VIRAL DI MEDIA SOSIAL, TUKANG PIJAT DI KEDIRI MERASA DIRUGIKAN USAHA DAN BEBAN MORAL, SERAHKAN BUKTI LENGKAP KE POLISI

Kasus yang menimpa seorang tukang pijat di Kota Kediri kini memasuki proses hukum. Setelah video keributan di tempat usahanya beredar luas di berbagai grup Facebook, ia resmi memenuhi panggilan dan memberikan keterangan kepada penyidik di Polresta Kota Kediri.

Dalam pemeriksaan tersebut, tukang pijat tersebut hadir secara kooperatif dan menyerahkan sejumlah bukti yang dimilikinya. Bukti tersebut meliputi rekaman video saat kejadian, rekaman suara yang diduga berisi permintaan uang sebesar Rp20 juta, bukti transfer pembayaran kekurangan gaji Rp580.000, serta tangkapan layar berbagai postingan di grup Facebook yang memviralkan peristiwa tersebut.

Bermula dari Persoalan Kekurangan Gaji

Peristiwa ini bermula dari kedatangan pihak yang bersangkutan ke tempat usaha tukang pijat untuk menagih kekurangan pembayaran gaji sebesar Rp580.000. Saat itu, menurut keterangannya, ia sedang melayani seorang pasien yang sedang menjalani terapi pijat.

Ia mengaku telah meminta agar pembicaraan dilakukan setelah pelayanan terhadap pasien selesai. Namun situasi justru memanas karena pihak tersebut datang dalam kondisi marah dan memaksa untuk segera dilayani.

Ketegangan meningkat ketika pihak tersebut diduga melakukan perekaman video tanpa izin saat aktivitas pijat sedang berlangsung. Bahkan disebutkan adanya ancaman bahwa video tersebut akan diviralkan di media sosial apabila tuntutan tidak segera dipenuhi.

Tak lama setelah kejadian, video tersebut benar-benar beredar luas di berbagai grup Facebook dan menjadi konsumsi publik. Sejak saat itu, nama baik dan reputasi usaha tukang pijat tersebut mulai terdampak.

Usaha Menurun dan Tekanan Moral

Akibat viralnya video tersebut, tukang pijat mengaku mengalami dampak yang cukup berat terhadap usahanya. Jumlah pelanggan yang biasanya datang setiap hari disebut mengalami penurunan drastis.

“Sebelum kejadian, pelanggan cukup stabil. Setelah video viral, banyak yang tidak datang lagi. Usaha jadi sepi,” ungkapnya.

Tidak hanya kerugian secara ekonomi, ia juga mengaku mengalami tekanan mental dan beban moral. Opini yang berkembang di media sosial membuat dirinya merasa terpojok dan dinilai negatif oleh sebagian masyarakat yang tidak mengetahui duduk perkara secara utuh.

Sebagai pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghasilan dari jasa pijat harian, kondisi tersebut dirasakan sangat memberatkan. Ia menyebutkan bahwa usahanya merupakan sumber utama penghidupan bagi dirinya dan keluarganya.

Kekurangan Gaji Sudah Dibayar

Terkait pokok permasalahan, tukang pijat menegaskan bahwa kekurangan gaji sebesar Rp580.000 telah dibayarkan melalui transfer. Ia juga telah menyerahkan bukti pembayaran tersebut kepada penyidik sebagai bagian dari klarifikasi.

Namun setelah peristiwa tersebut dan setelah muncul laporan terhadap dirinya atas dugaan penyebaran foto, ia mengaku mendapat tekanan lanjutan dari pihak yang mengaku sebagai kuasa hukum pelapor.

Menurut pengakuannya, terdapat permintaan uang sebesar Rp20 juta sebagai syarat penyelesaian perkara atau “penutupan kasus”. Permintaan tersebut disebut disertai ancaman akan melanjutkan proses hukum apabila tidak dipenuhi. Ia mengaku memiliki rekaman suara terkait pembicaraan tersebut dan telah menyerahkannya kepada pihak kepolisian.

Percaya Proses Hukum

Merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, tukang pijat tersebut memilih menempuh jalur hukum resmi dan menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada aparat penegak hukum.

Ia berharap agar perkara ini dapat diproses secara objektif, transparan, dan adil, serta fakta yang sebenarnya dapat terungkap. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak langsung menghakimi sebelum ada keputusan resmi dari pihak berwenang.

Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat tentang pentingnya penyelesaian masalah secara bijak dan tidak terburu-buru membawa persoalan pribadi ke ranah publik tanpa klarifikasi menyeluruh.

Saat ini, perkara tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian dan kedua belah pihak akan dimintai keterangan lebih lanjut guna memastikan kebenaran fakta yang terjadi.

WARTAWAN LKGSAI JATIM