TIM INVESTIGASI DPD LKGSAI JAWA TIMUR SIAP LAPORKAN PKBM PIJAR KE APARAT PENEGAK HUKUM, DUGAAN PENYIMPANGAN DANA HIBAH APBD 2025 SENILAI RP864,1 JUTA MENJADI SOROTAN
BLITAR, JAWA TIMUR – Tim Investigasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Jawa Timur mengambil langkah serius dengan mempersiapkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah APBD Tahun Anggaran 2025 pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pijar.
PKBM Pijar diketahui beralamat di Dusun Sumber Bentis, Desa Sumber Agung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, yang dikelola oleh saudara Badeli.
Berdasarkan informasi dan data awal yang dihimpun Tim Investigasi DPD LKGSAI Jawa Timur, PKBM Pijar diduga menerima dana hibah dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp864.100.000.
Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian serius LKGSAI. Tim investigasi menilai perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses pengajuan proposal, perencanaan anggaran, pencairan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana hibah tersebut.
Pasalnya, terdapat sejumlah informasi dan dugaan ketidaksesuaian antara pengajuan proposal dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal inilah yang mendorong LKGSAI untuk melakukan penelusuran lebih lanjut dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung.
DUGAAN PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN MENJADI PERHATIAN
Selain persoalan pengelolaan dana hibah, Tim Investigasi LKGSAI juga menyoroti informasi mengenai dugaan masih adanya pungutan biaya pendidikan kepada peserta didik.
Padahal, menurut informasi awal yang diterima tim, penyelenggaraan pendidikan di PKBM tersebut didukung sejumlah program pembiayaan pemerintah, antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, serta Program Indonesia Pintar (PIP/KIP).
Kondisi tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka. LKGSAI ingin mengetahui apakah pungutan yang dimaksud benar-benar terjadi, apa dasar hukumnya, siapa yang menetapkan, berapa nominalnya, dan untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan.
LKGSAI menegaskan bahwa hak peserta didik harus dilindungi. Setiap penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari pemerintah wajib memiliki perencanaan, peruntukan, bukti penggunaan, serta pertanggungjawaban yang jelas.
Apabila ditemukan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, hal tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
LKGSAI MINTA APARAT PERIKSA PENGELOLAAN ANGGARAN
DPD LKGSAI Jawa Timur berencana membawa persoalan ini kepada instansi berwenang agar dilakukan pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh.
Beberapa hal yang perlu diperiksa antara lain:
- Dokumen proposal pengajuan hibah PKBM Pijar Tahun Anggaran 2025.
- Dasar penetapan dan pencairan dana hibah sebesar Rp864.100.000.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan rincian kegiatan yang diajukan.
- Realisasi penggunaan dana hibah serta bukti transaksi dan pertanggungjawabannya.
- Kesesuaian antara kegiatan yang direncanakan dengan pelaksanaan di lapangan.
- Data penerima manfaat dan jumlah peserta didik yang sebenarnya.
- Pengelolaan dana BOS, BOP Kesetaraan, serta bantuan PIP/KIP.
- Kebenaran informasi mengenai dugaan pungutan biaya pendidikan kepada peserta didik.
Tim investigasi juga akan mendorong agar dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen administrasi dan keuangan, sehingga tidak ada anggaran pendidikan yang penggunaannya menyimpang dari ketentuan.
KETUA DPD LKGSAI JAWA TIMUR: PENGAWASAN ANGGARAN PENDIDIKAN HARUS TERBUKA
LKGSAI menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap penggunaan uang negara.
Dana hibah yang bersumber dari APBD merupakan anggaran publik. Oleh karena itu, pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
LKGSAI tidak ingin ada hak masyarakat, khususnya peserta didik dari keluarga kurang mampu, yang dirugikan akibat pengelolaan anggaran pendidikan yang tidak sesuai ketentuan.
Organisasi juga menegaskan bahwa laporan yang akan disampaikan bukan merupakan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu. Seluruh dugaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, klarifikasi para pihak, serta penyelidikan aparat penegak hukum.
LKGSAI BUKA RUANG KLARIFIKASI
Sebelum dan sesudah laporan disampaikan, LKGSAI tetap membuka ruang klarifikasi kepada pengelola PKBM Pijar, saudara Badeli, maupun instansi terkait.
Pihak pengelola diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana hibah APBD 2025 sebesar Rp864.100.000, termasuk rincian kegiatan, realisasi anggaran, serta informasi mengenai dugaan pungutan biaya pendidikan.
LKGSAI juga berharap pemerintah daerah dan dinas terkait tidak mengabaikan persoalan ini apabila ditemukan bukti awal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
PENEGASAN LKGSAI:
Uang negara harus digunakan sesuai peruntukannya. Anggaran pendidikan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan peserta didik, bukan menjadi persoalan yang merugikan dunia pendidikan.
Tim Investigasi DPD LKGSAI Jawa Timur menyatakan akan terus mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan melalui mekanisme pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku.
SALAM MAJU!
DPD LEMBAGA KOMANDO GARUDA SAKTI ALIANSI INDONESIA (LKGSAI) JAWA TIMUR
Kontrol Sosial – Investigasi – Klarifikasi – Kawal Uang Rakyat.
eko yulis lkgsai
