ISU POLITIK DINASTI

Ketika Gibran mendaftarkan diri sebagai bakal calon walikota Surakarta dari PDI-P untuk pemilihan Wali Kota Surakarta periode 2020–2025, ia segera mendapat kritik dari pengamat tentang tuduhan praktik politik dinasti dalam keluarga Joko Widodo yang pada saat itu masih menjabat sebagai Presiden.^[30] Sementara, Gibran sendiri pernah menolak keberadaan dinasti politik di Indonesia.^[31] Selain itu, sejak awal terdapat peraturan pemilu yang menghambat pencalonan Gibran sebagai kepala daerah.^[32] Isu mengenai politik dinasti yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo semakin dibahas oleh publik tatkala Gibran ditetapkan sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada Oktober 2023.^[33][34] Meskipun begitu, beberapa pengamat menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat disebut sebagai politik dinasti karena keputusan akhir tetap berada di tangan rakyat.^[35] Jokowi sendiri dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa hasil dari pemilihan umum tersebut “yang menentukan [hasilnya adalah] rakyat, bukan elite, [dan] bukan partai.”