Uncategorized

Tim Investigasi LKGSAI Klarifikasi ke Kepala Desa Barongsawahan

Barongsawahan — Tim Investigasi Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) melakukan klarifikasi langsung kepada Kepala Desa Barongsawahan terkait isu dugaan pungutan yang sempat beredar di masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Barongsawahan menegaskan dan menerangkan secara jelas bahwa tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun yang dilakukan oleh pihak desa. Kepala desa menyampaikan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan desa secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lebih lanjut, Kepala Desa Barongsawahan mengharapkan agar seluruh elemen masyarakat dapat maju bersama untuk membangun desa, menjaga kondusivitas, serta menghindari kesalahpahaman yang dapat menghambat pembangunan.

Tim Investigasi LKGSAI menyambut baik klarifikasi tersebut dan menyampaikan bahwa LKGSAI siap bersinergi dengan pemerintah desa. Ke depan, program-program bersama LKGSAI di Desa Barongsawahan diharapkan dapat berjalan, khususnya dalam pengembangan UMKM, sektor pariwisata desa, pemberdayaan masyarakat, serta program sosial lainnya.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan tercipta komunikasi yang baik antara pemerintah desa, masyarakat, dan LKGSAI demi kemajuan Desa Barongsawahan secara berkelanjutan.

tim lkgsai

Pengurus DPC Jombang Bersama Tim Investigasi Lakukan Persiapan Tahap Kedua Terkait Dugaan Pungli

Jombang, Jawa Timur — Pengurus DPC Kabupaten Jombang bersama Tim Investigasi kembali melakukan persiapan tahap kedua yang dijadwalkan pada hari Senin. Kegiatan ini dilakukan guna melengkapi tambahan berkas dan dokumen pendukung atas laporan dugaan pungutan liar (pungli) yang telah lebih dulu masuk dan diproses.

Persiapan lanjutan ini merupakan bentuk keseriusan tim dalam mengawal kasus dugaan pungli yang terjadi di wilayah Kabupaten Jombang. Berkas tambahan tersebut meliputi penguatan data, keterangan saksi, serta dokumen pendukung lain yang dinilai penting untuk melengkapi administrasi dan memperjelas materi laporan.

Tim Investigasi menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sebagai upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum yang adil. Pengurus DPC Jombang juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses hingga tuntas demi kepentingan masyarakat dan pemberantasan praktik pungli di Jawa Timur.

Dengan dilakukannya persiapan tahap kedua ini, diharapkan seluruh berkas dapat dinyatakan lengkap dan memperkuat proses penanganan lanjutan oleh pihak berwenang.

Tim LKGSAI Gelar Khitanan Massal di Kantor Satgas Pamtas RI–MLY Yonkav 13/SL Nunukan

Nunukan — Tim Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) melaksanakan kegiatan khitanan massal sebagai bentuk bakti sosial kepada masyarakat perbatasan. Kegiatan ini digelar di Kantor Satgas Pamtas RI–MLY Yonkav 13/SL, Kabupaten Nunukan, pada Sabtu, 17 Januari 2026.

Kegiatan sosial tersebut mendapat dukungan dan kerja sama penuh dari Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonkav 13/SL, sebagai wujud sinergi antara elemen masyarakat dan TNI dalam memberikan pelayanan sosial dan kesehatan bagi warga di wilayah perbatasan.

Perwakilan Tim LKGSAI menyampaikan bahwa khitanan massal ini bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dan warga. Selain tindakan khitan, para peserta juga mendapatkan obat-obatan, perawatan pascakhitan, konsumsi, serta bingkisan.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial LKGSAI bersama Satgas Pamtas terhadap masyarakat perbatasan. Kami berharap dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memberikan manfaat kesehatan bagi anak-anak,” ujar perwakilan LKGSAI di sela kegiatan.

Sementara itu, pihak Satgas Pamtas RI–MLY Yonkav 13/SL mengapresiasi kehadiran dan peran aktif LKGSAI dalam kegiatan kemanusiaan tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini sejalan dengan tugas TNI dalam membantu masyarakat dan menjaga keharmonisan di wilayah perbatasan negara.

