertulis yang akan menjadi acuan resmi DPP dalam melakukan verifikasi dan pendataan nasional.
“Setelah kegiatan ini, kami harapkan setiap DPC segera melengkapi SK pengurus, membuat daftar susunan struktur organisasi, dan melaporkannya ke DPP. Dokumen-dokumen itu nantinya akan dijadikan dasar untuk pendaftaran ke Kesbangpol agar status hukum dan kelembagaan DPC benar-benar sah dan kuat,” ungkapnya.
Selain pembahasan administratif, forum ini juga menjadi ajang silaturahmi dan penyamaan visi di antara para pengurus baru. Para peserta menyambut hangat kehadiran Ketua Umum dan menyampaikan komitmen untuk memperkuat peran LKGSAI sebagai lembaga yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah masing-masing.
Kegiatan konsolidasi ini direncanakan berlangsung selama beberapa hari dengan agenda tambahan berupa rapat koordinasi internal, pengarahan strategi organisasi, dan pelatihan dasar kepemimpinan lembaga. Seluruh rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat soliditas pengurus dan mempercepat proses legalitas DPC di seluruh wilayah Jawa Timur.
Dengan terlaksananya konsolidasi ini, DPP LKGSAI berharap seluruh DPC di Jawa Timur dapat segera menata struktur kepengurusannya, menyelesaikan proses administrasi dengan tertib, dan aktif berperan dalam menjalankan visi besar organisasi, yakni “Membangun Solidaritas, Menguatkan Persatuan, dan Menjaga Kedaulatan Rakyat.”
KETUA DPD DKI LKGSAI UCAPKAN SELAMAT ULANG TAHUN KE-10 UNTUK KOPERASI GARUDA YAKSA NUSANTARA (KGN)
26 Oktober 2025 — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI), Ahmad Zain, yang juga merupakan anggota Koperasi Garuda Yaksa Nusantara (KGN), menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Ulang Tahun KGN ke-10.
Dalam sambutannya, Ahmad Zain menyampaikan harapan agar Koperasi Garuda Yaksa Nusantara terus berkembang dan memberikan manfaat lebih besar bagi seluruh anggotanya.
“Saya Ahmad Zain, Ketua DPD DKI Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia dan juga anggota Koperasi Garuda Yaksa Nusantara, mengucapkan selamat ulang tahun KGN yang ke-10. Semoga ke depannya KGN semakin berkembang dengan terus memberikan pelatihan wirausaha, sehingga para anggota koperasi mampu menciptakan peluang usaha secara mandiri. Mari kita wujudkan anggota koperasi yang sejahtera dan hebat,” ujar Ahmad Zain.
Momentum ulang tahun ke-10 ini diharapkan menjadi semangat baru bagi Koperasi Garuda Yaksa Nusantara dalam memperkuat peran dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota serta kemajuan bangsa melalui gerakan koperasi yang modern dan mandiri.
LEMBAGA KOMANDO GARUDA SAKTI ALIANSI INDONESIA SIAP MENJADI PENENGAH ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
Jakarta, 22 Oktober 2025 — Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) bersama Badan Garuda Sakti Aliansi Indonesia, serta dua media resmi di bawah naungannya — Media Online KGS Aliansi Indonesia dan Media Online Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia — menegaskan komitmennya sebagai lembaga sosial kontrol yang berperan aktif menjadi penengah antara pemerintah dan masyarakat.
Keempat entitas tersebut berdiri secara sah dan independen dengan izin dan AHU tersendiri, sebagai bukti legalitas dan profesionalitas dalam menjalankan fungsi lembaga maupun media. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan rakyat dan kebijakan pemerintah.
LKGSAI Sebagai Lembaga Penengah
Dalam keterangan resminya, jajaran pimpinan pusat LKGSAI menjelaskan bahwa lembaga ini hadir bukan hanya untuk mengawasi kinerja pemerintah, tetapi juga menjadi penyeimbang dalam penyampaian aspirasi. “LKGSAI bukan oposisi, melainkan lembaga penengah yang menengahi antara pemerintah dan warga negara. Kami hadir untuk mendengarkan, memahami, dan menyampaikan suara rakyat secara santun, terarah, dan bertanggung jawab,” ujar salah satu perwakilan DPP LKGSAI.
LKGSAI diharapkan mampu menjadi “telinga” masyarakat, mendengar setiap keluh kesah, aspirasi, serta permasalahan yang terjadi di lapangan. Namun di sisi lain, lembaga ini juga berfungsi sebagai “corong” atau “speaker” untuk menyuarakan kebutuhan dan keinginan masyarakat agar bisa didengar dengan jelas oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Peran Media Sebagai Penguat Suara Publik
Keberadaan dua media resmi di bawah LKGSAI — Media Online KGS Aliansi Indonesia dan Media Online Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia — menjadi bagian penting dari sistem komunikasi publik yang dibangun lembaga ini. Media tersebut diharapkan menjadi wadah informasi terpercaya, netral, dan edukatif, yang menyampaikan berita dengan mengedepankan prinsip jurnalisme positif serta semangat kebangsaan.
