Maulana SH Soroti Pengaduan Korupsi di Paser Kaltim, Siap Kawal Hingga Tuntas
Jakarta – Isu dugaan korupsi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan publik. Perwakilan masyarakat Paser bahkan telah menyampaikan langsung pengaduan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk keprihatinan sekaligus harapan agar kasus tersebut segera ditindaklanjuti.
Menanggapi hal ini, Maulana SH dalam sebuah wawancara di Hotel Ibis, Jakarta, menegaskan komitmennya untuk turut mengawal permasalahan yang ada di Paser, khususnya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diduga telah merugikan keuangan negara.
“Pengaduan masyarakat dari Paser ini adalah bentuk kepedulian dan keberanian. Kami akan membantu mengawal agar laporan ini benar-benar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum,” ujar Maulana.
Ia menambahkan, praktik korupsi yang masih terjadi di daerah-daerah bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat luas. Karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat serta keberanian masyarakat untuk melaporkan jika menemukan penyimpangan.
“Korupsi harus kita lawan bersama. Tidak boleh ada toleransi terhadap oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Saya bersama tim siap mendampingi masyarakat Paser dalam proses hukum maupun advokasi, hingga persoalan ini benar-benar tuntas,” tegasnya.
Dengan adanya perhatian serius dari masyarakat dan tokoh hukum seperti Maulana SH, diharapkan aparat penegak hukum dapat bertindak cepat, transparan, dan akuntabel dalam mengusut laporan dugaan korupsi di Paser Kaltim.
DPC Boyolali Pantau Kasus Dugaan Korupsi APBDes, Mantan Kades Manggis Tunggu Pelimpahan Tahap II
Boyolali – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Boyolali menyoroti perkembangan kasus dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Kasus yang melibatkan mantan Kepala Desa Manggis, Muhajirin, ini kembali mencuat ke publik setelah proses hukumnya memasuki babak baru.
Berdasarkan informasi dari Polres Boyolali, penanganan perkara tersebut masih berjalan dan kini dalam tahap menunggu berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Boyolali. Kasat Reskrim Polres Boyolali, AKP Indrawan Wira Saputra, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka sesuai petunjuk dari Kejaksaan.
“Jadi kami sudah melengkapi BAP tersangka dalam kasus ini, yaitu mantan Kades Manggis, Muhajirin, sesuai petunjuk Kejaksaan. Tak lama lagi akan dinyatakan P21,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).
Indrawan menjelaskan, apabila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, maka penyidik segera melaksanakan tahap II. Yakni pelimpahan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Boyolali. “Sampai dengan saat ini, informasi akan segera dilakukan P21 (BAP lengkap) dan tahap II (pelimpahan tersangka dan barang bukti). Untuk tanggalnya nanti akan kami sampaikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Indrawan menegaskan bahwa penyidikan perkara ini tidak menemui kendala berarti. Polres Boyolali hanya menunggu finalisasi dari pihak Kejaksaan. “Kalau kendala sih tidak ada, kan kita menunggu petunjuk dari pihak Kejaksaan (Kejari Boyolali),” jelasnya.
Kasus Berawal dari Tahun 2019
Kasus dugaan korupsi APBDes Desa Manggis ini pertama kali mencuat setelah aparat penegak hukum melakukan penyelidikan pada tahun 2023. Hasil penyelidikan menunjukkan adanya penyimpangan keuangan desa dengan nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 1 miliar.
Polres Boyolali kemudian meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Pada April 2024, penyidik resmi menetapkan Muhajirin sebagai tersangka. Dugaan kuat menyebutkan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Manggis, periode 2019 hingga 2021, Muhajirin mencairkan anggaran untuk sejumlah kegiatan atau proyek yang sejatinya tidak pernah dilaksanakan.
“Modusnya yang bersangkutan ini selaku Kepala Desa pada waktu itu, atas nama saudara Muhajirin, kurang lebih tahun 2019 sampai 2021, mencairkan APBDes terhadap beberapa kegiatan atau proyek yang tidak dilaksanakan. Sehingga menimbulkan kerugian atas keuangan negara senilai kurang lebih Rp 1 miliar,” ungkap Kasat Reskrim Polres Boyolali kala itu, Iptu Joko Purwadi, dalam konferensi pers di Mapolres Boyolali, Selasa (10/9/2024).