Kegiatan khitanan massal berlangsung dengan tertib dan lancar, disambut antusias oleh masyarakat setempat. Diharapkan, kegiatan sosial serupa dapat terus berlanjut sebagai bentuk nyata kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di daerah perbatasan.

nunukan

Ketua Umum LKGSAI Segera Layangkan Surat ke Kejaksaan Agung RI Terkait Dugaan Pungli Program PTSL di Desa Barongsawahan, Jombang

Jakarta — Ketua Umum Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) memastikan dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Langkah tegas ini diambil sebagai tindak lanjut atas laporan yang disampaikan Ketua DPC LKGSAI Kabupaten Jombang, Dwi Indarto, terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga terjadi di tingkat desa.

Laporan tersebut menyoroti dugaan pungli yang melibatkan oknum perangkat Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, yakni carik, kasun, dan modin. Para oknum tersebut diduga meminta sejumlah uang kepada warga dengan alasan biaya persiapan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), yang sejatinya merupakan program nasional pemerintah untuk membantu masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah.

Ketua Umum LKGSAI menegaskan bahwa tindakan tersebut, apabila terbukti, merupakan pelanggaran hukum serius dan bentuk penyalahgunaan wewenang yang mencederai kepercayaan publik.

“Program pemerintah tidak boleh dijadikan ladang pungutan. Aparat desa seharusnya menjadi pelayan masyarakat, bukan justru membebani warga dengan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. Dugaan pungli ini harus diusut secara tuntas dan transparan,” tegas Ketua Umum LKGSAI.

Menurutnya, pelaporan ke Kejaksaan Agung dilakukan agar penanganan perkara berjalan objektif, profesional, dan tidak berhenti di level daerah, mengingat dugaan pelanggaran menyangkut kepentingan masyarakat luas dan program strategis nasional.

LKGSAI juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memantau perkembangan kasus ini, serta memberikan pendampingan kepada masyarakat yang diduga menjadi korban pungli hingga ada kepastian hukum yang jelas.

Sementara itu, Ketua DPC LKGSAI Kabupaten Jombang, Dwi Indarto, menyampaikan bahwa laporan telah disertai dokumen pendukung, keterangan saksi, serta aduan masyarakat yang merasa dirugikan. Ia berharap aparat penegak hukum dapat segera memanggil pihak-pihak terkait dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Kasus ini menjadi peringatan keras akan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah di tingkat desa, agar tujuan utama program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tanpa adanya pungutan liar maupun praktik penyalahgunaan jabatan.

Ketua DPC Jombang LKGSAI Laporkan Dugaan Pungli Aparat Desa, Selaras Pola Korupsi yang Diungkap KPK

JOMBANG – Ketua DPC Jombang Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) turut melaporkan dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh oknum aparat desa di wilayah Kabupaten Jombang. Laporan tersebut disampaikan menyusul temuan di lapangan terkait adanya pungutan tidak resmi kepada masyarakat.

Menurut Ketua DPC Jombang LKGSAI, pola pungutan tidak resmi seperti ini diduga telah berlangsung cukup lama dan terus berulang. Praktik tersebut dinilai mencerminkan budaya penyalahgunaan kewenangan yang masih mengakar di sejumlah lini pelayanan publik.

“Pola pungutan tidak resmi seperti ini diduga sudah berlangsung lama dan masih terus dilakukan hingga akhirnya praktik serupa terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2025,” ujarnya.

Pernyataan tersebut merujuk pada kasus besar yang tengah ditangani KPK terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan izin penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Dalam perkara tersebut, KPK mengungkap bahwa mantan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Hery Sudarmanto (HS), diduga masih menerima aliran uang hasil pemerasan meski telah pensiun. Total uang yang diduga diterima HS mencapai sedikitnya Rp 12 miliar.

“Dalam perkara ini, diduga jumlah uang yang diterima HS setidaknya mencapai Rp 12 miliar,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (15/1).

Budi menjelaskan, Hery Sudarmanto diduga menerima uang dari para agen TKA sejak menjabat Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) pada 2010–2015, kemudian berlanjut saat menjabat Dirjen Binapenta (2015–2017), Sekjen Kemnaker (2017–2018), hingga jabatan fungsional utama periode 2018–2023. Bahkan, setelah pensiun, HS diduga masih menerima aliran uang hingga tahun 2025.