“Media kami bukan sekadar kanal berita, tetapi juga alat perjuangan moral untuk menjaga kebenaran, keadilan, dan keseimbangan informasi. Kami ingin masyarakat tahu bahwa aspirasinya bisa sampai ke pihak berwenang melalui jalur yang tepat,” tegas redaksi KGS Aliansi Indonesia.
Legalitas dan Komitmen Lembaga
LKGSAI dan Badan Garuda Sakti Aliansi Indonesia memiliki legalitas terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan nomor AHU masing-masing yang berbeda, menunjukkan bahwa setiap entitas memiliki payung hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan legalitas tersebut, lembaga ini berkomitmen untuk menjalankan fungsinya secara terbuka, profesional, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan, kejujuran, dan keadilan sosial. Selain itu, seluruh jajaran pengurus di tingkat pusat hingga daerah diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah, lembaga hukum, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial serta mendorong pembangunan yang berkeadilan.
Penutup: Bergerak Bersama untuk Indonesia Maju
Melalui semangat kolaborasi dan kebersamaan, Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. “Kami akan terus menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Kami percaya, dengan niat yang tulus dan langkah yang bersih, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih adil, makmur, dan sejahtera bagi semua,” tutup pernyataan resmi DPP LKGSAI.
Salam maju untuk seluruh jajaran, pengurus, dan anggota LKGSAI di seluruh Indonesia. Bersatu, Berjuang, dan Berkarya untuk Negeri!
NO : /REG–NUNUKAN/1X/PELINDO–2025 Prioritaskan Layanan dan Keamanan Penumpang, Pelindo Sesuaikan Tarif di Pelabuhan Nunukan
Nunukan, 20 Oktober 2025 — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 Nunukan resmi melakukan penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, terhitung mulai 1 Oktober 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari evaluasi rutin terhadap kebutuhan operasional pelabuhan, pemeliharaan fasilitas, serta pengembangan layanan baru yang lebih modern dan terintegrasi.
General Manager (GM) Pelindo Regional 4 Nunukan, Anugrah Amaliah, dalam wawancara dengan RRI Net dan Media LKGSAI Nunukan di ruang tunggu Pelabuhan Tunon Taka, didampingi Manajer Operasional, Pak Dedi, menyampaikan bahwa tarif penumpang yang sebelumnya sebesar Rp35.000 kini disesuaikan menjadi Rp47.500 per penumpang.
Menurut Anugrah, penyesuaian tarif ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, standar layanan minimum yang ditetapkan pemerintah, serta kebutuhan untuk menghadirkan fasilitas pelabuhan yang lebih aman dan nyaman.
“Setiap rupiah dari penyesuaian tarif ini akan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan investasi infrastruktur di Pelabuhan Nunukan,” ujar Anugrah.
Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan layanan, Pelindo — BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan — menghadirkan berbagai inovasi dan fasilitas terbaru di Pelabuhan Nunukan. Salah satunya adalah pengadaan mesin X-Ray bagi pemeriksaan penumpang dan bagasi, guna memperkuat sistem keamanan pelabuhan.
“Fasilitas X-Ray modern ini berfungsi untuk memeriksa barang bawaan penumpang secara lebih cepat, akurat, dan mampu mendeteksi barang berbahaya yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran,” jelas Anugrah di hadapan jurnalis LKGSAI Nunukan, Sitti Samriyani, dan tim RRI Net.
Selain itu, sistem keamanan pelabuhan kini juga diperkuat dengan perangkat digital tambahan, sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih efisien dan penumpang dapat merasakan kenyamanan tanpa antre panjang, sekaligus terlindungi dari potensi ancaman keamanan.
Tak hanya aspek keamanan, area ruang tunggu penumpang di terminal Pelabuhan Nunukan juga mengalami peningkatan fasilitas. Perbaikan meliputi penataan ulang area tunggu, penambahan pendingin ruangan (AC), serta penyediaan informasi keberangkatan secara digital untuk mempermudah akses informasi bagi pengguna jasa.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat posisi Pelindo Regional 4 Nunukan sebagai pelabuhan strategis di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
🖋️ Penulis:Sitti Samriyani Media LKGSAI Nunukan – Provinsi Kalimantan Utara
Aceh, 22 Oktober 2025 — Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) terus menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sosial kontrol yang aktif di berbagai wilayah Indonesia. Kali ini, semangat kebersamaan dan komitmen untuk memperkuat struktur organisasi diwujudkan dengan pembentukan 11 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di wilayah Kabupaten se-Aceh.