Proyek Fiktif dan Dana BUMDes
Lebih jauh, hasil pengungkapan kasus ini menyebutkan bahwa modus yang digunakan tersangka adalah membuat proyek fiktif. Muhajirin juga diduga menyalahgunakan dana bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang seharusnya diperuntukkan bagi penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Proyeknya tidak ada, tetapi uangnya dicairkan,” terang Joko Purwadi kala itu.
Atas dasar temuan tersebut, penyidik menetapkan Muhajirin sebagai tersangka dan terus mendalami aliran dana hasil pencairan APBDes maupun Bankeu Provinsi Jateng.
Komitmen Pemantauan
DPC LKGSAI Boyolali menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Pasalnya, praktik korupsi di tingkat desa tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat desa untuk memperoleh pembangunan dan kesejahteraan.
“Dana desa itu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk dipakai kepentingan pribadi. Kami akan memastikan proses hukum berjalan transparan dan sampai ke putusan pengadilan,” ujar salah satu pengurus DPC Boyolali.
Dengan segera masuknya perkara ini ke tahap II, publik berharap Kejaksaan Negeri Boyolali dapat bergerak cepat untuk membawa kasus ini ke persidangan. Masyarakat Boyolali menanti keadilan ditegakkan dan uang rakyat yang dikorupsi bisa dikembalikan demi pembangunan desa yang lebih baik.
Ketua DPC LKGSAI Madiun Gelar Silaturahmi dan Jalin Kemitraan di Tiga Desa
Madiun – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Kabupaten Madiun bersama jajaran pengurus menggelar kegiatan silaturahmi sekaligus menjalin kemitraan kerja dengan pemerintah desa di tiga lokasi berbeda, Senin (23/9/2025).
Adapun desa yang menjadi tujuan kegiatan hari ini yaitu Balai Desa Kaibon, Desa Kranggan, dan Desa Bacem. Kehadiran Ketua DPC LKGSAI Madiun beserta jajaran disambut baik oleh perangkat desa setempat.
Dalam pertemuan tersebut, LKGSAI Madiun menyampaikan komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah desa dalam berbagai bidang, khususnya dalam upaya mendukung program pembangunan, pengawasan sosial, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun.
Ketua DPC LKGSAI Madiun menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya siap menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menjaga transparansi, serta ikut membantu masyarakat agar lebih mandiri dan sejahtera.
“Kami hadir untuk bersilaturahmi sekaligus membangun kerja sama yang bermanfaat, demi terciptanya desa yang lebih maju, transparan, dan sejahtera,” ujarnya.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan hubungan kemitraan antara LKGSAI dan pemerintah desa dapat terus berjalan harmonis serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Ketua DPC LKGSAI Kabupaten Semarang Silaturahmi dengan Bupati, Sampaikan Program Kerja Demi Kemajuan Daerah
Semarang – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Kabupaten Semarang menggelar silaturahmi dengan Bupati Kabupaten Semarang. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPC beserta jajaran pengurus, sebagai wujud komitmen untuk memperkuat sinergi antara organisasi masyarakat dengan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC LKGSAI Kabupaten Semarang menyampaikan berbagai program kerja yang telah disusun dan siap dijalankan di wilayah Kabupaten Semarang. Program-program itu mencakup bidang sosial, pengawasan kebijakan publik, pendampingan masyarakat, hingga pemberdayaan di tingkat desa. Tujuannya adalah mendukung program pemerintah daerah agar lebih terarah, transparan, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami datang tidak hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga membawa aspirasi dan rancangan kerja yang dapat bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Semarang. Kami ingin memastikan LKGSAI hadir bukan hanya sebagai lembaga kontrol, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah,” ujar Ketua DPC.
Bupati Kabupaten Semarang menyambut baik kunjungan dan pemaparan dari DPC LKGSAI. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat seperti LKGSAI sangat penting dalam mendukung jalannya pembangunan, khususnya di bidang pengawasan, sosial, serta pemberdayaan masyarakat.
“Saya memberikan apresiasi atas niat baik dan langkah konkret yang dilakukan DPC LKGSAI. Pemerintah Kabupaten Semarang percaya, sinergi dengan LKGSAI akan membantu mempercepat tercapainya program-program prioritas pemerintah. Kami berharap LKGSAI terus konsisten mendampingi masyarakat serta menjadi mitra yang konstruktif dalam mewujudkan Kabupaten Semarang yang lebih maju dan sejahtera,” tegas Bupati.