Kasus dugaan korupsi di Kemnaker ini berkaitan dengan praktik pemerasan dalam pengurusan izin penggunaan TKA yang diduga berlangsung selama periode 2019–2023. Total uang yang berhasil dihimpun dari praktik tersebut mencapai sekitar Rp 53 miliar.

Hingga kini, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, yang terdiri dari pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kemnaker, termasuk mantan pejabat tinggi kementerian.

Ketua DPC Jombang LKGSAI menegaskan, laporan dugaan pungli aparat desa di Jombang merupakan bagian dari upaya kontrol sosial dan dukungan terhadap penegakan hukum. Ia berharap aparat penegak hukum dapat menindak tegas setiap praktik pungli, baik di tingkat desa maupun pusat.

“Kasus besar yang diungkap KPK harus menjadi peringatan keras bahwa pungli, sekecil apa pun, adalah kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara,” tegasnya.

Kekompakan DPD LKGSAI Bersama Dua Desa Bahas Pembebasan Lahan di Kediri

DPD Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) menunjukkan kekompakan bersama perwakilan dari dua desa dalam membahas persoalan pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Kediri. Pertemuan tersebut digelar sebagai bentuk sinergi antara lembaga dan pemerintah desa guna memastikan proses pembebasan lahan berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam forum tersebut, DPD LKGSAI bersama pihak desa menekankan pentingnya musyawarah dengan masyarakat terdampak, keterbukaan informasi, serta perlindungan hak-hak warga agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. LKGSAI juga menyatakan kesiapan untuk mengawal dan mendampingi proses pembebasan lahan demi terciptanya keadilan dan kondusivitas di tengah masyarakat.

LKGSAI DPD Jatim dan DPC Kediri Raya–Jombang Siapkan Tambahan Barang Bukti Dugaan Ijazah Palsu di Kabupaten Kediri

Kediri — Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) melalui DPD Jawa Timur bersama DPC Kabupaten Kediri, DPC Kota Kediri, dan DPC Jombang tengah melakukan persiapan pengumpulan tambahan barang bukti terkait dugaan penggunaan ijazah palsu yang terjadi di wilayah Kabupaten Kediri.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil investigasi awal yang telah dilakukan tim LKGSAI di lapangan. Dari hasil penelusuran tersebut, tim menemukan sejumlah indikasi kuat yang mengarah pada dugaan pemalsuan dokumen pendidikan, baik berupa keterangan saksi, dokumen pendukung, maupun data pembanding dari institusi terkait.

Ketua tim investigasi LKGSAI menyampaikan bahwa pengumpulan tambahan barang bukti ini bertujuan untuk memperkuat laporan resmi yang rencananya akan segera disampaikan ke Polda Jawa Timur. LKGSAI menegaskan bahwa proses ini dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta hukum, tanpa tendensi terhadap pihak mana pun.

“LKGSAI berkomitmen mendukung penegakan hukum dan menjaga integritas administrasi negara. Dugaan penggunaan ijazah palsu adalah persoalan serius karena menyangkut kepercayaan publik dan legalitas jabatan maupun profesi,” tegas perwakilan LKGSAI.

Dalam waktu dekat, seluruh DPC yang terlibat akan melakukan konsolidasi internal guna menyatukan data dan bukti yang telah dihimpun. Setelah dinyatakan lengkap, berkas laporan beserta barang bukti akan diserahkan secara resmi kepada aparat penegak hukum di Polda Jawa Timur untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LKGSAI juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi tambahan terkait dugaan kasus ini agar tidak ragu menyampaikan keterangan kepada tim investigasi, demi terciptanya transparansi dan keadilan hukum di Kabupaten Kediri.

LKGSAI DPC Jombang Konsultasi Dugaan Pungli PTXL di Desa Barongsawahan

Jombang — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Kabupaten Jombang, di bawah koordinasi Dwi Indarto, melakukan konsultasi lanjutan terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam kegiatan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTXL) di Desa Barongsawahan.

Langkah konsultasi ini dilakukan setelah LKGSAI melaporkan dugaan keterlibatan oknum aparat Desa Barongsawahan yang diduga meminta sejumlah uang kepada masyarakat dengan alasan untuk mempercepat proses pengurusan PTXL.