Meski proses penerbitan Surat Keputusan (SK) sempat mengalami kendala teknis, para pengurus dan calon ketua DPC di Aceh tetap menunjukkan kesolidan dan kesiapan penuh untuk bergerak dalam menjalankan visi dan misi lembaga.
Ketua DPD LKGSAI Provinsi Aceh menyampaikan bahwa pembentukan DPC ini merupakan langkah strategis untuk memperluas jaringan lembaga hingga ke tingkat kabupaten, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan sosial di daerah.
“Ada 11 DPC yang sudah siap beroperasi. SK-nya memang sempat tertunda, tapi kami sudah koordinasi dengan DPP dan prosesnya sedang berjalan. Begitu SK keluar, seluruh DPC akan langsung aktif menjalankan program kerja di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum LKGSAI menyambut baik semangat jajaran Aceh dalam membangun struktur lembaga yang solid dan profesional. Ia menegaskan bahwa LKGSAI hadir sebagai wadah perjuangan sosial yang berkomitmen pada keadilan, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan terbentuknya 11 DPC ini, diharapkan LKGSAI Aceh dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial di Tanah Rencong, serta turut berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai keadilan dan kebersamaan di tengah masyarakat.
11 DPC Siap Bergerak, LKGSAI Mantapkan Langkah di Provinsi Aceh
Aceh, 22 Oktober 2025 — Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) terus menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sosial kontrol yang aktif di berbagai wilayah Indonesia. Kali ini, semangat kebersamaan dan komitmen untuk memperkuat struktur organisasi diwujudkan dengan pembentukan 11 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di wilayah Kabupaten se-Aceh.
Meski proses penerbitan Surat Keputusan (SK) sempat mengalami kendala teknis, para pengurus dan calon ketua DPC di Aceh tetap menunjukkan kesolidan dan kesiapan penuh untuk bergerak dalam menjalankan visi dan misi lembaga.
Ketua DPD LKGSAI Provinsi Aceh menyampaikan bahwa pembentukan DPC ini merupakan langkah strategis untuk memperluas jaringan lembaga hingga ke tingkat kabupaten, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan sosial di daerah.
“Ada 11 DPC yang sudah siap beroperasi. SK-nya memang sempat tertunda, tapi kami sudah koordinasi dengan DPP dan prosesnya sedang berjalan. Begitu SK keluar, seluruh DPC akan langsung aktif menjalankan program kerja di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum LKGSAI menyambut baik semangat jajaran Aceh dalam membangun struktur lembaga yang solid dan profesional. Ia menegaskan bahwa LKGSAI hadir sebagai wadah perjuangan sosial yang berkomitmen pada keadilan, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan terbentuknya 11 DPC ini, diharapkan LKGSAI Aceh dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial di Tanah Rencong, serta turut berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai keadilan dan kebersamaan di tengah masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Yang saya hormati para pejabat utama Polres Nunukan, para perwira, bintara, dan tamtama jajaran Polres Nunukan yang saya banggakan.
Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan apel dalam rangka Launching Pamapta Polres Nunukan, dalam keadaan sehat walafiat.
Rekan-rekan sekalian,
Kegiatan launching Pamapta ini merupakan langkah strategis Polres Nunukan dalam meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, dan kesiapsiagaan personel, khususnya pada fungsi Samapta.
Pamapta — atau Perwira Samapta — dibentuk sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan fungsi Samapta yang responsif, presisi, dan berintegritas tinggi, guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian di wilayah hukum Polres Nunukan.
Kita memahami bersama bahwa tantangan tugas ke depan semakin kompleks. Kondisi sosial masyarakat yang dinamis, perkembangan teknologi informasi, serta potensi gangguan kamtibmas di wilayah perbatasan, menuntut kita untuk selalu siap, sigap, dan adaptif terhadap setiap perubahan.
Melalui peran Pamapta ini, diharapkan setiap kegiatan preventif dan preemtif kepolisian dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata terhadap rasa aman di tengah masyarakat.
Rekan-rekan yang saya banggakan,
Saya menegaskan kepada seluruh personel Samapta agar menjadikan Pamapta sebagai wadah penguatan manajerial dan operasional di lapangan. Jadilah contoh dalam disiplin, sikap tampang, serta semangat melayani masyarakat.
Perwira Samapta harus mampu memimpin dengan keteladanan, menjadi pengayom di tengah anggota, serta menggerakkan fungsi Samapta agar senantiasa hadir di lapangan dalam setiap situasi dan kondisi.
Kepada seluruh peserta apel, saya berpesan:
Tingkatkan terus kemampuan individu dan satuan, melalui latihan rutin dan evaluasi operasional.
Jaga soliditas dan sinergitas antar fungsi serta dengan masyarakat.
Laksanakan tugas dengan tanggung jawab, semangat, dan keikhlasan, karena tugas kita bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Launching Pamapta Polres Nunukan secara resmi dimulai.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Presi