Silaturahmi ini juga menjadi ruang dialog terbuka, di mana pengurus LKGSAI menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memberi dukungan moral dan ruang kolaborasi dalam setiap program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat. LKGSAI menegaskan kesiapannya untuk berkontribusi melalui berbagai kegiatan nyata, mulai dari advokasi kebijakan, pelatihan masyarakat, hingga program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara Bupati dan jajaran DPC LKGSAI Kabupaten Semarang untuk menjaga komunikasi yang baik serta terus menjalin kerja sama. Baik pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat dipandang memiliki peran strategis yang saling melengkapi dalam mendukung tercapainya visi Kabupaten Semarang yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
Ketua DPC LKGSAI Kabupaten Semarang Silaturahmi ke Bupati, Bahas Program Kerja untuk Kemajuan Daerah
Semarang – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Kabupaten Semarang bersama jajaran pengurus melaksanakan silaturahmi dengan Bupati Kabupaten Semarang. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus menyampaikan sejumlah program kerja yang telah disusun oleh DPC LKGSAI Kabupaten Semarang.
Dalam audiensi tersebut, Ketua DPC memaparkan secara langsung berbagai rencana dan program yang sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Semarang. Program tersebut di antaranya berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendampingan hukum dan sosial, serta pengawasan terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan daerah.
Bupati Kabupaten Semarang menyambut baik kedatangan jajaran pengurus DPC LKGSAI. Ia memberikan apresiasi dan aspirasi positif atas inisiatif program kerja yang diusulkan, serta menegaskan bahwa keberadaan LKGSAI akan sangat membantu pemerintah daerah dalam upaya memajukan Kabupaten Semarang ke depan.
“Pemerintah Kabupaten Semarang membuka ruang seluas-luasnya untuk kolaborasi dengan LKGSAI. Kami percaya sinergi ini dapat membawa dampak nyata bagi kemajuan daerah,” ujar Bupati.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat komunikasi dan kerja sama antara DPC LKGSAI dengan Pemerintah Kabupaten Semarang, demi mewujudkan Kabupaten Semarang yang lebih maju, transparan, dan sejahtera.
Ketua Umum LKGSAI Tekankan Pentingnya Menjaga Kesehatan Seluruh Anggota di Indonesia
Jakarta – Ketua Umum Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) kembali menyampaikan imbauan penting kepada seluruh jajaran pengurus, kader, dan anggota LKGSAI di seluruh Indonesia. Dalam arahannya, Ketua Umum menegaskan bahwa kesehatan merupakan modal utama dalam menjalankan setiap tugas organisasi maupun pengabdian kepada masyarakat.
“Organisasi ini semakin berkembang pesat dengan berbagai kegiatan di tingkat pusat, daerah hingga cabang. Oleh karena itu, saya mengingatkan seluruh anggota untuk tidak mengabaikan kesehatan. Dengan kondisi tubuh yang sehat, kita bisa lebih fokus, lebih kuat, dan lebih semangat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujarnya.
Pesan tersebut disampaikan seiring meningkatnya aktivitas organisasi di berbagai daerah. LKGSAI kini telah hadir di hampir seluruh provinsi dan terus memperluas struktur kepengurusan hingga tingkat kabupaten dan kota. Aktivitas yang padat, mulai dari konsolidasi internal, advokasi hukum, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan, tentu menuntut kesiapan fisik dan mental dari setiap anggota.
Ketua Umum juga menekankan bahwa menjaga kesehatan bukan hanya sebatas kepentingan pribadi, melainkan juga bentuk tanggung jawab kolektif terhadap organisasi. “Setiap perjuangan kita membutuhkan energi, pikiran, dan tenaga. Bila kesehatan kita terjaga, maka semangat juang tidak akan mudah goyah,” tambahnya.
Lebih lanjut, beliau mengingatkan pentingnya menjaga pola hidup sehat, seperti beristirahat cukup, mengatur pola makan, berolahraga secara teratur, serta menghindari hal-hal yang dapat merugikan kesehatan. Hal ini sejalan dengan visi LKGSAI yang tidak hanya berfokus pada advokasi dan pengawasan, tetapi juga mendorong kesejahteraan serta kualitas hidup para anggotanya.
Pesan Ketua Umum ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran LKGSAI di berbagai wilayah Indonesia untuk tetap menjaga stamina dan semangat juang. Dengan kesehatan yang prima, LKGSAI yakin dapat semakin kuat berdiri sebagai organisasi yang konsisten dalam mengawal kebenaran, memperjuangkan keadilan, serta menjadi garda terdepan dalam melawan segala bentuk penyimpangan dan ketidakadilan di tengah masyarakat.