Dugaan tersebut mencuat berdasarkan keterangan sejumlah warga yang merasa keberatan atas permintaan uang yang dinilai tidak memiliki dasar aturan resmi. Dalam konsultasi tersebut, Tim LKGSAI menyampaikan bahwa praktik semacam ini berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

LKGSAI DPC Jombang menegaskan bahwa pengumpulan keterangan dan barang bukti dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial serta komitmen untuk memastikan program PTXL berjalan sesuai regulasi, transparan, dan tidak memberatkan masyarakat.

Selain itu, LKGSAI menekankan bahwa upaya ini bukan bertujuan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan untuk mendorong penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan.

Hingga saat ini, Tim LKGSAI masih terus melakukan pendalaman serta pengumpulan bukti tambahan guna menentukan langkah lanjutan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

tim lkgsai

Tim Investigasi LKGSAI Persiapkan Tambahan Barang Bukti Dugaan Pungli Oknum Aparat Desa Barongsawahan

Jombang — Tim Investigasi Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) saat ini tengah mempersiapkan tambahan barang bukti terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh oknum aparat Desa Barongsawahan, Kabupaten Jombang.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil investigasi lapangan yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk pengumpulan keterangan sejumlah warga serta bukti pendukung lainnya. Tim menilai masih diperlukan pendalaman dan penguatan alat bukti guna memastikan kejelasan peristiwa serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Menurut pernyataan tim investigasi LKGSAI, tambahan barang bukti tersebut akan digunakan sebagai bahan pelengkap dalam proses pemanggilan dan klarifikasi di Kejaksaan Negeri Jombang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen LKGSAI dalam mendukung penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.

LKGSAI menegaskan bahwa proses pengumpulan bukti dilakukan secara objektif, profesional, dan berdasarkan fakta di lapangan, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah. Lembaga ini juga mengimbau kepada masyarakat yang merasa dirugikan agar tidak ragu menyampaikan informasi maupun bukti yang dimiliki.

Kasus dugaan pungli ini diharapkan dapat segera ditangani oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari praktik-praktik melanggar hukum.

Tim Investigasi LKGSAI Persiapkan Tambahan Barang Bukti Dugaan Pungli Oknum Aparat Desa Barongsawahan

Jombang — Tim Investigasi Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) saat ini tengah mempersiapkan tambahan barang bukti terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh oknum aparat desa di Desa Barongsawahan, Kabupaten Jombang.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses lanjutan penanganan laporan masyarakat, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pemanggilan dan klarifikasi di Kejaksaan Negeri Jombang.

Ketua Tim Investigasi LKGSAI menyampaikan bahwa pengumpulan barang bukti dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab, berdasarkan hasil investigasi lapangan serta keterangan sejumlah warga yang mengaku dimintai sejumlah uang dalam proses pelayanan administrasi desa.

“Kami telah menerima keterangan dari beberapa masyarakat serta mengantongi bukti awal. Saat ini tim fokus melengkapi tambahan barang bukti, baik berupa dokumen, bukti transfer, maupun surat pernyataan warga, guna memperkuat laporan saat proses pemanggilan di Kejaksaan Jombang,” ujar perwakilan Tim Investigasi LKGSAI.

Menurut LKGSAI, dugaan pungli tersebut sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang seharusnya bebas dari pungutan di luar ketentuan resmi.

Tim Investigasi LKGSAI menegaskan bahwa proses ini bukan untuk menghakimi, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan upaya mendorong penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.

“Kami mendukung penuh aparat penegak hukum. Semua bukti akan kami serahkan sesuai prosedur, agar proses hukum berjalan objektif dan profesional,” tambahnya.

LKGSAI juga mengimbau kepada masyarakat Desa Bojongsawahan yang merasa dirugikan atau memiliki informasi tambahan agar tidak ragu menyampaikan keterangan kepada tim investigasi atau aparat penegak hukum, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari praktik pungli.

Hingga berita ini diturunkan, Tim Investigasi LKGSAI masih terus melakukan pendalaman dan pengumpulan bukti tambahan sebelum agenda pemanggilan di Kejaksaan Negeri Jombang dilaksanakan

dwi indarto wartawan lkgsai