Pengurus DPD Jawa Timur Konsultasi ke KPK Terkait Dugaan Korupsi di Kediri
Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Jawa Timur melakukan kunjungan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Kehadiran para pengurus ini bertujuan untuk berkonsultasi sekaligus menyampaikan berbagai temuan dugaan praktik korupsi yang terjadi di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Kediri.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran pengurus DPD Jatim menyampaikan bahwa selama melakukan pemantauan di lapangan, mereka menemukan sejumlah indikasi kuat adanya penyalahgunaan anggaran, proyek fiktif, serta dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan pertambangan. Kondisi ini dinilai sangat merugikan masyarakat karena anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru diduga dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Ketua DPD Jatim menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan LKGSAI dalam mendukung program pemerintah pusat, khususnya KPK, dalam pemberantasan korupsi. “Kami datang ke KPK bukan hanya untuk melapor, tetapi juga berkonsultasi mengenai mekanisme hukum yang benar, agar setiap laporan yang kami sampaikan memiliki dasar yang kuat serta dapat ditindaklanjuti secara resmi,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta arahan langsung dari KPK mengenai bagaimana sistem pelaporan masyarakat bisa berjalan lebih efektif, termasuk perlindungan bagi pelapor (whistleblower) agar tidak mendapat intimidasi atau tekanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu.
Kehadiran DPD Jatim ini sekaligus menjadi bukti komitmen LKGSAI untuk terus mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah agar tidak disalahgunakan. Mereka juga berharap KPK dapat segera melakukan supervisi dan investigasi lebih lanjut terhadap dugaan korupsi di Kediri yang sudah sangat meresahkan masyarakat.
Dengan langkah tegas ini, LKGSAI Jawa Timur menunjukkan peran aktif masyarakat sipil dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung penuh upaya menuju Indonesia yang bersih dari korupsi.
Jakarta – Pengurus Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) dari Kabupaten Kediri, yakni Bapak Sis dan Bapak Sunaryo, melakukan konsultasi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Konsultasi ini berkaitan dengan adanya sejumlah dugaan praktik korupsi di wilayah Kabupaten Kediri yang dinilai merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan daerah.
Kedatangan pengurus LKGSAI Kediri ini merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa setiap informasi dan temuan indikasi korupsi dapat ditangani secara tepat dan sesuai mekanisme hukum.
“Kami datang untuk berkonsultasi sekaligus meminta arahan langsung dari KPK. Tujuannya jelas, agar setiap langkah yang kami ambil terkait dugaan korupsi di Kabupaten Kediri memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak salah prosedur,” ungkap Bapak Sis saat ditemui usai pertemuan.
Menurutnya, temuan awal di lapangan mengindikasikan adanya praktik penyimpangan pada sejumlah sektor, mulai dari pengelolaan proyek pembangunan, program pemerintah daerah, hingga dugaan penyelewengan dana desa.
Bapak Sunaryo menambahkan, langkah konsultasi ini juga merupakan bukti keseriusan LKGSAI dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara di Kediri.
“Kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat tidak boleh takut untuk bersuara. LKGSAI hadir untuk menjadi wadah sekaligus pengawal agar kasus dugaan korupsi ini benar-benar mendapatkan perhatian dari lembaga hukum tertinggi di bidang pemberantasan korupsi,” tegasnya.
LKGSAI Kediri memastikan akan terus melakukan investigasi, menghimpun data, dan mengumpulkan dokumen pendukung sebelum melangkah lebih jauh pada tahap pelaporan resmi. Organisasi ini juga membuka ruang bagi masyarakat luas untuk memberikan informasi terkait dugaan penyimpangan yang terjadi di Kabupaten Kediri.
Dengan langkah ini, LKGSAI menegaskan posisinya sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus garda depan dalam perjuangan melawan korupsi di daerah. Konsultasi ke KPK diharapkan dapat memperkuat gerakan bersama demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
Kalimantan Timur – Tim Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Kalimantan Timur menegaskan keseriusannya dalam mengawal setiap rupiah anggaran negara yang digelontorkan untuk pembangunan. Baru-baru ini, jajaran LKGSAI Kaltim menggelar koordinasi dan konsultasi intensif menyusul ditemukannya sejumlah indikasi kuat praktik korupsi di berbagai sektor di wilayah Kaltim.
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk kepedulian sekaligus keberanian LKGSAI untuk berdiri di garis depan dalam melawan penyimpangan anggaran. Temuan awal di lapangan mengungkap adanya dugaan kecurangan dalam proyek pembangunan, penyalahgunaan anggaran desa, hingga praktik-praktik tidak transparan di lingkup pemerintahan daerah.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat uang rakyat diselewengkan. Koordinasi dan konsultasi ini penting agar semua temuan kami tajam, valid, dan memiliki dasar hukum yang kuat sebelum kami serahkan ke aparat penegak hukum,” tegas perwakilan Tim LKGSAI Kaltim.
Investigasi internal LKGSAI menemukan sejumlah kejanggalan yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Selain merugikan keuangan negara, praktik tersebut juga dinilai menghambat kesejahteraan masyarakat serta mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah.
LKGSAI menegaskan, pihaknya tidak akan terburu-buru melaporkan kasus ke penegak hukum tanpa bukti yang jelas. Namun, jika seluruh data dan dokumen telah lengkap, organisasi ini memastikan akan mengawal proses hukum hingga tuntas tanpa kompromi.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Kami tidak segan untuk mengungkap dan membawa kasus ini ke jalur hukum. Bagi kami, tidak ada tempat bagi oknum yang memperkaya diri di atas penderitaan rakyat,” ujar salah satu pimpinan LKGSAI Kaltim dengan nada tegas.
Sebagai lembaga sosial kontrol, LKGSAI berkomitmen memperkuat peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Tim mengajak warga untuk berani bersuara dan melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di sekitar mereka.
“Setiap laporan dari masyarakat akan kami tindaklanjuti. Kami pastikan tidak ada temuan yang akan kami biarkan menguap. Semua akan kami kawal, sampai ke meja penegak hukum, sampai ada putusan yang adil. Ini adalah komitmen kami,” tegas pernyataan resmi LKGSAI Kaltim.
Dengan sikap tegas ini, LKGSAI Kaltim berharap menjadi bagian dari gerakan besar pemberantasan korupsi di Indonesia. Organisasi ini menegaskan bahwa musuh bersama bernama korupsi hanya bisa diberantas dengan keberanian, ketegasan, dan konsistensi dalam menegakkan kebenaran.
Kalimantan Timur – Tim Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal jalannya pembangunan di daerah. Baru-baru ini, jajaran LKGSAI Kaltim melakukan koordinasi serta konsultasi intensif terkait sejumlah temuan di lapangan yang diduga kuat mengarah pada tindak pidana korupsi.
Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya memastikan bahwa setiap indikasi penyimpangan, baik pada proyek pembangunan, pengelolaan anggaran desa, maupun kegiatan pemerintah daerah, dapat ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami tidak ingin langkah kami salah arah. Oleh karena itu, koordinasi dan konsultasi ini menjadi sangat penting agar semua data dan temuan yang dikumpulkan bisa dikaji secara objektif sebelum dilaporkan ke aparat penegak hukum,” ungkap salah satu perwakilan Tim LKGSAI Kaltim.
Menurutnya, berbagai informasi yang diperoleh dari masyarakat maupun hasil investigasi internal LKGSAI Kaltim menunjukkan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan sejumlah program pembangunan. Dugaan penyimpangan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara serta menghambat kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, LKGSAI menegaskan bahwa lembaga ini memiliki tugas moral dan sosial untuk mengawal akuntabilitas publik. Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi prinsip utama dalam setiap langkah yang diambil. Tim juga menekankan bahwa organisasi tidak akan gegabah dalam menyampaikan laporan, melainkan terlebih dahulu memperkuat bukti-bukti dan melibatkan pihak terkait agar setiap dugaan yang muncul dapat diuji secara sahih.
“Semua proses akan kami lakukan sesuai aturan. Kami percaya bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya tugas penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan organisasi sosial. Inilah yang menjadi dasar mengapa LKGSAI Kaltim hadir,” tambahnya.
Dengan adanya koordinasi dan konsultasi ini, LKGSAI berharap langkah-langkah yang ditempuh dapat menjadi bagian penting dari gerakan bersama dalam memerangi korupsi di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Organisasi ini juga menyerukan kepada masyarakat agar berani melaporkan setiap dugaan praktik kecurangan yang mereka temui di lapangan.
“Semua laporan dari masyarakat akan kami tampung, kami verifikasi, dan bila ditemukan unsur pelanggaran hukum, kami akan kawal hingga ke jalur hukum. Korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang adil,” tutup pernyataan resmi LKGSAI Kaltim.
